Harian Umum Suara Nusantara,Maju Terus Menbangun Daerah. No Telp:0711-320108, email-suaranusantara@ymail.com
Selasa, 31 Januari 2012
Kapal Bupati Banyuasin Nyaris Karam
Banyuasin, SN
Speedboat (kapal cepat) milik Pemkab Banyuasin yang ditumpangi Bupati Banyuasin Amiruddin Inoed bersama Kepala SKPD, tujuan Desa Daya Kusuma Kecamatan Muara Sugihan Senin (30/1) nyaris karam di perarian Sungai Musi tepatnya di Muara Kumbang Kecamatan Banyuasin I (Mariana).
Belum jelas penyebabnya, menurut Kadishubkominfo Supriadi SE MSTr, kapal mengalami kebocoran pada lambung bagian belakang, setelah menabrak kayu saat akan menjemput rombongan Bupati di Dermaga Satpolair Palembang sekitar pukul 07.30 Wib.
“Pagi tadi, Serang (sopir) menabrak kayu, karena memang kondisi sungai musi sangat kotor," jelasnya.
Namun berbeda dengan yang diungkapkan Bupati Amiruddin. Menurutnya, kondisi kapal yang sudah tua menyebabkan kebocoran pada bagian belakang kapal. Seharusnya kapal sudah masuk masa pemeliharaan, karena umur kapal sudah lebih dari tiga tahun.
Bupati Amiruddin mengaku sudah terbiasa dengan kondisi ini. Menurutnya, sebagai Bupati ia sudah siap dengan segala kondisi saat melakukan perjalanan mengunjungi warganya.
“Ajal kan di tangan Tuhan, selain itu kapal ini memang satu–satunnya kapal milik Pemkab Banyuasin, umurnya sudah tua. Selain itu kapal ini kerap digunakan saat melakukan perjalanan ke perairan, jadi menurut saya memang sudah waktunya rusak," terang Amiruddin.
Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa itu, namun kejadian ini membuat semua penumpang panik, tak terkecuali Bupati Amiruddin. Kapal cepat sarat muatan ini, sempat terombang–ambing beberapa menit di perairan Sungai Musi. Kondisi ini baru bisa diatasi, setelah ada kapal tongkang milik warga yang melintas dan memberikan bantuan.
Seluruh penumpang akhirnya berhasil dievakuasi ke Pos Muara Kumbang, Bupati Amiruddin sendiri tetap melanjutkan perjalanan bersama beberapa Kepala SKPD menggunakan Speedboat "Mahakam" milik warga Desa Air Salek Kecamatan Air Salek.
“Muatan kapal memang sudah melebihi kapasitas, padahal kapal ini hanya mampu mengangkut 20 orang paling banyak 25 orang, sedangkan jumlah seluruh penumpang tadi pagi lebih dari 30 orang," kata salah seorang Kepala SKPD yang ikut bersama rombongan Bupati.
Sumber yang meminta namanya tidak dikorankan, juga mengeluhkan kondisi kapal yang dinilai kurang terawat. “Kondisi kapal sebenarnya tidak layak operasional, karena banyak sekali kekurangannya. Saya tidak tahu dimana kesalahannya, yang jelas kalau dipaksakan kondisi kapal akan semakin rusak," tuturnya.
Informasi yang dihimpun koran ini, Bupati bersama rombongan berangkat menuju Desa Daya Kusuma Kecamatan Muara Sugihan dengan agenda panen raya. Rombongan berangkat dari Dermaga Satpolair sekitar pukul 08.00 Wib.
Baru berjalan sekitar satu jam lebih, kapal yang ditumpangi 30 orang lebih tiba–tiba pecah di bagian lambung belakang. Brak…air Sungai Musi langsung masuk kedalam kapal melalui celah yang bocor. “Tinggi air sudah hampir sebatas betis," kata sumber ini menambahkan.
Di bagian terpisah, Bupati Amiruddin tetap melakukan panen raya di Muara Sugihan. “Kabupaten Banyuasin merupakan penghasil beras terbesar di Sumsel, bahkan setiap tahun kita selalu surplus. Salah satu kecamatan yang menopang beras di Sumsel adalah Kecamatan Muara Sugihan," tukasnya. (sir)
Briptu Ridho Dipecat Dari Anggota Polri
Banyuasin, SN
Briptu Ridho Andala Berkah, anggota Sabhara Polres Banyuasin akhirnya dipecat dengan tidak hormat dari anggota Polri. Ia dinyatakan bersalah, lantaran tidak melaksanakan tugas sejak 6 September 2010 atau selama 308 hari kerja, selain itu, Briptu Ridho juga tidak melaksanakan tugas pengamanan Operasi Ketupat Musi Tahun 2010.
“Berdasarkan fakta tersebut, terperiksa terbukti bersalah dan melanggar pasal 14 ayat 1 huruf a PP No 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia. Dan berdasarkan Surat Keputusan Kapolres Banyuasin No : 01/I/2012 tanggal 30 Januari 2012, terperiksa (Briptu Ridho) diberhentikan tidak dengan hormat,“ kata Wakapolres Kompol Basani Repelita Sagala yang memimpin Sidang Komisi Kode Etik Profesi Kepolisian RI (KKEP), Senin (30/1).
Keputusan yang diambil dalam sidang KKEP yang dilakukan secara absensia (tidak dihadiri Briptu Ridho), merupakan keputusan bersama yang dilakukan Ketua Komisi Kompol Basani R Sagala, dengan Wakil Ketua Kompol Edy Nugroho (kabag Sumda), Sekretaris Iptu Noprizal DY (Kasi Propam) dan anggota AKP Makmun Alrasyid (Kasat Binmas) dan AKP Suharno (Kasat Reskrim).
“Sidang ini bukan sidang pertama, tetapi sudah beberapa kali dilakukan persidangan sebelumnya, namun tidak pernah dihadiri oleh terperiksa, kami belum tahu apa alasan sebenarnya. Hari ini (kemarin, red) merupakan keputusan terhadap sidang-sidang yang kita lakukan sebelumnya," jelas Basani.
Adakah upaya yang dilakukan oleh pihak kepolisian, mengingat terperiksa sudah hampir satu tahun tidak melaksanakan tugas ? Basani mengatakan, pihak kepolisian telah melakukan berbagai upaya, mulai dari mendekati pihak keluarga hingga ke perangkat pemerintahan, tempat Briptu Ridho tinggal.
“Hasilnya nihil, bahkan orang tua terperika juga tidak tahu dimana terperiksa sekarang berada, kami pun sudah membuatkan daftar orang hilang untuk membantu orang tua terperiksa,“ tuturnya.
Sementara, Pembela terperiksa AKP Suarno tidak melakukan sanggahan terhadap keputusan ini. Menurutnya, sejak tanggal 2 November 2011, terperiksa telah mengirimkan surat yang intinya menyatakan mundur dari tugasnya sebagai anggota Polri.
“Cukup Ketua, tidak ada pembelaan yang bisa kami sampaikan, namun berdasarkan surat yang dikirimkan tersebut, terperiksa nampaknya memang sudah tidak berminat lagi menjadi anggota Polri," kata Suarno. (sir)
Briptu Ridho Andala Berkah, anggota Sabhara Polres Banyuasin akhirnya dipecat dengan tidak hormat dari anggota Polri. Ia dinyatakan bersalah, lantaran tidak melaksanakan tugas sejak 6 September 2010 atau selama 308 hari kerja, selain itu, Briptu Ridho juga tidak melaksanakan tugas pengamanan Operasi Ketupat Musi Tahun 2010.
“Berdasarkan fakta tersebut, terperiksa terbukti bersalah dan melanggar pasal 14 ayat 1 huruf a PP No 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia. Dan berdasarkan Surat Keputusan Kapolres Banyuasin No : 01/I/2012 tanggal 30 Januari 2012, terperiksa (Briptu Ridho) diberhentikan tidak dengan hormat,“ kata Wakapolres Kompol Basani Repelita Sagala yang memimpin Sidang Komisi Kode Etik Profesi Kepolisian RI (KKEP), Senin (30/1).
Keputusan yang diambil dalam sidang KKEP yang dilakukan secara absensia (tidak dihadiri Briptu Ridho), merupakan keputusan bersama yang dilakukan Ketua Komisi Kompol Basani R Sagala, dengan Wakil Ketua Kompol Edy Nugroho (kabag Sumda), Sekretaris Iptu Noprizal DY (Kasi Propam) dan anggota AKP Makmun Alrasyid (Kasat Binmas) dan AKP Suharno (Kasat Reskrim).
“Sidang ini bukan sidang pertama, tetapi sudah beberapa kali dilakukan persidangan sebelumnya, namun tidak pernah dihadiri oleh terperiksa, kami belum tahu apa alasan sebenarnya. Hari ini (kemarin, red) merupakan keputusan terhadap sidang-sidang yang kita lakukan sebelumnya," jelas Basani.
Adakah upaya yang dilakukan oleh pihak kepolisian, mengingat terperiksa sudah hampir satu tahun tidak melaksanakan tugas ? Basani mengatakan, pihak kepolisian telah melakukan berbagai upaya, mulai dari mendekati pihak keluarga hingga ke perangkat pemerintahan, tempat Briptu Ridho tinggal.
“Hasilnya nihil, bahkan orang tua terperika juga tidak tahu dimana terperiksa sekarang berada, kami pun sudah membuatkan daftar orang hilang untuk membantu orang tua terperiksa,“ tuturnya.
Sementara, Pembela terperiksa AKP Suarno tidak melakukan sanggahan terhadap keputusan ini. Menurutnya, sejak tanggal 2 November 2011, terperiksa telah mengirimkan surat yang intinya menyatakan mundur dari tugasnya sebagai anggota Polri.
“Cukup Ketua, tidak ada pembelaan yang bisa kami sampaikan, namun berdasarkan surat yang dikirimkan tersebut, terperiksa nampaknya memang sudah tidak berminat lagi menjadi anggota Polri," kata Suarno. (sir)
PT Jamkrida Sumsel Segera Dibentuk
Palembang, SN
Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM) Sumsel, Abdul Shobur mengatakan, guna membantu permodalan UKM dan koperasi di Sumsel, pihak Pemprov Sumsel dalam dekat akan membentuk perusahaan daerah bernama PT Jaminan Kredit Daerah (Jamkrida) Sumsel.
"Sumsel memiliki 2 juta UKM dan koperasi yang perlu bantuan untuk modal, karena jika mereka meminjam uang di bank maka ditolak karena tidak ada jaminan. Pertengahan tahun 2012 PT Jamkrida bisa jalan," jelasnya, Senin (30/1).
Dituturkannya, selama ini di Sumsel selain modal, UKM dan koperasi tidak berkembang karena tidak profesional dalam mengelola produknya.
Menurutnya, untuk membentuk Jamkrida Sumsel, pihaknya banyak belajar dari provinsi lain seperti Bali, Jatim dan Bangka Belitung, ternyata Jamkrida mempercepat pertumbuhan UKM dan koperasi di daerah tersebut.
"Melalui Jamkrida akan membantu permodalan dan kemampuan dengan melakukan pelatihan guna untuk meningkatkan produknya. Sedangkan untuk pembentukan PT. Jamkrida di Sumsel tidak ada masalah," ujarnya.
Dia menambahkan, sedangkan syarat untuk mendapatkan modal dari Jamkrida adalah memiliki usaha kecil dan sangat membutuhkan modal usaha.
"Untuk mereka yang butuh modal usaha diajukan PT Jamkrida nanti, pastinya memiliki usaha kecil yang menjadi syaratnya," katanya. (pit)
Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM) Sumsel, Abdul Shobur mengatakan, guna membantu permodalan UKM dan koperasi di Sumsel, pihak Pemprov Sumsel dalam dekat akan membentuk perusahaan daerah bernama PT Jaminan Kredit Daerah (Jamkrida) Sumsel.
"Sumsel memiliki 2 juta UKM dan koperasi yang perlu bantuan untuk modal, karena jika mereka meminjam uang di bank maka ditolak karena tidak ada jaminan. Pertengahan tahun 2012 PT Jamkrida bisa jalan," jelasnya, Senin (30/1).
Dituturkannya, selama ini di Sumsel selain modal, UKM dan koperasi tidak berkembang karena tidak profesional dalam mengelola produknya.
Menurutnya, untuk membentuk Jamkrida Sumsel, pihaknya banyak belajar dari provinsi lain seperti Bali, Jatim dan Bangka Belitung, ternyata Jamkrida mempercepat pertumbuhan UKM dan koperasi di daerah tersebut.
"Melalui Jamkrida akan membantu permodalan dan kemampuan dengan melakukan pelatihan guna untuk meningkatkan produknya. Sedangkan untuk pembentukan PT. Jamkrida di Sumsel tidak ada masalah," ujarnya.
Dia menambahkan, sedangkan syarat untuk mendapatkan modal dari Jamkrida adalah memiliki usaha kecil dan sangat membutuhkan modal usaha.
