Empat Lawang, SN
Juita (34), warga Desa Tanjungkupang Baru, Kecamatan Tebingtinggi, Kabupaten Empatlawang, yang sudah tiga tahun menderita kanker payudara, Sabtu (10/3) mendapat kunjungan istri orang nomor satu di Empat Lawang, Hj Suzana Antoni.
Kedatangan ketua TP PKK Empat Lawang sekaligus melakukan pengobatan, pasalnya sudah tiga mingggu kondisi ibu tiga anak ini lemas dan hanya bisa terbaring di kasur, lantaran penyakit kanker payudara yang dideritanya semakin parah.
Sementara Juita dan keluarga sebelumnya hanya bisa pasrah dan tidak berobat karena terkendala dengan perekonomian keluarganya.
"Dalam pengobatan ini kita mengundang, ahli program kesehatan Biospray dari pekan baru dan sudah biasa menangani penyakit seperti ini, jadi kita semua berdoa semoga penderita cepat sembuh dan dapat kembali menjalakan aktifitas seperti biasa," kata Ketua TP PKK Kabupaten Empat Lawang, Hj Suzana, kemarin.
Selanjutnya Hj Suzana menyampaikan dalam pengobatan ini pihaknya menjamin semua biaya yang dikeluarkan, jadi pihak keluarga tidak perlu bingung dengan biaya, kita juga menyarankan angar anggota dapat memberikan perhatian dan disiplin dalam memberikan program pengobatan yang disampaikan.
"Pengobatan ini kan ada programnya jadi harus disiplin dan diperhatikan betul," imbuhnya.
Sementara itu diketahui penyakit yang diderita Juita berawal dari bejolan kecil, namun semakin hari semakin membesar akan tetapi Juita tidak ambil peduli, dikiranya hanya benjolan biasa,sehingga tetap melakukan aktifitas sehari-hari, membantu suaminya berkebun.
"Sudah berobat melalui jamkesmas,namun karena terkendala jarak dan biaya anggota keluarga yang lain akhirnya kami pulang," kata Maukiwan (37) suami Juita.
Selanjutnya Maukiawan menceritakan,pecahnya kanker akibat diurut karena sebelumnya perna dibawa ke pengobatan alternatif herbal diProvinsi Bangka Belitung. Disana, payudara (maaf,red) diurut. Lagi-lagi pengobatan belum membuahkan hasil, bahkan terasa semakin sakit dan pecah.
"Sesekali mengeluarkan nanah yang kotor.ditambah tidak mau makan akhirnya terbaring lemas seperti ini,dan diberikan perawatan alakadarnya ditemani Pipin (17) anak kami yang sekarang ini duduk di kelas IX SMAN 3 Tebingtinggi," katanya
Untuk diketahui sebelum melakukan kunjungan, ketua TP PKK sudah menurunkan tim kesehatan untuk melakukan pengobatan pertama,kunjungan ini didampingi Camat Tebing Tinggi, Al Humaidi Ssos MSi, ketua TP PKK kecamatan Tebing Tinggi Ny Evi Humaidi serta kepala Puskesmas Tebing Tinggi dr Desi.(eko)
Harian Umum Suara Nusantara,Maju Terus Menbangun Daerah. No Telp:0711-320108, email-suaranusantara@ymail.com
Senin, 12 Maret 2012
1 Lokal Untuk 2 Kelas
Empat Lawang, SN
Ironis memang, pada saat pemerintah sedang gencar-gencarnya memajukan dunia pendidikan, Sekolah Dasar (SD) Negeri 23, Desa Tanjung Kupang Baru, Dusun 2 Talang Padang, Kecamatan Tebing Tinggi kekurangan lokal. Ruang belajar yang ada hanya tiga unit, sedangkan siswanya ada enam kelas. Karenanya, dalam satu lokal digabung menjadi dua kelas.
"Lokal yang ada hanya 3 unit ," kata Syahrijal, Kades Tanjung Kupang Baru, kemarin.
Kelas satu digabung dengan kelas dua, kelas tiga digabung dengan kelas empat, sedangkan kelas lima digabung kelas enam. Kondisi seperti ini, Kata Syahrijal menyebabkan 105 siswa yang sedang menimba ilmu dasar ini tidak maksimal, sebab perhatian mereka akan terpecah dengan proses belajar mengajar kelas disebelahnya yang tidak disekat.
Kondisi ini makin diperparah dengan jumlah tenaga pendidik yang sangat minim. Di sekolah yang hanya berjarak lebih kurang 10 km dari pusat kota Tebing Tinggi, hanya memiliki 7 guru kelas. Jumlah ini sudah termasuk kepala sekolah dan penjaga sekolah. Dari jumlah ini hanya kepala sekolah dan penjaga sekolah yang berstatus PNS, lainnya hanya guru honor biasa.
"Kita mengharapkan pemerintah memberikan solusi terhadap pendidikan di tempat kami," imbuh Syahrijal.
Husin salah seorang warga menyayangkan Dinas Pendidikan yang terkesan lamban, harusnya disdik selaku lembaga yang mengurusi masalah pendidikan menilik setiap sekolah apakah kondisinya layak atau belum. "Jangan hanya menerima laporan, harusnya Disdik itu turun langsung," tegasnya.
Sementara Bupati H Budi Antoni Aljufri, melalui Camat Tebing Tinggi Humaidi mengaku baru tahu dengan kondisi ini. Menurutnya, kondisi belajar seperti ini tidak akan maksimal, karenanya selaku camat dirinya bakal melaporkan persoalan ini ke bupati untuk dilakukan penambahan lokal belajar. "Kita akan laporkan dan meminta penambahan ruang bejalar," imbuhnya.
Humaidi yakin Bupati belum tahu dengan persoalan ini, sebab masalah pendidikan menjadi konsen dan salah satu sektor skala prioritas yang dibangun oleh HBA. "Jangankan sekolah di dekat pusat kota, sekolah yang berada di pelosok desa saja dibangun, karenanya ini akan kita sampaikan kepada bupati," katanya.
Pantauan koran ini, pada masing-masing lokal terdapat dua papan tulis dan kapur tulis. Pada bagian lantai keramiknya banyak yang lepas, posisi sekolah berada di ujung dusun. Meski begitu, kondisi sekolah terlihat bersih dan tertata. (eko)
Ironis memang, pada saat pemerintah sedang gencar-gencarnya memajukan dunia pendidikan, Sekolah Dasar (SD) Negeri 23, Desa Tanjung Kupang Baru, Dusun 2 Talang Padang, Kecamatan Tebing Tinggi kekurangan lokal. Ruang belajar yang ada hanya tiga unit, sedangkan siswanya ada enam kelas. Karenanya, dalam satu lokal digabung menjadi dua kelas.
"Lokal yang ada hanya 3 unit ," kata Syahrijal, Kades Tanjung Kupang Baru, kemarin.
Kelas satu digabung dengan kelas dua, kelas tiga digabung dengan kelas empat, sedangkan kelas lima digabung kelas enam. Kondisi seperti ini, Kata Syahrijal menyebabkan 105 siswa yang sedang menimba ilmu dasar ini tidak maksimal, sebab perhatian mereka akan terpecah dengan proses belajar mengajar kelas disebelahnya yang tidak disekat.
Kondisi ini makin diperparah dengan jumlah tenaga pendidik yang sangat minim. Di sekolah yang hanya berjarak lebih kurang 10 km dari pusat kota Tebing Tinggi, hanya memiliki 7 guru kelas. Jumlah ini sudah termasuk kepala sekolah dan penjaga sekolah. Dari jumlah ini hanya kepala sekolah dan penjaga sekolah yang berstatus PNS, lainnya hanya guru honor biasa.
"Kita mengharapkan pemerintah memberikan solusi terhadap pendidikan di tempat kami," imbuh Syahrijal.
Husin salah seorang warga menyayangkan Dinas Pendidikan yang terkesan lamban, harusnya disdik selaku lembaga yang mengurusi masalah pendidikan menilik setiap sekolah apakah kondisinya layak atau belum. "Jangan hanya menerima laporan, harusnya Disdik itu turun langsung," tegasnya.
Sementara Bupati H Budi Antoni Aljufri, melalui Camat Tebing Tinggi Humaidi mengaku baru tahu dengan kondisi ini. Menurutnya, kondisi belajar seperti ini tidak akan maksimal, karenanya selaku camat dirinya bakal melaporkan persoalan ini ke bupati untuk dilakukan penambahan lokal belajar. "Kita akan laporkan dan meminta penambahan ruang bejalar," imbuhnya.
Humaidi yakin Bupati belum tahu dengan persoalan ini, sebab masalah pendidikan menjadi konsen dan salah satu sektor skala prioritas yang dibangun oleh HBA. "Jangankan sekolah di dekat pusat kota, sekolah yang berada di pelosok desa saja dibangun, karenanya ini akan kita sampaikan kepada bupati," katanya.
Pantauan koran ini, pada masing-masing lokal terdapat dua papan tulis dan kapur tulis. Pada bagian lantai keramiknya banyak yang lepas, posisi sekolah berada di ujung dusun. Meski begitu, kondisi sekolah terlihat bersih dan tertata. (eko)
Harga BBM di Tingkat Eceran Mulai Naik
Lubuklinggau, SN
Rencana Pemerintah Pusat yang akan menaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis premium dan solar pada April mendatang, membuat kepanikan di kalangan masyarakat. Belum lagi harga baru tersebut di tetapkan pemerintah, harga BBM di tingkat pengecer di kota Lubuklinggau saat ini sudah merangkak naik.
Menurut Abdoel (32) salah seorang pedagang bensin eceren di jalan Yos Sudarso, Taba Pingin, Lubuklinggau, mengatakan bahwa dirinya selama ini menjual bensin dengan harga Rp6000/liter. Namun, adanya isu kenaikan harga BBM tersebut membuat ia kesulitan untuk mendapatkan bensin di SPBU. Dengan alasan ini, maka ia terpaksa menaikkan harga jual menjadi Rp7000/liter.
“Karena isu kenaikan harga BBM ini maka antrian mulai panjang, jadi kita yang pedagang eceran ini ikut sulit untuk mendapatkan bensin, untuk itu kita terpaksa menaikan harga,” katanya ditemui, Minggu (11/3).
Ditambahkannya, kenaikan harga ini bersifat sementara karena sulit mendapatkan BBM, tapi apabila pemerintah pusat sudah menetapkan harga baru, nantinya dirinya akan ikut menyesuaikan harga jual juga.
“Apabila sudah ada harga baru, kita akan sesuaikan juga, tidak mungkin kita jual dengan harga lama,” tambahnya singkat.
Bukan hanya pedagang eceran bensin yang mulai menaikan harga, para sopir angkutan kota (Angkot) dalam kota Lubuklinggau juga berencana akan menaikan ongkos angkutan penumpang. Alasannya tidak jauh berbeda, para sopir menyesuaikan dengan kenaikan harga BBM.
“Tentu kita juga akan menaikan ongkos bagi penumpang, sebab kita menyesuaikan dengan harga BBM, tapi untuk sekarang masih berlaku tarif lama, nantinya apabila pemerintah sudah menetapkan harga yang baru maka kita juga terpaksa menyesuaikan ongkos penumpang,” kata Lubis (30), salah seorang sopir angkot dalam kota Lubuklinggau. (fik)
Rencana Pemerintah Pusat yang akan menaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis premium dan solar pada April mendatang, membuat kepanikan di kalangan masyarakat. Belum lagi harga baru tersebut di tetapkan pemerintah, harga BBM di tingkat pengecer di kota Lubuklinggau saat ini sudah merangkak naik.
Menurut Abdoel (32) salah seorang pedagang bensin eceren di jalan Yos Sudarso, Taba Pingin, Lubuklinggau, mengatakan bahwa dirinya selama ini menjual bensin dengan harga Rp6000/liter. Namun, adanya isu kenaikan harga BBM tersebut membuat ia kesulitan untuk mendapatkan bensin di SPBU. Dengan alasan ini, maka ia terpaksa menaikkan harga jual menjadi Rp7000/liter.
“Karena isu kenaikan harga BBM ini maka antrian mulai panjang, jadi kita yang pedagang eceran ini ikut sulit untuk mendapatkan bensin, untuk itu kita terpaksa menaikan harga,” katanya ditemui, Minggu (11/3).
Ditambahkannya, kenaikan harga ini bersifat sementara karena sulit mendapatkan BBM, tapi apabila pemerintah pusat sudah menetapkan harga baru, nantinya dirinya akan ikut menyesuaikan harga jual juga.
“Apabila sudah ada harga baru, kita akan sesuaikan juga, tidak mungkin kita jual dengan harga lama,” tambahnya singkat.
Bukan hanya pedagang eceran bensin yang mulai menaikan harga, para sopir angkutan kota (Angkot) dalam kota Lubuklinggau juga berencana akan menaikan ongkos angkutan penumpang. Alasannya tidak jauh berbeda, para sopir menyesuaikan dengan kenaikan harga BBM.
“Tentu kita juga akan menaikan ongkos bagi penumpang, sebab kita menyesuaikan dengan harga BBM, tapi untuk sekarang masih berlaku tarif lama, nantinya apabila pemerintah sudah menetapkan harga yang baru maka kita juga terpaksa menyesuaikan ongkos penumpang,” kata Lubis (30), salah seorang sopir angkot dalam kota Lubuklinggau. (fik)
Belum Ada Sanksi Dari Pemkab OKUS Bagi PNS Malas
Muaradua, SN
Belum ada sanksi tegas bagi perilaku malas yang ditunjukkan Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan Pemerintah Kabupaten OKU Selatan yang ada hanya keprihatinan dan bahkan melahirkan sikap reaksioner dari pejabat tanpa tindakan memberi efek jera.
Sejauh ini belum ada tindakan Sekab Syahril Tambah, bahkan melakukan inspeksi ke setiap kantor lingkungan Sekretariat Kabupaten dan kantor SKPD lainnya tidak lagi terdengar.
Hendaknya, Syahril mengundang seluruh kepala bagian untuk meningkatkan disiplin, terutama dalam kehadiran PNS.
"Tidak ada kemajuan berarti hingga saat ini, jumlah kehadiran PNS lingkup Pemkab OKU Selatan tidak lebih baik dari sebelumnya dan lebih miris lagi kehadiran Kepala SKPD jarang terlihat di kantor pada saat jam-jam kerja. Semestinya Sekab berupaya terus memberikan warning, termasuk menggelar sidak," ujar salah seorang PNS dilingkungan Sektariat.
Menurutnya, budaya malas masuk kantor yang dilakukan para aparatur daerah itu akan mempengaruhi etos kerja dan pemberian pelayanan maksimal pada masyarakat.
"Tetapi bagi pegawai yang masih lalai, mestinya pimpinan memberikan sanksi tegas, sesuai dengan tingkat kesalahannya namun apa yang diharapkan Kepala Dinasnya saja jarang masuk kantor entah alasan apa, buktikan sendiri mas perhatikan saat jam-jam kantor," katanya.
Sebagaimana pengamatan media ini sejumlah PNS pada SKPD-SKPD tertentu datang terlambat pulang duluan bahkan saat setelah istirahat tidak lagi kembali ngantor, demikian pula benar pula adanya jika diantaranya kepala-kepala SKPD jarang berada dikantor sangat sulit untuk ditemui jika ada pemberitaan yang hendak dikonfirmasi. (dan)
Belum ada sanksi tegas bagi perilaku malas yang ditunjukkan Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan Pemerintah Kabupaten OKU Selatan yang ada hanya keprihatinan dan bahkan melahirkan sikap reaksioner dari pejabat tanpa tindakan memberi efek jera.
Sejauh ini belum ada tindakan Sekab Syahril Tambah, bahkan melakukan inspeksi ke setiap kantor lingkungan Sekretariat Kabupaten dan kantor SKPD lainnya tidak lagi terdengar.
Hendaknya, Syahril mengundang seluruh kepala bagian untuk meningkatkan disiplin, terutama dalam kehadiran PNS.
"Tidak ada kemajuan berarti hingga saat ini, jumlah kehadiran PNS lingkup Pemkab OKU Selatan tidak lebih baik dari sebelumnya dan lebih miris lagi kehadiran Kepala SKPD jarang terlihat di kantor pada saat jam-jam kerja. Semestinya Sekab berupaya terus memberikan warning, termasuk menggelar sidak," ujar salah seorang PNS dilingkungan Sektariat.
Menurutnya, budaya malas masuk kantor yang dilakukan para aparatur daerah itu akan mempengaruhi etos kerja dan pemberian pelayanan maksimal pada masyarakat.
"Tetapi bagi pegawai yang masih lalai, mestinya pimpinan memberikan sanksi tegas, sesuai dengan tingkat kesalahannya namun apa yang diharapkan Kepala Dinasnya saja jarang masuk kantor entah alasan apa, buktikan sendiri mas perhatikan saat jam-jam kantor," katanya.
Sebagaimana pengamatan media ini sejumlah PNS pada SKPD-SKPD tertentu datang terlambat pulang duluan bahkan saat setelah istirahat tidak lagi kembali ngantor, demikian pula benar pula adanya jika diantaranya kepala-kepala SKPD jarang berada dikantor sangat sulit untuk ditemui jika ada pemberitaan yang hendak dikonfirmasi. (dan)
3.822 PNS Tandatangani Perjanjian Cegah Korupsi
Pagaralam, SN
Sebanyak 3.822 Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS), Kota Pagaralam, menandatangani perjanjian pencegahan korupsi atau pakta Integritas yang disaksikan langsung Walikota Drs H Djazuli Kuris, MM didampingi Wakil Walikota dr Hj Ida Fitriati, Minggu (11/3) di lapangan Alun-alun, setempat.
Pantauan SN, tidak satupun PNS dan CPNS termasuk pejabat Pemkot Pagaralam, yang absen dalam kegiatan tersebut, karena bagi yang tidak hadir tanpa alasan jelas akan mendapat sanksi tegas berupa penundaan naik pangkat enam bulan.
"Kegiatan ini yang pertama di Indonesia dalam rangka menindaklanjuti Instruksi Presiden No 17/2011 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2012, instruksi ini diberlakukan bagi aparatur dan pejabat di lingkungan Pemkot Pagaralam untuk menghindarkan diri dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN)," kata Walikota Djazuli Kurus, Minggu (11/3).
Menurutnya, penandatanganan “Pakta Integritas” yang merupakan instrumen kebijakan guna menegakkan etika pemerintah termasuk pencegahan dan pemberantasan korupsi dilingkungan PNS.
"Semua Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang berjumlah 3.822 orang wajib hadir untuk menandatangani sekaligus melaksanakan pakta integritas agar terjamin tata kelola kepemerintahan yang baik dan bersih (good government and clean governance), serta untuk mencegah terjadinya KKN," ungkapnya.
Ia mengatakan, adanya pakta integritas itu diharapkan mendorong kinerja PNS untuk semakin transparan, akuntabel, dan efisien dan juga sebagai bentuk janji untuk menghindarkan diri dari praktik penyalahgunaan wewenang.
"Janji bersama ini dari para pejabat dan PNS untuk melaksanakan tugas dan wewenangnya dengan penuh tanggung jawab dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang bersih," ungkap dia.
Lanjutnya, selain merupakan Instruksi Presiden No 17/2011, juga didukung dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No 49/2011 tentang Pedoman Umum Pakta Integritas di Lingkungan Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah.
"Pakta integritas diwajibkan untuk para pimpinan kementerian/lembaga, pemerintah daerah, serta seluruh para pegawai negeri sipil di dalamnya, " tegas Walikota.
Sementara itu Kepala BKD Kota Pagaralam, Drs H Safrudin Msi mengatakan, isi “Pakta Integritas” yang ditandatangani tersebut, meliputi pegawai pemerintah harus berperan secara aktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi, kolusi dan nepotisme serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela.
"Setidaknya melalui kegitan ini akan meningkatkan kinerja bagi pegawai dalam memberikan layanan bagi masyarakat," ungkapnya.
Ia mengatakan, penandatanganan perjanjian ini wajib diikuti seluruh pegawai dan pejabat dilingkungan Pemkot Pagaralam dan tidak dapat diwakilkan.
"Kalau ada yang tidak menandatangani akan diberikan sanksi tegas," ungkapnya. (asn)
Sebanyak 3.822 Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS), Kota Pagaralam, menandatangani perjanjian pencegahan korupsi atau pakta Integritas yang disaksikan langsung Walikota Drs H Djazuli Kuris, MM didampingi Wakil Walikota dr Hj Ida Fitriati, Minggu (11/3) di lapangan Alun-alun, setempat.
Pantauan SN, tidak satupun PNS dan CPNS termasuk pejabat Pemkot Pagaralam, yang absen dalam kegiatan tersebut, karena bagi yang tidak hadir tanpa alasan jelas akan mendapat sanksi tegas berupa penundaan naik pangkat enam bulan.
"Kegiatan ini yang pertama di Indonesia dalam rangka menindaklanjuti Instruksi Presiden No 17/2011 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2012, instruksi ini diberlakukan bagi aparatur dan pejabat di lingkungan Pemkot Pagaralam untuk menghindarkan diri dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN)," kata Walikota Djazuli Kurus, Minggu (11/3).
Menurutnya, penandatanganan “Pakta Integritas” yang merupakan instrumen kebijakan guna menegakkan etika pemerintah termasuk pencegahan dan pemberantasan korupsi dilingkungan PNS.
"Semua Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang berjumlah 3.822 orang wajib hadir untuk menandatangani sekaligus melaksanakan pakta integritas agar terjamin tata kelola kepemerintahan yang baik dan bersih (good government and clean governance), serta untuk mencegah terjadinya KKN," ungkapnya.
Ia mengatakan, adanya pakta integritas itu diharapkan mendorong kinerja PNS untuk semakin transparan, akuntabel, dan efisien dan juga sebagai bentuk janji untuk menghindarkan diri dari praktik penyalahgunaan wewenang.
"Janji bersama ini dari para pejabat dan PNS untuk melaksanakan tugas dan wewenangnya dengan penuh tanggung jawab dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang bersih," ungkap dia.
Lanjutnya, selain merupakan Instruksi Presiden No 17/2011, juga didukung dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No 49/2011 tentang Pedoman Umum Pakta Integritas di Lingkungan Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah.
"Pakta integritas diwajibkan untuk para pimpinan kementerian/lembaga, pemerintah daerah, serta seluruh para pegawai negeri sipil di dalamnya, " tegas Walikota.
Sementara itu Kepala BKD Kota Pagaralam, Drs H Safrudin Msi mengatakan, isi “Pakta Integritas” yang ditandatangani tersebut, meliputi pegawai pemerintah harus berperan secara aktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi, kolusi dan nepotisme serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela.
"Setidaknya melalui kegitan ini akan meningkatkan kinerja bagi pegawai dalam memberikan layanan bagi masyarakat," ungkapnya.
Ia mengatakan, penandatanganan perjanjian ini wajib diikuti seluruh pegawai dan pejabat dilingkungan Pemkot Pagaralam dan tidak dapat diwakilkan.
"Kalau ada yang tidak menandatangani akan diberikan sanksi tegas," ungkapnya. (asn)
Sarimuda Klaim Didukung 16 Parpol
Palembang, SN
Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika (Dishubkominfo) Sumsel, Sarimuda, memastikan diri untuk maju pada pilkada Kota Palembang 2013 mendatang. Ia mengaku, sudah mendapat dukungan 16 partai politik (Parpol). Katanya, partai yang mendukung berasal dari partai yang memiliki kursi di DPRD ataupun yang tidak memiliki kursi.
"Saya sudah mendapat dukungan dari beberapa partai, mereka sudah menyampaikan kepada saya, agar saya nanti maju, yang mendukung termasuk partai yang non kursi itu sudah ada 16 parpol," ungkapnya saat ditemui di gedung DPRD Sumsel, Jumat (9/3).
Selain mendapat dukungan parpol, Sarimuda juga mengaku didukung penuh oleh masyarakat Kota Palembang. Dukungan itu didapatnya saat menghadiri undangan masyarakat ataupun saat melakukan silaturahmi.
"Setiap saya kunjungan ke lapangan, baik diundang atau silaturahmi, masyarakat selalu menyampaikan kepada saya dan menyatakan dukunganya agar saya maju, mereka menilai karena latar belakang saya dari sipil, S1 dan S2 saya juga di bidang penanggulangan banjir, dan saya mantan PU, artinya mereka berharap saya untuk meneruskan apa yang sudah dilakukan pak Eddy Santana selama ini," ungkap dia.
Disinggung mengenai calon wakil yang akan mendampingi, Sarimuda mengaku hingga kini belum memastikan wakilnya. Karena masih menunggu hasil survey yang dilakukan Lembaga Survey Indonesia dan Lingkaran Survey Indonesia. Selain itu, ia mengaku, untuk wakil yang mendampingi, juga akan dibicarakan dengan partai pendukung.
Ia menambahkan, seluruh kader partai pendukung yang berpotensi, masuk dalam survey. "Nanti, akan dilihat dari hasil lembaga survey, mana yang bisa membantu mendongkrak perolehan suara, itu yang bakal diputuskan, dan tentunya hal itu atas persetujuan teman-teman partai," pungkasnya. (awj)
Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika (Dishubkominfo) Sumsel, Sarimuda, memastikan diri untuk maju pada pilkada Kota Palembang 2013 mendatang. Ia mengaku, sudah mendapat dukungan 16 partai politik (Parpol). Katanya, partai yang mendukung berasal dari partai yang memiliki kursi di DPRD ataupun yang tidak memiliki kursi.
"Saya sudah mendapat dukungan dari beberapa partai, mereka sudah menyampaikan kepada saya, agar saya nanti maju, yang mendukung termasuk partai yang non kursi itu sudah ada 16 parpol," ungkapnya saat ditemui di gedung DPRD Sumsel, Jumat (9/3).
Selain mendapat dukungan parpol, Sarimuda juga mengaku didukung penuh oleh masyarakat Kota Palembang. Dukungan itu didapatnya saat menghadiri undangan masyarakat ataupun saat melakukan silaturahmi.
"Setiap saya kunjungan ke lapangan, baik diundang atau silaturahmi, masyarakat selalu menyampaikan kepada saya dan menyatakan dukunganya agar saya maju, mereka menilai karena latar belakang saya dari sipil, S1 dan S2 saya juga di bidang penanggulangan banjir, dan saya mantan PU, artinya mereka berharap saya untuk meneruskan apa yang sudah dilakukan pak Eddy Santana selama ini," ungkap dia.
Disinggung mengenai calon wakil yang akan mendampingi, Sarimuda mengaku hingga kini belum memastikan wakilnya. Karena masih menunggu hasil survey yang dilakukan Lembaga Survey Indonesia dan Lingkaran Survey Indonesia. Selain itu, ia mengaku, untuk wakil yang mendampingi, juga akan dibicarakan dengan partai pendukung.
Ia menambahkan, seluruh kader partai pendukung yang berpotensi, masuk dalam survey. "Nanti, akan dilihat dari hasil lembaga survey, mana yang bisa membantu mendongkrak perolehan suara, itu yang bakal diputuskan, dan tentunya hal itu atas persetujuan teman-teman partai," pungkasnya. (awj)
IAI Prabumulih Resmi Dilantik
Prabumulih, SN
Pengurus Cabang (PC) Ikatan Apoteker Indonesia (IAI) Kota Prabumulih untuk periode 2012-2016, Sabtu (10/3) resmi dilantik oleh Ketua IAI Sumsel Drs Burhanudin Gumay, yang berlangsung di Aula RS Bunda Prabumulih dan sekaligus membuka seminar peranan apoteker dan tenaga tehknis farmasi dalam pelayanan kefarmasian dengan jumlah peserta sebanyak 57 orang.
Pemkot Prabumulih melalui Dinas Kesehatan Prabumulih diwakili Dr Irwan Santoso menyebutkan, para apoteker dalam menjalankan tugas sehari-harinya di Kota Prabumulih sudah cukup bagus dan diakui dalam kinerjanya melalui organisasi ini profesi para apoteker.
"Kami harapkan kedepanya lebih baik lagi dalam melayani masyarakat dan semoga PC IAI Kota Prabumulih dapat membangun kesehatan yang berwawasan serta berperan aktif untuk mempercepat pembangunan kesehatan khususnya di Kota Prabumulih dengan harapan kedepan pengurus yang baru dapat menjalankan tugas dengan sebaik-baiknya," harapnya.
Ketua PD IAI Sumsel Drs Burhanudin Gumay, berharap pada seluruh pengurus yang baru dapat menjalankan tugas dan kewajibannya dengan sebaik-baiknya sesuai dengan tugasnya yakni seorang apoteker diberi wewenang untuk memproduksi, mengawasi, pemasaran demi menuju cita-cita Indonesia sehat seutuhnya.
“ Saya berharap kepada paraapoteker supaya dapat bekerjasama dengan stockholder seperti dinas-dinas terkait untuk mendapat informasi lokal kebijakan masalah kefarmasian dan kepada penugurus yang lama diharapkan agar tetap bekerjasama dengan pengurus yang baru sehingga profesi ini tetap eksis selama-lamanya," tutur Eka Rahmawati SSi selaku ketua terpilih.
Adapun kepengurusan Ikatan Apoteker Indonesia KotaPrabumulih priode 2012-2016 Ketua Eka Rahmawati, Wakil ketua Drs Budiono, Sekretaris Ferawati Suzali dan Bendahara dijabat Arianto. (and)
Pengurus Cabang (PC) Ikatan Apoteker Indonesia (IAI) Kota Prabumulih untuk periode 2012-2016, Sabtu (10/3) resmi dilantik oleh Ketua IAI Sumsel Drs Burhanudin Gumay, yang berlangsung di Aula RS Bunda Prabumulih dan sekaligus membuka seminar peranan apoteker dan tenaga tehknis farmasi dalam pelayanan kefarmasian dengan jumlah peserta sebanyak 57 orang.
Pemkot Prabumulih melalui Dinas Kesehatan Prabumulih diwakili Dr Irwan Santoso menyebutkan, para apoteker dalam menjalankan tugas sehari-harinya di Kota Prabumulih sudah cukup bagus dan diakui dalam kinerjanya melalui organisasi ini profesi para apoteker.
"Kami harapkan kedepanya lebih baik lagi dalam melayani masyarakat dan semoga PC IAI Kota Prabumulih dapat membangun kesehatan yang berwawasan serta berperan aktif untuk mempercepat pembangunan kesehatan khususnya di Kota Prabumulih dengan harapan kedepan pengurus yang baru dapat menjalankan tugas dengan sebaik-baiknya," harapnya.
Ketua PD IAI Sumsel Drs Burhanudin Gumay, berharap pada seluruh pengurus yang baru dapat menjalankan tugas dan kewajibannya dengan sebaik-baiknya sesuai dengan tugasnya yakni seorang apoteker diberi wewenang untuk memproduksi, mengawasi, pemasaran demi menuju cita-cita Indonesia sehat seutuhnya.
“ Saya berharap kepada paraapoteker supaya dapat bekerjasama dengan stockholder seperti dinas-dinas terkait untuk mendapat informasi lokal kebijakan masalah kefarmasian dan kepada penugurus yang lama diharapkan agar tetap bekerjasama dengan pengurus yang baru sehingga profesi ini tetap eksis selama-lamanya," tutur Eka Rahmawati SSi selaku ketua terpilih.
Adapun kepengurusan Ikatan Apoteker Indonesia KotaPrabumulih priode 2012-2016 Ketua Eka Rahmawati, Wakil ketua Drs Budiono, Sekretaris Ferawati Suzali dan Bendahara dijabat Arianto. (and)
Jumat, 09 Maret 2012
Kemenangan Dramatis Sriwijaya FC
Palembang, SN
Lewat laga yang cukup menegangkan Sriwijaya FC berhasil mengatasi tamunya Mitra Kukar dengan skor tipis 4-3, Kamis (8/3) di Stadion Gelora Sriwijaya Jakabaring. Kemenangan ini memantapkan Laskar Wong Kito di posisi puncak klasemen Liga Super Indonesia (ISL).
Atas kemenangan ini Sriwijaya FC mantap di peringkat atas ISL dengan mengemas 33 poin dari 16 kali laga. Sementara Mitra Kukar yang banyak diperkuat mantan pemain SFC berada di peringkat empat dengan mengumpulkan 24 poin hasil 14 kali pertandingan.
Kemenangan yang didapat Sriwijaya FC atas Mitra Kukar tersebut berlangsung dramatis dan menegangkan walaupun di babak pertama Keith Kayamba cs sempat unggul telak 3-1. Namun di
babak kedua Mitra yang bermain di kandang lawan tidak menyerah meski mengawali paruh kedua dengan bermain 10 orang setelah bek sekaligus kapten Hamka Hamzah mendapatkan kartu merah. Tekanan tetap dilakukan oleh anak asuh Simon McMenemy.
Tampil dengan penuh percaya diri, Keith Kayamba cs langsung tampil menyerang dan berhasil menekan pertahanan Mitra Kukar. Hasilnya Sriwijaya FC unggul di menit kesembilan. Salah satu pemain Mitra Kukar bermaksud membuang bola, tapi bola malah mengenai M. Ridwan dan kemudian berbalik ke arah gawang Hendro Kartiko.
Laskar Wong Kito berhasil menggandakan keunggulan pada menit ke-25. Tendangan penjuru Firman Utina berhasil dikonversi menjadi gol oleh Thierry Gatushi dengan kepalanya.
Memasuki menit ke-36, Sriwijaya mencetak gol ketiga. Keith Kayamba Gumbs yang lolos dari jebakan offside tinggal berhadapan dengan Hendro di kotak penalti Mitra Kukar.
Namun, Kayamba tak egois dan lebih memilih mengoper bola ke Ridwan. Tanpa kesulitan, Ridwan mengirim bola ke dalam gawang.
Gol Ridwan itu menuai protes dari pemain-pemain tim tamu. Mereka menilai telah terjadi offside sebelumnya.
Gara-gara protes keras itu, pertandingan sempat terhenti beberapa menit. Hamka Hamzah bahkan dikartu merah wasit Jumadi Efendi karena melancarkan protes keras.
Di masa injury time babak pertama, Mitra Kukar mendapat hadiah penalti setelah Zulham Zamrun dijatuhkan kiper Sriwijaya, Rifky Mokodompit, di area terlarang. Zulham maju sebagai algojo dan menjalankan tugasnya tanpa cacat.
Di babak kedua, Mitra Kukar berhasil bangkit bahkan berhasil memperkecil keunggulan di menit 61. Gol itu berawal dari kesalahan Mokodompit yang tak lengket menangkap bola sundulan Jajang Mulyana. Meski laju bola tak terlalu kencang, Mokodompit tak bisa menjinakkannya dan si kulit bundar pun bergulir ke gawangnya.
Berselang tujuh menit, Sriwijaya mengubah skor menjadi 4-2. Memanfaatkan umpan terobosan Firman, Kayamba mengecoh Hendro dan kemudian melesakkan bola ke gawang kosong.
Mitra Kukar tak menyerah begitu saja. Di menit ke-80, mereka kembali bikin gol lewat kaki Marcus Bent. Meski dikawal Nova Arianto, eks striker Charlton Athletic itu tetap bisa mengirim bola ke gawang yang sudah ditinggalkan Mokodompit.
Mitra Kukar kemudian berusaha mencari gol penyama di sisa waktu. Namun, usaha mereka tak berhasil. Sriwijaya menang 4-3.
Mengomentari pertandingan tersebut, Pelatih Mitra Kukar, Simon Mcmanemy mengakui kalau Sriwijaya FC mampu tampil baik dan layak menang. Sementara mengenai kepemimpinan wasit, Simon menolak memberikan tanggapannya.
"Saya tidak mau mengomentari kepemimpinan wasit, karena ini pertandingan. Lagi pula, saya memang tidak pernah mempermasalahkan itu," ujarnya.
"Saya akui Sriwijaya FC is good team. Tim yang bagus dan pertandingan hari ini juga berjalan dengan luar biasa. Tetapi para pemain juga memberikan perlawanan yang luar biasa," ujar dia.
Sementara pelatih Kas Hartadi mengaku, pertandingan antara Sriwijaya FC dan Mitra Kukar menjadi pertandingan yang menegangkan bagi dia terutama di babak kedua. Ia tidak menyangka kalau Mitra Kukar mampu bangkit di babak kedua dan berhasil mencetak dua gol.
"Saya serasa mau jantungan, terutama dua gol terakhir. Usai laga ini saya mau evaluasi lini pertahanan," terang Kas.
Ia menilai ada beberapa kesalahan yang dilakukan para pemain belakangnya terutama saat mereka telah unggul di babak pertama. Sehingga di babak kedua sedikit terlena dan terlalu fokus pada penyerangan. Meski demikian ia cukup puas dengan kemenangan ini karena target tiga poin telah tercapai.
Diwarnai Kerusuhan
Sayangnya kemenangan Sriwijaya FC ini dinodai aksi kerusuhan pasca laga yang berlangsung di luar stadion. Kerusuhan massal sendiri diawali di dalam stadion setelah para supporter saling lempar botol. Aksi ini berlanjut setelah laga usai dan berlangsung sekitar Tugu Parameswara.
Dalam aksi kerusuhan satu unit sepeda motor dirusak massa dan beberapa supporter sempat diamankan petugas. Guna mengantisipasi berlanjutnya kerusuhan tersebut, petugas kepolisian juga merazia beberapa bus kota yang membawa supporter saat melintas di Jalan Jenderal Sudirman.
Dari razia ini petugas mengamankan barang-barang yang dianggap berbahaya seperti ikat pinggang dengan kepala ikat pinggang yang besar serta gear motor yang diikat penggunakan ikat pinggang. Selain itu batu-batu yang berserakan juga ikut dibersihkan. (rhd)
Lewat laga yang cukup menegangkan Sriwijaya FC berhasil mengatasi tamunya Mitra Kukar dengan skor tipis 4-3, Kamis (8/3) di Stadion Gelora Sriwijaya Jakabaring. Kemenangan ini memantapkan Laskar Wong Kito di posisi puncak klasemen Liga Super Indonesia (ISL).
Atas kemenangan ini Sriwijaya FC mantap di peringkat atas ISL dengan mengemas 33 poin dari 16 kali laga. Sementara Mitra Kukar yang banyak diperkuat mantan pemain SFC berada di peringkat empat dengan mengumpulkan 24 poin hasil 14 kali pertandingan.
Kemenangan yang didapat Sriwijaya FC atas Mitra Kukar tersebut berlangsung dramatis dan menegangkan walaupun di babak pertama Keith Kayamba cs sempat unggul telak 3-1. Namun di
babak kedua Mitra yang bermain di kandang lawan tidak menyerah meski mengawali paruh kedua dengan bermain 10 orang setelah bek sekaligus kapten Hamka Hamzah mendapatkan kartu merah. Tekanan tetap dilakukan oleh anak asuh Simon McMenemy.
Tampil dengan penuh percaya diri, Keith Kayamba cs langsung tampil menyerang dan berhasil menekan pertahanan Mitra Kukar. Hasilnya Sriwijaya FC unggul di menit kesembilan. Salah satu pemain Mitra Kukar bermaksud membuang bola, tapi bola malah mengenai M. Ridwan dan kemudian berbalik ke arah gawang Hendro Kartiko.
Laskar Wong Kito berhasil menggandakan keunggulan pada menit ke-25. Tendangan penjuru Firman Utina berhasil dikonversi menjadi gol oleh Thierry Gatushi dengan kepalanya.
Memasuki menit ke-36, Sriwijaya mencetak gol ketiga. Keith Kayamba Gumbs yang lolos dari jebakan offside tinggal berhadapan dengan Hendro di kotak penalti Mitra Kukar.
Namun, Kayamba tak egois dan lebih memilih mengoper bola ke Ridwan. Tanpa kesulitan, Ridwan mengirim bola ke dalam gawang.
Gol Ridwan itu menuai protes dari pemain-pemain tim tamu. Mereka menilai telah terjadi offside sebelumnya.
Gara-gara protes keras itu, pertandingan sempat terhenti beberapa menit. Hamka Hamzah bahkan dikartu merah wasit Jumadi Efendi karena melancarkan protes keras.
Di masa injury time babak pertama, Mitra Kukar mendapat hadiah penalti setelah Zulham Zamrun dijatuhkan kiper Sriwijaya, Rifky Mokodompit, di area terlarang. Zulham maju sebagai algojo dan menjalankan tugasnya tanpa cacat.
Di babak kedua, Mitra Kukar berhasil bangkit bahkan berhasil memperkecil keunggulan di menit 61. Gol itu berawal dari kesalahan Mokodompit yang tak lengket menangkap bola sundulan Jajang Mulyana. Meski laju bola tak terlalu kencang, Mokodompit tak bisa menjinakkannya dan si kulit bundar pun bergulir ke gawangnya.
Berselang tujuh menit, Sriwijaya mengubah skor menjadi 4-2. Memanfaatkan umpan terobosan Firman, Kayamba mengecoh Hendro dan kemudian melesakkan bola ke gawang kosong.
Mitra Kukar tak menyerah begitu saja. Di menit ke-80, mereka kembali bikin gol lewat kaki Marcus Bent. Meski dikawal Nova Arianto, eks striker Charlton Athletic itu tetap bisa mengirim bola ke gawang yang sudah ditinggalkan Mokodompit.
Mitra Kukar kemudian berusaha mencari gol penyama di sisa waktu. Namun, usaha mereka tak berhasil. Sriwijaya menang 4-3.
Mengomentari pertandingan tersebut, Pelatih Mitra Kukar, Simon Mcmanemy mengakui kalau Sriwijaya FC mampu tampil baik dan layak menang. Sementara mengenai kepemimpinan wasit, Simon menolak memberikan tanggapannya.
"Saya tidak mau mengomentari kepemimpinan wasit, karena ini pertandingan. Lagi pula, saya memang tidak pernah mempermasalahkan itu," ujarnya.
"Saya akui Sriwijaya FC is good team. Tim yang bagus dan pertandingan hari ini juga berjalan dengan luar biasa. Tetapi para pemain juga memberikan perlawanan yang luar biasa," ujar dia.
Sementara pelatih Kas Hartadi mengaku, pertandingan antara Sriwijaya FC dan Mitra Kukar menjadi pertandingan yang menegangkan bagi dia terutama di babak kedua. Ia tidak menyangka kalau Mitra Kukar mampu bangkit di babak kedua dan berhasil mencetak dua gol.
"Saya serasa mau jantungan, terutama dua gol terakhir. Usai laga ini saya mau evaluasi lini pertahanan," terang Kas.
Ia menilai ada beberapa kesalahan yang dilakukan para pemain belakangnya terutama saat mereka telah unggul di babak pertama. Sehingga di babak kedua sedikit terlena dan terlalu fokus pada penyerangan. Meski demikian ia cukup puas dengan kemenangan ini karena target tiga poin telah tercapai.
Diwarnai Kerusuhan
Sayangnya kemenangan Sriwijaya FC ini dinodai aksi kerusuhan pasca laga yang berlangsung di luar stadion. Kerusuhan massal sendiri diawali di dalam stadion setelah para supporter saling lempar botol. Aksi ini berlanjut setelah laga usai dan berlangsung sekitar Tugu Parameswara.
Dalam aksi kerusuhan satu unit sepeda motor dirusak massa dan beberapa supporter sempat diamankan petugas. Guna mengantisipasi berlanjutnya kerusuhan tersebut, petugas kepolisian juga merazia beberapa bus kota yang membawa supporter saat melintas di Jalan Jenderal Sudirman.
Dari razia ini petugas mengamankan barang-barang yang dianggap berbahaya seperti ikat pinggang dengan kepala ikat pinggang yang besar serta gear motor yang diikat penggunakan ikat pinggang. Selain itu batu-batu yang berserakan juga ikut dibersihkan. (rhd)
Banyuasin Jadi Target Kerjasama Negara ASEAN
Banyuasin, SN
11 Negara-negara ASEAN minus Miyanmar dan Laos menargetkan akan menjalin kerjasama dalam bidang Agricultural dengan Banyuasin. Karena Banyuasin memiliki sekolah atau perguruan pertanian yakni SPP Sembawa.
Hal ini dikatakan oleh Kabid regional pusat kerjasama Luar Negeri Kementrian Pertanian RI Andi Jaya Darmawan disela-sela kunjungan lapangan di Balai Perkebunan (Balitbun) Sembawa dalam pertemuan Asean-India Working Group on Agricultural, Kamis (8/3).
Andi Jaya D mengatakan, pertemuan antar perguruan-perguruan atau sekolah agricultural se Asean ditargetkan akan mencapai kerjasama dibidang agricultur, kerjasama bidang industri, kehutanan, dan perikanan.
Kerjasama Asean-India bidang lembaga pendidikan tersebut dinilai sangat bermanfaat bagi Indonesia karena Indonesia bisa bertukar informasi agriculture, industri, kehutanan dan perikanan.
Acara yang dihadiri oleh Asisten Director General (EQR) Indian Concil Of Agricultural Reseach Dr RK Mittal diisi dengan penyampain materi tentang sejumlah keunggulan budidaya tanaman karet oleh Balit Sembawa.
Acara yang hanya digelar selama 3 jam di Balit bun Sembawa kemudian diisi juga dengan demo penyetekan bibit karet Unggul yang menjadi kebanggaan masyarakat Sumatera Selatan.
Sementara Bupati Banyuasin, Amirudddin Inoed menambahkan, kerjasama bidang tanaman pangan ini dengan India membuat negara-negara asean tertarik dengan agricultur India.Dan India bisa menjadi contoh negara-negara dikawasan Asean dalam bidang pertaniannya. Hasil padi India luar biasa, seperti benih Padi Hibrida yang baru uji coba di Banyuasin bisa ditiru. Namun karena padi Hibrida DG I farietas India tesebut baru diuji coba tanam di Banyuasin tahun 2011 padi jenis itu harus seleksi uji regional yang dilakukan oleh Kementrian pertanian.
“Padi hibrida India bila akan ditanam di lahan pasang surut perlu uji secara regional melalui kentrian RI, karena baru tentu perlu adaptasi sehingga benih mereka bisa tumbuh dengan hasil yang sama di India,” kata Amiruddin.
Amiruddin mengatakan, kalau jenis DG1 farietas India ditanam di lahan irigasi bisa menghasilkan 9 ton per ha, sementara kalau di India kabarnya bisa mencapai 14 ton per ha, sedangkan kemarin coba ditanam di Banyuasin baru mencapai 7 ton per ha.
“Benih faritas DG 1 ini di Banyuasin masih sangat terbatas, perlu dikembangkan namun untuk kebutuhan besar harus memesan kepada perusahaan benih SHS yang ada kantornya di OKUT," ujar Amiruddin. (sir)
11 Negara-negara ASEAN minus Miyanmar dan Laos menargetkan akan menjalin kerjasama dalam bidang Agricultural dengan Banyuasin. Karena Banyuasin memiliki sekolah atau perguruan pertanian yakni SPP Sembawa.
Hal ini dikatakan oleh Kabid regional pusat kerjasama Luar Negeri Kementrian Pertanian RI Andi Jaya Darmawan disela-sela kunjungan lapangan di Balai Perkebunan (Balitbun) Sembawa dalam pertemuan Asean-India Working Group on Agricultural, Kamis (8/3).
Andi Jaya D mengatakan, pertemuan antar perguruan-perguruan atau sekolah agricultural se Asean ditargetkan akan mencapai kerjasama dibidang agricultur, kerjasama bidang industri, kehutanan, dan perikanan.
Kerjasama Asean-India bidang lembaga pendidikan tersebut dinilai sangat bermanfaat bagi Indonesia karena Indonesia bisa bertukar informasi agriculture, industri, kehutanan dan perikanan.
Acara yang dihadiri oleh Asisten Director General (EQR) Indian Concil Of Agricultural Reseach Dr RK Mittal diisi dengan penyampain materi tentang sejumlah keunggulan budidaya tanaman karet oleh Balit Sembawa.
Acara yang hanya digelar selama 3 jam di Balit bun Sembawa kemudian diisi juga dengan demo penyetekan bibit karet Unggul yang menjadi kebanggaan masyarakat Sumatera Selatan.
Sementara Bupati Banyuasin, Amirudddin Inoed menambahkan, kerjasama bidang tanaman pangan ini dengan India membuat negara-negara asean tertarik dengan agricultur India.Dan India bisa menjadi contoh negara-negara dikawasan Asean dalam bidang pertaniannya. Hasil padi India luar biasa, seperti benih Padi Hibrida yang baru uji coba di Banyuasin bisa ditiru. Namun karena padi Hibrida DG I farietas India tesebut baru diuji coba tanam di Banyuasin tahun 2011 padi jenis itu harus seleksi uji regional yang dilakukan oleh Kementrian pertanian.
“Padi hibrida India bila akan ditanam di lahan pasang surut perlu uji secara regional melalui kentrian RI, karena baru tentu perlu adaptasi sehingga benih mereka bisa tumbuh dengan hasil yang sama di India,” kata Amiruddin.
Amiruddin mengatakan, kalau jenis DG1 farietas India ditanam di lahan irigasi bisa menghasilkan 9 ton per ha, sementara kalau di India kabarnya bisa mencapai 14 ton per ha, sedangkan kemarin coba ditanam di Banyuasin baru mencapai 7 ton per ha.
“Benih faritas DG 1 ini di Banyuasin masih sangat terbatas, perlu dikembangkan namun untuk kebutuhan besar harus memesan kepada perusahaan benih SHS yang ada kantornya di OKUT," ujar Amiruddin. (sir)
Kaltim Study Banding ke Sumsel
Palembang, SN
Perwakilan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Timur (Kaltim) menganggap pemerintah Sumsel mampu menyelesaikan persoalan wilayah dengan baik, oleh karena itu, Kamis (8/3) mereka sengaja datang ke Palembang untuk belajar menyelesaikan konflik perbatasan wilayah dari Sumsel.
Ditemui Asisten I Setda Kaltim, Aji Sayid Faturrahman mengungkapkan, Sumsel dipilih sebagai tempat studi banding, karena dianggap berhasil menangani berbagai kasus perbatasan tanpa perlu ada korban jiwa.
Lanjutnya, saat ini terdapat 20 segmen kasus tapal batas daerah yang terjadi di wilayah Kaltim. Dari total jumlah tersebut, baru 38 persen saja kasus yang bisa diselesaikan.
"Mayoritas kasus dimaksud muncul karena beberapa faktor. Diantaranya, lantaran terlalu dini melakukan pemekaran daerah. Banyak masalah perbatasan yang kita hadapi saat ini. Terutama mengenai perbatasan wilayah antara daerah induk dengan daerah pemekaran. Makanya kita berdiskusi dengan pihak Sumsel,” jelasnya.
Menurutnya, kesulitan menangani kasus tersebut dengan berbagai alasan. Karena itu dibentuklah Tim Penegasan Batas Wilayah yang diberi kewenangan penuh untuk mengatasi masalah yang ada. Namun, sebagai modal utama, pihaknya mendalami bagaimana mencari jalan keluarnya sehingga dalam waktu cepat bisa diselesaikan.
Sementara itu, Asisten I Setda Sumsel Bidang Pemerintahan Mukti Sulaiman yang menerima kunjungan tim ini menjelaskan, penanganan wilayah perbatasan telah menjadi komitmen dan prioritas Pemprov Sumsel.
Terbukti, hingga saat ini, pihaknya telah berhasil menangani sejumlah kasus. Antara lain, batas Provinsi Sumsel dengan Provinsi Jambi sepanjang 539 Km (Permendagri No 34/1986), batas Provinsi Lampung sepanjang 448 Km (SK Mendagri No 1/1991), batas Provinsi Sumsel dengan Bengkulu sepanjang 511 Km (SK Mendagri No 185.5/3661/puod), dan batas Provinsi Sumsel dengan Bangka Belitung sepanjang 533 Km (SK Mendagri No 126/2742/sj).
Penting menyelesaikan masalah perbatasan dengan baik. Jadi tidak perlu gontok-gontokan,” tambah Mukti.
Menurutnya, memang seringkali dalam penanganan kasus tersebut dihadapi dengan sikap egoisme aparat pemerintahan setempat. Namun, hal ini bisa dilunakkan dengan mengedepankan persamaan persepsi dan kesadaran bahwa, semua warga yang hidup di daerah yang sama.
“Kalau sama-sama memiliki prinsip kebersamaan. Tidak sulit menyelesaikan masalah dengan damai,” tuturnya.