"Untuk mereka yang butuh modal usaha diajukan PT Jamkrida nanti, pastinya memiliki usaha kecil yang menjadi syaratnya," katanya. (pit)
Rehab Kantor Kades Talang Rimba Terbengkalai
Kayuagung, SN
Sudah dua tahun rehab kantor Kepala Desa Talang Rimba Kecamatan Cengal Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI) terbengkalai. Sehingga kantor desa tersebut tidak bisa digunakan untuk berkantor, karena pembangunannya stop di tengah jalan.
Pantauan kemarin siang, kondisi kantor Desa tersebut dindingnya dibongkar habis, sementara atapnya sebagian baru diganti dengan seng baru. sementara tidak ada aktivitas pembangunan lagi, sehingga kondisinya terbengkalai dan tidak bisa difungsikan.
Menurut Kepala Desa Talang Rimba, Suhermin saat dikonfirmasi mengakui kondisi kantor tersebut yang terbengkalai dan mengalami kerusakan yang cukup berat karena selesai di bongkar oleh tukang.
”Memang kondisi kantor tersebut tidak bisa digunakan untuk berkantor, sementara ini saya berkantor di rumah,” ujar Kades.
Dijelaskan Kades, rehab kantor kepala desa tersebut dimulai tahun 2010, saat ini masih dilakukan oleh Kades yang lama yakni Kades Samsiar.
”Rehab kantor tersebut menggunakan dana ADD, waktu itu saya belum menjadi Kades, kemudian ada pergantian Kepala Desa, sehingga pembangunan itu Stop hingga sekarang tidak berjalan,” terangnya.
Lanjut Kades, saat rehab kantor tersebut dilaksanakan, ada terjadi kesalah fahaman antara tukang dan aparatur desa. ”Seharusnya kantor desa tersebut cukup direhab saja, tidak harus dibongkar seluruhnya, tetapi oleh tukang yang membangunnya, kantor tersebut dirobohkan habis, padahal seharusnya tidak perlu dirobohkan, sehingga dana yang tersedia tidak cukup dan akhirnya rehab stop,” jelasnya.
Sementara itu menurut Camat Cengal bernama Romli saat ditemui kemarin siang mengatakan, pihaknya tahu jika kantor desa tersebut terbengkalai akibat rehab yang tidak selesai.
”Rehab kantor kades tersebut dilakukan oleh Kades yang lama, saya tidak tahu menggunakan dana apa, saat pergantian kepala Desa sampai sekarang rehab stop karena tidak ada dana,” kata Camat. (iso)
Sudah dua tahun rehab kantor Kepala Desa Talang Rimba Kecamatan Cengal Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI) terbengkalai. Sehingga kantor desa tersebut tidak bisa digunakan untuk berkantor, karena pembangunannya stop di tengah jalan.
Pantauan kemarin siang, kondisi kantor Desa tersebut dindingnya dibongkar habis, sementara atapnya sebagian baru diganti dengan seng baru. sementara tidak ada aktivitas pembangunan lagi, sehingga kondisinya terbengkalai dan tidak bisa difungsikan.
Menurut Kepala Desa Talang Rimba, Suhermin saat dikonfirmasi mengakui kondisi kantor tersebut yang terbengkalai dan mengalami kerusakan yang cukup berat karena selesai di bongkar oleh tukang.
”Memang kondisi kantor tersebut tidak bisa digunakan untuk berkantor, sementara ini saya berkantor di rumah,” ujar Kades.
Dijelaskan Kades, rehab kantor kepala desa tersebut dimulai tahun 2010, saat ini masih dilakukan oleh Kades yang lama yakni Kades Samsiar.
”Rehab kantor tersebut menggunakan dana ADD, waktu itu saya belum menjadi Kades, kemudian ada pergantian Kepala Desa, sehingga pembangunan itu Stop hingga sekarang tidak berjalan,” terangnya.
Lanjut Kades, saat rehab kantor tersebut dilaksanakan, ada terjadi kesalah fahaman antara tukang dan aparatur desa. ”Seharusnya kantor desa tersebut cukup direhab saja, tidak harus dibongkar seluruhnya, tetapi oleh tukang yang membangunnya, kantor tersebut dirobohkan habis, padahal seharusnya tidak perlu dirobohkan, sehingga dana yang tersedia tidak cukup dan akhirnya rehab stop,” jelasnya.
Sementara itu menurut Camat Cengal bernama Romli saat ditemui kemarin siang mengatakan, pihaknya tahu jika kantor desa tersebut terbengkalai akibat rehab yang tidak selesai.
”Rehab kantor kades tersebut dilakukan oleh Kades yang lama, saya tidak tahu menggunakan dana apa, saat pergantian kepala Desa sampai sekarang rehab stop karena tidak ada dana,” kata Camat. (iso)
Perahu Tenggelam, 2 Nyawa Melayang
Indralaya, SN
Dua korban yakni Suhendra (38), Sekdes Desa Tanjung Pasir dan Syarkowi (38), Petugas Penyuluh Pertanian yang tinggal Di Desa Ibul Besar I tewas tenggelam saat perahu yang ditumpanginya mengalami kecelakaan.
Menurut informasi yang dihimpun, tenggelamnya perahu yang membuat dua nyawa hilang sekaligus terjadi pada Minggu (29/1) sekitar pukul 16.00 di dusun I Desa Ibul Besar, Desa Tanjung Pasir dan Desa Ibul Besar I memang dipisah aliran Sungai Musi.
Kedua korban saat itu baru saja pulang dari Desa Tanjung Pasir. Dua tokoh masyarakat tersebut tewas tenggelam setelah perahu yang ditumpanginya terbalik saat menuju Desa Ibul Besar I. Mayat kedua korban baru ditemukan delapan jam setelah kejadian.
Mayat korban Suhendra ditemukan pada pukul 24.00. Sedangkan mayat korban Syarkowi ditemukan dua jam kemudian atau Senin (30/1) sekitar pukul 02.00.
Diketahui, korban Suhendra menetap di rumah orangtuanya di Desa Ibul Besar. Korban Suhendra yang mendayung perahu, sedangkan korban Syarkowi menjadi penumpang dan duduk di tengah. Lebar Sungai Musi yang membelah dua desa sekitar 150 meter dan derasnya arus sungai membuat perahu terombang ambing dan terbalik
Upaya pencarian pun dilakukan dengan melibatkan petugas Polsek Pemulutan, tim SAR dan pawang. Somad (53), warga Dusun III Pemulutan Ilir yang dikenal sebagai pawang sungai didatangkan.
Pencarian dilakukan sejak sore sampai tengah malam. Akhirnya mayat korban Suhendra ditemukan pada pukul 24.00 di lokasi tenggelamnya perahu yang ditumpanginya. Begitu juga dengan mayat korban Syarkowi akhirnya ditemukan dua jam kemudian di lokasi yang sama. Dua mayat korban berhasil ditemukan oleh Senen (55) dan Komaruddin (55) yang merupakan murid Somad. Kedua mayat korban ditemukan di dasar sungai yang dalamnya sekitar enam meter.
Tragedi tersebut ternyata diketahui pejabat Pemkab Ogan Ilir. Beberapa pejabat Pemkab terlihat di rumah duka. Seperti Kadishub Drs Mustarsyah, Kabag Perlengkapan Helmi MS, Camat Pemulutan Bahrus Syarif dan Kabag Umum dan Protokol Setda Dicky Syailendra. Mereka merupakan teman almarhum.
Kapolres Ogan Ilir AKBP Deni Dharmapala SH SIk melalui Kapolsek Pemulutan AKP R Ali Jaya didampingi Kanit Reskrim Aiptu Gani Khalik membenarkan kejadian tersebut. (man)
Dua korban yakni Suhendra (38), Sekdes Desa Tanjung Pasir dan Syarkowi (38), Petugas Penyuluh Pertanian yang tinggal Di Desa Ibul Besar I tewas tenggelam saat perahu yang ditumpanginya mengalami kecelakaan.
Menurut informasi yang dihimpun, tenggelamnya perahu yang membuat dua nyawa hilang sekaligus terjadi pada Minggu (29/1) sekitar pukul 16.00 di dusun I Desa Ibul Besar, Desa Tanjung Pasir dan Desa Ibul Besar I memang dipisah aliran Sungai Musi.
Kedua korban saat itu baru saja pulang dari Desa Tanjung Pasir. Dua tokoh masyarakat tersebut tewas tenggelam setelah perahu yang ditumpanginya terbalik saat menuju Desa Ibul Besar I. Mayat kedua korban baru ditemukan delapan jam setelah kejadian.
Mayat korban Suhendra ditemukan pada pukul 24.00. Sedangkan mayat korban Syarkowi ditemukan dua jam kemudian atau Senin (30/1) sekitar pukul 02.00.
Diketahui, korban Suhendra menetap di rumah orangtuanya di Desa Ibul Besar. Korban Suhendra yang mendayung perahu, sedangkan korban Syarkowi menjadi penumpang dan duduk di tengah. Lebar Sungai Musi yang membelah dua desa sekitar 150 meter dan derasnya arus sungai membuat perahu terombang ambing dan terbalik
Upaya pencarian pun dilakukan dengan melibatkan petugas Polsek Pemulutan, tim SAR dan pawang. Somad (53), warga Dusun III Pemulutan Ilir yang dikenal sebagai pawang sungai didatangkan.
Pencarian dilakukan sejak sore sampai tengah malam. Akhirnya mayat korban Suhendra ditemukan pada pukul 24.00 di lokasi tenggelamnya perahu yang ditumpanginya. Begitu juga dengan mayat korban Syarkowi akhirnya ditemukan dua jam kemudian di lokasi yang sama. Dua mayat korban berhasil ditemukan oleh Senen (55) dan Komaruddin (55) yang merupakan murid Somad. Kedua mayat korban ditemukan di dasar sungai yang dalamnya sekitar enam meter.
Tragedi tersebut ternyata diketahui pejabat Pemkab Ogan Ilir. Beberapa pejabat Pemkab terlihat di rumah duka. Seperti Kadishub Drs Mustarsyah, Kabag Perlengkapan Helmi MS, Camat Pemulutan Bahrus Syarif dan Kabag Umum dan Protokol Setda Dicky Syailendra. Mereka merupakan teman almarhum.
Kapolres Ogan Ilir AKBP Deni Dharmapala SH SIk melalui Kapolsek Pemulutan AKP R Ali Jaya didampingi Kanit Reskrim Aiptu Gani Khalik membenarkan kejadian tersebut. (man)
PT RJM dan PT BSS Sepakat Damai
* Pahri Turun Langsung Selesaikan Konflik Lahan
Sekayu, SN
Konflik lahan antara PT Realita Jaya Mandiri (RJM) bidang pertambangan dengan PT Berkat Sawit Sejati (BSS) bidang perkebunan kelapa sawit menemui titik terang. Kedua perusahaan sepakat untuk berdamai dan tidak melakukan aksi massa dalam menyelesaikan masalah. Hal ini setelah Bupati Musi Banyuasin, H Pahri Azhari turun langsung ke lokasi konflik di desa Sido Mulyo, Kecamatan Tungkal Jaya, Kabupaten Muba, Senin (30/1).
Dalam kesempatan itu, Bupati yang tergabung dalam forum komunikasi pimpinan daerah (FKPD) didampingi Kapolres Muba, AKBP Toto Wibowo, Kodim 0401/Muba, Ketua DPRD Muba, H Uzer Effendi dan lain-lain. Ada juga Camat Tungkal Jaya, Sugeng, Kepala Dinas Perkebunan, Rusli, Kepala Dinas Pertambangan, Zulfakar dan pejabat eselon lainnya.
Kunjungan Bupati bertemu dengan kedua belah pihak perusahaan dan warga untuk meredam konflik di masyarakat.
Rombongan mengunjungi lokasi tambang PT RJM dan mengelilingi perkebunan PT BSS disamping juga mendatangi kediaman Kades Sidomulyo yang tengah melaksanakan selamatan pelantikkan Pahri-Beni.
Menurut Pahri, kedatangannya untuk melihat langsung permasalahan yang terjadi yakni, dengan mengumpulkan data secara aktual di lapangan, dan mengumpulkan data secara administratif.
“Kita minta agar segera masalah dituntaskan tanpa ada kekerasan. Untuk itu semua pihak harus dapat menahan diri dan berkepala dingin untuk kepentingan masyarakat,” ungkap Pahri.
Sebelumnya seperti diberitakan, akibat konflik lahan tersebut kedua perusahaan telah mengerahkan massa baik itu warga dan karyawan perusahaan. Sehingga akibat peristiwa tersebut nyaris terjadi bentrok. Pihak PT RJM mengerahkan massa dari luar seperti oknum preman dan ada juga massa dari pihak sekuriti perusahaan. Sedangkan pihak BSS dilakukan ratusan karyawan yang merasa ingin membantu pihak perusahaan. Massa ada yang membawa senjata tajam seperti parang, kayu dan lainnya.
Sedangkan dalam rapat pertemuan itu, PT BSS dan PT RJM harus mematuhi perjanjian pinjam pakai lahan yang mereka buat dihadapan pemerintah. Perjanjian di antara keduanya berakhir Mei 2012. Seterusnya, PT BSS dan PT RJM diharuskan membuat perjanjian kembali terkait olah lahan yang dipersoalkan.
Sementara itu, Direksi PT RJM, Arif mengaku pihaknya sudah memperpanjang kerjasama dengan menyewa lahan warga seluas 100 hektare dan tidak ada hubungannya dengan PT BSS, meskipun perjanjian sebelumnya berakhir Mei 2012 mendatang.
“Kita sepakat hingga bulan Mei mendatang tidak ada pengerahan aksi massa,” katanya. Sedangkan PT RJM telah melakukan operasional dan menjual batubara di dalam negeri hingga keluar negeri. Pengangkutan batubara tersebut, jelasnya, dilakukan di dermaga batubara di desa mangsang baru diangkut keluar menggunakan ponton ke laut lepas.
Humas PT BSS, Gunawan Siregar menegaskan pihak PT RJM diizinkan menambang dengan status pinjam pakai lahan. Namun dengan syarat sudah ditambang harus dilakukan reklamasi kembali sehingga bekas tambang bisa ditanami kelapa sawit. Namun kenyataan pihak PT RJM belum melakukan bahkan enggan mengembalikan 50 hektare lahan yang dipinjamkan tersebut.
“Dengan berakhir kerjasama Mei 2012 kami tidak akan memperpanjang kerjasama,” tegasnya. Namun anehnya, lahan yang dipakai PT RJM yang merupakan HGU PT BSS dianggap milik warga padahal sebelumnya lahan tersebut sejak HGU diterbitkan 1999 lahan tersebut merupakan lahan kosong. Namun diklaim milik warga yang hanya berdasarkan dasar hukum yang kuat. (her)
Sekayu, SN
Konflik lahan antara PT Realita Jaya Mandiri (RJM) bidang pertambangan dengan PT Berkat Sawit Sejati (BSS) bidang perkebunan kelapa sawit menemui titik terang. Kedua perusahaan sepakat untuk berdamai dan tidak melakukan aksi massa dalam menyelesaikan masalah. Hal ini setelah Bupati Musi Banyuasin, H Pahri Azhari turun langsung ke lokasi konflik di desa Sido Mulyo, Kecamatan Tungkal Jaya, Kabupaten Muba, Senin (30/1).
Dalam kesempatan itu, Bupati yang tergabung dalam forum komunikasi pimpinan daerah (FKPD) didampingi Kapolres Muba, AKBP Toto Wibowo, Kodim 0401/Muba, Ketua DPRD Muba, H Uzer Effendi dan lain-lain. Ada juga Camat Tungkal Jaya, Sugeng, Kepala Dinas Perkebunan, Rusli, Kepala Dinas Pertambangan, Zulfakar dan pejabat eselon lainnya.
Kunjungan Bupati bertemu dengan kedua belah pihak perusahaan dan warga untuk meredam konflik di masyarakat.
Rombongan mengunjungi lokasi tambang PT RJM dan mengelilingi perkebunan PT BSS disamping juga mendatangi kediaman Kades Sidomulyo yang tengah melaksanakan selamatan pelantikkan Pahri-Beni.
Menurut Pahri, kedatangannya untuk melihat langsung permasalahan yang terjadi yakni, dengan mengumpulkan data secara aktual di lapangan, dan mengumpulkan data secara administratif.
“Kita minta agar segera masalah dituntaskan tanpa ada kekerasan. Untuk itu semua pihak harus dapat menahan diri dan berkepala dingin untuk kepentingan masyarakat,” ungkap Pahri.
Sebelumnya seperti diberitakan, akibat konflik lahan tersebut kedua perusahaan telah mengerahkan massa baik itu warga dan karyawan perusahaan. Sehingga akibat peristiwa tersebut nyaris terjadi bentrok. Pihak PT RJM mengerahkan massa dari luar seperti oknum preman dan ada juga massa dari pihak sekuriti perusahaan. Sedangkan pihak BSS dilakukan ratusan karyawan yang merasa ingin membantu pihak perusahaan. Massa ada yang membawa senjata tajam seperti parang, kayu dan lainnya.
Sedangkan dalam rapat pertemuan itu, PT BSS dan PT RJM harus mematuhi perjanjian pinjam pakai lahan yang mereka buat dihadapan pemerintah. Perjanjian di antara keduanya berakhir Mei 2012. Seterusnya, PT BSS dan PT RJM diharuskan membuat perjanjian kembali terkait olah lahan yang dipersoalkan.
Sementara itu, Direksi PT RJM, Arif mengaku pihaknya sudah memperpanjang kerjasama dengan menyewa lahan warga seluas 100 hektare dan tidak ada hubungannya dengan PT BSS, meskipun perjanjian sebelumnya berakhir Mei 2012 mendatang.
“Kita sepakat hingga bulan Mei mendatang tidak ada pengerahan aksi massa,” katanya. Sedangkan PT RJM telah melakukan operasional dan menjual batubara di dalam negeri hingga keluar negeri. Pengangkutan batubara tersebut, jelasnya, dilakukan di dermaga batubara di desa mangsang baru diangkut keluar menggunakan ponton ke laut lepas.
Humas PT BSS, Gunawan Siregar menegaskan pihak PT RJM diizinkan menambang dengan status pinjam pakai lahan. Namun dengan syarat sudah ditambang harus dilakukan reklamasi kembali sehingga bekas tambang bisa ditanami kelapa sawit. Namun kenyataan pihak PT RJM belum melakukan bahkan enggan mengembalikan 50 hektare lahan yang dipinjamkan tersebut.
“Dengan berakhir kerjasama Mei 2012 kami tidak akan memperpanjang kerjasama,” tegasnya. Namun anehnya, lahan yang dipakai PT RJM yang merupakan HGU PT BSS dianggap milik warga padahal sebelumnya lahan tersebut sejak HGU diterbitkan 1999 lahan tersebut merupakan lahan kosong. Namun diklaim milik warga yang hanya berdasarkan dasar hukum yang kuat. (her)
Dinas Pertamanan Akan Ganti Jenis Pohon Pelindung
Palembang, SN
Untuk mengantispas kembali terjadinya insiden pohon tumbang yang menimpa kendaraan saat melintas beberapa hari yang lalu Dinas Pertamanan Kota Palembang rencananya akan menebang dan mengganti pohon dadak dengan jenis pohan lain.
Menurut Kepala Bidang Pertamanan, Dinas Penerangan Jalan Pertamanan dan Pemakaman (DPJPP) Kota Palembang, Komaruddin SSos, sedikitnya terdapat 1.360 jenis pohon yang tersebar di Metropolis ini berdasarkan data yang dihimpun pihaknya dari tahun 2004 hingga 2011. Jenis pohon meliputi Angsana, Mahoni, Trembesi, Flamboyan, bangur, dan dadak.
Dari jenis pohon tersebut, Dinas Pertamanan akan melakukan pemangkasan pohon dadak yang tersebar di Jl Basuki Rahmat hingga R Sukamto. Termasuk upaya pengecekan pohon jenis lainnya yang tersebar di Palembang untuk mengetahui kondisinya. Sehingga tidak membehayakan pengendara yang melintas saat terjadinya angin kencang dengan disertai hujan.
“Pohon dadak yang sudah rapuh kita potong. Karena pohon ini kurang kuat meskipun jenis pohon pelindung, tapi bukan pohon yang keras,” kata Komaruddin kemarin (30/1).
Penyebaran pohon yang terdapat di Metropolis diantaranya berada di Jl Sudirman, Veteran, Merdeka, R Sukamto, Soekarno Hatta, Musi II, Kertapati, Lemabang, Abdul Rozak, R Sukamto dan Basuki Rahmat. Dari beberapa pohon yang tersebar tersebut, kawasan seputaran Kambang Iwak dan Talang Semut tergolong rawan tumbang.
“Disini banyak pohon usia tua. Tapi kita hanya mengimbau agar kendaraan yang parkir, khususnya saat hujan turun disertai angin. Untuk itu, kendaraannya agar diparkir jangan dibawah dan menghindar dari bawah pohon,” bebernya.
Sementara itu Terkait dengan kebijakan pemerintah provinsi Jakarta memberikan ganti rugi terhadap kendaraan yang tertimpa pohon, Pemerintah Kota (Pemkot) Palembang melalui Dinas Pertamanan mengakui belum bisa melakukan hal serupa. Hal ini terkait dengan keterbatasan anggaran dan insiden tertimpanya satu unit mobil dikawasan Jl Basuki Rahmat kemarin dianggap sebagai musibah.
“Anggaran bantuan oleh Pemprov Jakarta terhadap kendaraan yang tertimpa pohon, karena anggaran mereka memadai. Sedangkan dikita, sebenarnya bisa bila ada koordinasi antara Pemprov dan Pemkot Palembang. Nah, kita disini keterbatasan anggaran. Jadi kita mengharapkan agar pemilik kendaraan tidak memarkir kendaraannya di bawah pohon saat hujan yang disertai angin,” jelasnya.
Selain keterbatasan anggaran, Dinas Pertamanan mengaku masih kekurangan kendaraan operasional dan personel dilapangan. Untuk kendaraan operasional, hanya ada 1 unit mobil yang disiapkan untuk terjun kelapangan. Idealnya jumlah kendaraan operasional yang dimiliki Dinas Pertamanan yakni 3 unit mobil.
Sedangkan untuk personel, kata Komaruddin, petugas pangkas hanya ada 2 orang yang terjun ke lapangan. “Personel kita yang dilapangan cuma ada 3 orang. Idealnya semakin banyak, semakin bagus. Sehingga bisa mengcover keseluruhan kawasan yang ada di Palembang,” jelasnya.(win)
Untuk mengantispas kembali terjadinya insiden pohon tumbang yang menimpa kendaraan saat melintas beberapa hari yang lalu Dinas Pertamanan Kota Palembang rencananya akan menebang dan mengganti pohon dadak dengan jenis pohan lain.
Menurut Kepala Bidang Pertamanan, Dinas Penerangan Jalan Pertamanan dan Pemakaman (DPJPP) Kota Palembang, Komaruddin SSos, sedikitnya terdapat 1.360 jenis pohon yang tersebar di Metropolis ini berdasarkan data yang dihimpun pihaknya dari tahun 2004 hingga 2011. Jenis pohon meliputi Angsana, Mahoni, Trembesi, Flamboyan, bangur, dan dadak.
Dari jenis pohon tersebut, Dinas Pertamanan akan melakukan pemangkasan pohon dadak yang tersebar di Jl Basuki Rahmat hingga R Sukamto. Termasuk upaya pengecekan pohon jenis lainnya yang tersebar di Palembang untuk mengetahui kondisinya. Sehingga tidak membehayakan pengendara yang melintas saat terjadinya angin kencang dengan disertai hujan.
“Pohon dadak yang sudah rapuh kita potong. Karena pohon ini kurang kuat meskipun jenis pohon pelindung, tapi bukan pohon yang keras,” kata Komaruddin kemarin (30/1).
Penyebaran pohon yang terdapat di Metropolis diantaranya berada di Jl Sudirman, Veteran, Merdeka, R Sukamto, Soekarno Hatta, Musi II, Kertapati, Lemabang, Abdul Rozak, R Sukamto dan Basuki Rahmat. Dari beberapa pohon yang tersebar tersebut, kawasan seputaran Kambang Iwak dan Talang Semut tergolong rawan tumbang.
“Disini banyak pohon usia tua. Tapi kita hanya mengimbau agar kendaraan yang parkir, khususnya saat hujan turun disertai angin. Untuk itu, kendaraannya agar diparkir jangan dibawah dan menghindar dari bawah pohon,” bebernya.
Sementara itu Terkait dengan kebijakan pemerintah provinsi Jakarta memberikan ganti rugi terhadap kendaraan yang tertimpa pohon, Pemerintah Kota (Pemkot) Palembang melalui Dinas Pertamanan mengakui belum bisa melakukan hal serupa. Hal ini terkait dengan keterbatasan anggaran dan insiden tertimpanya satu unit mobil dikawasan Jl Basuki Rahmat kemarin dianggap sebagai musibah.
“Anggaran bantuan oleh Pemprov Jakarta terhadap kendaraan yang tertimpa pohon, karena anggaran mereka memadai. Sedangkan dikita, sebenarnya bisa bila ada koordinasi antara Pemprov dan Pemkot Palembang. Nah, kita disini keterbatasan anggaran. Jadi kita mengharapkan agar pemilik kendaraan tidak memarkir kendaraannya di bawah pohon saat hujan yang disertai angin,” jelasnya.
Selain keterbatasan anggaran, Dinas Pertamanan mengaku masih kekurangan kendaraan operasional dan personel dilapangan. Untuk kendaraan operasional, hanya ada 1 unit mobil yang disiapkan untuk terjun kelapangan. Idealnya jumlah kendaraan operasional yang dimiliki Dinas Pertamanan yakni 3 unit mobil.