Dia menambahkan, melalui proses kesepakatan antar pejabat setempat, telah diselesaikan empat kasus. Di antaranya, batas Kabupaten Musi Rawas dengan Empat Lawang, Muara Enim dengan Prabumulih, Banyuasin dengan Palembang, dan Banyuasin dengan Musi Banyuasin.
"Saat ini, ada empat konflik yang masih menunggu hasil keputusan Mendagri. Yakni, batas Musi Banyuasin dan Musi Rawas, Musi Banyuasin dan Banyuasin, Muara Enim dan Ogan Ilir, serta Ogan Komering Ulu dan Muara Enim," pungkasnya. (pit)
Perwakilan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Timur (Kaltim) menganggap pemerintah Sumsel mampu menyelesaikan persoalan wilayah dengan baik, oleh karena itu, Kamis (8/3) mereka sengaja datang ke Palembang untuk belajar menyelesaikan konflik perbatasan wilayah dari Sumsel.
Ditemui Asisten I Setda Kaltim, Aji Sayid Faturrahman mengungkapkan, Sumsel dipilih sebagai tempat studi banding, karena dianggap berhasil menangani berbagai kasus perbatasan tanpa perlu ada korban jiwa.
Lanjutnya, saat ini terdapat 20 segmen kasus tapal batas daerah yang terjadi di wilayah Kaltim. Dari total jumlah tersebut, baru 38 persen saja kasus yang bisa diselesaikan.
"Mayoritas kasus dimaksud muncul karena beberapa faktor. Diantaranya, lantaran terlalu dini melakukan pemekaran daerah. Banyak masalah perbatasan yang kita hadapi saat ini. Terutama mengenai perbatasan wilayah antara daerah induk dengan daerah pemekaran. Makanya kita berdiskusi dengan pihak Sumsel,” jelasnya.
Menurutnya, kesulitan menangani kasus tersebut dengan berbagai alasan. Karena itu dibentuklah Tim Penegasan Batas Wilayah yang diberi kewenangan penuh untuk mengatasi masalah yang ada. Namun, sebagai modal utama, pihaknya mendalami bagaimana mencari jalan keluarnya sehingga dalam waktu cepat bisa diselesaikan.
Sementara itu, Asisten I Setda Sumsel Bidang Pemerintahan Mukti Sulaiman yang menerima kunjungan tim ini menjelaskan, penanganan wilayah perbatasan telah menjadi komitmen dan prioritas Pemprov Sumsel.
Terbukti, hingga saat ini, pihaknya telah berhasil menangani sejumlah kasus. Antara lain, batas Provinsi Sumsel dengan Provinsi Jambi sepanjang 539 Km (Permendagri No 34/1986), batas Provinsi Lampung sepanjang 448 Km (SK Mendagri No 1/1991), batas Provinsi Sumsel dengan Bengkulu sepanjang 511 Km (SK Mendagri No 185.5/3661/puod), dan batas Provinsi Sumsel dengan Bangka Belitung sepanjang 533 Km (SK Mendagri No 126/2742/sj).
Penting menyelesaikan masalah perbatasan dengan baik. Jadi tidak perlu gontok-gontokan,” tambah Mukti.
Menurutnya, memang seringkali dalam penanganan kasus tersebut dihadapi dengan sikap egoisme aparat pemerintahan setempat. Namun, hal ini bisa dilunakkan dengan mengedepankan persamaan persepsi dan kesadaran bahwa, semua warga yang hidup di daerah yang sama.
“Kalau sama-sama memiliki prinsip kebersamaan. Tidak sulit menyelesaikan masalah dengan damai,” tuturnya.
Dia menambahkan, melalui proses kesepakatan antar pejabat setempat, telah diselesaikan empat kasus. Di antaranya, batas Kabupaten Musi Rawas dengan Empat Lawang, Muara Enim dengan Prabumulih, Banyuasin dengan Palembang, dan Banyuasin dengan Musi Banyuasin.
"Saat ini, ada empat konflik yang masih menunggu hasil keputusan Mendagri. Yakni, batas Musi Banyuasin dan Musi Rawas, Musi Banyuasin dan Banyuasin, Muara Enim dan Ogan Ilir, serta Ogan Komering Ulu dan Muara Enim," pungkasnya. (pit)
32 SD di OI Bakal Dirampingkan
Indralaya, SN
Berorientasi untuk pemerataan dan efisiensi baik fasilitas maupun penyebaran guru pihak, Dinas pendidikan Kabupaten Ogan Ilir (OI) menganggap perlu melakukan regrouping atau perampingan kebeberapa Sekolah Dasar (SD) di wilayah OI. Hal ini dikatakan Kadisdik OI Drs H Baharuddin Noer MM melalui Kabid TK/SD Faturrozi SPd, Rabu (7/3).
“Hal ini sudah kami laporkan kepada Bupati dan sekarang pihak Disdik sedang menunggu keluarnya surat keputusan dari Bupati, mudah-mudahan dalam waktu dekat segera terealisasi,” ujar Faturrozi.
Hasil dari tim ferivikasi Disdik OI, sambung Faturrozi, yang telah turun langsung kelapangan beberapa waktu yang lalu, pihaknya menemukan 32 SD di 16 lokasi yang tersebar dalam 16 Kecamatan yang ada di Kabupaten OI yang memang layak bahkan harus segera di regrouping. Hal ini dilakukan tak lain untuk mengefisiensikan baik fasilitas maupun tenaga pengajar itu sendiri.
Namun ia tidak menampik hal lain sebenarnya banyak persoalan yang sering
terjadi pada sekolah yang berada dan berdekatan dalam satu komplek, untuk itulah pihak disdik melihat perlunya perampingan atau regrouping.
Menurut Faturrozi, kondisi dan suasana antar sekolah yang berada dalam satu komplek tersebut kebanyakan tidak kondusif, timbul persaingan yang tidak sehat, termasuk saat penerimaan siswa baru sering terjadi masalah misalnya rebutan siswa baru, padahal seharusnya hal seperti itu tidak harus terjadi.
"Suasana sekolah yang ada dalam satu komplek tersebut terlihat tidak kondusif, banyak terjadi persaingan antar sekolah" ujar Faturrozi.
Ditambahkannhya, Begitu juga nantinya setelah terjadi perampingan kepala sekolah yang ditugaskan belum tentu kepala sekolah asal dengan kata lain bisa juga diambil dari kepala sekolah lain, berikut juga mengenai guru atau tenaga pengajarnya kalau terjadi
penumpukan maka akan disebar ke sekolah yang memang membutuhkan sehingga terjadi pemerataan guru. (man)
Berorientasi untuk pemerataan dan efisiensi baik fasilitas maupun penyebaran guru pihak, Dinas pendidikan Kabupaten Ogan Ilir (OI) menganggap perlu melakukan regrouping atau perampingan kebeberapa Sekolah Dasar (SD) di wilayah OI. Hal ini dikatakan Kadisdik OI Drs H Baharuddin Noer MM melalui Kabid TK/SD Faturrozi SPd, Rabu (7/3).
“Hal ini sudah kami laporkan kepada Bupati dan sekarang pihak Disdik sedang menunggu keluarnya surat keputusan dari Bupati, mudah-mudahan dalam waktu dekat segera terealisasi,” ujar Faturrozi.
Hasil dari tim ferivikasi Disdik OI, sambung Faturrozi, yang telah turun langsung kelapangan beberapa waktu yang lalu, pihaknya menemukan 32 SD di 16 lokasi yang tersebar dalam 16 Kecamatan yang ada di Kabupaten OI yang memang layak bahkan harus segera di regrouping. Hal ini dilakukan tak lain untuk mengefisiensikan baik fasilitas maupun tenaga pengajar itu sendiri.
Namun ia tidak menampik hal lain sebenarnya banyak persoalan yang sering
terjadi pada sekolah yang berada dan berdekatan dalam satu komplek, untuk itulah pihak disdik melihat perlunya perampingan atau regrouping.
Menurut Faturrozi, kondisi dan suasana antar sekolah yang berada dalam satu komplek tersebut kebanyakan tidak kondusif, timbul persaingan yang tidak sehat, termasuk saat penerimaan siswa baru sering terjadi masalah misalnya rebutan siswa baru, padahal seharusnya hal seperti itu tidak harus terjadi.
"Suasana sekolah yang ada dalam satu komplek tersebut terlihat tidak kondusif, banyak terjadi persaingan antar sekolah" ujar Faturrozi.
Ditambahkannhya, Begitu juga nantinya setelah terjadi perampingan kepala sekolah yang ditugaskan belum tentu kepala sekolah asal dengan kata lain bisa juga diambil dari kepala sekolah lain, berikut juga mengenai guru atau tenaga pengajarnya kalau terjadi
penumpukan maka akan disebar ke sekolah yang memang membutuhkan sehingga terjadi pemerataan guru. (man)
Izin Dicabut Bagi Perusahaan Perkebunan Nakal
Sekayu, SN
Dinas Perkebunan Kabupaten Musi Banyuasin (Muba) bakal memberikan sanksi berupa pencabutan izin terhadap perusahaan yang dinilai menelantarkan lahan dan hak guna usaha (HGU). Bahkan diakuinnya, sudah ada beberapa perusahaan yang izinnya sudah dicabut.
Kepala Dinas Perkebunan Kabupaten Muba Rusli SP,MM menjelaskan saat ini sudah ada 54 perusahaan yang telah mendapatkan izin, namun baru sebagian yang telah merealisasikan pembangunan kebun. “Baru sekitar 50 persen yang sudah membangun kebun baik inti maupun plasma," ujarnya kepada Koran ini, Kamis (8/3).
Terkait hal ini pihaknya terus melakukan penekanan kepada perusahaan yang telah mendapat izin tersebut untuk segera merealisasikan pembuatan kebun. Karena bila sampai batas waktu tidak dilaksanakan tentu akan diberikan peringatan hingga pencabutan izin.
Dijelaskan Rusli, izin yang diberikan berlaku selama 3 tahun dan dapat diperpanjang selama satu tahun. Namun bila dalam jangka waktu 3 tahun tersebut realisasi pembebasan lahan belum mencapai 50 persen maka, izin bisa dicabut dan secara otomatis perpanjangan tidak bisa dilakukan.
“Kalau sudah 3 tahun, ternyata realisasi pembebasan lahannya masih dibawah 50 persen izin bisa batal dengan sendirinya,” tegasnya seraya menjelaskan saat masih ada beberapa perusahaan yang telah diberikan surat peringatan.
Ditambahkan Rusli, setelah izin diberikan perusahaan harus mulai melaksanakan klausul yang ada dalam perizinan mulai dari inventaris lahan yang melibatkan tim dari desa hingga pihak kecamatan, pembuatan peta lahan, negosiasi pembebasan lahan, serta pembayaran ganti rugi yang harus diterima langsung oleh pemilik lahan.
“Untuk ganti rugi tidak boleh diwakilkan dan harus saksikan tim, untuk menghindari permasalahan dikemudian hari," tegasnya.
Masih kata Rusli, dari total lahan yang dicadangkan seluas 594.830 hektar baru 300 ribu ha yang sudah direalisasikan menjadi menjadi kebun. Untuk itu pihaknya terus meminta agar perusahaan yang telah mendapat izin untuk segera merealisasikan pembuatan kebun plasma dan inti. Namun ia juga meminta perusahaan tidak memaksa bila ada pemilik lahan yang tidak bersedia lahannya dijadikan plasma.
“Kalau ada masyarakat pemilik lahan yang keberatan maka perusahaan wajib melakukan inclub,” ujarnya.
Rusli juga mewanti perusahaan yang telah mendapatkan HGU untuk tidak terlena, karena sama dengan izin lokasi, bila perusahaan dianggap menelantarkan lahan yang kuasainya maka bisa dicabut. Dijelaskannya apabila ternyata HGU tersebut ditelantarkan selama dua tahun, maka akan diusulkan ke Dirjen Perkebunan Kementerian Pertanian untuk pembatalan HGU perusahaan itu.
"Ini merupakan kewenangan BPN pusat berdasarkan usulan dari Dirjen Perkebunan," katanya. (her)
Dinas Perkebunan Kabupaten Musi Banyuasin (Muba) bakal memberikan sanksi berupa pencabutan izin terhadap perusahaan yang dinilai menelantarkan lahan dan hak guna usaha (HGU). Bahkan diakuinnya, sudah ada beberapa perusahaan yang izinnya sudah dicabut.
Kepala Dinas Perkebunan Kabupaten Muba Rusli SP,MM menjelaskan saat ini sudah ada 54 perusahaan yang telah mendapatkan izin, namun baru sebagian yang telah merealisasikan pembangunan kebun. “Baru sekitar 50 persen yang sudah membangun kebun baik inti maupun plasma," ujarnya kepada Koran ini, Kamis (8/3).
Terkait hal ini pihaknya terus melakukan penekanan kepada perusahaan yang telah mendapat izin tersebut untuk segera merealisasikan pembuatan kebun. Karena bila sampai batas waktu tidak dilaksanakan tentu akan diberikan peringatan hingga pencabutan izin.
Dijelaskan Rusli, izin yang diberikan berlaku selama 3 tahun dan dapat diperpanjang selama satu tahun. Namun bila dalam jangka waktu 3 tahun tersebut realisasi pembebasan lahan belum mencapai 50 persen maka, izin bisa dicabut dan secara otomatis perpanjangan tidak bisa dilakukan.
“Kalau sudah 3 tahun, ternyata realisasi pembebasan lahannya masih dibawah 50 persen izin bisa batal dengan sendirinya,” tegasnya seraya menjelaskan saat masih ada beberapa perusahaan yang telah diberikan surat peringatan.
Ditambahkan Rusli, setelah izin diberikan perusahaan harus mulai melaksanakan klausul yang ada dalam perizinan mulai dari inventaris lahan yang melibatkan tim dari desa hingga pihak kecamatan, pembuatan peta lahan, negosiasi pembebasan lahan, serta pembayaran ganti rugi yang harus diterima langsung oleh pemilik lahan.
“Untuk ganti rugi tidak boleh diwakilkan dan harus saksikan tim, untuk menghindari permasalahan dikemudian hari," tegasnya.
Masih kata Rusli, dari total lahan yang dicadangkan seluas 594.830 hektar baru 300 ribu ha yang sudah direalisasikan menjadi menjadi kebun. Untuk itu pihaknya terus meminta agar perusahaan yang telah mendapat izin untuk segera merealisasikan pembuatan kebun plasma dan inti. Namun ia juga meminta perusahaan tidak memaksa bila ada pemilik lahan yang tidak bersedia lahannya dijadikan plasma.
“Kalau ada masyarakat pemilik lahan yang keberatan maka perusahaan wajib melakukan inclub,” ujarnya.
Rusli juga mewanti perusahaan yang telah mendapatkan HGU untuk tidak terlena, karena sama dengan izin lokasi, bila perusahaan dianggap menelantarkan lahan yang kuasainya maka bisa dicabut. Dijelaskannya apabila ternyata HGU tersebut ditelantarkan selama dua tahun, maka akan diusulkan ke Dirjen Perkebunan Kementerian Pertanian untuk pembatalan HGU perusahaan itu.
"Ini merupakan kewenangan BPN pusat berdasarkan usulan dari Dirjen Perkebunan," katanya. (her)
Dana Alokasi Desa 1 Milyar Perdesa
Sekayu, SN
Pemerintah Kabupaten Muba akan membagikan uang Alokasi Dana Desa (ADD) program kerja 2012 sebesar Rp 1 miliar per desa. Namun, dana awal sebagai percontohan, akan diberikan sebesar Rp 100 juta per desa.
Menurut Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Muba H Hazuar Bidui AZ SSos menjelaskan, pada tahap awal program satu miliar per desa akan diberikan pada beberapa bulan mendatang. "Tahap awal ini, rencana diberikan Rp 100 juta per desa, sebagai percontohan," ujarnya Kamis (8/3).
“Kegunaan uang tersebut diperuntukkan sebesar 70 persen pembangunan fisik dan sisanya non fisik. Saat ini ada sebanyak 227 desa dari 14 kecamatan yang akan mendapatkan dana tersebut.
Sedangkan Camat Plakat Tinggi, Ricky Meiriando, menuturkan, program tersebut sudah berdasarkan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati. Namun, ia belum dapat gambaran yang jelas bagaimana cara pengelolaannya. "Tapi sepertinya sama seperti dengan pengelolaan dana desa sebesar Rp 50 juta tahun lalu," jelasnya.
Ricky mengharapkan dengan pengelolaan dana tersebut, dapat membuat desa menjadi lebih mandiri. (her)
Pemerintah Kabupaten Muba akan membagikan uang Alokasi Dana Desa (ADD) program kerja 2012 sebesar Rp 1 miliar per desa. Namun, dana awal sebagai percontohan, akan diberikan sebesar Rp 100 juta per desa.
Menurut Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Muba H Hazuar Bidui AZ SSos menjelaskan, pada tahap awal program satu miliar per desa akan diberikan pada beberapa bulan mendatang. "Tahap awal ini, rencana diberikan Rp 100 juta per desa, sebagai percontohan," ujarnya Kamis (8/3).
“Kegunaan uang tersebut diperuntukkan sebesar 70 persen pembangunan fisik dan sisanya non fisik. Saat ini ada sebanyak 227 desa dari 14 kecamatan yang akan mendapatkan dana tersebut.
Sedangkan Camat Plakat Tinggi, Ricky Meiriando, menuturkan, program tersebut sudah berdasarkan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati. Namun, ia belum dapat gambaran yang jelas bagaimana cara pengelolaannya. "Tapi sepertinya sama seperti dengan pengelolaan dana desa sebesar Rp 50 juta tahun lalu," jelasnya.
Ricky mengharapkan dengan pengelolaan dana tersebut, dapat membuat desa menjadi lebih mandiri. (her)
Pasien DBD-Diare Mendominasi
Sekayu, SN
Sejak dua bulan terakhir pasien demam berdarah dengue (DBD) dan gastro enteritis atau diare masih mendominasi ruangan rawat inap di RSUD Sekayu. Pasien rawat inap cukup membludak khususnya di sal anak.
Sejumlah tempat tidur di RSUD Sekayu sudah banyak terisi penuh, terutama sebulan lalu banyak penderita DBD dan diare namun berangsur-angsur berkurang. Bahkan komplek rumah sakitpun harus difogging atau pengasapan. Pasien yang ingin rawat inap terlebih dahulu harus memesan kamar karena tempat terbatas.
Berdasarkan data di RSUD, sejak bulan Desember hingga Januari dan pertengahan Februari jumlah penderita DBD hingga ratusan orang. Disusul penderita diare, maag akut, Febris dan typhus. “Untuk bulan Desember-Januari saja penderita DBD capai 76 kasus, diare 39 kasus, maag 30 kasus, Febris 27 kasus dan Typhus ada 25 kasus,” ungkap Petugas Rekam Medik, Irman Madani didampingi Humas RSUD Sekayu, Yetty Rabu (7/3).
Menurut Yetty, untuk ruang kelas III di ruang Sungkai dan Medang mayoritas diisi anak-anak. Umumnya penderita DBD dan diare. Sejak beberapa minggu terakhir selalu terisi penuh sampai keluar ruangan. Begitu juga untuk kamar kelas VIP sudah terisi penuh. “Namun kondisinya sudah mulai berkurang. Dan sempat di lingkungan di rumah sakit difogging,” ujarnya.
Sedangkan untuk pasien rawat jalan, jelas Yetty, penyakit inspeksi saluran pernafasan akut (ISPA) masih tergolong tinggi. Kemudian banyak juga pasien mengeluhkan penyakit jantung, diabetes mellitus, maaq dan TB Paru.
“Pihak rumah sakit juga telah mengantisipasi lonjakan pasien dengan menambah tempat tidur, alat infus dan peralatan medis lainnya,” imbuhnya.
Sementara itu, Kabid Pencegahan, Pemberantasan, Penyakit dan Penyehatan Lingkungan (P2PPL) Dinkes Kabupaten Muba, Candra mengatakan lonjakan DBD terjadi hingga bulan Desember 2011, namun untuk Januari dan Februari tetap ada namun jumlahnya jauh menurun. Meskipun begitu, pihaknya mengingatkan kepada masyarakat untuk tetap waspada dan menjaga lingkungan masing-masing.
“Untuk kasus DBD kita selidiki dahulu dari mana tempat penularannya. Bisa saja dari tempat lain di luar Muba dan masuk ke Muba,” kata Candra.
Untuk masalah kesehatan masyarakat, jelas Candra, individu masyarakat dan keluarga harus turut menjaga. Sehingga masalah ini bukan saja tanggung jawab dinas kesehatan namun tanggung jawab bersama seperti menjaga kebersihan lingkungan.
Mengenai kasus diare, tambah Candra, dirasakan belum terjadi peningkatan signifikan. Dan umumnya, penderita diare terjadi pada musim kemarau. “Diare ini berkaitan dengan makanan dan minuman yang harus dijaga. Dan diharapkan jangan salah makan,” katanya.
Dia mengakui pola makan yang tidak teratur dan makan dan minum sembarang menjadi pemicu diare. Apalagi jelasnya, pada saat ini di wilayah Sekayu dan sekitarnya sedang musim buah, baik itu buah duku, rambutan, manggis dan lain sebagainya. Sehingga bila pola makan tidak diatur penyakitpun akan datang.
“Kita juga menyarankan agar air isi ulang tetap menjaga kualitas airnya untuk kesehatan. Dan melakukan pemeriksaan rutin ke dinas kesehatan,” pungkasnya. (her)
Sejak dua bulan terakhir pasien demam berdarah dengue (DBD) dan gastro enteritis atau diare masih mendominasi ruangan rawat inap di RSUD Sekayu. Pasien rawat inap cukup membludak khususnya di sal anak.
Sejumlah tempat tidur di RSUD Sekayu sudah banyak terisi penuh, terutama sebulan lalu banyak penderita DBD dan diare namun berangsur-angsur berkurang. Bahkan komplek rumah sakitpun harus difogging atau pengasapan. Pasien yang ingin rawat inap terlebih dahulu harus memesan kamar karena tempat terbatas.
Berdasarkan data di RSUD, sejak bulan Desember hingga Januari dan pertengahan Februari jumlah penderita DBD hingga ratusan orang. Disusul penderita diare, maag akut, Febris dan typhus. “Untuk bulan Desember-Januari saja penderita DBD capai 76 kasus, diare 39 kasus, maag 30 kasus, Febris 27 kasus dan Typhus ada 25 kasus,” ungkap Petugas Rekam Medik, Irman Madani didampingi Humas RSUD Sekayu, Yetty Rabu (7/3).
Menurut Yetty, untuk ruang kelas III di ruang Sungkai dan Medang mayoritas diisi anak-anak. Umumnya penderita DBD dan diare. Sejak beberapa minggu terakhir selalu terisi penuh sampai keluar ruangan. Begitu juga untuk kamar kelas VIP sudah terisi penuh. “Namun kondisinya sudah mulai berkurang. Dan sempat di lingkungan di rumah sakit difogging,” ujarnya.
Sedangkan untuk pasien rawat jalan, jelas Yetty, penyakit inspeksi saluran pernafasan akut (ISPA) masih tergolong tinggi. Kemudian banyak juga pasien mengeluhkan penyakit jantung, diabetes mellitus, maaq dan TB Paru.
“Pihak rumah sakit juga telah mengantisipasi lonjakan pasien dengan menambah tempat tidur, alat infus dan peralatan medis lainnya,” imbuhnya.
Sementara itu, Kabid Pencegahan, Pemberantasan, Penyakit dan Penyehatan Lingkungan (P2PPL) Dinkes Kabupaten Muba, Candra mengatakan lonjakan DBD terjadi hingga bulan Desember 2011, namun untuk Januari dan Februari tetap ada namun jumlahnya jauh menurun. Meskipun begitu, pihaknya mengingatkan kepada masyarakat untuk tetap waspada dan menjaga lingkungan masing-masing.
“Untuk kasus DBD kita selidiki dahulu dari mana tempat penularannya. Bisa saja dari tempat lain di luar Muba dan masuk ke Muba,” kata Candra.
Untuk masalah kesehatan masyarakat, jelas Candra, individu masyarakat dan keluarga harus turut menjaga. Sehingga masalah ini bukan saja tanggung jawab dinas kesehatan namun tanggung jawab bersama seperti menjaga kebersihan lingkungan.
Mengenai kasus diare, tambah Candra, dirasakan belum terjadi peningkatan signifikan. Dan umumnya, penderita diare terjadi pada musim kemarau. “Diare ini berkaitan dengan makanan dan minuman yang harus dijaga. Dan diharapkan jangan salah makan,” katanya.
Dia mengakui pola makan yang tidak teratur dan makan dan minum sembarang menjadi pemicu diare. Apalagi jelasnya, pada saat ini di wilayah Sekayu dan sekitarnya sedang musim buah, baik itu buah duku, rambutan, manggis dan lain sebagainya. Sehingga bila pola makan tidak diatur penyakitpun akan datang.
“Kita juga menyarankan agar air isi ulang tetap menjaga kualitas airnya untuk kesehatan. Dan melakukan pemeriksaan rutin ke dinas kesehatan,” pungkasnya. (her)
BBM Makin Langka
* Antrian BBM Capai 100 Meter
Sekayu, SN
Rencana kenaikan Bahan Bakar Minyak (BBM) per 1 April ditanggapi serius sebagian besar warga Sekayu. Warga berbondong-bondong mengisi BBM di SPBU hingga antri ratusan meter. Di SPBU 2430735 jalan merdeka Sekayu terlihat kendaraan roda empat dan roda dua turut mengantri cukup lama. Mulai dari depan kantor Disperindag sampai depan Kampus STIER, khususnya pada pagi hari.
Masih langkanya, BBM ini para pengecer justru menaikkan harga jual hingga Rp 7.000-Rp 9.000/liter didalam kota. Beberapa pedagang eceran yang sempat ditemui mengaku terpaksa menaikan harga karena sulitnya mendapatkan pasokan.
“Kita rela antri berjam-jam untuk mendapatkan premium,” ujar Wani salah seorang pengecer. Biasanya untuk didalam kota menjual premium seharga Rp 6.000/liter kini harga tersebut tidak bisa lagi diberlakukan. Apalagi jelasnya, adanya isu kenaikan BBM.