Sedangkan untuk personel, kata Komaruddin, petugas pangkas hanya ada 2 orang yang terjun ke lapangan. “Personel kita yang dilapangan cuma ada 3 orang. Idealnya semakin banyak, semakin bagus. Sehingga bisa mengcover keseluruhan kawasan yang ada di Palembang,” jelasnya.(win)
Jumlah PNS di Empat Lawang Kurang
* Prioritas Guru dan Medis
Empat Lawang, SN
Jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Empat Lawang belum mencukupi, karenanya tahun ini pemerintah bakal membuka rekrutmen penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS). Hal ini dikatakan Bupati Empat Lawang H Budi Antoni Aljufri SE MM melalui Kepala BKD Empat Lawang Januarsyah SH.
"Jumlah PNS kita masih kurang, karenanya kita yakin MenPAN menerima usulan formasi untuk Empat Lawang," ujar Januarsyah, Senin (30/1).
Diuraikannya, kebutuhan mendesak yakni tenaga pengajar dan medis, karenanya prioritas usulan penerimaan tahun ini adalah kedua jurusan tersebut.
Informasi dari Disdik, masih kata Januarsyah guru berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Empat Lawang minim. kekurangan tenaga pengajar PNS mencapai 1.300 orang. Sedangkan penerimaan setiap tahunnya tidak menentu dan belum bisa memenuhi kebutuhan. Saat ini guru PNS yang ada 1.400 orang dan jumlah guru PNS tersebut terbilang masih kurang.
Selain guru, lanjut Januarsyah tenaga Kesehatan pun menjadi salah satu prioritas yang tidak kalah penting nya namun pemenuhan akan dilakukan secara bertahan pada formasi penerimaan pegawai setiap tahun.
"Seperti halnya tenaga pendidik, jumlah tenaga medis masih kurang. Terlebih pemerintah bakal membuka rumah sakit daerah," ujarnya
Lebih jauh Januarsyah menyampaikan pihaknya saat ini sedang mengurus proses pengajuan penerimaan pegawai, dia berharap usulan yang diajukan bisa disetujui.
"Insya allah satu minggu kedepan ada titik terangnya, pengajuan kita sudah disampaikan dan tinggal menunggu hasil," katanya. (eko)
Empat Lawang, SN
Jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Empat Lawang belum mencukupi, karenanya tahun ini pemerintah bakal membuka rekrutmen penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS). Hal ini dikatakan Bupati Empat Lawang H Budi Antoni Aljufri SE MM melalui Kepala BKD Empat Lawang Januarsyah SH.
"Jumlah PNS kita masih kurang, karenanya kita yakin MenPAN menerima usulan formasi untuk Empat Lawang," ujar Januarsyah, Senin (30/1).
Diuraikannya, kebutuhan mendesak yakni tenaga pengajar dan medis, karenanya prioritas usulan penerimaan tahun ini adalah kedua jurusan tersebut.
Informasi dari Disdik, masih kata Januarsyah guru berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Empat Lawang minim. kekurangan tenaga pengajar PNS mencapai 1.300 orang. Sedangkan penerimaan setiap tahunnya tidak menentu dan belum bisa memenuhi kebutuhan. Saat ini guru PNS yang ada 1.400 orang dan jumlah guru PNS tersebut terbilang masih kurang.
Selain guru, lanjut Januarsyah tenaga Kesehatan pun menjadi salah satu prioritas yang tidak kalah penting nya namun pemenuhan akan dilakukan secara bertahan pada formasi penerimaan pegawai setiap tahun.
"Seperti halnya tenaga pendidik, jumlah tenaga medis masih kurang. Terlebih pemerintah bakal membuka rumah sakit daerah," ujarnya
Lebih jauh Januarsyah menyampaikan pihaknya saat ini sedang mengurus proses pengajuan penerimaan pegawai, dia berharap usulan yang diajukan bisa disetujui.
"Insya allah satu minggu kedepan ada titik terangnya, pengajuan kita sudah disampaikan dan tinggal menunggu hasil," katanya. (eko)
Penggunaan Mobil Bantuan Harus Transparan
Musi Rawas, SN
Kabupaten Musi Rawas mendapat bantuan 16 unit mobil jenis Mitsubishi L300 dari kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal (PDT). Enam diantara mobil tersebut sudah dibagikan kepada beberapa desa, namun dalam penggunaan mobil tersebut harus bisa dipertanggungjawabkan dan dilaksanakan secara transparan.
Menurut Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informasi (Dishubkominfo) kabupaten Musi Rawas, Ari Narsa JS bahwa mobil bantuan dari Kemen PDT yang diterima oleh desa boleh difungsikan untuk angkutan umum desa atau boleh digunakan secara komersial asalkan biaya yang dipungut harus lebih murah dari ongkos angkutan yang lain.
Sebab katanya, dana yang diperoleh dari pengoperasian mobil bantuan tersebut dapat di pergunakan untuk keperluan membeli bensin, spare part atau biaya untuk memperbaiki apabila terjadi kerusakan.
“Pengelolaannya harus transparan dan dapat dipetanggungjawabkan, sebab mobil bantuan yang diterima oleh desa salah satu fungsinya untuk mempermudah transportasi masyarakat,” katanya, Senin (30/1).
Ditambahkannya, yang belum dibagikan masih ada 10 unit mobil dengan jenis yang sama, namun dalam waktu dekat ini mobil bantuan tersebut juga akan segera di bagikan kepada desa yang berstatus masih tertinggal.
“10 unit yang belum dibagikan akan segera di bagikan dalam waktu dekat ini,” jelasnya.
Lebihlanjut Ari menjelaskan, enam desa yang berstatus tertinggal yang menerima bantuan mobil dari Kemen PDT yaitu, Desa Ngestiboga II Kecamatan Jayaloka, Desa Kuto Tanjung kecamatan Ulu Rawas, Desa Lubuk Pauh, kecamatan BTS UluDesa Mekarsari Kecamatan Muarakelingi, Desa Lubuk Kumbung Kecamatan Karangjaya dan Desa Sindanglaya Kecamatan Muara Lakitan. (fik)
Kabupaten Musi Rawas mendapat bantuan 16 unit mobil jenis Mitsubishi L300 dari kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal (PDT). Enam diantara mobil tersebut sudah dibagikan kepada beberapa desa, namun dalam penggunaan mobil tersebut harus bisa dipertanggungjawabkan dan dilaksanakan secara transparan.
Menurut Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informasi (Dishubkominfo) kabupaten Musi Rawas, Ari Narsa JS bahwa mobil bantuan dari Kemen PDT yang diterima oleh desa boleh difungsikan untuk angkutan umum desa atau boleh digunakan secara komersial asalkan biaya yang dipungut harus lebih murah dari ongkos angkutan yang lain.
Sebab katanya, dana yang diperoleh dari pengoperasian mobil bantuan tersebut dapat di pergunakan untuk keperluan membeli bensin, spare part atau biaya untuk memperbaiki apabila terjadi kerusakan.
“Pengelolaannya harus transparan dan dapat dipetanggungjawabkan, sebab mobil bantuan yang diterima oleh desa salah satu fungsinya untuk mempermudah transportasi masyarakat,” katanya, Senin (30/1).
Ditambahkannya, yang belum dibagikan masih ada 10 unit mobil dengan jenis yang sama, namun dalam waktu dekat ini mobil bantuan tersebut juga akan segera di bagikan kepada desa yang berstatus masih tertinggal.
“10 unit yang belum dibagikan akan segera di bagikan dalam waktu dekat ini,” jelasnya.
Lebihlanjut Ari menjelaskan, enam desa yang berstatus tertinggal yang menerima bantuan mobil dari Kemen PDT yaitu, Desa Ngestiboga II Kecamatan Jayaloka, Desa Kuto Tanjung kecamatan Ulu Rawas, Desa Lubuk Pauh, kecamatan BTS UluDesa Mekarsari Kecamatan Muarakelingi, Desa Lubuk Kumbung Kecamatan Karangjaya dan Desa Sindanglaya Kecamatan Muara Lakitan. (fik)
Warga Pagaralam Alami Gizi Buruk
Pagaralam, SN
Lia Agustina (20) warga Dusun Talang Jawa, RT 12 RW 04 Kelurahan Sidorejo, Kecamatan Pagaralam Selatan, Kota Pagaralam, mengalami gizi buruk. Akibatnya, Lia menderita polio, lumpuh dan mengalami kebutaan permanen.
Yang lebih memprihatinkan lagi, Lia tinggal dipemukiman cukup padat di rumah yang hanya berukuran 2 x 7 meter, dengan kondisi dinding dan bangunan sudah banyak berlubang serta lapuk. Kondisi remaja ini hanya tinggal tulang terbalut kulit, mata buta serta memiliki berat badan hanya 15 kilogram.
Menurut orang tuanya, Zainun, Lia Agustina sudah mengalami gizi buruk sejak lahir, hal ini disebabkan kondisi ekonomi keluarga yang sangat sulit, bahkan penghasilan keluarga juga tidak mecukupi untuk kebutuhan sehari-hari dan apalagi biaya pengobatan.
"Selama ini Lia sudah pernah dilakukan pengobatan, tapi karena tidak memiliki biaya cukup sehingga tidak sampai sembuh total, terpaksa kami pasrah dengan keadaan. Kami belum pernah diberikan bantuan baik melalui Asuransi Miskin (Askeskin), Jaminan Sosial Kemasyarakatan (Jamkesmas) dan termasuk bantuan beras miskin (Raskin)," ungkap Zainun, yang kesehariannya berprofesi sebagai pedagang ini, Senin (30/1).
Menurut Zainun, jangankan untuk biaya pengobatan anak bahkan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari saja sulit, hasil jualan hanya cukup membeli makanan sehari-hari.
"Meskipun sudah ada program berobat gratis, tapi biaya untuk berobat dan selama perawatan anak kami juga kesulitan, apalagi tidak dibantu pemerintah," kata dia lagi.
Ia mengaku, sudah sering melapor baik melalui RT atau RW, namun bantuan belum pernah diberikan. "Kami berharap agar pemerintah dapat memberikan bantuan baik biaya pengobatan dan termasuk untuk kebutuhan sehari-hari," kata dia.
Sementara itu Kepala Dinas Kesehatan Kota Pagaralam, dr H Rasidi Amri mengatakan, pihaknya akan meninjau langsung kondisi anak yang mengalami gizi buruk tersebut, kemudian akan segera melakukan perawatan secara intensif.
"Kita akan bantu biaya pengobatan warga tersebut selama melakukan pengobatan di Rumah Sakit Daerah (RSD) Besemah," ungkapnya. (asn)
Lia Agustina (20) warga Dusun Talang Jawa, RT 12 RW 04 Kelurahan Sidorejo, Kecamatan Pagaralam Selatan, Kota Pagaralam, mengalami gizi buruk. Akibatnya, Lia menderita polio, lumpuh dan mengalami kebutaan permanen.
Yang lebih memprihatinkan lagi, Lia tinggal dipemukiman cukup padat di rumah yang hanya berukuran 2 x 7 meter, dengan kondisi dinding dan bangunan sudah banyak berlubang serta lapuk. Kondisi remaja ini hanya tinggal tulang terbalut kulit, mata buta serta memiliki berat badan hanya 15 kilogram.
Menurut orang tuanya, Zainun, Lia Agustina sudah mengalami gizi buruk sejak lahir, hal ini disebabkan kondisi ekonomi keluarga yang sangat sulit, bahkan penghasilan keluarga juga tidak mecukupi untuk kebutuhan sehari-hari dan apalagi biaya pengobatan.
"Selama ini Lia sudah pernah dilakukan pengobatan, tapi karena tidak memiliki biaya cukup sehingga tidak sampai sembuh total, terpaksa kami pasrah dengan keadaan. Kami belum pernah diberikan bantuan baik melalui Asuransi Miskin (Askeskin), Jaminan Sosial Kemasyarakatan (Jamkesmas) dan termasuk bantuan beras miskin (Raskin)," ungkap Zainun, yang kesehariannya berprofesi sebagai pedagang ini, Senin (30/1).
Menurut Zainun, jangankan untuk biaya pengobatan anak bahkan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari saja sulit, hasil jualan hanya cukup membeli makanan sehari-hari.
"Meskipun sudah ada program berobat gratis, tapi biaya untuk berobat dan selama perawatan anak kami juga kesulitan, apalagi tidak dibantu pemerintah," kata dia lagi.
Ia mengaku, sudah sering melapor baik melalui RT atau RW, namun bantuan belum pernah diberikan. "Kami berharap agar pemerintah dapat memberikan bantuan baik biaya pengobatan dan termasuk untuk kebutuhan sehari-hari," kata dia.
Sementara itu Kepala Dinas Kesehatan Kota Pagaralam, dr H Rasidi Amri mengatakan, pihaknya akan meninjau langsung kondisi anak yang mengalami gizi buruk tersebut, kemudian akan segera melakukan perawatan secara intensif.
"Kita akan bantu biaya pengobatan warga tersebut selama melakukan pengobatan di Rumah Sakit Daerah (RSD) Besemah," ungkapnya. (asn)
Nyali Tempe KPK di Kasus Miranda
Oleh Agus Harizal Alwie Tjikmat
PEMERINTAHAN SBY yang sudah memasuki periode kedua, seringkali kita dengar pemberantasan korupsi menjadi sangat prioritas. Karena korupsi sudah menjadi penyakit menahun, pemerintah sangat sadar untuk memberantasnya tidak mudah.
Tetapi yang sangat disayangkan untuk kondisi ini, alat pemerintah untuk memberantas korupsi sangat tak adil, tak maksimal, dan terlihat sangat tebang pilih.
Misalnya untuk kasus suap pemilihan Deputi Gubernur Senior BI menjadi contoh yang sangat lucu dan menjadi tanda tanya besar. Ini adalah anekdot penguasa dan KPK yang tarik ulur dengan banyak kepentingan.
Sampai saat ini KPK telah masih belum bisa mengungkap siapa penyuap para anggota DPR dalam pemilihan tersebut. KPK dinilai hanya sibuk berkutat pada penerima suap saja, yang memberikan suap. Untuk status hukum Miranda baru ada setelah bertahun-tahun kasus tersebut bergulir, bahkan Miranda nya sendiri tak lagi menjabat Deputi Gubernur Senior BI.
Kelambanan KPK bukan hanya disitu, siapa pemilik uang tersebut juga tak bisa diungkap. Entah siapa yang bodoh di negara ini, hingga orang-orang kelas KPK bisa bercokol disana. Mental tempe sangat nampak, saat penangkapan Nunun. Lalu untuk Miranda, entah KPK takut dengan siapa hingga berlarut-larut untuk tegas dengan perempuan ini.
Harusnya setelah menetapkan Miranda S Goeltom sebagai tersangka, KPK tidak boleh berhenti. Perlu ditelusuri siapa bank-bank yang diuntungkan dengan kebijakan Miranda. Bisa jadi, mereka sponsor dana suap.
Mengapa ini tak segera dilakukan? Pergerakan KPK sangat lambat untuk masalah ini.
Padahal ini kan mesti ditelusuri dari situ, untuk melacak kelompok bank-bank mana yang diuntungkan selama Miranda menjabat. Gampang kan?
KPK untuk langkah terakhir baru berani terang-terangan menjerat para penerima dugaan suap pemilihan Deputi Gubernur BI, Miranda S Gultom dan Nunun. Pihak pemberi aliran uang itu? Masih sangat nihil.
Kenapa KPK sepertinya hanya memanjangkan dan mengulur waktu, karena saat ini terfokus menelusuri siapa sebenarnya pemberi dana. Status tersangka untuk Miranda saja sangat hati-hati untuk diberikan.
Terus terang saja, dengan gaya KPK saat ini sangat jelas ada sesuatu yang seperti diabaikan. Apalagi kasus ini sudah terbilang lama, jadi usaha 'mengubur' alias 'menyimpan' sesuatu sangat nampak. Ya, kondisi yang tak berimbang, ketika para penerima suap dalam pemilihan DGS BI Miranda S Goeltom sudah dijadikan tersangka dan Nunun sudah ditangkap, justru berlarut mengangkat isu dari mana uang tersebut, rasanya ini sangat membingungkan, kok bisa rumit seperti ini.
Dalam undang-undang yang mengatur korupsi, baik penerima suap dan pemberi suap adalah perbuatan melawan hukum, keduanya mesti diadili dan dijadikan tersangka.
Pemberi dan penerima suap, keduanya tidak bertepuk sebelah tangan. Berbeda dengan pemerasan, dalam kejahatan suap ini kedua belah pihak wajib dipidana. Dua-duanya bersalah melakukan tindak pidana.
Bisa jadi ada orang kuat di balik pemberi suap itu. Tetapi disinilah nyali KPK diukur, harusnya KPK tidak perlu takut. Dengan kewenangan yang dimiliki KPK bisa menghadapinya atas nama penegakan hukum. Karena KPK punya kekuasaan yang sangat luar biasa, tetapi untuk kasus ini begitu banyak pertanyaan aneh yang mengemuka. (***)
Sidang PUIC ke-7 Diwarnai Aksi Walk Out
Palembang, SN
Tersinggung dengan pidato yang disampaikan mantan Ketua PUIC pertama asal Iran, Ali Akbar Nateq Nouri, beberapa negara Arab melakukan walk out dan meninggalkan ruang sidang PUIC ke-7. Kejadian ini berlangsung sesaat sebelum kedatangan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang akan meresmikan konferensi Parlemen Negara-Negara Islam tersebut di Hotel Aryaduta, Kamis (30/1).
Diantara negara Arab yang melakukan WO adalah negara-negara yang memiliki sistem pemerintahan monarki, diantaranya Arab Saudi dan Qatar. Akibat, aksi Wo ini, sidang pun oleh Pimpinan rapat yang juga Presiden PUIC, Marzuki Alie diskors lebih kurang sepuluh menit.
Menurut Ketua Delegasi Indonesia Hidayat Nurwahid, ketersinggungan negara-negara Arab tersebut, terkait pernyataan Ali Akbar Nateq yang mengkritik sistem pemerintahan yang diwariskan atau sistem monarki. Ali Akbar Nateq menyebut sistem monarki tersebut merupakan sistem negatif.
"Karena tersinggung, jadi mereka melakukan protes dengan meninggalkan tempat ini (ruang sidang, red). Bagi mereka hal-hal semacam itu, tidak perlu dibicarakan di dalam sidang ini, namun yang diperlukan adalah bagaimana kita membesar kebersamaan dan suksesnya organisasi ini kedepan," kata Hidayat.
Dikatakan Hidayat, setelah terjadi aksi WO, ia dan Presiden PUIC, Marzuki Alie langsung menemui mereka yang melakukan aksi walk out. "Pak Marzuki Alie dan saya langsung menemui mereka, dan saya mengatakan, bukan maksud dari Indonesia mengundang beliau (Ali Akbar Nateq) memberikan pernyataan ini. Itu adalah pernyataan beliau pribadi yang memang tidak sesuai dengan konferensi ini, dan Pak Marzuki menyampaikan permintaan maaf, dan meminta mereka untuk kembali lagi ke ruang persidangan," ungkap Hidayat.
Setelah mendapat penjelasan seperti itu kata Hidayat, delegasi yang melakukan Wo, akhirnya dapat mengerti dan kembali mengikuti sidang PUIC hingga selesai dibuka oleh Presiden SBY.
"Kita juga sudah mengklarifikasi, kejadian itu, bukan maksud kita untuk memecah belah, dan mengkritik sistem yang dianut masing-masing negara," kata Hidayat. (awj)
Tersinggung dengan pidato yang disampaikan mantan Ketua PUIC pertama asal Iran, Ali Akbar Nateq Nouri, beberapa negara Arab melakukan walk out dan meninggalkan ruang sidang PUIC ke-7. Kejadian ini berlangsung sesaat sebelum kedatangan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang akan meresmikan konferensi Parlemen Negara-Negara Islam tersebut di Hotel Aryaduta, Kamis (30/1).
Diantara negara Arab yang melakukan WO adalah negara-negara yang memiliki sistem pemerintahan monarki, diantaranya Arab Saudi dan Qatar. Akibat, aksi Wo ini, sidang pun oleh Pimpinan rapat yang juga Presiden PUIC, Marzuki Alie diskors lebih kurang sepuluh menit.
Menurut Ketua Delegasi Indonesia Hidayat Nurwahid, ketersinggungan negara-negara Arab tersebut, terkait pernyataan Ali Akbar Nateq yang mengkritik sistem pemerintahan yang diwariskan atau sistem monarki. Ali Akbar Nateq menyebut sistem monarki tersebut merupakan sistem negatif.
"Karena tersinggung, jadi mereka melakukan protes dengan meninggalkan tempat ini (ruang sidang, red). Bagi mereka hal-hal semacam itu, tidak perlu dibicarakan di dalam sidang ini, namun yang diperlukan adalah bagaimana kita membesar kebersamaan dan suksesnya organisasi ini kedepan," kata Hidayat.
Dikatakan Hidayat, setelah terjadi aksi WO, ia dan Presiden PUIC, Marzuki Alie langsung menemui mereka yang melakukan aksi walk out. "Pak Marzuki Alie dan saya langsung menemui mereka, dan saya mengatakan, bukan maksud dari Indonesia mengundang beliau (Ali Akbar Nateq) memberikan pernyataan ini. Itu adalah pernyataan beliau pribadi yang memang tidak sesuai dengan konferensi ini, dan Pak Marzuki menyampaikan permintaan maaf, dan meminta mereka untuk kembali lagi ke ruang persidangan," ungkap Hidayat.
Setelah mendapat penjelasan seperti itu kata Hidayat, delegasi yang melakukan Wo, akhirnya dapat mengerti dan kembali mengikuti sidang PUIC hingga selesai dibuka oleh Presiden SBY.
"Kita juga sudah mengklarifikasi, kejadian itu, bukan maksud kita untuk memecah belah, dan mengkritik sistem yang dianut masing-masing negara," kata Hidayat. (awj)
Pemkab OKUS Harus Aktif Ngiring Dana Pusat
Muaradua, SN
Pemerintah Kabupaten OKU Selatan diminta untuk lebih aktif menggiring dana pusat, misalnya dana dari Kementerian Sosial, dana kementerian Pertambangan dan Energi dan lainnya. Hal itu dianggap penting untuk mengembangkan pembangunan di kabupaten OKU Selatan.
Ketua LSM Ratu Adil Indonesia OKU Selatan, Bahyun Bahren mengatakan, jika hanya dana dari APBD OKU Selatan yang diharapkan maka untuk pengentasan masalah sosial tidak akan cukup. Sebab, masih akan dibagi lagi untuk dana pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan dan lainnya.
Dengan melihat potensi dana dari berbagai pos kementerian, ia berharap agar Pemkab OKUS utamanya masing-masing SKPD aktif dan giat untuk melakukan lobi-lobi ke pemerintah pusat untuk mendapatkan dana tersebut.
"Harapan kita jika SKPD mau dan giat untuk sama-sama melobi dana pusat khususnya di pos-pos Kemensos, maka permasalahan sosial dan juga untuk pengembangan kemandirian masyarakat bisa kita atasi perlahan-lahan dan ada solusinya, daripada menunggu dana dari APBD yang kami pikir tidak akan bisa menyelesaikan persoalan sosial, karena anggaran APBD bukan hanya untuk itu saja melainkan untuk keseluruhan pembangunan," terangnya.
Untuk itu dirinya menyarankan kepada Pemkab untuk aktif dan giat melakukan lobi mulai dari sekarang sehingga pada tahun 2013 nanti ada harapan dana dari Kementrian tersebut bisa mengucur ke OKU Selatan.
"Pemerintah harus jemput bola jika memang punya tanggungjawab moral untuk kemajuan daerah, maka untuk mendapatkan kucuran dana dari sejumlah Kementerian atau pemerintah pusat harus dengan upaya masing-masing SKPD memanfaatkan dana pusat,” pungkasnya. (dan)
Pemerintah Kabupaten OKU Selatan diminta untuk lebih aktif menggiring dana pusat, misalnya dana dari Kementerian Sosial, dana kementerian Pertambangan dan Energi dan lainnya. Hal itu dianggap penting untuk mengembangkan pembangunan di kabupaten OKU Selatan.
Ketua LSM Ratu Adil Indonesia OKU Selatan, Bahyun Bahren mengatakan, jika hanya dana dari APBD OKU Selatan yang diharapkan maka untuk pengentasan masalah sosial tidak akan cukup. Sebab, masih akan dibagi lagi untuk dana pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan dan lainnya.
Dengan melihat potensi dana dari berbagai pos kementerian, ia berharap agar Pemkab OKUS utamanya masing-masing SKPD aktif dan giat untuk melakukan lobi-lobi ke pemerintah pusat untuk mendapatkan dana tersebut.
"Harapan kita jika SKPD mau dan giat untuk sama-sama melobi dana pusat khususnya di pos-pos Kemensos, maka permasalahan sosial dan juga untuk pengembangan kemandirian masyarakat bisa kita atasi perlahan-lahan dan ada solusinya, daripada menunggu dana dari APBD yang kami pikir tidak akan bisa menyelesaikan persoalan sosial, karena anggaran APBD bukan hanya untuk itu saja melainkan untuk keseluruhan pembangunan," terangnya.
Untuk itu dirinya menyarankan kepada Pemkab untuk aktif dan giat melakukan lobi mulai dari sekarang sehingga pada tahun 2013 nanti ada harapan dana dari Kementrian tersebut bisa mengucur ke OKU Selatan.
"Pemerintah harus jemput bola jika memang punya tanggungjawab moral untuk kemajuan daerah, maka untuk mendapatkan kucuran dana dari sejumlah Kementerian atau pemerintah pusat harus dengan upaya masing-masing SKPD memanfaatkan dana pusat,” pungkasnya. (dan)
Belasan Investor Tambang OKU Belum Serius
Baturaja, SN
Hingga akhir tahun 2011 ternyata Bupati OKU Drs H Yulius Nawawi sudah mengeluarkan Izin untuk Kuasa Pertambangan terhadap 18 Investor Nasional yang sudah berniat mengangkat Batubara dari sejumlah kecamatan, tapi nyatanya hingga kini baru 3 Investor saja yang sudah operasional, sisanya di duga kuat kurang serius bahkan disinyalir sebatas ingin menguasai lahan dengan cara memegang izin dari Pemerintah setempat .