Menurutnya untuk mendapatkan premium dirinya menggunakan sepeda motor. Setelah dapat, premium di sepeda motor tersebut dipindahkan ke penampungan. “Setelah itu kembali lagi antri, begitu seterusnya," katanya.
Dalam sehari dirinya bisa mendapatkan premium hingga 50-60 liter. Mengenai keuntungan dia mengaku cukup lumayan. Dengan harga beli Rp 4.500 dan dijual hingga Rp 8.000-Rp 9.000/liter. “Kita terpaksa anteri berjam-jam,” ungkapnya.
Hal yang sama juga dilakukan Man(35), seorang pedagang eceran lainnya. Menurutnya dirinya baru menekuni bisnis ini sejak premium langka. Terlebih bakal ada kenaikan harga BBM 1 April. “Kalau aku baru coba-coba, untung besak jugo apolagi kalu BBM jadi dinaikke,” imbuhnya.
Sementara antrian kendaraan terus terjadi setiap harinya. “Aku dari pukul 04.00 WIB pagi sudah antri biar dapat BBM. Karena baru buka pagi sekitar pukul 06.30 WIB. Kalau tidak begitu tidak dapat,” ujar Anuar salah seorang pembeli.
Dikonfirmasi terkait antrean panjang ini, Pengawas SPBU 2430735 di Jalan Merdeka Sekayu, Putera mengatakan, pihaknya hanya mendapat pasokan BBM sekitar 1 tanki atau 16.000 liter. Jumlah ini dirasa kurang mengingat permintaan dari pembeli juga lebih banyak. “Tangkinya datang biasa sekitar jam 23.00 WIB, ngisi dan baru pukul 06.30 WIB dibuka. Dan sekitar pukul 15.00 WIB-16.00 WIB baru habis,” jelasnya.
Pihaknya juga membatasi dengan membuat edaran bagi kendaraan roda empat hanya mampu mengisi BBM maksimal 30 liter. Dan roda dua 5-10 liter. “Sekarang ini Pertamax habis mungkin dua hari lagi baru ada. Untuk premium dan solar ada dan sore baru habis,” ungkapnya. Sedangkan pihak SPBU sudah meminta penambahan jatah BBM namun belum dipenuhi pihak Pertamina dengan alasan armada pihak Pertamina kurang. (her)
Sekayu, SN
Rencana kenaikan Bahan Bakar Minyak (BBM) per 1 April ditanggapi serius sebagian besar warga Sekayu. Warga berbondong-bondong mengisi BBM di SPBU hingga antri ratusan meter. Di SPBU 2430735 jalan merdeka Sekayu terlihat kendaraan roda empat dan roda dua turut mengantri cukup lama. Mulai dari depan kantor Disperindag sampai depan Kampus STIER, khususnya pada pagi hari.
Masih langkanya, BBM ini para pengecer justru menaikkan harga jual hingga Rp 7.000-Rp 9.000/liter didalam kota. Beberapa pedagang eceran yang sempat ditemui mengaku terpaksa menaikan harga karena sulitnya mendapatkan pasokan.
“Kita rela antri berjam-jam untuk mendapatkan premium,” ujar Wani salah seorang pengecer. Biasanya untuk didalam kota menjual premium seharga Rp 6.000/liter kini harga tersebut tidak bisa lagi diberlakukan. Apalagi jelasnya, adanya isu kenaikan BBM.
Menurutnya untuk mendapatkan premium dirinya menggunakan sepeda motor. Setelah dapat, premium di sepeda motor tersebut dipindahkan ke penampungan. “Setelah itu kembali lagi antri, begitu seterusnya," katanya.
Dalam sehari dirinya bisa mendapatkan premium hingga 50-60 liter. Mengenai keuntungan dia mengaku cukup lumayan. Dengan harga beli Rp 4.500 dan dijual hingga Rp 8.000-Rp 9.000/liter. “Kita terpaksa anteri berjam-jam,” ungkapnya.
Hal yang sama juga dilakukan Man(35), seorang pedagang eceran lainnya. Menurutnya dirinya baru menekuni bisnis ini sejak premium langka. Terlebih bakal ada kenaikan harga BBM 1 April. “Kalau aku baru coba-coba, untung besak jugo apolagi kalu BBM jadi dinaikke,” imbuhnya.
Sementara antrian kendaraan terus terjadi setiap harinya. “Aku dari pukul 04.00 WIB pagi sudah antri biar dapat BBM. Karena baru buka pagi sekitar pukul 06.30 WIB. Kalau tidak begitu tidak dapat,” ujar Anuar salah seorang pembeli.
Dikonfirmasi terkait antrean panjang ini, Pengawas SPBU 2430735 di Jalan Merdeka Sekayu, Putera mengatakan, pihaknya hanya mendapat pasokan BBM sekitar 1 tanki atau 16.000 liter. Jumlah ini dirasa kurang mengingat permintaan dari pembeli juga lebih banyak. “Tangkinya datang biasa sekitar jam 23.00 WIB, ngisi dan baru pukul 06.30 WIB dibuka. Dan sekitar pukul 15.00 WIB-16.00 WIB baru habis,” jelasnya.
Pihaknya juga membatasi dengan membuat edaran bagi kendaraan roda empat hanya mampu mengisi BBM maksimal 30 liter. Dan roda dua 5-10 liter. “Sekarang ini Pertamax habis mungkin dua hari lagi baru ada. Untuk premium dan solar ada dan sore baru habis,” ungkapnya. Sedangkan pihak SPBU sudah meminta penambahan jatah BBM namun belum dipenuhi pihak Pertamina dengan alasan armada pihak Pertamina kurang. (her)
Balon Pemantau Cuaca BMKG Pindah ke SMB II
Palembang, SN
Rencana pihak Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) Bandara Sultan Mahmud Badaruddin (SMB) II Palembang untuk memindahkan balon pemantau kondisi cuaca di area bandara SMB II di tahun 2013 menemukan titik terang. Pasalnya pihak PT Angkasa Pura (AP) II sudah menyetujui hal tersebut dan menentukan lokasinya.
Manager Teknik PT Angkasa Pura II (Persero) SMB II Palembang, Ir Tamsil Yunus mengatakan, usulan pihak BMKG untuk membangun gedung pelepasan balon udara yang digunakan sebagai tempat pengecekana kondisi cuaca sudah dibicarakan dengan General Manager (GM) termasuk dan jajaran teknik PT AP II.
Dari usulan tersebut, pihaknya akan menyiapkan lahan tempat gedung pelepasan balon udara di area sekitar kolam air baku bandara (kawasan kantor PT AP II SMB II). Luas lahan yang disediakan pihak PT AP II sekitar 6x4 meter. Sehingga dengan rencana akan dibangunnya gedung pelepasan balon udara tersebut memudahkan personel BMKG terfokus di SMB II.
“Kita nanti akan menyiapkan lahan pon (tempat air baku bandara) dibelakang. Saya pikir tidak terlampau rumit. Hanya saja memang karena ada efek-efek seperti ada tabung gas, kemudian ada limbah. Tapi limbah bukan yang berbahaya. Jadi kita cukup mengecek kembali lahan mana yang kita anggap aman baik dari sisi lingkungan sekitar maupun dari sisi tempat peralatan itu sendiri. Luas lahan tidak besar sekitar 6x4 meter,” ungkap Tamsil saat ditemui diruang kerjanya kemarin (8/3).
Terpisah, Kepala BMKG Bandara SMB II, Arif Triono menjelaskan, keberadaan gedung pelepasan balon udara yang berfungsi untuk mengecek kondisi cuaca sekitar area bandara SMB II untuk saat ini kondisi masih bagus. Namun bila lokasinya dipindahkan dari area bandara lama (Talang Betutu) tentunya akan lebih memudahkan petugasnya dilapangan.
Dijelaskannya, keberadaan balon udara yang selama ini di area bandara lama lebih menyulitkan petugas BMKG dilapangan dalam memperoleh data kondisi cuaca dengan bagus. “Karena kalau di bandara lama, itu kami kesulitan. Jadi kalau disana, memudahkan kami, akhirnya data cuaca untuk penerbangan lebih bagus. Makanya minta bantuan untuk ke AP II untuk lahan. bangunanya kami yang bangun. Jadi pihak AP II menyediakan yang kami minta itu hanya 30 meter persegi (lahan),” ujar dia.
Arif juga mengungkapkan, usulan pihaknya untuk memindahkan dan membangun lokasi tempat pelepasan balon udara pemantau cuaca di bandara SMB II beberapa Minggu yang lalu sudah disetujui pihak PT AP II. Namun pemindahan rencananya dilakukan pada tahun 2013 sembari menunggu ACC (izin) dari BMKG Pusat.
“Ya, memang dipindahkan lokasinya dari tempat yang lama ke area bandara SMB II yang baru. Itu rencananya tahun 2013. Jadi bukan tahun sekarang. Karena suratnya sudah turun, dan surat nanti akan kami bawa ke Jakarta supaya surat kami untuk bangun gedung seluas 30 meter persegi itu di ACC oleh Pusat,” pungkasnya.
Seperti diketahui, usulan pihak BMKG SMB II untuk memindahkan lokasi gedung pelepasan balon yang difungsikan untuk mengecek kondisi cuaca di area bandara disampaikan langsung perwakilannya ke pihak PT AP II disela-sela pertemuan acara coffe morning. Dalam kesempatan tersebut, hadir beberapa perwakilan dari maskapai dan beberapa instansi terkait disekitar area bandara Internasional SMB II Palembang.(win)
Rencana pihak Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) Bandara Sultan Mahmud Badaruddin (SMB) II Palembang untuk memindahkan balon pemantau kondisi cuaca di area bandara SMB II di tahun 2013 menemukan titik terang. Pasalnya pihak PT Angkasa Pura (AP) II sudah menyetujui hal tersebut dan menentukan lokasinya.
Manager Teknik PT Angkasa Pura II (Persero) SMB II Palembang, Ir Tamsil Yunus mengatakan, usulan pihak BMKG untuk membangun gedung pelepasan balon udara yang digunakan sebagai tempat pengecekana kondisi cuaca sudah dibicarakan dengan General Manager (GM) termasuk dan jajaran teknik PT AP II.
Dari usulan tersebut, pihaknya akan menyiapkan lahan tempat gedung pelepasan balon udara di area sekitar kolam air baku bandara (kawasan kantor PT AP II SMB II). Luas lahan yang disediakan pihak PT AP II sekitar 6x4 meter. Sehingga dengan rencana akan dibangunnya gedung pelepasan balon udara tersebut memudahkan personel BMKG terfokus di SMB II.
“Kita nanti akan menyiapkan lahan pon (tempat air baku bandara) dibelakang. Saya pikir tidak terlampau rumit. Hanya saja memang karena ada efek-efek seperti ada tabung gas, kemudian ada limbah. Tapi limbah bukan yang berbahaya. Jadi kita cukup mengecek kembali lahan mana yang kita anggap aman baik dari sisi lingkungan sekitar maupun dari sisi tempat peralatan itu sendiri. Luas lahan tidak besar sekitar 6x4 meter,” ungkap Tamsil saat ditemui diruang kerjanya kemarin (8/3).
Terpisah, Kepala BMKG Bandara SMB II, Arif Triono menjelaskan, keberadaan gedung pelepasan balon udara yang berfungsi untuk mengecek kondisi cuaca sekitar area bandara SMB II untuk saat ini kondisi masih bagus. Namun bila lokasinya dipindahkan dari area bandara lama (Talang Betutu) tentunya akan lebih memudahkan petugasnya dilapangan.
Dijelaskannya, keberadaan balon udara yang selama ini di area bandara lama lebih menyulitkan petugas BMKG dilapangan dalam memperoleh data kondisi cuaca dengan bagus. “Karena kalau di bandara lama, itu kami kesulitan. Jadi kalau disana, memudahkan kami, akhirnya data cuaca untuk penerbangan lebih bagus. Makanya minta bantuan untuk ke AP II untuk lahan. bangunanya kami yang bangun. Jadi pihak AP II menyediakan yang kami minta itu hanya 30 meter persegi (lahan),” ujar dia.
Arif juga mengungkapkan, usulan pihaknya untuk memindahkan dan membangun lokasi tempat pelepasan balon udara pemantau cuaca di bandara SMB II beberapa Minggu yang lalu sudah disetujui pihak PT AP II. Namun pemindahan rencananya dilakukan pada tahun 2013 sembari menunggu ACC (izin) dari BMKG Pusat.
“Ya, memang dipindahkan lokasinya dari tempat yang lama ke area bandara SMB II yang baru. Itu rencananya tahun 2013. Jadi bukan tahun sekarang. Karena suratnya sudah turun, dan surat nanti akan kami bawa ke Jakarta supaya surat kami untuk bangun gedung seluas 30 meter persegi itu di ACC oleh Pusat,” pungkasnya.
Seperti diketahui, usulan pihak BMKG SMB II untuk memindahkan lokasi gedung pelepasan balon yang difungsikan untuk mengecek kondisi cuaca di area bandara disampaikan langsung perwakilannya ke pihak PT AP II disela-sela pertemuan acara coffe morning. Dalam kesempatan tersebut, hadir beberapa perwakilan dari maskapai dan beberapa instansi terkait disekitar area bandara Internasional SMB II Palembang.(win)
Setelah Dibina, Anjal Kembali Lagi ke Jalan
Palembang, SN
Fenomenan anak jalanan (anjal) memang menjadi perhatian cukup serius oleh Pemerintah Kota Palembang, pasalnya pihak Dinas Sosial (dinsos) selaku instansi yang menangani dan membina masalah sosial, seperti kewalahan mengatasi persoalan tersebut. Sebab setelah di tertibkan bersama dengan pihak Polisi Pamong Praja, anjal itu sama sekali tak bisa di bina dengan maksimal, karena pasca menjalani pembinaan anjal itu kembali beredar di jalanan.
Asisten IV Bidang Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Kota Palembang, Apriadi S Busri mengatakan, masalah anjal ini memang tak bisa di tuntaskan sendiri oleh pihak Dinsos. Karena itu perlu adanya koordinasi dengan pihak terkait agar persoalan itu bisa di tuntaskan dengan maksimal. "Selama ini kan anjal atau gepeng itu hanya di kenakan Perda ketertiban Nomor 8 Tahun 2007, sehingga tidak bisa di lakukan penahanan terhadap mereka. Untuk itu kedepan, kita akan membuat satu Perda lagi yang tercakup dalam penertiban dan pembinaan. Sehingga anjal atau gepeng itu bisa di tahan apabila menyalahi aturan itu." jelasnya, saat ditemui di ruang kerjanya.
Akan tetapi, penertiban dan penahanan itu mesti berkoordinasi dulu dengan pihak berwajib seperti kepolisian. Sehingga ada pihak yang bertanggung jawab untuk melakukan penangkapan dan ada instansi yang melakukan pembinaan, dengan demikian masalah itu tentunya bisa terselesaikan. "Pemkot dan Kepolisian akan segera berkoordinasi untuk mengatasi anjal dan gepeng yang kian marak ini." jelasnya.
Jika sudah ada kerja sama atau koordinasi dengan penegak hukum, maka Dinsos, Pol PP dan Kepolisian bisa melakukan penangkapan kepada anjal dan gepeng itu. Kerjasama ini akan di upayakan oleh pihaknya tahun ini juga, terlagi aduan masyarakat mengenai anjal ini makin meresahkan ketertiban dan kenyamanan warga di tempat umum.
Sebelumnya Kepala Dinsos Kota Palembang Herty Mochtar mengatakan, persoalan anjal, gepeng kemudian yang baru menjadi tren saat ini ialah anak punk. Memang sangat meresahkan, sebab Herty mengungkapkan pernah di gedor kaca mobilnya oleh sekumpulan anak punk ketika kendaraannya berhenti di persimpanga lampu merah. "Pada hakekatnya mereka juga manusia biasa, namun jika asesoris pelengkap di tubuh mereka itu menakutkan masyarakat terlagi terkesan memaksa ketika meminta uang sehabis mengamen. Tentu sikap itu perlu di tindak tegas, bila perlu di lakukan penahanan." katanya.(win)
Fenomenan anak jalanan (anjal) memang menjadi perhatian cukup serius oleh Pemerintah Kota Palembang, pasalnya pihak Dinas Sosial (dinsos) selaku instansi yang menangani dan membina masalah sosial, seperti kewalahan mengatasi persoalan tersebut. Sebab setelah di tertibkan bersama dengan pihak Polisi Pamong Praja, anjal itu sama sekali tak bisa di bina dengan maksimal, karena pasca menjalani pembinaan anjal itu kembali beredar di jalanan.
Asisten IV Bidang Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Kota Palembang, Apriadi S Busri mengatakan, masalah anjal ini memang tak bisa di tuntaskan sendiri oleh pihak Dinsos. Karena itu perlu adanya koordinasi dengan pihak terkait agar persoalan itu bisa di tuntaskan dengan maksimal. "Selama ini kan anjal atau gepeng itu hanya di kenakan Perda ketertiban Nomor 8 Tahun 2007, sehingga tidak bisa di lakukan penahanan terhadap mereka. Untuk itu kedepan, kita akan membuat satu Perda lagi yang tercakup dalam penertiban dan pembinaan. Sehingga anjal atau gepeng itu bisa di tahan apabila menyalahi aturan itu." jelasnya, saat ditemui di ruang kerjanya.
Akan tetapi, penertiban dan penahanan itu mesti berkoordinasi dulu dengan pihak berwajib seperti kepolisian. Sehingga ada pihak yang bertanggung jawab untuk melakukan penangkapan dan ada instansi yang melakukan pembinaan, dengan demikian masalah itu tentunya bisa terselesaikan. "Pemkot dan Kepolisian akan segera berkoordinasi untuk mengatasi anjal dan gepeng yang kian marak ini." jelasnya.
Jika sudah ada kerja sama atau koordinasi dengan penegak hukum, maka Dinsos, Pol PP dan Kepolisian bisa melakukan penangkapan kepada anjal dan gepeng itu. Kerjasama ini akan di upayakan oleh pihaknya tahun ini juga, terlagi aduan masyarakat mengenai anjal ini makin meresahkan ketertiban dan kenyamanan warga di tempat umum.
Sebelumnya Kepala Dinsos Kota Palembang Herty Mochtar mengatakan, persoalan anjal, gepeng kemudian yang baru menjadi tren saat ini ialah anak punk. Memang sangat meresahkan, sebab Herty mengungkapkan pernah di gedor kaca mobilnya oleh sekumpulan anak punk ketika kendaraannya berhenti di persimpanga lampu merah. "Pada hakekatnya mereka juga manusia biasa, namun jika asesoris pelengkap di tubuh mereka itu menakutkan masyarakat terlagi terkesan memaksa ketika meminta uang sehabis mengamen. Tentu sikap itu perlu di tindak tegas, bila perlu di lakukan penahanan." katanya.(win)
Jalan Kolonel Atmo Semerawut
Palembang, SN
Pasca kembali normalnya jalur lalu lintas di Jalan Kolenol Atmo menjadi satu arah, itu pun tanpa adanya keputusan dari Dinas Perhubungan Kota Palembang. Jalur tersebut tampak kacau dan semeraut, lantaran di Jalan itu para pengendara yang melintas tak lagi mengikuti aturan lalu lintas. Terlagi Pemerintah Kota Palembang sebagai pihak pengambil kebijakan sama sekali tak ada peran untuk menormalkan jalur itu kembali, karena tak kunjung tuntas dari hasil evaluasi selama satu hingga dua minggu seperti di katakan sebelumnya.
Dari pantauan dilapangan, Kamis (8/3) Jalan di Kolenol Atmo khususnya jalur yang di rubah oleh Dishub Kota bukan lagi menjadi satu arah ataupun dua arah. Melainkan menjadi tiga arah, sebab jalur yang di ubah di jalan Kolenol Atmo sebelumnya memutar dari Jalan Jenderal Sudirman kini bisa di fungsikan dua jalur. Namun hal itu tentunya dapat menimbulkan kecelakaan lalu lintas. Sementara Jalur di Jalan Kolenol Atmo yang di batasi dengan alat pembatas dari Dishub tampak padat. Sehingga jalan Kolenol Atmo yang di uji coba tersebut dengan tujuan melancarkan dari arus kemacetan, sebaliknya malah menimbulkan ketidak jelasan arus lalu lintas di Kota Palembang ini.
Tentu kesemerautan arus lalu lintas ini, Pemerintah Kota Palembang harus bertanggung jawab. Karena Dishub tak mungkin bisa melaksanakan hal tersebut kalau tidak ada persetujuan dari Pemkot Palembang, dalam hal ini Walikota Palembang mesti menuntaskan persoaalan ini.
Kepala Dinas Perhubungan Kota Palembang Masrifin Thoyib melalui Kepala bidang pengawasan dan operasional (Wasdalop) Pathi Riduan mengatakan, hingga kini jalur tersebut masih dalam tahap evaluasi. Namun jalan itu masih dalam pembahasan bersama dengan forum lalu lintas kota Palembang. Berdasarkan hasil rapat, jalur tersebut memang belum ada keputusan secara pasti. Apakah akan di permanenkan atau tidak, sebab jalan itu kan masih dalam tahap uji coba. "Kami belum bisa mengambil keputusan untuk di permanenkannya jalur tersebut, karena masih banyak yang perlu di benahi. Sedangkan mengenai telah di bukannya jalur itu kembali menjadi normal seperti dulu lagi. Itupun pihak kami sama sekali tidak mengetahui, bukan Dishub yang membukannya," jelas Pathi.
Sementara, salah satu pengendara di jalan Kolenol Atmo yang sedang melintas mengatakan sejak tiga hari lalu Jalan ini boleh di lintasi. Sehingga dengan kata lain jalur tersebut bisa di lintasi kembali, karena tidak ada rambu-rambu atau larangan dari petugas. Apalagi traffic pembatas di seputaran Jalan Sudirman ke arah Kol Atmo telah di rapikan dan tersusun di trotoar jalan itu.
"Kalau kami selaku warga sipil, ketika melihat tak ada pembatas lagi. Tentu jalan itu boleh di lintasi, namun sangat di sayangkan aturan dari Pemkot ini yang segyoyanya mengatasi kemacetan. Tapi dengan kondisi saat ini malah menimbulkan kemacetan dan semerautnya arus lalu lintas di kawasan ini." ujar Arif (27).
Selain itu, Udin (40) yang telah menjadi juru parkir di kawasan Jalan Kolenol Atmo selama 5 tahun ini mengatakan, semestinya Pemerintah Kota harus bersikap tegas dengan kejadian ini. Karena Pemkot punya kewenangan untuk memanggil pihak Dishub dan mempertanyakan mau di ambil langkah apa tentang jalan Atmo ini. "Pemkot pihak yang bertanggung jawab dalam hal ini, seharusnya mereka memanggil petugas Dishub, karena jalur ini bukan hanya dua arah lagi, bahkan tiga arah. "Untung be belum ado kecelakaan di sini, bangso kecelakaan beradu palak dengan palak (adu kambing). Nah baru teraso, kapan la makan korban." tegas Udin.(win)
Pasca kembali normalnya jalur lalu lintas di Jalan Kolenol Atmo menjadi satu arah, itu pun tanpa adanya keputusan dari Dinas Perhubungan Kota Palembang. Jalur tersebut tampak kacau dan semeraut, lantaran di Jalan itu para pengendara yang melintas tak lagi mengikuti aturan lalu lintas. Terlagi Pemerintah Kota Palembang sebagai pihak pengambil kebijakan sama sekali tak ada peran untuk menormalkan jalur itu kembali, karena tak kunjung tuntas dari hasil evaluasi selama satu hingga dua minggu seperti di katakan sebelumnya.
Dari pantauan dilapangan, Kamis (8/3) Jalan di Kolenol Atmo khususnya jalur yang di rubah oleh Dishub Kota bukan lagi menjadi satu arah ataupun dua arah. Melainkan menjadi tiga arah, sebab jalur yang di ubah di jalan Kolenol Atmo sebelumnya memutar dari Jalan Jenderal Sudirman kini bisa di fungsikan dua jalur. Namun hal itu tentunya dapat menimbulkan kecelakaan lalu lintas. Sementara Jalur di Jalan Kolenol Atmo yang di batasi dengan alat pembatas dari Dishub tampak padat. Sehingga jalan Kolenol Atmo yang di uji coba tersebut dengan tujuan melancarkan dari arus kemacetan, sebaliknya malah menimbulkan ketidak jelasan arus lalu lintas di Kota Palembang ini.
Tentu kesemerautan arus lalu lintas ini, Pemerintah Kota Palembang harus bertanggung jawab. Karena Dishub tak mungkin bisa melaksanakan hal tersebut kalau tidak ada persetujuan dari Pemkot Palembang, dalam hal ini Walikota Palembang mesti menuntaskan persoaalan ini.
Kepala Dinas Perhubungan Kota Palembang Masrifin Thoyib melalui Kepala bidang pengawasan dan operasional (Wasdalop) Pathi Riduan mengatakan, hingga kini jalur tersebut masih dalam tahap evaluasi. Namun jalan itu masih dalam pembahasan bersama dengan forum lalu lintas kota Palembang. Berdasarkan hasil rapat, jalur tersebut memang belum ada keputusan secara pasti. Apakah akan di permanenkan atau tidak, sebab jalan itu kan masih dalam tahap uji coba. "Kami belum bisa mengambil keputusan untuk di permanenkannya jalur tersebut, karena masih banyak yang perlu di benahi. Sedangkan mengenai telah di bukannya jalur itu kembali menjadi normal seperti dulu lagi. Itupun pihak kami sama sekali tidak mengetahui, bukan Dishub yang membukannya," jelas Pathi.
Sementara, salah satu pengendara di jalan Kolenol Atmo yang sedang melintas mengatakan sejak tiga hari lalu Jalan ini boleh di lintasi. Sehingga dengan kata lain jalur tersebut bisa di lintasi kembali, karena tidak ada rambu-rambu atau larangan dari petugas. Apalagi traffic pembatas di seputaran Jalan Sudirman ke arah Kol Atmo telah di rapikan dan tersusun di trotoar jalan itu.
"Kalau kami selaku warga sipil, ketika melihat tak ada pembatas lagi. Tentu jalan itu boleh di lintasi, namun sangat di sayangkan aturan dari Pemkot ini yang segyoyanya mengatasi kemacetan. Tapi dengan kondisi saat ini malah menimbulkan kemacetan dan semerautnya arus lalu lintas di kawasan ini." ujar Arif (27).