Belasan izin kuasa Tambang yang sudah di keluarkan Pemerintah Kabupaten bermula dari niat Bupati OKU Drs H Yulius Nawawi ingin membangun daerah dengan cara mempermudah perizinan bagi Investor. Nyatanya kesempatan ini di manfaatkan oknum yang hanya memburu izin lokasi tambang di sejumlah kecamatan tanpa realisasi kegiatan sama sekali.
"Bisnis cara ini paling menguntungkan bagi pemodal untuk jual beli izin setelah lahan dikuasai, kalaupun pemegang izin tambang ini belum ada kegiatan di lapangan biasanya mereka belum cukup modal untuk operasional hingga perusahaan ini di jual ke Pemodal lainnya dengan keuntungan besar di depan mata, cara seperti ini harus diwaspadai pemerintah,“ terang sumber yang tidak mau disebutkan namanya .
Bupati OKU Drs H Yulius Nawawi yang di benarkan Kepala Dinas Pertambangan Ir Nasir Yazid MT mengakui dari 18 izin pertambangan yang di terbitkan diakui lupa namanya, baru 3 Investor yang serius dan membuktikan diri beroperasi sampai mampu produksi walau dengan cara bertahap.
“Niat saya bertujuan bisa mendorong tingkat ekonomi masyarakat desa dan kecamatan secepat mungkin. Tujuan kita mana kala para investor ini sudah beroperasi di OKU tingkat pengangguran akan berkurang, tenaga kerja lokal bisa di manfaatkan meski sebagai buruh, itu sebabnya izin bagi investor apa saja kita permudah untuk masuk, sebelumnya belasan izin ini kita keluarkan hampir mayoritas tambang Batubara di kecamatan Baturaja Timur, Baturaja Barat, Semidang Aji, Lengkiti, sosoh buayrayap, lubukbatang, pengandonan, kalaupun benar ada niat para pemodal berinvestasi di OKU cuma ingin menguasai lahan silahkan saja selama tidak melanggar aturan, saya tegaskan mencari untung boleh-boleh saja tapi masyarakat jangan di korbankan, kalau aturannya di tambrak mohon maaf izinya kita cabut. Mudah-mudahan saja isu itu tidak benar,“ tegas Yulius. (had)
Hingga akhir tahun 2011 ternyata Bupati OKU Drs H Yulius Nawawi sudah mengeluarkan Izin untuk Kuasa Pertambangan terhadap 18 Investor Nasional yang sudah berniat mengangkat Batubara dari sejumlah kecamatan, tapi nyatanya hingga kini baru 3 Investor saja yang sudah operasional, sisanya di duga kuat kurang serius bahkan disinyalir sebatas ingin menguasai lahan dengan cara memegang izin dari Pemerintah setempat .
Belasan izin kuasa Tambang yang sudah di keluarkan Pemerintah Kabupaten bermula dari niat Bupati OKU Drs H Yulius Nawawi ingin membangun daerah dengan cara mempermudah perizinan bagi Investor. Nyatanya kesempatan ini di manfaatkan oknum yang hanya memburu izin lokasi tambang di sejumlah kecamatan tanpa realisasi kegiatan sama sekali.
"Bisnis cara ini paling menguntungkan bagi pemodal untuk jual beli izin setelah lahan dikuasai, kalaupun pemegang izin tambang ini belum ada kegiatan di lapangan biasanya mereka belum cukup modal untuk operasional hingga perusahaan ini di jual ke Pemodal lainnya dengan keuntungan besar di depan mata, cara seperti ini harus diwaspadai pemerintah,“ terang sumber yang tidak mau disebutkan namanya .
Bupati OKU Drs H Yulius Nawawi yang di benarkan Kepala Dinas Pertambangan Ir Nasir Yazid MT mengakui dari 18 izin pertambangan yang di terbitkan diakui lupa namanya, baru 3 Investor yang serius dan membuktikan diri beroperasi sampai mampu produksi walau dengan cara bertahap.
“Niat saya bertujuan bisa mendorong tingkat ekonomi masyarakat desa dan kecamatan secepat mungkin. Tujuan kita mana kala para investor ini sudah beroperasi di OKU tingkat pengangguran akan berkurang, tenaga kerja lokal bisa di manfaatkan meski sebagai buruh, itu sebabnya izin bagi investor apa saja kita permudah untuk masuk, sebelumnya belasan izin ini kita keluarkan hampir mayoritas tambang Batubara di kecamatan Baturaja Timur, Baturaja Barat, Semidang Aji, Lengkiti, sosoh buayrayap, lubukbatang, pengandonan, kalaupun benar ada niat para pemodal berinvestasi di OKU cuma ingin menguasai lahan silahkan saja selama tidak melanggar aturan, saya tegaskan mencari untung boleh-boleh saja tapi masyarakat jangan di korbankan, kalau aturannya di tambrak mohon maaf izinya kita cabut. Mudah-mudahan saja isu itu tidak benar,“ tegas Yulius. (had)
Megalith Lahat Harus Dipromosikan
Lahat, SN
Kubur Batu yang ada di Desa Gunung Megang, Kecamatan Jarai, Lahat yang berjarak sekitar lebih dari 100 km dari kota Lahat ini merupakan aset sejarah dan budaya yang dimiliki Kabupaten Lahat diperkirakan usianya sekitar 4000 tahun silam.
Menurut Ahmad Rivai yang selama ini menjadi penjaga situs ini selama ini, beberapa waktu yang lalu, di sekitar lokasi sebetulnya tidak hanya kubur batu saja tapi terdapat beberapa situs Megalith lainnya yang jumlahnya ada sekitar 5 buah yakni batu tetralit dan dolmen.
"Lokasi ini memang membutuhkan perlindungan dan perawatan dari pemerintah terkait,” jelas Ahmad Rivai.
Dari usia benda yang cukup tua, keistimewaan lainnya ragam bentuk yang sangat beragam dari situs megalith tersebut. Situs Megalith yang unik juga ditemui di Desa Geramat Kecamatan Mulak Ulu, situs Batu Dakon berupa batu berbentuk seperti hewan namun kepala dari situs tersebut sudah sejak lama hilang. Kemudian batu berbentuk manusia serta batu berbentuk lesung.
Pengamatan di lapangan terlihat kurangnya perawatan dan pemeliharaan dari situs batu dakon yang ada di Desa Geramat ini. Situs ini memang terletak di tengah persawahan. Yang ada, diperkirakan jarak dari kota Lahat ke lokasi ini sekitar 50 km atau setengah jam jarak tempuhnya dari kota.
Melihat kondisi seperti ini saat dikonfirmasi dengan Bupati Lahat H Saifudin Aswari Rivai SE yang kebetulan mengunjungi Situs Rumah Batu di sana, mengatakan bahwa sudah saatnya Megalith yang ada di Bumi Seganti Setungguan ini untuk di gali lagi, dipromosikan dan di pelihara.
“Melihat potensi yang ada dari Megalith sangat luar biasa menarik. Baik dari sisi budaya dan sejarah yang terkandung bahwa kemungkinan besar nenek moyang Lahat memiliki peradaban tinggi sehingga menghasilkan benda yang mengandung unsur seni dan budaya yang tiada ternilai harganya,” ungkap Bupati.
Promosi baik media cetak dan elektronik diharapkan adanya solusi, misalnya situs Tinggi Hari di Kecamatan Gumay Ulu yang terdiri dari beberapa kompleks ini menyebar hingga ke desa-desa lainnya bisa dijadikan tempat wisata berupa home stay yang menyuguhkan pemandangan sekaligus wisata sejarah megalith apalagi dari 16 tempat Megalith berada ini terus bertambah jumlahnya dengan penemuan warga setempat.
“Saya sangat tertarik ingin mengembangkan megalith Lahat yang ada. Lahat memiliki warisan sejarah dunia dan ini yang terbaik hasil buah karya nenek moyang kita,” tegasnya. (zal)
Kubur Batu yang ada di Desa Gunung Megang, Kecamatan Jarai, Lahat yang berjarak sekitar lebih dari 100 km dari kota Lahat ini merupakan aset sejarah dan budaya yang dimiliki Kabupaten Lahat diperkirakan usianya sekitar 4000 tahun silam.
Menurut Ahmad Rivai yang selama ini menjadi penjaga situs ini selama ini, beberapa waktu yang lalu, di sekitar lokasi sebetulnya tidak hanya kubur batu saja tapi terdapat beberapa situs Megalith lainnya yang jumlahnya ada sekitar 5 buah yakni batu tetralit dan dolmen.
"Lokasi ini memang membutuhkan perlindungan dan perawatan dari pemerintah terkait,” jelas Ahmad Rivai.
Dari usia benda yang cukup tua, keistimewaan lainnya ragam bentuk yang sangat beragam dari situs megalith tersebut. Situs Megalith yang unik juga ditemui di Desa Geramat Kecamatan Mulak Ulu, situs Batu Dakon berupa batu berbentuk seperti hewan namun kepala dari situs tersebut sudah sejak lama hilang. Kemudian batu berbentuk manusia serta batu berbentuk lesung.
Pengamatan di lapangan terlihat kurangnya perawatan dan pemeliharaan dari situs batu dakon yang ada di Desa Geramat ini. Situs ini memang terletak di tengah persawahan. Yang ada, diperkirakan jarak dari kota Lahat ke lokasi ini sekitar 50 km atau setengah jam jarak tempuhnya dari kota.
Melihat kondisi seperti ini saat dikonfirmasi dengan Bupati Lahat H Saifudin Aswari Rivai SE yang kebetulan mengunjungi Situs Rumah Batu di sana, mengatakan bahwa sudah saatnya Megalith yang ada di Bumi Seganti Setungguan ini untuk di gali lagi, dipromosikan dan di pelihara.
“Melihat potensi yang ada dari Megalith sangat luar biasa menarik. Baik dari sisi budaya dan sejarah yang terkandung bahwa kemungkinan besar nenek moyang Lahat memiliki peradaban tinggi sehingga menghasilkan benda yang mengandung unsur seni dan budaya yang tiada ternilai harganya,” ungkap Bupati.
Promosi baik media cetak dan elektronik diharapkan adanya solusi, misalnya situs Tinggi Hari di Kecamatan Gumay Ulu yang terdiri dari beberapa kompleks ini menyebar hingga ke desa-desa lainnya bisa dijadikan tempat wisata berupa home stay yang menyuguhkan pemandangan sekaligus wisata sejarah megalith apalagi dari 16 tempat Megalith berada ini terus bertambah jumlahnya dengan penemuan warga setempat.
“Saya sangat tertarik ingin mengembangkan megalith Lahat yang ada. Lahat memiliki warisan sejarah dunia dan ini yang terbaik hasil buah karya nenek moyang kita,” tegasnya. (zal)
Jumat, 27 Januari 2012
10 Mobil Internet Masih ”Ditahan” Dishubkominfo
Kayuagung, SN
Meskipun beberapa pekan lalu sudah dilakukan penyerahan secara simbolis 12 unit mobil internet kepada 12 camat di OKI oleh Sekda OKI Ir H Ruslan Bahri MT, namun 10 unit mobil diantaranya kini masih ”ditahan” di Dishubkominfo OKI.
Mobil tersebut kini masih diparkir berbaris di halaman kantor Dishubkominfo OKI yang berada di area Terminal Kayuagung. Alasan belum diserahkannya ke kecamatan karena 10 unit mobil ini masih belum dilengkapi jaringan internet.
Seperti diberitakan sebelumnya, tahun 2012 ini Kabupaten OKI menerima bantuan gratis 12 unit mobil internet dari Kementerian Komunikasi dan Informatika RI, jumlah ini terbanyak dibandingkan di kabupaten dan kota lain di Sumsel.
Drs H Asnawi P Ratu MM selaku Kepala Dishubkominfo OKI kepada wartawan kemarin menjelaskan, 10 unit mobil ini terpaksa ditahan pihaknya karena belum dilengkapi peralatan seperti monitor LCD, televisi, dan fasilitas penunjang lainnya.
Katanya, pihaknya sudah meminta pihak pengadaan mobil internet untuk segera melengkapinya bahkan dideadline hingga 29 Januari nanti. Sedangkan 2 unit mobil internet sudah diterima kecamatam Pangkalan Lampam dan Mesuji Makmur.
Mengenai fungsinya kata dia, mobil internet tersebut akan diletakkan netral dari warga desa yakni di kantor camat masing-masing. Jadi warga yang hendak menggunakan jasa internet bisa datang ke kantor camat atau membawa netbook dan laptop karena disediakan fasilitas hotspot.
”Operatornya kita rekrut dari warga kecamatan masing-masing dan diberi pembekalan, sehingga operator akan bisa melayani warga yang hendak memanfaatkan jasa internet,” sambung Asnawi. (iso)
Meskipun beberapa pekan lalu sudah dilakukan penyerahan secara simbolis 12 unit mobil internet kepada 12 camat di OKI oleh Sekda OKI Ir H Ruslan Bahri MT, namun 10 unit mobil diantaranya kini masih ”ditahan” di Dishubkominfo OKI.
Mobil tersebut kini masih diparkir berbaris di halaman kantor Dishubkominfo OKI yang berada di area Terminal Kayuagung. Alasan belum diserahkannya ke kecamatan karena 10 unit mobil ini masih belum dilengkapi jaringan internet.
Seperti diberitakan sebelumnya, tahun 2012 ini Kabupaten OKI menerima bantuan gratis 12 unit mobil internet dari Kementerian Komunikasi dan Informatika RI, jumlah ini terbanyak dibandingkan di kabupaten dan kota lain di Sumsel.
Drs H Asnawi P Ratu MM selaku Kepala Dishubkominfo OKI kepada wartawan kemarin menjelaskan, 10 unit mobil ini terpaksa ditahan pihaknya karena belum dilengkapi peralatan seperti monitor LCD, televisi, dan fasilitas penunjang lainnya.
Katanya, pihaknya sudah meminta pihak pengadaan mobil internet untuk segera melengkapinya bahkan dideadline hingga 29 Januari nanti. Sedangkan 2 unit mobil internet sudah diterima kecamatam Pangkalan Lampam dan Mesuji Makmur.
Mengenai fungsinya kata dia, mobil internet tersebut akan diletakkan netral dari warga desa yakni di kantor camat masing-masing. Jadi warga yang hendak menggunakan jasa internet bisa datang ke kantor camat atau membawa netbook dan laptop karena disediakan fasilitas hotspot.
”Operatornya kita rekrut dari warga kecamatan masing-masing dan diberi pembekalan, sehingga operator akan bisa melayani warga yang hendak memanfaatkan jasa internet,” sambung Asnawi. (iso)
Sekjen Dewan Ketahanan Nasional Kunjungi Muba
Sekayu, SN
Untuk mengantisipasi terjadinya berbagai konflik yang ada ditengah masyarakat, baik itu soal sengketa lahan maupun konflik lainya yang rawan menimbulkan aksi anarki, dan kerusuhan, Sekretaris Jenderal (Sekjen) Dewan Ketahanan Nasional kunjungi Kabupaten Musi Banyuasin (Muba).
Kunjungan rombongan Sekjen Dewan Ketahanan Nasional yang dipimpin oleh Marskal Madya TNI Edy Sunarwondo sebagai Deputi Pengembangan Sesjen Mohammad Taufiqurrahman SH MH sebagai Bandep Bidana Ekonomi Sesjen Wantannas, dan Ani Hindriatny SH MSi sebagai Anjak Bidang Pengembangan Hukum dan Perundangan Sesjen Wantannas disambut langsung Bupati Muba H Pahri Azhari didampingi Plt Sekda H M Hanafi serta beberapa kepala dinas di Ruang Rapat Serasan Sekate, kemarin (26/1).
Menurut Deputi Pengembangan Sesjen Marskal Madya TNI Edy Sunarwondo mengatakan, kunjungan kerja ke Kabupaten Muba ini sebagai langkah untuk mengetahui secara detail perkembangan daerah Muba menyangkut ketahanan nasional. “Tujuan dari kunjungan kerja ke Kabupaten Muba adalah untuk mengetahui tentang situasi politik, perbatasan wilayah dan upaya Pemkab Muba dalam mewujudkan Good Govermance dan Clean Governance,” paparnya.
Selain itu dalam hal ekonomi, kami ingin mendengarkan langsung dari Pemkab Muba yaitu tentang pembangunan infrastruktur, pengelolaan sumber daya alam, ketahanan pangan, industri, investasi, pengentasan kemiskinan, termasuk permasalahan sengketa lahan. Karena permasalahan tentang sengketa lahan, info lahan yang sudah dibebaskan oleh perusahaan maupun sisi lain masyarakat yang belum dapat ganti rugi dari pembebasan lahan tersebut.
“Sebab hal-hal tersebut dapat rentan menyebabkan terjadinya konflik antar warga maupun perusahaan. Karena itulah, perlunya kita mengetahui data pasti apakah ada permasalahan yang terjadi mengenai sengketa lahan antara warga dan perusahan, serta data perusahan yang ada di Muba baik itu perkebunan dan pertambangan yang biasanya kadang terjadi tumpang tindih lahan yang nantinya sangat rentan terjadinya konflik,” beber Edy.
Lanjut Edy, hal tersebut dilakukan guna mengantisipasi sedini mungkin kemungkinan yang dapat terjadi di kemudian hari. Selain tentunya ingin mengetahui secara pasti dari jajaran dinas terkait Pemkab Muba tentang kemajuan daerah manfaat adanya perusahaan tersebut bagi daerah dan masyarakat.
“Kami tidak ingin terjadi kembali konflik seperti di Sodong dan Mesuji. Karena itulah diharapkan adanya kegiatan ini bisa memberikan manfaat positif, selain bersama Pemkab Muba jalinan silaturahmi dapat terus ditingkatkan,” katanya.
Sementara itu, Bupati Muba H Pahri Azhari mengatakan, pihaknya menyambut baik dan memberikan apresiasinya atas kunjungan dari Sekjen Dewan Ketahanan Nasional. Karena itu, dirinya meminta kepada pihak dari Sekjen Dewan Ketahanan Nasional juga berperan aktif mengawasi dan memberikan perhatiannya untuk Kabupaten Muba baik itu mengenai soal migas maupun tentang adanya sengketa-sengketa lahan yang kadang memang tak dipungkiri masih terjadi di Kabupaten ini.
“Sejauh ini, alhamdulillah untuk di Muba kondisinya masih terus kondusif. Hal tersebut berkat kerjasama yang baik antara Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (FKPD) Muba bersama masyarakat Muba dalam menyelesaikan berbagai permasalahan. Namun tentunya perlu diantisipasi dari sekarang apabila nanti ada suatu konflik, karena itu memang sangat penting sekali adanya kunjungan kerja dari Sekjen Dewan Ketahan Pangan ini, sehingga apa yang perlu dibenahi dan diperbaiki dapat dilakukan dari sekarang demi menciptakan kerukunan dan ketentraman menuju taraf kesejahteraan masyarakat Muba,” pungkas Pahri. (her)
Untuk mengantisipasi terjadinya berbagai konflik yang ada ditengah masyarakat, baik itu soal sengketa lahan maupun konflik lainya yang rawan menimbulkan aksi anarki, dan kerusuhan, Sekretaris Jenderal (Sekjen) Dewan Ketahanan Nasional kunjungi Kabupaten Musi Banyuasin (Muba).
Kunjungan rombongan Sekjen Dewan Ketahanan Nasional yang dipimpin oleh Marskal Madya TNI Edy Sunarwondo sebagai Deputi Pengembangan Sesjen Mohammad Taufiqurrahman SH MH sebagai Bandep Bidana Ekonomi Sesjen Wantannas, dan Ani Hindriatny SH MSi sebagai Anjak Bidang Pengembangan Hukum dan Perundangan Sesjen Wantannas disambut langsung Bupati Muba H Pahri Azhari didampingi Plt Sekda H M Hanafi serta beberapa kepala dinas di Ruang Rapat Serasan Sekate, kemarin (26/1).
Menurut Deputi Pengembangan Sesjen Marskal Madya TNI Edy Sunarwondo mengatakan, kunjungan kerja ke Kabupaten Muba ini sebagai langkah untuk mengetahui secara detail perkembangan daerah Muba menyangkut ketahanan nasional. “Tujuan dari kunjungan kerja ke Kabupaten Muba adalah untuk mengetahui tentang situasi politik, perbatasan wilayah dan upaya Pemkab Muba dalam mewujudkan Good Govermance dan Clean Governance,” paparnya.
Selain itu dalam hal ekonomi, kami ingin mendengarkan langsung dari Pemkab Muba yaitu tentang pembangunan infrastruktur, pengelolaan sumber daya alam, ketahanan pangan, industri, investasi, pengentasan kemiskinan, termasuk permasalahan sengketa lahan. Karena permasalahan tentang sengketa lahan, info lahan yang sudah dibebaskan oleh perusahaan maupun sisi lain masyarakat yang belum dapat ganti rugi dari pembebasan lahan tersebut.
“Sebab hal-hal tersebut dapat rentan menyebabkan terjadinya konflik antar warga maupun perusahaan. Karena itulah, perlunya kita mengetahui data pasti apakah ada permasalahan yang terjadi mengenai sengketa lahan antara warga dan perusahan, serta data perusahan yang ada di Muba baik itu perkebunan dan pertambangan yang biasanya kadang terjadi tumpang tindih lahan yang nantinya sangat rentan terjadinya konflik,” beber Edy.
Lanjut Edy, hal tersebut dilakukan guna mengantisipasi sedini mungkin kemungkinan yang dapat terjadi di kemudian hari. Selain tentunya ingin mengetahui secara pasti dari jajaran dinas terkait Pemkab Muba tentang kemajuan daerah manfaat adanya perusahaan tersebut bagi daerah dan masyarakat.
“Kami tidak ingin terjadi kembali konflik seperti di Sodong dan Mesuji. Karena itulah diharapkan adanya kegiatan ini bisa memberikan manfaat positif, selain bersama Pemkab Muba jalinan silaturahmi dapat terus ditingkatkan,” katanya.
Sementara itu, Bupati Muba H Pahri Azhari mengatakan, pihaknya menyambut baik dan memberikan apresiasinya atas kunjungan dari Sekjen Dewan Ketahanan Nasional. Karena itu, dirinya meminta kepada pihak dari Sekjen Dewan Ketahanan Nasional juga berperan aktif mengawasi dan memberikan perhatiannya untuk Kabupaten Muba baik itu mengenai soal migas maupun tentang adanya sengketa-sengketa lahan yang kadang memang tak dipungkiri masih terjadi di Kabupaten ini.
“Sejauh ini, alhamdulillah untuk di Muba kondisinya masih terus kondusif. Hal tersebut berkat kerjasama yang baik antara Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (FKPD) Muba bersama masyarakat Muba dalam menyelesaikan berbagai permasalahan. Namun tentunya perlu diantisipasi dari sekarang apabila nanti ada suatu konflik, karena itu memang sangat penting sekali adanya kunjungan kerja dari Sekjen Dewan Ketahan Pangan ini, sehingga apa yang perlu dibenahi dan diperbaiki dapat dilakukan dari sekarang demi menciptakan kerukunan dan ketentraman menuju taraf kesejahteraan masyarakat Muba,” pungkas Pahri. (her)
Pilkada 2013 Butuh Dana Rp 30 M
Palembang, SN
Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Palembang memperkirakan rangkaan kegiatan pemilihan umum kepala daerah (pemilukada) 2013 nanti membutuhkan dana sekitar Rp 30 Miliar.
Dikatakan Ketua KPU Kota Palembang Eftiyani, pihaknya telah melakukan koordinasi dengan seluruh instansi terkait yang ada di Kota Palembang dalam rangka persiapan pelaksanaan Pilkada. Sebelum ke Walikota, pihaknya sudah berkoordinasi dengan Poltabes, Dandim, Inspektorat, DPRD, Dukcapil, Kominfo, dan lainnya.
“KPU saat ini tengah menyusun seluruh draft rangkaian tahapan teknis pilwako atau draft 13 regulasi. Hal ini perlu koordinasi dengan instansi terkait seperti Walikota,”ungkap Eftiyani yang ditemui usai audiensi tertutup di kantor Walikota, kemarin.
Lebih lanjut dikatakannya, sebagian tahapan Pilkada Palembang tersebut dilakukan pada 2012 ini dan perkiraan dana yang dibutuhkan mencapai lebih dari Rp26 miliar. Dana tersebut masuk di anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) Induk 2013 Kota Palembang dan APBD Perubahan. Menurutnya, anggaran ini tidak bisa digunakan sekaligus. “Pasti bertahap sesuai dengan mekanisme proses APBD itu sendiri,”jelasnya.
Di tahun 2012 ini, sambung Eftiyani, KPU sudah menerima dana sebesar Rp4,5 miliar. Pihaknya tidak bisa mengajukan usulan besarannya karena anggaran dapat keluar disesuikan dengan kondisi keuangan daerah. Namun, dia memastikan Pilwako untuk satu putaran mencapai Rp26 miliar. “Kalau dua putaran, tentu dana dibutuhkan lebih besar, mungkin bisa sampai Rp30 miliar,” sebut Efriyani.
Untuk persiapan draft regulasi sebagai pijakan hukum pelaksanaan Pilkada Wali Kota Palembang. Salah satu dari 13 tahapan yang dirumuskan tersebut adalah jadwal penyelenggaraan Pilkada. Pihaknya menegaskan, apabila ada keluhan dari bakal calon terkait tahapan yang ditentukan, akan disesuaikan dengan regulasi yang akan dirumuskan.
“Kami sangat berterima kasih bila memang ada masukan dalam rangka kesempurnaan peraturan Pilkada ke depan. Akan kami tampung. Tapi, untuk saat ini kami tidak bisa menjawab keluhan,”cetusnya.