Selain itu, Udin (40) yang telah menjadi juru parkir di kawasan Jalan Kolenol Atmo selama 5 tahun ini mengatakan, semestinya Pemerintah Kota harus bersikap tegas dengan kejadian ini. Karena Pemkot punya kewenangan untuk memanggil pihak Dishub dan mempertanyakan mau di ambil langkah apa tentang jalan Atmo ini. "Pemkot pihak yang bertanggung jawab dalam hal ini, seharusnya mereka memanggil petugas Dishub, karena jalur ini bukan hanya dua arah lagi, bahkan tiga arah. "Untung be belum ado kecelakaan di sini, bangso kecelakaan beradu palak dengan palak (adu kambing). Nah baru teraso, kapan la makan korban." tegas Udin.(win)
LSM Tak Terdaftar di Kesbangpol Dianggap Ilegal
Empat Lawang
Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang tidak terdaftar pada badan Kesatuan Bangsa Politik dan Perlindungan Masyarakat (Kesbangpol) dianggap ilegal.
Kepala Badan Kesbangpol Empat Lawang Lukman Panggarbessy melalui Kabid Politik Rahman menjelaskan, sesuai dengan aturan hukum UU No 8 tahun 1985 tentang berorganisasi kemasyarakatan, kemudian Peraturan Pemerintah No 18 tahun 1985, Permendagri No 5 tahun 1986, juga surat edaran Mendagri No.220/1980/DIII tahun 2007, serta Perbup Bupati Empat Lawang No.11 tahun 2010, dan Permendagri No. 44 tahun 2009. Bisa dirangkum dan dijelaskan dari aturan tersebut bahwa organisasi masyarakat (ormas) atau LSM harus memiliki akte pendirian, AD ART, SK kepengurusan, NPWP, dan masih banyak lagi. Selanjutnya dari deretan persyaratan tersebut dilaporkan kepada pemerintah melalui Kesbangpol.
“LSM yang tidak mendaftarkan diri ke Badan Kesbangpol dianggap illegal karena bisa jadi tidak memiliki kelengkapan administrasi sesuai dengan aturan pemerintah,” ujar Rahman seraya mengatakan pihaknya tidak bertanggung jawab atas apa yang dilakukan LSM bila keberadaan LSM nya tidak terdaftar pada Kesbangpol.
Diterangkannya, di Empat Lawang ini sudah ada 18 LSM yang sudah melaporkan diri dan juga sudah mendaftarkan keberadaannya. Dengan demikian ke 18 LSM ini dianggap resmi untuk menjalankan visi misi serta program kerjanya di Empat Lawang. Yakni LSM Ham dan Lingkungan, LSM Bela Nusantara, LSM Lintang Bersatu, LSM Lembaga Informasi Publik, LSM Citra Empat Lawang Bersatu, LSM Selalu Bela Rakyat, Komite Anti Korupsi, LSM Ratu Adil Indonesia, LSM Puskokatara, LSM Gerakan Masyarakat Peduli Kebijakan Pelaksanaan Pembangunan, LSM Revolusioner, LSM Persatuan Masyarakat Empat Lawang Peduli Lingkungan, LSM Perlindungan Konsumen dan Hak-hak Masyarakat, LSM Merah Putih Bersatu, Lembaga Informasi Publik, LSM Gempar, dan LSM Forpeks, serta LSM Aliansi Barisan Anak Bangsa.
“Sebenarnya yang melaporkan keberadaan LSM itu banyak dan masih ada lagi selain 18 ini. Namun ya itu tadi, tidak mendaftarkan keberadaannya serta tidak melampirkan persyaratan yang sesuai dengan aturan pemerintah,” imbuhnya.
Makanya, sambung Rahman, pihaknya menghimbau kepada masyarakat untuk mengetahui daftar keberadaan LSM yang resmi dan terdaftar di pemerintah. Sekaligus pihaknya menghimbau kepada LSM yang belum terdaftar sementara ada di Empat Lawang kiranya untuk menfdaftarkan serta melengkapi kelengkapan administrasi sesuai dengan aturan pemerintah.
“Syarat yang lengkapnya bisa dilihat di Badan Kesbangpol Empat Lawang,” pungkasnya. (eko)
Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang tidak terdaftar pada badan Kesatuan Bangsa Politik dan Perlindungan Masyarakat (Kesbangpol) dianggap ilegal.
Kepala Badan Kesbangpol Empat Lawang Lukman Panggarbessy melalui Kabid Politik Rahman menjelaskan, sesuai dengan aturan hukum UU No 8 tahun 1985 tentang berorganisasi kemasyarakatan, kemudian Peraturan Pemerintah No 18 tahun 1985, Permendagri No 5 tahun 1986, juga surat edaran Mendagri No.220/1980/DIII tahun 2007, serta Perbup Bupati Empat Lawang No.11 tahun 2010, dan Permendagri No. 44 tahun 2009. Bisa dirangkum dan dijelaskan dari aturan tersebut bahwa organisasi masyarakat (ormas) atau LSM harus memiliki akte pendirian, AD ART, SK kepengurusan, NPWP, dan masih banyak lagi. Selanjutnya dari deretan persyaratan tersebut dilaporkan kepada pemerintah melalui Kesbangpol.
“LSM yang tidak mendaftarkan diri ke Badan Kesbangpol dianggap illegal karena bisa jadi tidak memiliki kelengkapan administrasi sesuai dengan aturan pemerintah,” ujar Rahman seraya mengatakan pihaknya tidak bertanggung jawab atas apa yang dilakukan LSM bila keberadaan LSM nya tidak terdaftar pada Kesbangpol.
Diterangkannya, di Empat Lawang ini sudah ada 18 LSM yang sudah melaporkan diri dan juga sudah mendaftarkan keberadaannya. Dengan demikian ke 18 LSM ini dianggap resmi untuk menjalankan visi misi serta program kerjanya di Empat Lawang. Yakni LSM Ham dan Lingkungan, LSM Bela Nusantara, LSM Lintang Bersatu, LSM Lembaga Informasi Publik, LSM Citra Empat Lawang Bersatu, LSM Selalu Bela Rakyat, Komite Anti Korupsi, LSM Ratu Adil Indonesia, LSM Puskokatara, LSM Gerakan Masyarakat Peduli Kebijakan Pelaksanaan Pembangunan, LSM Revolusioner, LSM Persatuan Masyarakat Empat Lawang Peduli Lingkungan, LSM Perlindungan Konsumen dan Hak-hak Masyarakat, LSM Merah Putih Bersatu, Lembaga Informasi Publik, LSM Gempar, dan LSM Forpeks, serta LSM Aliansi Barisan Anak Bangsa.
“Sebenarnya yang melaporkan keberadaan LSM itu banyak dan masih ada lagi selain 18 ini. Namun ya itu tadi, tidak mendaftarkan keberadaannya serta tidak melampirkan persyaratan yang sesuai dengan aturan pemerintah,” imbuhnya.
Makanya, sambung Rahman, pihaknya menghimbau kepada masyarakat untuk mengetahui daftar keberadaan LSM yang resmi dan terdaftar di pemerintah. Sekaligus pihaknya menghimbau kepada LSM yang belum terdaftar sementara ada di Empat Lawang kiranya untuk menfdaftarkan serta melengkapi kelengkapan administrasi sesuai dengan aturan pemerintah.
“Syarat yang lengkapnya bisa dilihat di Badan Kesbangpol Empat Lawang,” pungkasnya. (eko)
Ratusan Hektar Lahan Warga Diserobot PT MM
Empat Lawang, SN
Ratusan warga desa Tanjung Kupang Baru Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Empat Lawang terpaksa memasang portal penutup jalan, pada perkebunan kelapa sawit di wilayah Sungai Jernih yang dikelolah PT Multrada Multimaju (MM) Kikim Barat Kabupaten Lahat. Penutupan akses itu sebagai bentuk mempertegas tuntutan, atas dugaan penyabotan lahan seluas lebih kurang 350 hektar milik warga.
Pemasangan portal dilakukan sejak awal Februari 2012 lalu, dengan tuntutan agar pihak PT MM mengembalikan lahan yang diakui masih milik warga Desa Tanjung Kupang Baru tersebut. Sebab, sejak dikelolah sebagai perkebunan kelapa sawit Inti oleh PT MM beberapa tahun lalu, belum ada kejelasan ganti rugi ataupun izin atas pengelolaan lahan dimaksud kepada pemilik lahan.
"Kami minta lahan kami dikembalikan, dan untuk sementara aktifitas perkebunan di kawasan Sungai Jernih kami minta ditutup," ungkap Iwan Subrata (35) salah seorang pemilik lahan, selaku perwakilan warga Desa Tanjung Kupang Baru, Kamis (8/3).
`Mengupayakan solusi sengketa lahan ini, Kamis (8/3) sekitar pukul 10.00 WIB, warga mendatangi Pemkab Empat Lawang, sebab, perkebunan kelapa sawit di wilayah Sungai Jernih Desa tanjung Kupang Baru dimaksud secara dtail peta masuk dalam wilayah Kabupaten Empat Lawang. “Kami sudah mengajukan permaslahan ini ke Kecamatan, selanjutnya diarahkan untuk koordinasi di Pemkab Empat Lawang. Kami hanya meminta hak kami dikembalikan, sebab jika dikelolah perkebunan inti kelapa sawit sama saja lahan kami itu diserobot tanpa ada ganti rugi,” imbuh Iwan
Sementara itu, Pemerintah Kabupaten Empat Lawang menggelar rapat tertutup di ruang Assisten I Setda H basri Soni, dihadiri bagian Tata Pemerintahan, Camat Tebing Tinggi, Alhumaidi, S Sos, Msi, pihak Managenem PT Multrada Multimaju serta sejumlah warga perwakilan pemilik lahan dimaksud. Hasil sementara, pemkab Empat Lawang akan menurunkan tim ke lapangan, serta mengupayakan solusi yang tidak merugikan kedua belah pihak.
Dikatakan Camat Tebing Tinggi Alhumaidi SSos, MSi, hasil pertemuan kedua belah pihak menyerahkan penyelesaian masalah sengketa lahan ini ke Pemkab Empat Lawang. Sebab, lebih kurang 350 hektar lahan dikelolah PT MM itu tercatat didalam peta sebagai wilayah Kabupaten Empat Lawang.
“Dalam waktu dekat tim akan turun kelapangan, termasuk dari pihak Badan Pertanahan Nasional (BPN) guna memastikan kondisinya. Karena masalah ini sudah diserahkan ke pemkab, otomatis kedua belah pihak diharapkan tetap kondusif,” jelas Alhumaidi
Dia mengakui, tuntutan ratusan warga Desa Tanjung Kupang Baru, meminta lahan mereka dikembalikan karena belum dilakukan ganti rugi oleh PT MM. Sebaliknya dari managemen PT MM, mengaku pengelolaan lahan itu sesuai prosedur dan ketentuan setelah dibebaskan. “Agar suasana tetap kondusif kami meminta warga membuka portal itu, dan aktifitas prusahaan sawit itu kembali dilakukan. Masalah sengketa ini tetap akan diproses sesuai prosedur, oleh karena itu diharapkan warga bersabar,” kata Alhumaidi. (eko)
Ratusan warga desa Tanjung Kupang Baru Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Empat Lawang terpaksa memasang portal penutup jalan, pada perkebunan kelapa sawit di wilayah Sungai Jernih yang dikelolah PT Multrada Multimaju (MM) Kikim Barat Kabupaten Lahat. Penutupan akses itu sebagai bentuk mempertegas tuntutan, atas dugaan penyabotan lahan seluas lebih kurang 350 hektar milik warga.
Pemasangan portal dilakukan sejak awal Februari 2012 lalu, dengan tuntutan agar pihak PT MM mengembalikan lahan yang diakui masih milik warga Desa Tanjung Kupang Baru tersebut. Sebab, sejak dikelolah sebagai perkebunan kelapa sawit Inti oleh PT MM beberapa tahun lalu, belum ada kejelasan ganti rugi ataupun izin atas pengelolaan lahan dimaksud kepada pemilik lahan.
"Kami minta lahan kami dikembalikan, dan untuk sementara aktifitas perkebunan di kawasan Sungai Jernih kami minta ditutup," ungkap Iwan Subrata (35) salah seorang pemilik lahan, selaku perwakilan warga Desa Tanjung Kupang Baru, Kamis (8/3).
`Mengupayakan solusi sengketa lahan ini, Kamis (8/3) sekitar pukul 10.00 WIB, warga mendatangi Pemkab Empat Lawang, sebab, perkebunan kelapa sawit di wilayah Sungai Jernih Desa tanjung Kupang Baru dimaksud secara dtail peta masuk dalam wilayah Kabupaten Empat Lawang. “Kami sudah mengajukan permaslahan ini ke Kecamatan, selanjutnya diarahkan untuk koordinasi di Pemkab Empat Lawang. Kami hanya meminta hak kami dikembalikan, sebab jika dikelolah perkebunan inti kelapa sawit sama saja lahan kami itu diserobot tanpa ada ganti rugi,” imbuh Iwan
Sementara itu, Pemerintah Kabupaten Empat Lawang menggelar rapat tertutup di ruang Assisten I Setda H basri Soni, dihadiri bagian Tata Pemerintahan, Camat Tebing Tinggi, Alhumaidi, S Sos, Msi, pihak Managenem PT Multrada Multimaju serta sejumlah warga perwakilan pemilik lahan dimaksud. Hasil sementara, pemkab Empat Lawang akan menurunkan tim ke lapangan, serta mengupayakan solusi yang tidak merugikan kedua belah pihak.
Dikatakan Camat Tebing Tinggi Alhumaidi SSos, MSi, hasil pertemuan kedua belah pihak menyerahkan penyelesaian masalah sengketa lahan ini ke Pemkab Empat Lawang. Sebab, lebih kurang 350 hektar lahan dikelolah PT MM itu tercatat didalam peta sebagai wilayah Kabupaten Empat Lawang.
“Dalam waktu dekat tim akan turun kelapangan, termasuk dari pihak Badan Pertanahan Nasional (BPN) guna memastikan kondisinya. Karena masalah ini sudah diserahkan ke pemkab, otomatis kedua belah pihak diharapkan tetap kondusif,” jelas Alhumaidi
Dia mengakui, tuntutan ratusan warga Desa Tanjung Kupang Baru, meminta lahan mereka dikembalikan karena belum dilakukan ganti rugi oleh PT MM. Sebaliknya dari managemen PT MM, mengaku pengelolaan lahan itu sesuai prosedur dan ketentuan setelah dibebaskan. “Agar suasana tetap kondusif kami meminta warga membuka portal itu, dan aktifitas prusahaan sawit itu kembali dilakukan. Masalah sengketa ini tetap akan diproses sesuai prosedur, oleh karena itu diharapkan warga bersabar,” kata Alhumaidi. (eko)
Qari Pemenang MTQ XXV Tingkat Sumsel Diumrohkan
Pagaralam, SN
Untuk memacu prestasi qari-qariah asal Besemah, yang akan mengikuti Musabaqoh Tilawatil Quran (MTQ) ke XXV Tingkat Provinsi Sumsel, Pemerintah Kota Pagaralam, menjanjikan hadiah tambahan berupa umroh bagi yang mendapat juara satu. Demikian diungkapkan Kabag Humas dan Protokol, Imam Pasli SSTP, Kamis (8/3).
Menurutnya, MTQ tingkat Provinsi Sumsel sendiri akan dilaksanakan dari tanggal 11 s/d 17 Maret 2012 di Baturaja Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU). Acara pelepasan kontingen MTQ XXV bertempat di ruang rapat Besemah Due Kantor Walikota Pagaralam.
"Kita mengirim kontingen berjumlah 30 orang yang terdiri dari 14 orang putra dan 16 orang putri yang akan mengikuti berbagai cabang perlombaan," ungkapnya.
Imam merincikan, adapun cabang yang akan diikuti yaitu cabang Tilawah Al-Qura’an, cabang Tahfiz Al-Qur’an, cabang Tartil Al-Qur’an, cabang Fahmil Al-Qur’an, cabang Syarhilt Al-Qur’an, cabang Khotil Al-Qur’an, dan cabang Qiro’at Saba’a.
"Kontingen MTQ Pagaralam juga diberikan uang saku, tujuannya untuk memberikan motivasi dan dukungan penuh bagi seluruhan peserta agar berjuang keras untuk meraih juara," ungkapnya.
Sementara itu Wakil Walikota Pagaralam, Hj Ida Fitriati M Kes menambahkan, bukan hanya target juara saja, bagi kontingen Pagaralam, namun ada juga hal yang lebih penting lagi yakni menjaga kekompakan dan nama baik daerah.
"Jaga nama baik Kota Pagaralam, kemudian jaga kesehatan dan berikan prestasi yang terbaik untuk Pagaralam," ungkapnya.
Lanjutnya, kalau dalam MTQ sebelumnya Pagaralam hanya mendapat juara harapan dua, dan insya Allah pada MTQ kali ini bisa juara.
Untuk itu, kata dia, Pemkot Pagaralam akan memberikan hadiah umroh bagi peserta yang bisa meraih juara 1 pada MTQ XXV di Baturaja nanti.
Sementara itu Kepala Kantor Kementrian Agama Kota Pagaralam, Drs H M Asri mengatakan, diharapkan kepada para peserta yang akan mengikuti pelaksaan MTQ ke XXV akan mampu menunjukan kemampuannya dalam meraih prestasi dan nama baik daerah.
"Selain itu melalui kegaiatan ini tentunya akan dapat menjadi salah satu promosi bagi Pagaralam ditingkat Sumsel, apalagi jika meraih juara," ungkapnya. (asn)
Untuk memacu prestasi qari-qariah asal Besemah, yang akan mengikuti Musabaqoh Tilawatil Quran (MTQ) ke XXV Tingkat Provinsi Sumsel, Pemerintah Kota Pagaralam, menjanjikan hadiah tambahan berupa umroh bagi yang mendapat juara satu. Demikian diungkapkan Kabag Humas dan Protokol, Imam Pasli SSTP, Kamis (8/3).
Menurutnya, MTQ tingkat Provinsi Sumsel sendiri akan dilaksanakan dari tanggal 11 s/d 17 Maret 2012 di Baturaja Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU). Acara pelepasan kontingen MTQ XXV bertempat di ruang rapat Besemah Due Kantor Walikota Pagaralam.
"Kita mengirim kontingen berjumlah 30 orang yang terdiri dari 14 orang putra dan 16 orang putri yang akan mengikuti berbagai cabang perlombaan," ungkapnya.
Imam merincikan, adapun cabang yang akan diikuti yaitu cabang Tilawah Al-Qura’an, cabang Tahfiz Al-Qur’an, cabang Tartil Al-Qur’an, cabang Fahmil Al-Qur’an, cabang Syarhilt Al-Qur’an, cabang Khotil Al-Qur’an, dan cabang Qiro’at Saba’a.
"Kontingen MTQ Pagaralam juga diberikan uang saku, tujuannya untuk memberikan motivasi dan dukungan penuh bagi seluruhan peserta agar berjuang keras untuk meraih juara," ungkapnya.
Sementara itu Wakil Walikota Pagaralam, Hj Ida Fitriati M Kes menambahkan, bukan hanya target juara saja, bagi kontingen Pagaralam, namun ada juga hal yang lebih penting lagi yakni menjaga kekompakan dan nama baik daerah.
"Jaga nama baik Kota Pagaralam, kemudian jaga kesehatan dan berikan prestasi yang terbaik untuk Pagaralam," ungkapnya.
Lanjutnya, kalau dalam MTQ sebelumnya Pagaralam hanya mendapat juara harapan dua, dan insya Allah pada MTQ kali ini bisa juara.
Untuk itu, kata dia, Pemkot Pagaralam akan memberikan hadiah umroh bagi peserta yang bisa meraih juara 1 pada MTQ XXV di Baturaja nanti.
Sementara itu Kepala Kantor Kementrian Agama Kota Pagaralam, Drs H M Asri mengatakan, diharapkan kepada para peserta yang akan mengikuti pelaksaan MTQ ke XXV akan mampu menunjukan kemampuannya dalam meraih prestasi dan nama baik daerah.
"Selain itu melalui kegaiatan ini tentunya akan dapat menjadi salah satu promosi bagi Pagaralam ditingkat Sumsel, apalagi jika meraih juara," ungkapnya. (asn)
Perbaikan Jalan TAA Masuk Proses Kontrak
Palembang, SN
Peresmian pelabuhan penyeberangan Tanjung Api-Api (TAA), di Kabupaten Banyuasin, tampaknya tidak akan dapat dilakukan dalam waktu dekat. Pasalnya, perbaikan jalan akses menuju pelabuhan sekitar 5 Km yang rusak parah saat ini baru masuk proses kontrak. Diperkirakan, proses itu saja, akan memakan waktu dua bulan kedepan.
Hal ini disampaikan Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informasi (Kadishubkominfo) Sumsel, Ir Sarimuda, dibincangi di gedung DPRD Sumsel, Kamis (8/3).
"Jalan yang dibangun oleh Bina Marga baru proses kontrak, artinya kalau proses kontrak, mungkin dua bulan lagi baru siap, kalau kita dermaganya sudah siap, tinggal menunggu jalanya, artinya bukan pengerjaan perhubungan yang belum selesai tapi pekerjaan jalan yang masih kita tunggu," ungkap Sarimuda.
Menurutnya, peresmian pelabuhan TAA akan dilakukan setelah pihak Bina Marga menyatakan kesiapan jalan akses menuju pelabuhan.
"Begitu disampaikan PU BM jalannya selesai, maka selanjutnya kita laporkan ke menteri untuk peresmian pelabuhan TAA,“ katanya.
Sementara Ketua Wakil Ketua DPRD Sumsel, Ahmad Djauhari meminta, perbaikan jalan akses pelabuhan TAA sepanjang kurang lebih 5 Km dapat dipercepat, karena menurutnya, dengan diresmikannya pelabuhan TAA, maka dapat membantu perkembangan Sumsel.
"Bayangkan saja, kalau pelabuhan itu sudah beroperasi, perjalanan ke Mentok, Bangka dapat ditempuh dengan waktu kurang lebih 30 menit (jetpoil), bahkan pelabuhan ini dapat langsung menuju negara-negara lain, dengan bagitu, ekonomi kita akan berkembang dengan cepat," beber dia.
Ia mengharapkan, pemerintah provinsi untuk turun tangan menyelesaikan perbaikan jalan TAA, agar perbaikannya dapat segera diselesaikan.
Sebelumnya Asisten II bidang Ekonomi Keuangan dan Pembangunan Pemprov Sumsel, Eddy Hermanto, mengatakan memang sekarang ini pembangunan jalan tersebut masih dalam proses kontrak. Mengenai biayanya sendiri mencapai Rp15 miliar yang didanai melalui APBN.
"Selain itu sekarang ini kita juga telah mencadangkan dana pemeliharaan sekitar Rp5 miliar yang nantinya bila memungkinkan akan digunakan untuk pemeliharaan jalan menuju pelabuhan Tanjung Api-api tersebut," ungkapnya. (awj)
Peresmian pelabuhan penyeberangan Tanjung Api-Api (TAA), di Kabupaten Banyuasin, tampaknya tidak akan dapat dilakukan dalam waktu dekat. Pasalnya, perbaikan jalan akses menuju pelabuhan sekitar 5 Km yang rusak parah saat ini baru masuk proses kontrak. Diperkirakan, proses itu saja, akan memakan waktu dua bulan kedepan.
Hal ini disampaikan Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informasi (Kadishubkominfo) Sumsel, Ir Sarimuda, dibincangi di gedung DPRD Sumsel, Kamis (8/3).
"Jalan yang dibangun oleh Bina Marga baru proses kontrak, artinya kalau proses kontrak, mungkin dua bulan lagi baru siap, kalau kita dermaganya sudah siap, tinggal menunggu jalanya, artinya bukan pengerjaan perhubungan yang belum selesai tapi pekerjaan jalan yang masih kita tunggu," ungkap Sarimuda.
Menurutnya, peresmian pelabuhan TAA akan dilakukan setelah pihak Bina Marga menyatakan kesiapan jalan akses menuju pelabuhan.
"Begitu disampaikan PU BM jalannya selesai, maka selanjutnya kita laporkan ke menteri untuk peresmian pelabuhan TAA,“ katanya.
Sementara Ketua Wakil Ketua DPRD Sumsel, Ahmad Djauhari meminta, perbaikan jalan akses pelabuhan TAA sepanjang kurang lebih 5 Km dapat dipercepat, karena menurutnya, dengan diresmikannya pelabuhan TAA, maka dapat membantu perkembangan Sumsel.
"Bayangkan saja, kalau pelabuhan itu sudah beroperasi, perjalanan ke Mentok, Bangka dapat ditempuh dengan waktu kurang lebih 30 menit (jetpoil), bahkan pelabuhan ini dapat langsung menuju negara-negara lain, dengan bagitu, ekonomi kita akan berkembang dengan cepat," beber dia.
Ia mengharapkan, pemerintah provinsi untuk turun tangan menyelesaikan perbaikan jalan TAA, agar perbaikannya dapat segera diselesaikan.
Sebelumnya Asisten II bidang Ekonomi Keuangan dan Pembangunan Pemprov Sumsel, Eddy Hermanto, mengatakan memang sekarang ini pembangunan jalan tersebut masih dalam proses kontrak. Mengenai biayanya sendiri mencapai Rp15 miliar yang didanai melalui APBN.
"Selain itu sekarang ini kita juga telah mencadangkan dana pemeliharaan sekitar Rp5 miliar yang nantinya bila memungkinkan akan digunakan untuk pemeliharaan jalan menuju pelabuhan Tanjung Api-api tersebut," ungkapnya. (awj)
Persiapan MTQ Rampung Sesuai Jadwal
Baturaja, SN
Hingga H-3 Pembukaan Musabaqah Tilawatil Qur’an ke XXV Provinsi Sumatera Selatan yang akan di helat di Baturaja Ogan Kometing Ulu persiapanya sudah mendekati finish dan Sabtu (10/3) seluruh kebutuhan dinyatakan siap.
Ketua umum MTQ ke XXV Drs H Kuryana aziz bersama ketua I Drs H Umirtom dan ketua II H Marwan Sobrie SE MM bersama kadin PU CK pengairan Ir Iskandar Zulkarnaen dan kadis perindagkop UKM Drs Fahrudin rozie, Kamis (8/3) sejak pagi hingga siang kemarin langsung memimpin komando untuk mengecek kesiapan masing-masing seksi guna melayanai kebutuhan 2.000 undangan yang bakal hadir pada pembukaan Minggu malam (11/3).
Area Opening dan closing yang di jadikan lokasi upacara pembukaan di GOR Baturaja akan di meriahkan dengan kembang api serta sorotan lampu laser di hadapan 15 utusan Kabupaten/kota se-Sumatera Selatan seluruhnya kebutuhanya hampir rampung 75 persen. Bahkan 23 bedung yang akan di pukul serentak pada saat pembukaan sudah mulai di pajang di tempat upacara, begitu juga stand pameran tempat Khas masing-masing daerah kesiapanya sudah mencapai 90 persen, baik di dalam gedung maupun diluar gedung.
"Sampai hari ini seluruh kebutuhan opening maupun closing sudah hampir rampung, begitu juga tempat menghinap maupun tempat lomba para kapilah masing-masing kota semuanya sudah siap, kita sudah membagi tugas habis dengan masing-masing seksi supaya apa yang menjadi kebutuhan tamu, panitia maupun peserta bisa di akomodir dengan baik, insya Allah Jum at siang ini kita sudah bisa melaksanakan Gladi kotor di tempat ini,“ terang Kuryana sambil mempesilahkan wartawan mengecek sendiri kesiapan seluruh lokasi, baik tempat upacara, tempat lomba dan tempat menginap para kafilah. (had)
Hingga H-3 Pembukaan Musabaqah Tilawatil Qur’an ke XXV Provinsi Sumatera Selatan yang akan di helat di Baturaja Ogan Kometing Ulu persiapanya sudah mendekati finish dan Sabtu (10/3) seluruh kebutuhan dinyatakan siap.
Ketua umum MTQ ke XXV Drs H Kuryana aziz bersama ketua I Drs H Umirtom dan ketua II H Marwan Sobrie SE MM bersama kadin PU CK pengairan Ir Iskandar Zulkarnaen dan kadis perindagkop UKM Drs Fahrudin rozie, Kamis (8/3) sejak pagi hingga siang kemarin langsung memimpin komando untuk mengecek kesiapan masing-masing seksi guna melayanai kebutuhan 2.000 undangan yang bakal hadir pada pembukaan Minggu malam (11/3).
Area Opening dan closing yang di jadikan lokasi upacara pembukaan di GOR Baturaja akan di meriahkan dengan kembang api serta sorotan lampu laser di hadapan 15 utusan Kabupaten/kota se-Sumatera Selatan seluruhnya kebutuhanya hampir rampung 75 persen. Bahkan 23 bedung yang akan di pukul serentak pada saat pembukaan sudah mulai di pajang di tempat upacara, begitu juga stand pameran tempat Khas masing-masing daerah kesiapanya sudah mencapai 90 persen, baik di dalam gedung maupun diluar gedung.
"Sampai hari ini seluruh kebutuhan opening maupun closing sudah hampir rampung, begitu juga tempat menghinap maupun tempat lomba para kapilah masing-masing kota semuanya sudah siap, kita sudah membagi tugas habis dengan masing-masing seksi supaya apa yang menjadi kebutuhan tamu, panitia maupun peserta bisa di akomodir dengan baik, insya Allah Jum at siang ini kita sudah bisa melaksanakan Gladi kotor di tempat ini,“ terang Kuryana sambil mempesilahkan wartawan mengecek sendiri kesiapan seluruh lokasi, baik tempat upacara, tempat lomba dan tempat menginap para kafilah. (had)
SDN 15 Talang Simpang Sugihan Seperti Kandang Kambing
Prabumulih, SN
Kondisi Sekolah Dasar Negeri 15 Talang Simpang desa Sugihan dusun 4 RT 4 Kecamatan Rambang Kabupaten Muara Enim sungguh memprihatinkan karena bangunannya seperti kandang kambing. Gedung SD ini hanya memiliki tiga lokal ruang belajar yang terbuat dari kayu rembesan dan atap dari ulir. Bahkan lantainya masih tanah begitupun juga dengan perumahan gurunya. Kalau hujan atapnya bocor sehingga mengganggu aktifitas proses belajar mengajar.
Selain ada SDN 15 di lokasi itu juga didirikan PAUD Hidayah. Ironisnya lagi SDN 15 dan Paud Hidayah dijadikan satu atap untuk kegiatan proses belajar mengajar. Sementara tenaga guru tenaga sukarela ada dua orang dan tidak memiliki kantor untuk Kepsek. Sementara fasilitas yang tersedia hanya papan tulis, kursi dan bangku belajar saja.
Salah satu guru yang namanya minta dirahasiakan mengatakan, jumlah anak didik di SD dan Paud ini ada Sembilan orang dan proses belajarnya digabung menjadi satu dan tenaga pengajar hanya memiliki dua orang dan kepala sekolahnya Wagiman tapi jarang masuk sebulan belum tentu datang ke sekolah ini.
Dari keterangan tokoh masyarakat setempat Ali Usman menyatakan, dulunya SDN 15 statusnya masih swasta. Begitu juga dengan Paud Hidayah ini dibangun atas swadaya masyarakat di sekitar sekolah pada tahun 1996. Saat itu orangtua di desa ini antusias menginginkan anak-anaknya untuk sekolah.
Kemudian pada tahun 2012 ini, SDN 15 dan Paud Hidayah statusnya dinegerikan oleh Pemkab Muara Enim pada tanggal 1 Januari lalu. Status SDN 15 dan Paud Hidayah menjadi negeri setelah berhasil menang Juara Umum saat mengikuti turnamen perlombaan sepakbola di Desa Lubuk Batu dan Desa Umang Kecamatan Rambang kabupaten Muara Enim.
Lebih jauh Ali Usman menjelaskan, kalau tidak salah SD dan Paud sudah dianggarkan ratusan juta untuk pembangunan gedungnya oleh Pemkab Muara Enim melalui Diknas tapi sampai saat ini belum juga anggaran tersebut dibangunkan Kepseknya.
"Kami warga disini khususnya para orangtua yang anaknya disekolahkan di SDN 15 dan Paud Hidayah ini berharap kepada Pemkab Muara Enim agar secepatnya membangun gedung sarana dan prasarana sekolah yang lengkap. (and)
Kondisi Sekolah Dasar Negeri 15 Talang Simpang desa Sugihan dusun 4 RT 4 Kecamatan Rambang Kabupaten Muara Enim sungguh memprihatinkan karena bangunannya seperti kandang kambing. Gedung SD ini hanya memiliki tiga lokal ruang belajar yang terbuat dari kayu rembesan dan atap dari ulir. Bahkan lantainya masih tanah begitupun juga dengan perumahan gurunya. Kalau hujan atapnya bocor sehingga mengganggu aktifitas proses belajar mengajar.
Selain ada SDN 15 di lokasi itu juga didirikan PAUD Hidayah. Ironisnya lagi SDN 15 dan Paud Hidayah dijadikan satu atap untuk kegiatan proses belajar mengajar. Sementara tenaga guru tenaga sukarela ada dua orang dan tidak memiliki kantor untuk Kepsek. Sementara fasilitas yang tersedia hanya papan tulis, kursi dan bangku belajar saja.
Salah satu guru yang namanya minta dirahasiakan mengatakan, jumlah anak didik di SD dan Paud ini ada Sembilan orang dan proses belajarnya digabung menjadi satu dan tenaga pengajar hanya memiliki dua orang dan kepala sekolahnya Wagiman tapi jarang masuk sebulan belum tentu datang ke sekolah ini.
Dari keterangan tokoh masyarakat setempat Ali Usman menyatakan, dulunya SDN 15 statusnya masih swasta. Begitu juga dengan Paud Hidayah ini dibangun atas swadaya masyarakat di sekitar sekolah pada tahun 1996. Saat itu orangtua di desa ini antusias menginginkan anak-anaknya untuk sekolah.
Kemudian pada tahun 2012 ini, SDN 15 dan Paud Hidayah statusnya dinegerikan oleh Pemkab Muara Enim pada tanggal 1 Januari lalu. Status SDN 15 dan Paud Hidayah menjadi negeri setelah berhasil menang Juara Umum saat mengikuti turnamen perlombaan sepakbola di Desa Lubuk Batu dan Desa Umang Kecamatan Rambang kabupaten Muara Enim.
Lebih jauh Ali Usman menjelaskan, kalau tidak salah SD dan Paud sudah dianggarkan ratusan juta untuk pembangunan gedungnya oleh Pemkab Muara Enim melalui Diknas tapi sampai saat ini belum juga anggaran tersebut dibangunkan Kepseknya.
"Kami warga disini khususnya para orangtua yang anaknya disekolahkan di SDN 15 dan Paud Hidayah ini berharap kepada Pemkab Muara Enim agar secepatnya membangun gedung sarana dan prasarana sekolah yang lengkap. (and)
Gaji PNS Lahat Naik 10 Persen
* Dibayarkan Awal April
Lahat, SN
Kabar gembira bagi anda pegawai negeri sipil (PNS) di lingkungan Pemkab Lahat. Berdasarkan surat edaran dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu) RI Direktorat Jenderal (Dirjen) Perbendaharaan No SE-12/PB/2012 tentang penyesuaian besaran gaji pokok PNS, Anggota Polri, gaji akan dinaikan sebanyak 10 persen.
“Kemudian ditindaklanjuti melalui peraturan pemerintah (PP) No 15/2012 perihal perubahan keempat belas atas PP No 7/1977 tentang peraturan gaji PNS, setelah itu akan dilaksanakan Insya Allah awal April 2012 mendatang pembayaran rapel kekurangan gaji tersebut,” kata Kepala Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah (DPPKD) Kabupaten Lahat Nasrun Aswari SE MM melalui Kepala Bidang (Kabid) Perbendaharaan Hj Junaitin SE MM.
Kenaikan gaji ini tentunya disesuaikan dengan masa kerja, golongan atau pangkat dan indicator lainnya, dimana ada 8.348 PNS di Kabupaten Lahat akan menerimanya.
“Rapel gaji tersebut akan kita berikan kepada bendahara masing-masing satuan kerja perangkat daerah (SKPD), dimana, dari 8.348 PNS meliputi, 3.988 pegawai dari guru, 3.794 berasal Non guru/tenaga kesehatan, dan 566 orang berasal dari tenaga paramedis,” ungkapnya.
Realisasi gaji pokok dan tunjangan keluarga Maret 2012 mencapai Rp 22.067.855.408, kenaikan rata-rata 10 persen maka dikalikan didapatkan Rp 2.206.785.541, sedangkan realisasi gaji kotor Maret 2012 berjumlah Rp 26.960.457.885.
Ia menyebutkan, DPPKD Kabupaten Lahat akan menyiapkan dana sebesar Rp 29.167.243.426 dengan jumlah kenaikan gaji 10 persen Rp 2.206.785.541 ditambah gaji Maret Rp 26.960.457.885.
“Perkiraan raelisasi kekurangan pembayaran gaji pokok mulai Januari-Maret 2012 mendatang Rp 2.206.785.541 dikalikan tiga bulan mencapai Rp 6.620.356.623. Insya Allah, Awal April 2012, pembayaran kekurangan gaji dilaksanakan,” papar Hj Junaitin lugas.
Junaitin mengharapkan, kepada seluruh PNS di lingkungan Pemda Lahat, sekiranya dengan adanya kenaikan gaji sebesar 10 persen ini, kedepan akan membawa dampak positif, terutama sekali dalam meningkatkan kinerja di SKPD masing-masing.
“Tentunya kerjanya lebih giat dan meningkat, seiring dengan kenaikan gaji sebesar 10 persen, dan dipergunakan dengan sebaik mungkin sesuai keperluan keluarga,” tandasnya. (zal)
Lahat, SN
Kabar gembira bagi anda pegawai negeri sipil (PNS) di lingkungan Pemkab Lahat. Berdasarkan surat edaran dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu) RI Direktorat Jenderal (Dirjen) Perbendaharaan No SE-12/PB/2012 tentang penyesuaian besaran gaji pokok PNS, Anggota Polri, gaji akan dinaikan sebanyak 10 persen.
“Kemudian ditindaklanjuti melalui peraturan pemerintah (PP) No 15/2012 perihal perubahan keempat belas atas PP No 7/1977 tentang peraturan gaji PNS, setelah itu akan dilaksanakan Insya Allah awal April 2012 mendatang pembayaran rapel kekurangan gaji tersebut,” kata Kepala Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah (DPPKD) Kabupaten Lahat Nasrun Aswari SE MM melalui Kepala Bidang (Kabid) Perbendaharaan Hj Junaitin SE MM.
Kenaikan gaji ini tentunya disesuaikan dengan masa kerja, golongan atau pangkat dan indicator lainnya, dimana ada 8.348 PNS di Kabupaten Lahat akan menerimanya.
“Rapel gaji tersebut akan kita berikan kepada bendahara masing-masing satuan kerja perangkat daerah (SKPD), dimana, dari 8.348 PNS meliputi, 3.988 pegawai dari guru, 3.794 berasal Non guru/tenaga kesehatan, dan 566 orang berasal dari tenaga paramedis,” ungkapnya.
Realisasi gaji pokok dan tunjangan keluarga Maret 2012 mencapai Rp 22.067.855.408, kenaikan rata-rata 10 persen maka dikalikan didapatkan Rp 2.206.785.541, sedangkan realisasi gaji kotor Maret 2012 berjumlah Rp 26.960.457.885.
Ia menyebutkan, DPPKD Kabupaten Lahat akan menyiapkan dana sebesar Rp 29.167.243.426 dengan jumlah kenaikan gaji 10 persen Rp 2.206.785.541 ditambah gaji Maret Rp 26.960.457.885.
“Perkiraan raelisasi kekurangan pembayaran gaji pokok mulai Januari-Maret 2012 mendatang Rp 2.206.785.541 dikalikan tiga bulan mencapai Rp 6.620.356.623. Insya Allah, Awal April 2012, pembayaran kekurangan gaji dilaksanakan,” papar Hj Junaitin lugas.
Junaitin mengharapkan, kepada seluruh PNS di lingkungan Pemda Lahat, sekiranya dengan adanya kenaikan gaji sebesar 10 persen ini, kedepan akan membawa dampak positif, terutama sekali dalam meningkatkan kinerja di SKPD masing-masing.
“Tentunya kerjanya lebih giat dan meningkat, seiring dengan kenaikan gaji sebesar 10 persen, dan dipergunakan dengan sebaik mungkin sesuai keperluan keluarga,” tandasnya. (zal)
Rabu, 07 Maret 2012
10 Wanita Malam Terjaring Razia Gabungan
*Diserahkan ke PN
Lahat ,SN –
Sebanyak 10 kupu-kupu malam berhasil dijaring razia gabungan yang dipimpin langsung Kapala Satuan (Kasat) Polisi Pamong Praja (Pol-PP) Drs Deswan Irsyad MPdi dengan 30 personil terdiri dari, aparat kepolisian, dan POM menyambangi lokasi hiburan malam dan lokasi penginapan yang ada di Kota Lahat.“Ini merupakan razia rutin yang dilakukan di Kota Lahat maupun sekitarnya, bertujuan memberantas penyakit masyarakat (pekat) terutama sekali, makin maraknya kupu-kupu malam, di berbagai kawasan di Bumi Seganti Setungguan,” katanya, ditemui, di ruang kerjanya, Selasa (6/3).
Titik razia sendiri?”Kita bersama-sama dengan anggota dari kepolisian dan juga POM menyisir penginapan di Kota Lahat dan juga tempat hiburan malam di areal Muara Lawai, Kecamatan Merapi Timur memang menjadi sarang bagi kupu-kupu malam tersebut,” ungkap Deswan kepada SN
Deswan menambahkan, selain itu, mereka juga merupakan warga datangan, dimana, ketika diperiksa kartu tanda penduduk (KTP), wanita-wanita muda ini tidak bisa menunjukannya sama sekali.
“Bahkan, ketika ditanya petugas mereka kebanyakan berasal dari Kota Palembang, entah bagaimana, bisa sampai ke Kabupaten Lahat, tentunya razia ini akan kita galakkan secara rutin berdasarkan intruksi kepala daerah, dimana, ini juga adanya laporan masyarakat resah dengan aktifitas mereka,” paparnya lugas.
Ia menyebutkan, selanjutnya, setelah didata oleh petugas Pol-PP, kemudian diserahkan kepada pihak pengadilan negeri (PN) untuk menjatuhkan hukuman, yang sesuai.
“Kita (Pol-PP, red) telah berkoordinasi dengan PN, dimana, setelah didata secara lengkap, kamudian diserahkan berkas dan wanita-wanita ini akan dibawa ke untuk diberikan sanksi,” urai Deswan.
Sementara itu, salah satu wanita malam enggan menyebutkan namanya menuturkan, dirinya berbuat seperti ini dikarenakan himpitan ekonomi akan kebutuhan keluarga.
“Saya sebenarnya tidak mau melakukan hal ini mas, akan tetapi, harus bagaiamana lagi, keluarga saya orang yang tak mampu, dimana, saya mesti membiayai sekolah adik-adik dan kebutuhan lainnya, jadi terpaksa mengambil jalur pendek,” pungkasnya. (ZAL;)
Prediksi Panen Kopi OKUS Meningkat
Muaradua, SN
Tanaman produktif kopi di kabupaten OKUSelatan diharapkan produksinya meningkat, ini juga dibarengi dengan harga jual kopi saat ini naik hingga Rp 15.000/Kg.
Kondisi ini membuat mayoritas petani kopi di OKUSelatan sebagai salah satu sentra produksi kopi Sumsel semakin terbantu.
Seperti yang diakui Muzamil, petani kopi di Mekekau Ilir mengatakan, produksi kopi tahun ini mendukung pembungaan dan pembuahan pohon kopi normal.
"Tahun lalu dari 3 ha lahan kopinya, Muzamil mengaku mendapati produksi menurun drastis. Namun, dengan kondisi saat ini diperkirakan produksi diharapkan meningkat," tuturnya.
Dikatakannya, keterpurukan petani tahun lalu semoga saja dapat terobati jika saja harga wajar saat ini bisa bertahan mencapaiRp 13.000-Rp 14.000/kg.
Senada diungkapkan petani kopi di Kisam Tinggi Darpin, dari 2 ha lahan kopinya tahun lalu hanya mampu menghasilkan 800 kg kopi kering. Jika saja kebunnya itu menghasilkan 1,5 ton kopi.
"Ini benar-benar akan sangat membantu untuk menutupi biaya produksi dan perawatan," ujarnya.
Ia berharap harga jual biji kopi dapat bertahan dengan harga wajar seperti saat ini. Namun harga jual memang ditentukan pedagang pengumpul. "Setiap panen petani hanya bisa mengikuti monopoli harga yang diberlakukan pedagang pengumpul ini. Belum lagi kebutuhan hidup yang mendesak sehingga petani buru-buru menjual kopinya untuk menutupi kebutuhan sehari-hari,” pungkasnya. (dan)
Tanaman produktif kopi di kabupaten OKUSelatan diharapkan produksinya meningkat, ini juga dibarengi dengan harga jual kopi saat ini naik hingga Rp 15.000/Kg.
Kondisi ini membuat mayoritas petani kopi di OKUSelatan sebagai salah satu sentra produksi kopi Sumsel semakin terbantu.
Seperti yang diakui Muzamil, petani kopi di Mekekau Ilir mengatakan, produksi kopi tahun ini mendukung pembungaan dan pembuahan pohon kopi normal.
"Tahun lalu dari 3 ha lahan kopinya, Muzamil mengaku mendapati produksi menurun drastis. Namun, dengan kondisi saat ini diperkirakan produksi diharapkan meningkat," tuturnya.
Dikatakannya, keterpurukan petani tahun lalu semoga saja dapat terobati jika saja harga wajar saat ini bisa bertahan mencapaiRp 13.000-Rp 14.000/kg.
Senada diungkapkan petani kopi di Kisam Tinggi Darpin, dari 2 ha lahan kopinya tahun lalu hanya mampu menghasilkan 800 kg kopi kering. Jika saja kebunnya itu menghasilkan 1,5 ton kopi.
"Ini benar-benar akan sangat membantu untuk menutupi biaya produksi dan perawatan," ujarnya.
Ia berharap harga jual biji kopi dapat bertahan dengan harga wajar seperti saat ini. Namun harga jual memang ditentukan pedagang pengumpul. "Setiap panen petani hanya bisa mengikuti monopoli harga yang diberlakukan pedagang pengumpul ini. Belum lagi kebutuhan hidup yang mendesak sehingga petani buru-buru menjual kopinya untuk menutupi kebutuhan sehari-hari,” pungkasnya. (dan)
SPBU Masih Layani BBM Pakai Jeriken
Prabumulih, SN
Miris, di saat penolakan masyarakat kelas bawah terhadap rencana kenaikkan Bahan bakar minyak (BBM) jenis premium dan solar oleh Pemerintah sebesar 30 persen, terus bergejolak. Tindakan penyimpangan sejumlah pemilik Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU), justru marak terjadi belakangan ini.
Salah satunya, ulah nakal sejumlah SPBU di Prabumulih yang melayani penjualan BBM jenis premium (bensin, red) melalui jeriken yang sebelumnya sudah dilarang Pertamina dan bakal diberikan sanksi tegas bagi pelanggarnya.
“Sudah lama pak, SPBU itu jual bensin pakai jeriken ke penjual eceran. Kami sering dibuatnya kesal, karena harus antri panjang,” ungkap salah seorang pengguna kendaraan sepeda motor, Selasa (6/3) siang.
Menurut pria setengah baya yang minta identitasnya ini tidak ditulis, mengatakan ulah SPBU nakal tersebut sudah lama terjadi dan terang - terangan. Bahkan, di pagi hari hingga siangnya, antrian panjang sepeda motor yang membawa jeriken besar pada bagian tengah dan belakang sepeda motornya kerap menjadi pemandangan sehari – hari dan meresahkan pengguna BBM lainnya.
“Sudah terlalu berani pemilik SPBU ini menjual BBM dalam bentuk jeriken, padahal jelas BBM premium itu akan mereka (penjual BBM eceran) jual kembali dalam bentuk eceran, dengan harga bervariatif antara Rp 6.000 s/d Rp 7.500 perliternya,” sambung warga ini, ditemui usai mengisi di SPBU simpang bakaran atau SPBU 24.311.140 tersebut.
Dia menambahkan, aksi pembelian BBM jenis premium dengan menggunakan jeriken semakin merugikan masyarakat. “Selain melayani pembeli pengguna jeriken, beberapa SPBU disini juga melayani pembeli eceran pengendara mobil angkot (angkutan kota ). Antrian panjangnya kadang sampai ke bahu – bahu jalan,” keluh pria ini.
Terpisah, Kabag Humas Pertamina Pemasaran, Plaju Palembang, Robert saat dikonfirmasi terkait maraknya penjualan BBM jenis premium oleh SPBU ke penjual eceran, di wilayah Kota Prabumulih, menilai hal itu sah – sah saja dan tidak melanggar aturan selagi pemilik SPBU tersebut sudah mengantongi izin dari dinas yang berkompenten terhadap masalah penjualan lewat jeriken tersebut.
“Pembelian pakai jeriken diperbolehkan asal punya izin dari Pemda setempat dalam hal ini Disperindag setempat, diperuntukkan untuk daerah yang terpencil/jauh dari SPBU dan tidak untuk diperjualbelikan sebagai BBM eceran di sekitar SPBU," katanya.
"Untuk ketepatan izin itu coba tanyakan ke Pemdanya, karena Pertamina tidak mengeluarkan izin tersebut dan izin tersebut yang mengatur adalah Pemda setempat, melalui Disperindag setempat,” tambah Robert melalui pesan singkatnya (SMS), Selasa (6/3) sore.
Disinggung penjualan BBM jenis premiumnya banyak disalahgunakan pihak pengelola SPBU, Robert meminta pihak Pemkot Prabumulih yang mengeluarkan surat izinnya agar melakukan evaluasi SPBU tersebut. “Artinya saat ngeluarin surat izin itu dikroscek ngak sama peminta suratnya, karena itu memakai jatah BBM subsidi juga,” tegasnya lagi. (and)
Miris, di saat penolakan masyarakat kelas bawah terhadap rencana kenaikkan Bahan bakar minyak (BBM) jenis premium dan solar oleh Pemerintah sebesar 30 persen, terus bergejolak. Tindakan penyimpangan sejumlah pemilik Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU), justru marak terjadi belakangan ini.
Salah satunya, ulah nakal sejumlah SPBU di Prabumulih yang melayani penjualan BBM jenis premium (bensin, red) melalui jeriken yang sebelumnya sudah dilarang Pertamina dan bakal diberikan sanksi tegas bagi pelanggarnya.
“Sudah lama pak, SPBU itu jual bensin pakai jeriken ke penjual eceran. Kami sering dibuatnya kesal, karena harus antri panjang,” ungkap salah seorang pengguna kendaraan sepeda motor, Selasa (6/3) siang.
Menurut pria setengah baya yang minta identitasnya ini tidak ditulis, mengatakan ulah SPBU nakal tersebut sudah lama terjadi dan terang - terangan. Bahkan, di pagi hari hingga siangnya, antrian panjang sepeda motor yang membawa jeriken besar pada bagian tengah dan belakang sepeda motornya kerap menjadi pemandangan sehari – hari dan meresahkan pengguna BBM lainnya.
“Sudah terlalu berani pemilik SPBU ini menjual BBM dalam bentuk jeriken, padahal jelas BBM premium itu akan mereka (penjual BBM eceran) jual kembali dalam bentuk eceran, dengan harga bervariatif antara Rp 6.000 s/d Rp 7.500 perliternya,” sambung warga ini, ditemui usai mengisi di SPBU simpang bakaran atau SPBU 24.311.140 tersebut.
Dia menambahkan, aksi pembelian BBM jenis premium dengan menggunakan jeriken semakin merugikan masyarakat. “Selain melayani pembeli pengguna jeriken, beberapa SPBU disini juga melayani pembeli eceran pengendara mobil angkot (angkutan kota ). Antrian panjangnya kadang sampai ke bahu – bahu jalan,” keluh pria ini.
Terpisah, Kabag Humas Pertamina Pemasaran, Plaju Palembang, Robert saat dikonfirmasi terkait maraknya penjualan BBM jenis premium oleh SPBU ke penjual eceran, di wilayah Kota Prabumulih, menilai hal itu sah – sah saja dan tidak melanggar aturan selagi pemilik SPBU tersebut sudah mengantongi izin dari dinas yang berkompenten terhadap masalah penjualan lewat jeriken tersebut.
“Pembelian pakai jeriken diperbolehkan asal punya izin dari Pemda setempat dalam hal ini Disperindag setempat, diperuntukkan untuk daerah yang terpencil/jauh dari SPBU dan tidak untuk diperjualbelikan sebagai BBM eceran di sekitar SPBU," katanya.
"Untuk ketepatan izin itu coba tanyakan ke Pemdanya, karena Pertamina tidak mengeluarkan izin tersebut dan izin tersebut yang mengatur adalah Pemda setempat, melalui Disperindag setempat,” tambah Robert melalui pesan singkatnya (SMS), Selasa (6/3) sore.
Disinggung penjualan BBM jenis premiumnya banyak disalahgunakan pihak pengelola SPBU, Robert meminta pihak Pemkot Prabumulih yang mengeluarkan surat izinnya agar melakukan evaluasi SPBU tersebut. “Artinya saat ngeluarin surat izin itu dikroscek ngak sama peminta suratnya, karena itu memakai jatah BBM subsidi juga,” tegasnya lagi. (and)
Partai Nasdem Beri Santunan Kematian Anggota
Indralaya, SN
Untuk memberikan perhatian dan rasa kekeluargaan yang mendalam, Partai Nasional Demokrat (Nasdem) memberikan santunan kematian terhadap anggota partainya. Hal tersebut terbukti di Desa Sudi mampir Kecamatan Indralaya Kabupaten Ogan Ilir (OI), pengurus DPD OI Partai Nasdem memberikan santunan terhadap anggotanya yang meninggal dunia.
Anis (70), pengurus Ranting Partai Nasdem di Desa Sudi Mampir yang meninggal dunia, Senin (6/2) saat nujuh hari meninggalnya mendapat santunan uang duka sebesar Rp 1 juta dari pengurus DPD Partai Nasdem Kabupaten OI.
Mukhlis, selaku Ketua Ranting Desa Sudi Mampir dan mewakili ahli musibah mengatakan, sangat terharu dengan kepedulian Partai Nasdem terhadap para anggotanya. Karena selama ini baru partai Nasdem yang memberikan terobosan sosial dan perhatian yang cukup tinggi terhadap para anggota dan pengurusnya.
"Kami sangat mengucapkan banyak terima kasih terhadap Partai Nasdem yang kepedulian dan rasa sosial yang begitu dalam terhadap para anggotanya, sehingga sedikit dapat
meringankan beban yang tertimpa musibah,” ujarnya.
Sementara itu, Ketua DPD Partai Nasdem Kabupaten OI, Ahmad Syafei, melalui Sekjen Partai Nasdem, Muhammad Yahya Sarmada SPdi, saat di konfirmasi mengatakan, Partai Nasdem memang berusaha untuk memberikan Restorasi atau perubahan serta pencerahan-pencerahan dalam tubuhnya.
Sehingga, sambung Yahya, paradigma masayarakat terhadap sebuah partai yang hanya memerlukan para konstituen dalam pemilukada saja tidak akan ada di Dalam Partai Nasdem ini.
"Selama ini partai-partai tidak ada kontribusi terhadap anggotanya, oleh karena itu Partai Nasdem mencoba memberikan terobosan dan perubahan yang memang benar-benar perduli terhadap pengurus dan anggota partai,” ujar Yahya.
Sedangkan syarat-syarat untuk mendapat santunan tersebut, lanjut Yahya, prosesnya tidak sulit dan berbelit-belit, apabila ada anggota yang meninggal ahli waris langsung membawa foto copy KTP, foto copy kartu anggota dan surat keterangan Kades bahwa yang bersangkutan telah meninggal dunia.
"Berkas tersebut langsung diserahkan ke DPD dan DPD akan meneruskan ke DPW dan setelah itu ke pengurus DPP,” paparnya, sembari mengatakan ini santunan yang ketujuh terhadap anggota Partai Nasdem. (man)
Untuk memberikan perhatian dan rasa kekeluargaan yang mendalam, Partai Nasional Demokrat (Nasdem) memberikan santunan kematian terhadap anggota partainya. Hal tersebut terbukti di Desa Sudi mampir Kecamatan Indralaya Kabupaten Ogan Ilir (OI), pengurus DPD OI Partai Nasdem memberikan santunan terhadap anggotanya yang meninggal dunia.
Anis (70), pengurus Ranting Partai Nasdem di Desa Sudi Mampir yang meninggal dunia, Senin (6/2) saat nujuh hari meninggalnya mendapat santunan uang duka sebesar Rp 1 juta dari pengurus DPD Partai Nasdem Kabupaten OI.
Mukhlis, selaku Ketua Ranting Desa Sudi Mampir dan mewakili ahli musibah mengatakan, sangat terharu dengan kepedulian Partai Nasdem terhadap para anggotanya. Karena selama ini baru partai Nasdem yang memberikan terobosan sosial dan perhatian yang cukup tinggi terhadap para anggota dan pengurusnya.
"Kami sangat mengucapkan banyak terima kasih terhadap Partai Nasdem yang kepedulian dan rasa sosial yang begitu dalam terhadap para anggotanya, sehingga sedikit dapat
meringankan beban yang tertimpa musibah,” ujarnya.
Sementara itu, Ketua DPD Partai Nasdem Kabupaten OI, Ahmad Syafei, melalui Sekjen Partai Nasdem, Muhammad Yahya Sarmada SPdi, saat di konfirmasi mengatakan, Partai Nasdem memang berusaha untuk memberikan Restorasi atau perubahan serta pencerahan-pencerahan dalam tubuhnya.
Sehingga, sambung Yahya, paradigma masayarakat terhadap sebuah partai yang hanya memerlukan para konstituen dalam pemilukada saja tidak akan ada di Dalam Partai Nasdem ini.
"Selama ini partai-partai tidak ada kontribusi terhadap anggotanya, oleh karena itu Partai Nasdem mencoba memberikan terobosan dan perubahan yang memang benar-benar perduli terhadap pengurus dan anggota partai,” ujar Yahya.
Sedangkan syarat-syarat untuk mendapat santunan tersebut, lanjut Yahya, prosesnya tidak sulit dan berbelit-belit, apabila ada anggota yang meninggal ahli waris langsung membawa foto copy KTP, foto copy kartu anggota dan surat keterangan Kades bahwa yang bersangkutan telah meninggal dunia.
"Berkas tersebut langsung diserahkan ke DPD dan DPD akan meneruskan ke DPW dan setelah itu ke pengurus DPP,” paparnya, sembari mengatakan ini santunan yang ketujuh terhadap anggota Partai Nasdem. (man)
BUMD Musi Rawas Merugi
Musi Rawas, SN
Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) kabupaten Musi Rawas (Mura) yaitu PD. Mura Makmur dan Mura Energi mengalami kerugian miliaran rupiah dalam kurun empat tahun terakhir. Karena kondisi perusahaan yang dinilai tidak berjalan secara efektif.
Hal ini ditegaskan oleh Asisiten II bidang Ekonomi dan Keungan, Pemkab Mura H. Aidil Rusman saat memberikan sambutan dan arahan kepada calon direktur kedua BUMD yang ada di Mura, Selasa (6/3).
Menurutnya, pemkab Musi Rawas tidak lagi memberikan dana untuk operasional perusahaan, dan harus dilakukan pembenahan secara keseluruhan untuk memajukan BUMD tersebut.
“Direktur yang terpilih nantinya harus memiliki kesanggupan untuk mengeluarkan dana sendiri, begitupun apabila memiliki hutang kepada pihak lain akan menjadi tanggungjawab pimpinan perusahaan dan harus dibayar apabila perusahaan sudah berkembang,” katanya.
Ditambahkannya, selama ini pihak pemkab Mura selalu mengucurkan dana hingga Rp 1 miliar, untuk perusahaan tersebut. Untuk itu kedepannya, bagi direktur yang terpilih memimpin BUMD akan diberikan waktu tiga bulan untuk menjalankan roda perusahaan termasuk membuat rencana untuk kemajuan BUMD yang dipimpinnya, sehingga perusahaan memiliki kemadirian usaha.
“Setelah tiga bulan tentu akan ada evaluasi, dan apabila dianggap mampu serta hasilnya perusahaan berkembang dan semakin maju, nantinya akan diperpanjang. Dalam waktu enam bulan diharapkan perusahaan bisa mandiri,” demikian tegasnya. (fik)
Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) kabupaten Musi Rawas (Mura) yaitu PD. Mura Makmur dan Mura Energi mengalami kerugian miliaran rupiah dalam kurun empat tahun terakhir. Karena kondisi perusahaan yang dinilai tidak berjalan secara efektif.
Hal ini ditegaskan oleh Asisiten II bidang Ekonomi dan Keungan, Pemkab Mura H. Aidil Rusman saat memberikan sambutan dan arahan kepada calon direktur kedua BUMD yang ada di Mura, Selasa (6/3).
Menurutnya, pemkab Musi Rawas tidak lagi memberikan dana untuk operasional perusahaan, dan harus dilakukan pembenahan secara keseluruhan untuk memajukan BUMD tersebut.
“Direktur yang terpilih nantinya harus memiliki kesanggupan untuk mengeluarkan dana sendiri, begitupun apabila memiliki hutang kepada pihak lain akan menjadi tanggungjawab pimpinan perusahaan dan harus dibayar apabila perusahaan sudah berkembang,” katanya.
Ditambahkannya, selama ini pihak pemkab Mura selalu mengucurkan dana hingga Rp 1 miliar, untuk perusahaan tersebut. Untuk itu kedepannya, bagi direktur yang terpilih memimpin BUMD akan diberikan waktu tiga bulan untuk menjalankan roda perusahaan termasuk membuat rencana untuk kemajuan BUMD yang dipimpinnya, sehingga perusahaan memiliki kemadirian usaha.
“Setelah tiga bulan tentu akan ada evaluasi, dan apabila dianggap mampu serta hasilnya perusahaan berkembang dan semakin maju, nantinya akan diperpanjang. Dalam waktu enam bulan diharapkan perusahaan bisa mandiri,” demikian tegasnya. (fik)
Perkantoran Pemerintah Pagaralam Rusak Akibat Gempa
Pagaralam, SN
Bangunan di perkantoran Pemerintah Kota Pagaralam, sebagian besar mengalami kerusakan akibat sering terjadi gempa, posisi bangun kantor Pemerintah Kota (Pemkot) Pagaralam berada di lereng Gunung Dempo yang merupakan dataran tunggi sehingga cukup rawan mengalami kerusakan bila terjadi gempa, dan bahkan sebagian besar kondisinya banyak retak. Demikian diungkapkan salah seorang pegawai Pemkot Pagaralam, Bonsen Hendy, Selasa (6/3).
Ia mengatakan, beberapa bagian bangunan yang rusak sudah dilakukan perbaikan dengan
cara memplaster ulang.
"Sebagian dinding kantor mengalami kerusakan akibat sering dilanda gempa terutama 2009 lalu hingga 2012 ini, tercatat lebih dari seratus kali terkena gempa," ungkap dia.
Dia merincikan, kalau kantor walikota dan Dewan Perwakilan Rakyat daerah (DPRD) mengalami retak pada bagian dinding dan tiang serta sudut ruangan. Sedangkan kantor lainnya, kata dia, ada yang mengalami kerusakan pada lantai, tangga dan sudut-sudut ruangan.
"Letak perkantoran di di Gunung Gare, Kelurahan Tegurwangi, Kecamatan Dempo Utara, berjarak sekitar 5 kilometer dari pusat kota atau 15 menit ditempuh dengan kendaraan, tepatnya sekitar lima kilometer dari Gunung Api Dempo," ungkapnya.
Berdasarkan data Pos Pemantau, Gunung Api Dempo, yang terekam alat di siesmograf tercatat 128 kali terjadi gempa vulkanik dan tektonik untuk 2011 lalu.
Sementara itu Ketua Pos Pemantau Gunung Api Dempo, Slamet didampingi Mulyadi, mengatakan data yang terekam di siesmograf untuk 2012 sudah sekitar 130 kali terjadi gempa vulkanik dangkal dan tektonik jauh yang terjadi di Pagaralam.
Belum lagi, kata dia, ada puluhan getaran gempa dirasakan cukup kuat terutama di 2009 lalu yang menyebabkan puluhan rumah warga Kecamatan Jarai dan Muara Payang, Kabupaten Lahat rusak.
"Kita selalu mengalami getaran gempa yang berpusat di Bintuhan, Provinsi Bengkulu dan Lampung," ungkap dia. (asn)
Bangunan di perkantoran Pemerintah Kota Pagaralam, sebagian besar mengalami kerusakan akibat sering terjadi gempa, posisi bangun kantor Pemerintah Kota (Pemkot) Pagaralam berada di lereng Gunung Dempo yang merupakan dataran tunggi sehingga cukup rawan mengalami kerusakan bila terjadi gempa, dan bahkan sebagian besar kondisinya banyak retak. Demikian diungkapkan salah seorang pegawai Pemkot Pagaralam, Bonsen Hendy, Selasa (6/3).
Ia mengatakan, beberapa bagian bangunan yang rusak sudah dilakukan perbaikan dengan
cara memplaster ulang.
"Sebagian dinding kantor mengalami kerusakan akibat sering dilanda gempa terutama 2009 lalu hingga 2012 ini, tercatat lebih dari seratus kali terkena gempa," ungkap dia.
Dia merincikan, kalau kantor walikota dan Dewan Perwakilan Rakyat daerah (DPRD) mengalami retak pada bagian dinding dan tiang serta sudut ruangan. Sedangkan kantor lainnya, kata dia, ada yang mengalami kerusakan pada lantai, tangga dan sudut-sudut ruangan.
"Letak perkantoran di di Gunung Gare, Kelurahan Tegurwangi, Kecamatan Dempo Utara, berjarak sekitar 5 kilometer dari pusat kota atau 15 menit ditempuh dengan kendaraan, tepatnya sekitar lima kilometer dari Gunung Api Dempo," ungkapnya.
Berdasarkan data Pos Pemantau, Gunung Api Dempo, yang terekam alat di siesmograf tercatat 128 kali terjadi gempa vulkanik dan tektonik untuk 2011 lalu.
Sementara itu Ketua Pos Pemantau Gunung Api Dempo, Slamet didampingi Mulyadi, mengatakan data yang terekam di siesmograf untuk 2012 sudah sekitar 130 kali terjadi gempa vulkanik dangkal dan tektonik jauh yang terjadi di Pagaralam.
Belum lagi, kata dia, ada puluhan getaran gempa dirasakan cukup kuat terutama di 2009 lalu yang menyebabkan puluhan rumah warga Kecamatan Jarai dan Muara Payang, Kabupaten Lahat rusak.
"Kita selalu mengalami getaran gempa yang berpusat di Bintuhan, Provinsi Bengkulu dan Lampung," ungkap dia. (asn)
Pemkot Data Lokasi Pelebaran Jalan Negara
Pagaralam, SN
Pemerintah Kota Pagaralam melakukan pendataan terhadap lokasi dan warga yang berada di sepanjang jalan negara yang terkena pembebasan.
Rencananya, program pelebaran jalan mulai dari simpang tunggu Kelurahan Ulu Rurah hingga memasuki Dusun Tanjung Cermin sepanjang 5 kilometer. Demikian diungkapkan Kabag Tata Pemerintahan Pemkot Pagaralam, Drs Syamsul Bahri, Selasa (6/3).
"Untuk sementara kita baru selesai melakukan pembebasan lahan untuk jalan sepanjang 3 km dan masih tersisa 2 km lagi masih proses pembebasannya. Sementara untuk dananya sendiri sudah tersedia bantuan dari pemerintah pusat," ungkapnya.
Dia mengatakan, pelebaran untuk kawasan jalan utama kota sekitar 11 meter untuk satu jalur, sedangkan keseluruhan mencapai 22 meter. Kendalanya hanya pada pembebasan saja, kalau semua sudah selesai akan langsung dikerjakaan.
"Pendataan dilakukan agar mempermudah melakukan pergantian ongkos bongkar bangunan, sebab Pemkot Pagaralam sudah menganggarkan sekitar Rp14 miliar untuk pembebasan lahan jalan," ujarnya.
Menurut dia, kalau untuk pembebasan lahan jalan tidak dilakukan ganti rugi tapi hanya diberi ongkos bongkar bangunan, antara Rp10 juta dngan Rp15 juta. Tergantung dengan kondisi bangunan.
"Sebagian besar lokasi jalan yang dilakukan pelebaran merupakan jalan nasional dan Provinsi Sumsel, meliputi jalan Komber H Umar, Jalan Kapten Sanaf dan jalan lintas Pagaralam-Tanjung Sakti Lahat. Sebagian masih dalam proses pembebasan dalam tahap negosiasi dan ada juga yang sudah mengundurkan bangunan secara sukarela," kata dia pula.
Kepala Dinas PU Kota Pagaralam, Ir H Yunali mengatakan, untuk dana pembangunan jalan lingkar kota melalui jalan negara, pemerintah pusat sudah membantu dana Rp15 miliar.
"Dana yang berasal dari APBN itu untuk melebarkan jalan dari lima menjadi 22 meter sepanjang 5 kilometer, mulai dari Simpang Manak, Kecamatan Dempo Selatan hingga Desa Tanjung Cermian, Kecamatan Dempo Utara. Diperkirakan pertengahan 2012 ini sudah jalan hanya tinggal menunggu proses pembebasan lahan saja," ungkapnya. (asn)
Pemerintah Kota Pagaralam melakukan pendataan terhadap lokasi dan warga yang berada di sepanjang jalan negara yang terkena pembebasan.
Rencananya, program pelebaran jalan mulai dari simpang tunggu Kelurahan Ulu Rurah hingga memasuki Dusun Tanjung Cermin sepanjang 5 kilometer. Demikian diungkapkan Kabag Tata Pemerintahan Pemkot Pagaralam, Drs Syamsul Bahri, Selasa (6/3).
"Untuk sementara kita baru selesai melakukan pembebasan lahan untuk jalan sepanjang 3 km dan masih tersisa 2 km lagi masih proses pembebasannya. Sementara untuk dananya sendiri sudah tersedia bantuan dari pemerintah pusat," ungkapnya.
Dia mengatakan, pelebaran untuk kawasan jalan utama kota sekitar 11 meter untuk satu jalur, sedangkan keseluruhan mencapai 22 meter. Kendalanya hanya pada pembebasan saja, kalau semua sudah selesai akan langsung dikerjakaan.
"Pendataan dilakukan agar mempermudah melakukan pergantian ongkos bongkar bangunan, sebab Pemkot Pagaralam sudah menganggarkan sekitar Rp14 miliar untuk pembebasan lahan jalan," ujarnya.
Menurut dia, kalau untuk pembebasan lahan jalan tidak dilakukan ganti rugi tapi hanya diberi ongkos bongkar bangunan, antara Rp10 juta dngan Rp15 juta. Tergantung dengan kondisi bangunan.
"Sebagian besar lokasi jalan yang dilakukan pelebaran merupakan jalan nasional dan Provinsi Sumsel, meliputi jalan Komber H Umar, Jalan Kapten Sanaf dan jalan lintas Pagaralam-Tanjung Sakti Lahat. Sebagian masih dalam proses pembebasan dalam tahap negosiasi dan ada juga yang sudah mengundurkan bangunan secara sukarela," kata dia pula.
Kepala Dinas PU Kota Pagaralam, Ir H Yunali mengatakan, untuk dana pembangunan jalan lingkar kota melalui jalan negara, pemerintah pusat sudah membantu dana Rp15 miliar.
"Dana yang berasal dari APBN itu untuk melebarkan jalan dari lima menjadi 22 meter sepanjang 5 kilometer, mulai dari Simpang Manak, Kecamatan Dempo Selatan hingga Desa Tanjung Cermian, Kecamatan Dempo Utara. Diperkirakan pertengahan 2012 ini sudah jalan hanya tinggal menunggu proses pembebasan lahan saja," ungkapnya. (asn)
Rapat Komisi IV - Dishub Diskors
* Dewan Kecewa Terkait Penjelasan Pengerjaan Runway Silampari
Palembang, SN
Rapat antara Komisi IV DPRD Sumsel dan Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Provinsi Sumsel, serta kontraktor pengerjaan runway bandara Silampari, Selasa (6/3), berjalan tidak sesuai rencana. Komisi IV terpaksa menskors rapat, karena utusan dari Dishubkominfo Sumsel dan kontraktor tidak memberikan penjelasan sesuai harapan.
Salah satu alasan, di skorsnya rapat, karena Kepala Dishubkominfo Sumsel tidak hadir, sementara utusan yang datang tidak menguasai permasalahan yang ditanyakan oleh Komisi IV terkait tidak maksimalnya pengerjaan runaway (landasan pacu) dan penimbunan tanah pada bandara Silampari, Lubuk Linggau.
"Kita skors karena tidak ada kejelasan, karena peserta rapat yang hadir ini tidak bisa menjelaskan terhadap pertanyaan dari anggota Komisi IV DPRD Sumsel. Jadi rapat ini kami nilai tidak perlu dilanjutkan, karena semua yang hadir tidak menguasai permasalahan," ungkap Ketua Komisi IV DPRD Sumsel, H Rozak Amin.
Katanya, rapat kembali akan dilakukan dalam waktu dekat, dan harus dihadiri langsung Kepala Dishubkominfo Sumsel, agar permasalahan dapat dijelaskan dengan jelas dan rinci.
"Kita akan panggil kembali kepala Dishubkominfo dalam waktu dekat," katanya sembari mengatakan, pihaknya ingin meminta penjelasan tentang pengerjaan runway Silampari karena pada 2011, dana APBD Sumsel sudah mengucur ke proyek itu sebesar Rp 2,5 miliar.
Menurut Rozak, dari hasil peninjauan komisi IV dilapangan, bahwa pekerjaan itu masih belum maksimal. Indikasi dari kekurang maksimalan kerja tersebut, karena kurangnya pengawasan, baik dari internal eksekutif, maupun SKPD yang menanganinya. Selain itu dari konsultan pengawasnya hingga perencanaannya.
Lanjutnya, lantaran belum ada kejelasan soal pemakaian anggaran tersebut, maka untuk anggaran pengembangan bandara Silampari yang ada pada tahun 2012 ini jangan digunakan dulu, untuk mencegah terjadinya tumpang tindih.
“Ya kalau memang kontraktornya sudah pengalaman, seharusnya bisa menjelaskan masalahnya. Jangan sampai uang rakyat yang dipakai ini sia-sia. Kita sudah capek rapat untuk menganggarkannnya, tapi setelah kita tinjau langsung dilapangan ternyata kondisinya seperti itu,” kritiknya.
Sementara itu, Kabid Udara, Dishubkominfo Sumsel, M Ali Akbar mengaku, pihaknya sudah maksimal melakukan pengawasan pengerjaan runway dan pengembangan bandara lainnya. Bahkan, ia sudah meninjau langsung proyek tersebut lebih dari 15 kali.
"Kontraktor bahkan sudah pernah kita peringati secara keras, saya sudah maksimal melakukan pengawasan," kilahnya.
Lanjutnya, saat ini pihaknya masih fokus pada pekerjaan tahun 2011 yang saat ini masuk tahap pemeliharaan sedangkan proyek tahun 2012 belum dikerjakan.
“Masih ada perbaikan jalan sepanjang 315 meter dan yang selesai 80 Meter dan kurang 235 meter lagi,” terang dia.
Dia mengaku, menjamin semua pelaksanaan proyek di Bandar udara Silampari akan selesai pada Agustus 2012. "Semua proyek di Bandar udara Silampari selesai, dimana kini sudah ada 6-7 unit alat berat siap membantu pembangunan," tandasnya. (awj)
Palembang, SN
Rapat antara Komisi IV DPRD Sumsel dan Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Provinsi Sumsel, serta kontraktor pengerjaan runway bandara Silampari, Selasa (6/3), berjalan tidak sesuai rencana. Komisi IV terpaksa menskors rapat, karena utusan dari Dishubkominfo Sumsel dan kontraktor tidak memberikan penjelasan sesuai harapan.
Salah satu alasan, di skorsnya rapat, karena Kepala Dishubkominfo Sumsel tidak hadir, sementara utusan yang datang tidak menguasai permasalahan yang ditanyakan oleh Komisi IV terkait tidak maksimalnya pengerjaan runaway (landasan pacu) dan penimbunan tanah pada bandara Silampari, Lubuk Linggau.
"Kita skors karena tidak ada kejelasan, karena peserta rapat yang hadir ini tidak bisa menjelaskan terhadap pertanyaan dari anggota Komisi IV DPRD Sumsel. Jadi rapat ini kami nilai tidak perlu dilanjutkan, karena semua yang hadir tidak menguasai permasalahan," ungkap Ketua Komisi IV DPRD Sumsel, H Rozak Amin.
Katanya, rapat kembali akan dilakukan dalam waktu dekat, dan harus dihadiri langsung Kepala Dishubkominfo Sumsel, agar permasalahan dapat dijelaskan dengan jelas dan rinci.
"Kita akan panggil kembali kepala Dishubkominfo dalam waktu dekat," katanya sembari mengatakan, pihaknya ingin meminta penjelasan tentang pengerjaan runway Silampari karena pada 2011, dana APBD Sumsel sudah mengucur ke proyek itu sebesar Rp 2,5 miliar.
Menurut Rozak, dari hasil peninjauan komisi IV dilapangan, bahwa pekerjaan itu masih belum maksimal. Indikasi dari kekurang maksimalan kerja tersebut, karena kurangnya pengawasan, baik dari internal eksekutif, maupun SKPD yang menanganinya. Selain itu dari konsultan pengawasnya hingga perencanaannya.
Lanjutnya, lantaran belum ada kejelasan soal pemakaian anggaran tersebut, maka untuk anggaran pengembangan bandara Silampari yang ada pada tahun 2012 ini jangan digunakan dulu, untuk mencegah terjadinya tumpang tindih.
“Ya kalau memang kontraktornya sudah pengalaman, seharusnya bisa menjelaskan masalahnya. Jangan sampai uang rakyat yang dipakai ini sia-sia. Kita sudah capek rapat untuk menganggarkannnya, tapi setelah kita tinjau langsung dilapangan ternyata kondisinya seperti itu,” kritiknya.
Sementara itu, Kabid Udara, Dishubkominfo Sumsel, M Ali Akbar mengaku, pihaknya sudah maksimal melakukan pengawasan pengerjaan runway dan pengembangan bandara lainnya. Bahkan, ia sudah meninjau langsung proyek tersebut lebih dari 15 kali.
"Kontraktor bahkan sudah pernah kita peringati secara keras, saya sudah maksimal melakukan pengawasan," kilahnya.
Lanjutnya, saat ini pihaknya masih fokus pada pekerjaan tahun 2011 yang saat ini masuk tahap pemeliharaan sedangkan proyek tahun 2012 belum dikerjakan.
“Masih ada perbaikan jalan sepanjang 315 meter dan yang selesai 80 Meter dan kurang 235 meter lagi,” terang dia.
Dia mengaku, menjamin semua pelaksanaan proyek di Bandar udara Silampari akan selesai pada Agustus 2012. "Semua proyek di Bandar udara Silampari selesai, dimana kini sudah ada 6-7 unit alat berat siap membantu pembangunan," tandasnya. (awj)
Harseno Dilantik Jadi Dirut RSUD Inu Sutowo
Baturaja, SN
Isu pelantikan pejabat eselon di lingkungan Pemerintah Kabupaten OKU akhirnya terjawab, Selasa (6/3) setelah Bupati OKU Drs H Yulius Nawawi mengukuhkan dr Harseno sebagai Direktur RSUD Ibnusutowo dan memantapkan status 7 pejabat sementara.
Kabar mutasi yang membuat ketar-ketir sejumlah pejabat eselon di lingkungan Pemerintah Kabupaten OKU bahkan berhembus kencang seminggu terakhir akan menggeserkan sejumlah pejabat setrategis ternyata tidak terbukti sama sekali, setelah Selasa pagi di ruang Bina Praja Pemkab OKU Bupati Drs H Yulius Nawawi menguatkan 7 Pejabat Sementara (Pjs) di antaranya kepala Dinas Perhubugan Kabupaten OKU Ir Firmansyah dan Ketua Bapeda OKU Ir H Ulia mahdi lalu pejabat yang benar- benar wajah baru hanya Dr Harseno dilantik sebagai direktur RSUD Ibnusutowo untuk mengisi jabatan yang lowong penyebab dirut sebelumnya meninggal dunia.
Harseno sendiri merupakan dr karier yang lebih paham RSUD Ibnusutowo karena yang bersangkutan merupakan orang lama yang mengabdi di lembaga ini .
Bupati OKU Drs H Yulius Nawawi mengakui pemantapan sejumlah jabatan sementara menjadi definitif merupakan syarat aturan bagi seseorang yang sudah mendapat kecukupan pangkat melalui persetujuan gubernur supaya hak, kewajiaban serta kewenangan yang bersangkutan dalam jabatanya bisa terpenuhi sesuai aturan kepegawaian.
“Kalau pejabat sementara, namanya saja sementara tentu belum memiliki kewenangan penuh untuk mengambil sebuah keputusan termasuk hak haknya sebagai pejabat juga belum bisa di berikan oleh Negara sebelum di mantapkan sebagai pejabat definitif “kata Bupati .
Sementara usai pelantikan wakil Bupati OKU Drs H Kuryana aziz menilai sejumlah jabatan yang bersetatus sementara di jajaran Pemkab OKU sewajarnya didefinitifkan.
"Kalau sudah definitif itu mereka akan lebih fokus menjalankan tugas, selain itu hak haknya sebagai pimpinan di lembaga bersangkutan sudah bisa dipenuhi oleh aturan," kata Kuryana. (had)
Isu pelantikan pejabat eselon di lingkungan Pemerintah Kabupaten OKU akhirnya terjawab, Selasa (6/3) setelah Bupati OKU Drs H Yulius Nawawi mengukuhkan dr Harseno sebagai Direktur RSUD Ibnusutowo dan memantapkan status 7 pejabat sementara.
Kabar mutasi yang membuat ketar-ketir sejumlah pejabat eselon di lingkungan Pemerintah Kabupaten OKU bahkan berhembus kencang seminggu terakhir akan menggeserkan sejumlah pejabat setrategis ternyata tidak terbukti sama sekali, setelah Selasa pagi di ruang Bina Praja Pemkab OKU Bupati Drs H Yulius Nawawi menguatkan 7 Pejabat Sementara (Pjs) di antaranya kepala Dinas Perhubugan Kabupaten OKU Ir Firmansyah dan Ketua Bapeda OKU Ir H Ulia mahdi lalu pejabat yang benar- benar wajah baru hanya Dr Harseno dilantik sebagai direktur RSUD Ibnusutowo untuk mengisi jabatan yang lowong penyebab dirut sebelumnya meninggal dunia.
Harseno sendiri merupakan dr karier yang lebih paham RSUD Ibnusutowo karena yang bersangkutan merupakan orang lama yang mengabdi di lembaga ini .
Bupati OKU Drs H Yulius Nawawi mengakui pemantapan sejumlah jabatan sementara menjadi definitif merupakan syarat aturan bagi seseorang yang sudah mendapat kecukupan pangkat melalui persetujuan gubernur supaya hak, kewajiaban serta kewenangan yang bersangkutan dalam jabatanya bisa terpenuhi sesuai aturan kepegawaian.
“Kalau pejabat sementara, namanya saja sementara tentu belum memiliki kewenangan penuh untuk mengambil sebuah keputusan termasuk hak haknya sebagai pejabat juga belum bisa di berikan oleh Negara sebelum di mantapkan sebagai pejabat definitif “kata Bupati .
Sementara usai pelantikan wakil Bupati OKU Drs H Kuryana aziz menilai sejumlah jabatan yang bersetatus sementara di jajaran Pemkab OKU sewajarnya didefinitifkan.
"Kalau sudah definitif itu mereka akan lebih fokus menjalankan tugas, selain itu hak haknya sebagai pimpinan di lembaga bersangkutan sudah bisa dipenuhi oleh aturan," kata Kuryana. (had)
Senin, 05 Maret 2012
Jumat, 02 Maret 2012
2 Ribu Buruh Unjukrasa ke DPRD OKI
Kayuagung, SN
Rencana demonstransi besar-besaran di sejumlah tempat yang akan dilakukan sekitar 2 ribu orang buruh PT Willmar International Plantation dalam beberapa hari terakhir semuanya terbukti. Unjukrasa ke DPRD OKIpun mereka lakukan sesuai janji, Kamis (1/3).
Sebelumnya, buruh yang bekerja pada perusahaan perkebunan kelapa sawit yang beroperasi di Kabupaten OKI ini sudah berunjukrasa sesuai jadwal yang ditetapkan yakni di masing-masing unit kerja di beberapa kecamatan dan di kantor perusahaan di Lempuing Jaya OKI.
Pantauan di lapangan kemarin, kedatangan massa ini secara bergelombang dari masing-masing unit sejak pukul 09 30 WIB hingga 10 00 WIB. Mereka menggunakan sepeda motor, bis dan truk seraya membawa beberapa spanduk dan banner bertuliskan tuntutan mereka.
Tentunya kedatangan konvoi kendaraan massa dari unit-unit kerja ini mendapatkan pengawalan dari Polantas. Setiba di depan gedung DPRD OKI, mereka sudah disambut ratusan personil Polres OKI dan Sat Pol PP yang melakukan pengamanan, unjukrasa berjalan tertib sehingga tidak ada anarkis dari pihak manapun.
Unjukrasa di berbagai tempat termasuk ke DPRD OKI kemarin ini tetap pada permasalahan yang sama. 2 ribu buruh menuntut perusahaan memberikan bonus sebanyak 3 kali bulan gaji karena mereka mengetahui perusahaan mendapatkan laba sangat besar yakni mencapai 1,4 milyar dollar Amerika.
Suyono selaku kordinator aksi dalam orasinya mengatakan, demo serta mogok kerja ini terpaksa dilakukan buruh karena tuntutan mereka belum dikabulkan perusahaan. Padahal sudah berulang kali dilakukan pembahasan antara mereka dengan manajemen perusahaan yang difasilitasi pemerintah, namun hanya menghasilkan janji-janji belaka.
Lanjut Suyono yang juga ketua buruh di Unit Bambu Kuning Lempuing Jaya, sejumlah alasan buruh menunut bonus itu diantaranya karena laba perusahaan sangat besar, perusahaan lain yang bergerak di bidang yang sama sudah memberikan bonus, bonus memang hak buruh yang seharusnya diberikan setiap tahun bila perusahaan meraih laba.
“Bila tuntutan kami tidak dipenuhi, kami akan berunjukrasa ke DPRD provinsi dan bila perlu ke Jakarta. Bahkan bila perlu kami menginap di gedung DPRD ini,” teriaknya yang disambut antuasis buruh lainnya.
Kedatangan massa juga disambut belasan anggota DPRD OKI dari berbagai fraksi dan Sekda OKI. Lalu perwakilan buruh diajak berdialog ke ruang rapat di gedung tersebut yang dihadiri Sekda OKI dan unsur pimpinan DPRD OKI serta anggotanya.
Aksweni SPd selaku Wakil Ketua DPRD OKI mengatakan, pihaknya sangat mendukung aksi buruh tersebut karena seluruh perusahaan yang beroperasi di OKI agar meningkatkan kesejahteraan buruh, bukan berpatokan pada UMR.
”Jika perusahaan itu tidak sanggup, silahkan angkat kaki dari daerah ini. Jangan pernah memotong gaji buruh, kami siap mendukung rakyat dan buruh,” janjinya. (iso)
Rencana demonstransi besar-besaran di sejumlah tempat yang akan dilakukan sekitar 2 ribu orang buruh PT Willmar International Plantation dalam beberapa hari terakhir semuanya terbukti. Unjukrasa ke DPRD OKIpun mereka lakukan sesuai janji, Kamis (1/3).
Sebelumnya, buruh yang bekerja pada perusahaan perkebunan kelapa sawit yang beroperasi di Kabupaten OKI ini sudah berunjukrasa sesuai jadwal yang ditetapkan yakni di masing-masing unit kerja di beberapa kecamatan dan di kantor perusahaan di Lempuing Jaya OKI.
Pantauan di lapangan kemarin, kedatangan massa ini secara bergelombang dari masing-masing unit sejak pukul 09 30 WIB hingga 10 00 WIB. Mereka menggunakan sepeda motor, bis dan truk seraya membawa beberapa spanduk dan banner bertuliskan tuntutan mereka.
Tentunya kedatangan konvoi kendaraan massa dari unit-unit kerja ini mendapatkan pengawalan dari Polantas. Setiba di depan gedung DPRD OKI, mereka sudah disambut ratusan personil Polres OKI dan Sat Pol PP yang melakukan pengamanan, unjukrasa berjalan tertib sehingga tidak ada anarkis dari pihak manapun.
Unjukrasa di berbagai tempat termasuk ke DPRD OKI kemarin ini tetap pada permasalahan yang sama. 2 ribu buruh menuntut perusahaan memberikan bonus sebanyak 3 kali bulan gaji karena mereka mengetahui perusahaan mendapatkan laba sangat besar yakni mencapai 1,4 milyar dollar Amerika.
Suyono selaku kordinator aksi dalam orasinya mengatakan, demo serta mogok kerja ini terpaksa dilakukan buruh karena tuntutan mereka belum dikabulkan perusahaan. Padahal sudah berulang kali dilakukan pembahasan antara mereka dengan manajemen perusahaan yang difasilitasi pemerintah, namun hanya menghasilkan janji-janji belaka.
Lanjut Suyono yang juga ketua buruh di Unit Bambu Kuning Lempuing Jaya, sejumlah alasan buruh menunut bonus itu diantaranya karena laba perusahaan sangat besar, perusahaan lain yang bergerak di bidang yang sama sudah memberikan bonus, bonus memang hak buruh yang seharusnya diberikan setiap tahun bila perusahaan meraih laba.
“Bila tuntutan kami tidak dipenuhi, kami akan berunjukrasa ke DPRD provinsi dan bila perlu ke Jakarta. Bahkan bila perlu kami menginap di gedung DPRD ini,” teriaknya yang disambut antuasis buruh lainnya.
Kedatangan massa juga disambut belasan anggota DPRD OKI dari berbagai fraksi dan Sekda OKI. Lalu perwakilan buruh diajak berdialog ke ruang rapat di gedung tersebut yang dihadiri Sekda OKI dan unsur pimpinan DPRD OKI serta anggotanya.
Aksweni SPd selaku Wakil Ketua DPRD OKI mengatakan, pihaknya sangat mendukung aksi buruh tersebut karena seluruh perusahaan yang beroperasi di OKI agar meningkatkan kesejahteraan buruh, bukan berpatokan pada UMR.
”Jika perusahaan itu tidak sanggup, silahkan angkat kaki dari daerah ini. Jangan pernah memotong gaji buruh, kami siap mendukung rakyat dan buruh,” janjinya. (iso)
Kronologis Penahanan Hilton
Hilton Moreira membantan kalau ia ditangkap Polres Metro Tangerang terkait kasus pelecehan seksual yang dilakukannya. Dia pun menceritakan kronologis dari awal kejadian pada Selasa (21/2) hingga Minggu (26/2):
- Pukul 15.00 WIB, usai bertanding dari Medan, Hilton langsung ke Jakarta ke rumah temannya di Tangerang dan datang ke aparteman yang sama yakni, Apartemen The Colour Modernland, Cikokol Tangerang dan berencana menginap di sana. Namun, sebelum menyewa kamar, pukul 15.30 Hilton bersama temannya Bruno dan Leandro dos Santos hendak belanja di Mall Serpong. Saat menunggu taxi mereka bertemu seorang wanita yang mengaku bernama Olive dan seorang laki-laki yang disebut Hilton, Bencong dan kemudian berkenalan. Selanjutnya Olive dan temannya mengajak mereka ke lantai 5, untuk gabung karena ada acara Ultah temannya namun Hilton dan temannya menolak.
- Pukul 15.40 WIB, Hilton bersama dua temannya dan berangkat ke Mall Serpong, namun lagi-lagi Bencong yang baru dikenalnya, menelepon mengajak gabung dalam acara ultah temannya itu.
-Pukul 20.00, Hilton bersama temannya kembali ke Apartemen dan kemudian menyewa kamar di lantai 10 tower Kuning. Di tempat kembali mereka ditelepon untuk turun ke lantai 5 memenuhi undangan Az. Di sana sudah ada dua cowok dan Olive. Mereka duduk di ruang tamu sambil mengobrol. Di kamar itu banyak sekali botol minuman keras di sana.
- 20.15 WIB, ada seorang cewek yang sebelumnya di sebut sebagai pramugrari dan bernisial LS dengan usia sekitar 19 tahun kemudian keluar dari kamar. Bencong memberi tahu kepada Hilton cs kalau cewek itulah yang ulang tahun. Saat itu cewek tersebut terlihat dari dalam kamar mabuk berat, bibirnya putih pucat dan terlihat sakit serta berbalut selimut tebal. Saat itu Bruno menyarankan untuk mengurangi mabuk agar meminum yang manis. Saat itu Bencong membawakan susu untuk cewek tersebut dan pria itu mengatakan kalau cewek itu sedang ribut dengan pacarnya sehingga ia mabuk berat. Untuk melanjutkan pesta Ultah ini, Bencong menawari Hilton dan kedua temannya minuman Pepsi yang dicampur dengan wishki tapi tawaran itu ditolak.
- Pukul 20.45-22.00, Bencong sempat menggoda Bruno agar membuka baju dan minum. Melihat gelagat tidak baik, Hilton mengajak Bruno pulang, sementara cewek itu masuk ke kamar tetapi karena mabuk berat kemudian terjatuh di dekat pintu. Bencong meminta tolong kepada Hilton dan Leandro untuk mengangkatnya tetapi ditolak. Cewek itu kemudian masuk ke kamar tidur dengan bantuan Bencong.
- Bruno pulang duluan di apartemen yang sama namun di Tower Merah, Hilton dan Leandro masih ngobrol bersama Olive yang kemudian pulang, Hilton pun juga pulang. Sementara LS bersama bencong masih ada di kamar. Di lift Hilton dan Leandro sempat bertemu Olive dan bersama satu temannya lagi sekitar 1 jam kemudian.
Rabu (22/2/2012)
- Hilton dan Leandro pergi dari pagi dan sore hari baru kembali lagi ke Tangerang.
Jumat (24/2/2012)
- Hilton ke Jakarta karena ada acara starbol
Sabtu (25/2/2012) pukul 23.00 WIB, Hilton bermain di Starball, usai itu, Bruno menelepon kalau Leandro ditangkap Polisi.
Minggu (26/2/2012)
- Hilton langsung mendatangi Polres Tangerang dan baru tahu bahwa ia dan Leandro terlibat masalah. Ia datang untuk menjelaskan kepada polisi mengapa temannya ditangkap karena Leandro tidak bisa berbahasa Inggri dan Indonesia. (rhd)
- Pukul 15.00 WIB, usai bertanding dari Medan, Hilton langsung ke Jakarta ke rumah temannya di Tangerang dan datang ke aparteman yang sama yakni, Apartemen The Colour Modernland, Cikokol Tangerang dan berencana menginap di sana. Namun, sebelum menyewa kamar, pukul 15.30 Hilton bersama temannya Bruno dan Leandro dos Santos hendak belanja di Mall Serpong. Saat menunggu taxi mereka bertemu seorang wanita yang mengaku bernama Olive dan seorang laki-laki yang disebut Hilton, Bencong dan kemudian berkenalan. Selanjutnya Olive dan temannya mengajak mereka ke lantai 5, untuk gabung karena ada acara Ultah temannya namun Hilton dan temannya menolak.
- Pukul 15.40 WIB, Hilton bersama dua temannya dan berangkat ke Mall Serpong, namun lagi-lagi Bencong yang baru dikenalnya, menelepon mengajak gabung dalam acara ultah temannya itu.
-Pukul 20.00, Hilton bersama temannya kembali ke Apartemen dan kemudian menyewa kamar di lantai 10 tower Kuning. Di tempat kembali mereka ditelepon untuk turun ke lantai 5 memenuhi undangan Az. Di sana sudah ada dua cowok dan Olive. Mereka duduk di ruang tamu sambil mengobrol. Di kamar itu banyak sekali botol minuman keras di sana.
- 20.15 WIB, ada seorang cewek yang sebelumnya di sebut sebagai pramugrari dan bernisial LS dengan usia sekitar 19 tahun kemudian keluar dari kamar. Bencong memberi tahu kepada Hilton cs kalau cewek itulah yang ulang tahun. Saat itu cewek tersebut terlihat dari dalam kamar mabuk berat, bibirnya putih pucat dan terlihat sakit serta berbalut selimut tebal. Saat itu Bruno menyarankan untuk mengurangi mabuk agar meminum yang manis. Saat itu Bencong membawakan susu untuk cewek tersebut dan pria itu mengatakan kalau cewek itu sedang ribut dengan pacarnya sehingga ia mabuk berat. Untuk melanjutkan pesta Ultah ini, Bencong menawari Hilton dan kedua temannya minuman Pepsi yang dicampur dengan wishki tapi tawaran itu ditolak.
- Pukul 20.45-22.00, Bencong sempat menggoda Bruno agar membuka baju dan minum. Melihat gelagat tidak baik, Hilton mengajak Bruno pulang, sementara cewek itu masuk ke kamar tetapi karena mabuk berat kemudian terjatuh di dekat pintu. Bencong meminta tolong kepada Hilton dan Leandro untuk mengangkatnya tetapi ditolak. Cewek itu kemudian masuk ke kamar tidur dengan bantuan Bencong.
- Bruno pulang duluan di apartemen yang sama namun di Tower Merah, Hilton dan Leandro masih ngobrol bersama Olive yang kemudian pulang, Hilton pun juga pulang. Sementara LS bersama bencong masih ada di kamar. Di lift Hilton dan Leandro sempat bertemu Olive dan bersama satu temannya lagi sekitar 1 jam kemudian.
Rabu (22/2/2012)
- Hilton dan Leandro pergi dari pagi dan sore hari baru kembali lagi ke Tangerang.
Jumat (24/2/2012)
- Hilton ke Jakarta karena ada acara starbol
Sabtu (25/2/2012) pukul 23.00 WIB, Hilton bermain di Starball, usai itu, Bruno menelepon kalau Leandro ditangkap Polisi.
Minggu (26/2/2012)
- Hilton langsung mendatangi Polres Tangerang dan baru tahu bahwa ia dan Leandro terlibat masalah. Ia datang untuk menjelaskan kepada polisi mengapa temannya ditangkap karena Leandro tidak bisa berbahasa Inggri dan Indonesia. (rhd)
Kejagung Pantau Kejari Kota Pagaralam
Pagaralam, SN
Tim Kejaksaan Agung Republik Indonesia (RI) yang terdiri dari delapan orang anggota di ketuai Inspektor II Bidang Pengawasan M Yusuf, SH MH, kemrain melakukan pemeriksaan rutin dan sekaligus melakukan pemantauan kinerja Kejaksaan Negeri (Kejari) Kota Pagaralam.
"Kegiatan ini bertujuan guna peningkatan kinerja dan pelayanan Departemen Hukum dan Ham Republik Indonesia, pemeriksaan dilakukan pada semua materi seperti perdata, tata usaha negara dan pidana," ungkap M Yusup, kemarin.
Menurutnya, berdasarkan hasil pantauan sementara Kejaksaan Negeri Kota Pagaralam, lebih ditekankan dalam hal penyelesaian proses penyelidikan baik dari tangani Intel maupun Pidsus.
Lebih lanjut dikatakannya, Kejari Pagaralam harus terus melakukan perbaikan citra, disiplin, kinerja dengan peningkatan sumber daya manusia (SDM) melalui keikut sertaan dalam bidang pendidikan-pendidikan khusus yang diadakan pada setiap bidangnya.
"Produk penyelidikan baik dari Intel dan Pidsus harus segera diselesaikan, kemudian untuk keseimbangan SDM, pesonil Kejari Pagaralam harus mengikuti pendidikan khusus," kata Yusuf yang juga menjabat Inspektor II Bidang Pengawasan.
Sementara itu Kejari Pagaralam Ariestianto Simbardjo, SH melalui Kasi Intelejen M Ikbal SH mengatakan Inspeksi yang dilakukan oleh Kejagung ini merupakan program rutin setiap tahun.
"Untuk saat ini kebagian jadwal pemeriksaan dari Kejaksaan Agung RI, Kejari Kota Pagaralam, Kota Lubuklinggau dan Kayu Agung," ungkap dia.
Menurut dia, petunjuk dan arahan dari pihak kejagung siap untuk dilaksakan terutama pada Program peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) Kejaksaan Negeri Kota Pagaralam.
"Dikarnakan dari pemeriksaan yang dilakukan Tim Kejagung, pada 2011 tidak ditemukanya anggota Kejari Kota Pagaralam, melakukan pendidikan guna keseimbangan peningkatan Kinerja Kejari Pagaralam," ungkap dia lagi.
Menindaklanjuti hal itu pihaknya akan memprogramkan dan mengadakan pada tahun 2012 ini, papar Ikbal.
"Kita siap melaksanakan arahan dan petunjuk yang diberikan oleh Kejagung, terutama pada peningkatan SDM pesonil Kejaksaan Negeri Pagaralam," ungkpanya.(asn)
Tim Kejaksaan Agung Republik Indonesia (RI) yang terdiri dari delapan orang anggota di ketuai Inspektor II Bidang Pengawasan M Yusuf, SH MH, kemrain melakukan pemeriksaan rutin dan sekaligus melakukan pemantauan kinerja Kejaksaan Negeri (Kejari) Kota Pagaralam.
"Kegiatan ini bertujuan guna peningkatan kinerja dan pelayanan Departemen Hukum dan Ham Republik Indonesia, pemeriksaan dilakukan pada semua materi seperti perdata, tata usaha negara dan pidana," ungkap M Yusup, kemarin.
Menurutnya, berdasarkan hasil pantauan sementara Kejaksaan Negeri Kota Pagaralam, lebih ditekankan dalam hal penyelesaian proses penyelidikan baik dari tangani Intel maupun Pidsus.
Lebih lanjut dikatakannya, Kejari Pagaralam harus terus melakukan perbaikan citra, disiplin, kinerja dengan peningkatan sumber daya manusia (SDM) melalui keikut sertaan dalam bidang pendidikan-pendidikan khusus yang diadakan pada setiap bidangnya.
"Produk penyelidikan baik dari Intel dan Pidsus harus segera diselesaikan, kemudian untuk keseimbangan SDM, pesonil Kejari Pagaralam harus mengikuti pendidikan khusus," kata Yusuf yang juga menjabat Inspektor II Bidang Pengawasan.
Sementara itu Kejari Pagaralam Ariestianto Simbardjo, SH melalui Kasi Intelejen M Ikbal SH mengatakan Inspeksi yang dilakukan oleh Kejagung ini merupakan program rutin setiap tahun.
"Untuk saat ini kebagian jadwal pemeriksaan dari Kejaksaan Agung RI, Kejari Kota Pagaralam, Kota Lubuklinggau dan Kayu Agung," ungkap dia.
Menurut dia, petunjuk dan arahan dari pihak kejagung siap untuk dilaksakan terutama pada Program peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) Kejaksaan Negeri Kota Pagaralam.
"Dikarnakan dari pemeriksaan yang dilakukan Tim Kejagung, pada 2011 tidak ditemukanya anggota Kejari Kota Pagaralam, melakukan pendidikan guna keseimbangan peningkatan Kinerja Kejari Pagaralam," ungkap dia lagi.
Menindaklanjuti hal itu pihaknya akan memprogramkan dan mengadakan pada tahun 2012 ini, papar Ikbal.
"Kita siap melaksanakan arahan dan petunjuk yang diberikan oleh Kejagung, terutama pada peningkatan SDM pesonil Kejaksaan Negeri Pagaralam," ungkpanya.(asn)
Langganan:
Postingan (Atom)