Di sisi lain, Eftiyani menambahkan, hingga 31 Desember 2011 lalu, Daftar Pemilih Tetap (DPT) Kota Palembang sudah menyentuh angka 1,2 juta jiwa. Data tersebut disesuikan dengan data wajib KTP di Dinas Pendudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) Kota Palembang. Sebab, kalau warga sudah wajib KTP berarti sudah memenuhi syarat untuk mata pilih. Eftiyani menambahkan, kunci dari Pemilukada terletak pada DPT. Tapi, untuk Data Penduduk Potensial Pemilih Pemilukada (DP4) biasanya, akan didapatkan enam bulan sebelum tahapan. “Kita tentu berkoordinasi dengan Dukcapil,” katanya.
Sementara itu, Dinas Dukcapil Kota Palembang mencatat, total jumlah wajib KTP di 16 Kecamatan di Kota Palembang sebanyak 1.224.956 jiwa. Angka ini dari catatan periode Desember 2011 lalu. “Untuk proses perekaman KTP elektronik saat ini kami pastikan sudah mencapai 70%. Hal ini juga berpengaruh pada pilkada ke depan,”kata Kepala Dukcapil Kota Palembang Abdullah Farhan dalam kesempatan yang sama.(win)
Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Palembang memperkirakan rangkaan kegiatan pemilihan umum kepala daerah (pemilukada) 2013 nanti membutuhkan dana sekitar Rp 30 Miliar.
Dikatakan Ketua KPU Kota Palembang Eftiyani, pihaknya telah melakukan koordinasi dengan seluruh instansi terkait yang ada di Kota Palembang dalam rangka persiapan pelaksanaan Pilkada. Sebelum ke Walikota, pihaknya sudah berkoordinasi dengan Poltabes, Dandim, Inspektorat, DPRD, Dukcapil, Kominfo, dan lainnya.
“KPU saat ini tengah menyusun seluruh draft rangkaian tahapan teknis pilwako atau draft 13 regulasi. Hal ini perlu koordinasi dengan instansi terkait seperti Walikota,”ungkap Eftiyani yang ditemui usai audiensi tertutup di kantor Walikota, kemarin.
Lebih lanjut dikatakannya, sebagian tahapan Pilkada Palembang tersebut dilakukan pada 2012 ini dan perkiraan dana yang dibutuhkan mencapai lebih dari Rp26 miliar. Dana tersebut masuk di anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) Induk 2013 Kota Palembang dan APBD Perubahan. Menurutnya, anggaran ini tidak bisa digunakan sekaligus. “Pasti bertahap sesuai dengan mekanisme proses APBD itu sendiri,”jelasnya.
Di tahun 2012 ini, sambung Eftiyani, KPU sudah menerima dana sebesar Rp4,5 miliar. Pihaknya tidak bisa mengajukan usulan besarannya karena anggaran dapat keluar disesuikan dengan kondisi keuangan daerah. Namun, dia memastikan Pilwako untuk satu putaran mencapai Rp26 miliar. “Kalau dua putaran, tentu dana dibutuhkan lebih besar, mungkin bisa sampai Rp30 miliar,” sebut Efriyani.
Untuk persiapan draft regulasi sebagai pijakan hukum pelaksanaan Pilkada Wali Kota Palembang. Salah satu dari 13 tahapan yang dirumuskan tersebut adalah jadwal penyelenggaraan Pilkada. Pihaknya menegaskan, apabila ada keluhan dari bakal calon terkait tahapan yang ditentukan, akan disesuaikan dengan regulasi yang akan dirumuskan.
“Kami sangat berterima kasih bila memang ada masukan dalam rangka kesempurnaan peraturan Pilkada ke depan. Akan kami tampung. Tapi, untuk saat ini kami tidak bisa menjawab keluhan,”cetusnya.
Di sisi lain, Eftiyani menambahkan, hingga 31 Desember 2011 lalu, Daftar Pemilih Tetap (DPT) Kota Palembang sudah menyentuh angka 1,2 juta jiwa. Data tersebut disesuikan dengan data wajib KTP di Dinas Pendudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) Kota Palembang. Sebab, kalau warga sudah wajib KTP berarti sudah memenuhi syarat untuk mata pilih. Eftiyani menambahkan, kunci dari Pemilukada terletak pada DPT. Tapi, untuk Data Penduduk Potensial Pemilih Pemilukada (DP4) biasanya, akan didapatkan enam bulan sebelum tahapan. “Kita tentu berkoordinasi dengan Dukcapil,” katanya.
Sementara itu, Dinas Dukcapil Kota Palembang mencatat, total jumlah wajib KTP di 16 Kecamatan di Kota Palembang sebanyak 1.224.956 jiwa. Angka ini dari catatan periode Desember 2011 lalu. “Untuk proses perekaman KTP elektronik saat ini kami pastikan sudah mencapai 70%. Hal ini juga berpengaruh pada pilkada ke depan,”kata Kepala Dukcapil Kota Palembang Abdullah Farhan dalam kesempatan yang sama.(win)
Massa Minta Kades Tanjung Medang Dicopot
Muara Enim, SN
Puluhan warga yang berasal dari Desa Tanjung Medang, Kecamatan Kelekar, Muara Enim, mendatangi kantor Pengadilan Negeri (PN) Muara Enim, Kamis (26/1). Massa meminta Bupati Muara Enim, untuk mencopot Kades Tanjung Medang Awaludin.
Dalam pernyataan sikapnya, juru bicara massa dari Front Pemerintahan Rakyat Miskin (FPRM) Eka Subakti SE, meminta agar Bupati Muara Enim Ir Muzakir Sai Sohar memecat Kades Tanjung Medang Awaludin yang dinilai telah menghianati amanah masyarakat.
Kemudian, minta kembalikan tanah ulayat desa Tanjung Medang. Lalu minta PN Muara Enim untuk menyelenggarakan pengadilan yang bersih berpijak UU 1945 terutama pasal 33. memberhentikan Kepala Desa Awaludin, yang saat ini ditahan dan terbukti memalsukan tandatangan dengan ancaman enam tahun kurungan.
Setengah jam melakukan orasi, perwakilan massa berdialog dengan wakil bupati H Nurul Aman, hadir juga Sekretatis BPMPD Amiruddin dan Camat Kelekar, Holika.
Dalam pertemuan tersebut, Wabup Muara Enim, H Nurul Aman SH, minta kepada aparatur pemerintahan untuk cepat tanggap dan memonitor setiap perangkat desa yang terjerat kasus pidana. Jika sudah ada putusan tetap PN, di atas lima tahun, maka atasan langsung (Camat,red) untuk segera berkoordinasi mengusulkan untuk dilakukan pemecatan dan segera di pilih pejabat yang baru sesuai dengan aturan dan mekanisme yang berlaku.
Ditambahkan, Sekretaris Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Muara Enim, Amirudin didampingi Camat Kelekar, Holika, mengaku baru menerima surat putusan dari PN Muara Enim. Karena surat putusan tersebut baru didapatnya, makanya baru akan dirapatkan untuk melakukan penggantian Kades tersebut.
Karena belum ada usulan Pjs Kades, makanya ia menyarankan untuk dari kecamatan sampai menunggu pelantikan kades Tanjung Medang yang defenitif yang sesuai dengan prosedur dan mekanisme yang berlaku.
"Kalau pegawai kecamatan tentu akan netral, sebab tidak ada ambisi untuk menjadi kades. Jadi saya minta untuk calon yang sesuai aturan," ujar Amirudin.
Meskipun putusan delapan bulan, namun ancaman lebih dari enam tahun. Sesuai perda No 12 tahun 2006, pasal 25 ayat 1, dimana isinya, Kades diberhentikan sementara oleh Bupati tanpa melalui usulan BPD apabila dinyatakan melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat lima tahun.
“Kades tersebut dikenakan pasal 263 tentang pemalsuan tandatangan dengan ancaman hukuman enam tahun. Dan sekarang putusan tersebut sudah inkra. Pjs minimal enam bulan, lebih cepat lebih bagus untuk melaksanakan pemilihan kades,” terang Amirudin.
Aksi massa dikawal ketat puluhan aparat Polres Muara Enim yang berjaga-jaga disekitar halaman kantor PN Muara Enim. Dua jam aksi, kemudian massa membubarkan diri. (yud)
Puluhan warga yang berasal dari Desa Tanjung Medang, Kecamatan Kelekar, Muara Enim, mendatangi kantor Pengadilan Negeri (PN) Muara Enim, Kamis (26/1). Massa meminta Bupati Muara Enim, untuk mencopot Kades Tanjung Medang Awaludin.
Dalam pernyataan sikapnya, juru bicara massa dari Front Pemerintahan Rakyat Miskin (FPRM) Eka Subakti SE, meminta agar Bupati Muara Enim Ir Muzakir Sai Sohar memecat Kades Tanjung Medang Awaludin yang dinilai telah menghianati amanah masyarakat.
Kemudian, minta kembalikan tanah ulayat desa Tanjung Medang. Lalu minta PN Muara Enim untuk menyelenggarakan pengadilan yang bersih berpijak UU 1945 terutama pasal 33. memberhentikan Kepala Desa Awaludin, yang saat ini ditahan dan terbukti memalsukan tandatangan dengan ancaman enam tahun kurungan.
Setengah jam melakukan orasi, perwakilan massa berdialog dengan wakil bupati H Nurul Aman, hadir juga Sekretatis BPMPD Amiruddin dan Camat Kelekar, Holika.
Dalam pertemuan tersebut, Wabup Muara Enim, H Nurul Aman SH, minta kepada aparatur pemerintahan untuk cepat tanggap dan memonitor setiap perangkat desa yang terjerat kasus pidana. Jika sudah ada putusan tetap PN, di atas lima tahun, maka atasan langsung (Camat,red) untuk segera berkoordinasi mengusulkan untuk dilakukan pemecatan dan segera di pilih pejabat yang baru sesuai dengan aturan dan mekanisme yang berlaku.
Ditambahkan, Sekretaris Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Muara Enim, Amirudin didampingi Camat Kelekar, Holika, mengaku baru menerima surat putusan dari PN Muara Enim. Karena surat putusan tersebut baru didapatnya, makanya baru akan dirapatkan untuk melakukan penggantian Kades tersebut.
Karena belum ada usulan Pjs Kades, makanya ia menyarankan untuk dari kecamatan sampai menunggu pelantikan kades Tanjung Medang yang defenitif yang sesuai dengan prosedur dan mekanisme yang berlaku.
"Kalau pegawai kecamatan tentu akan netral, sebab tidak ada ambisi untuk menjadi kades. Jadi saya minta untuk calon yang sesuai aturan," ujar Amirudin.
Meskipun putusan delapan bulan, namun ancaman lebih dari enam tahun. Sesuai perda No 12 tahun 2006, pasal 25 ayat 1, dimana isinya, Kades diberhentikan sementara oleh Bupati tanpa melalui usulan BPD apabila dinyatakan melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat lima tahun.
“Kades tersebut dikenakan pasal 263 tentang pemalsuan tandatangan dengan ancaman hukuman enam tahun. Dan sekarang putusan tersebut sudah inkra. Pjs minimal enam bulan, lebih cepat lebih bagus untuk melaksanakan pemilihan kades,” terang Amirudin.
Aksi massa dikawal ketat puluhan aparat Polres Muara Enim yang berjaga-jaga disekitar halaman kantor PN Muara Enim. Dua jam aksi, kemudian massa membubarkan diri. (yud)
Pagaralam Kelangkaan Gas Elpiji
Pagaralam, SN
Sebagian besar warga Kota Pagaralam, mulai resah. Sebab sudah sepekan terakhir gas elpiji 3 Kg dan 12 kg telah menghilang di pasaran. Meskipun ada harganya sudah mencapai Rp 100 ribu pertabung.
“Kami sudah satu minggu ini tidak ada pasokan lagi. Padahal kami sudah pesan. Kami telepon tidak diangkat-angkat, tidak tahu mengapa,” ungkap Ketua Forum Karang Taruna Kota Pagaralam, Yosep Gumay, Kamis (26/1).
Menurut dia, jika seperti biasanya gas elpiji cukup banyak di agen di Pagaralam, dua hari sekali sudah di suplay. Namun sudah satu minggu terakhir, tidak ada pasokan lagi maupun kabar beritanya apa penyebabnya terjadi kekosongan gas elpiji.
"Akibatnya kami terpaksa banyak yang kecewa sebab tidak ada jualan gas lagi. Kami minta kepada pihak terkait dalam hal ini PT Pertamina untuk benar-benar bisa mengawasi peredaran gas tersebut," ungkapnya.
Senada diungkapkan oleh salah seorang pengecer gas, Komar, bahwa sudah dua bulan ini, memang pasokan gas terutama 12 dan 3 kg tersendat-sendat.
Bahkan pihaknya terpaksa harus berebut dengan pengecer lain untuk hanya mendapatkan gas tersebut. Akibatnya karena langka pihaknya terpaksa membeli dengan modal mahal sehingga mereka terpaksa jual mahal.
“Kami jual gas sekitar Rp 86 ribu pertabung. Sebab modal saja sudah diatas Rp 80 ribuan. Kami terpaksa beli karena tidak ada pasokan," ungkapnya.
"Padahal pembelinya banyak yang menanyakannya. Kami minta Pertamina cepat tanggap, kalau mau naik, naikkan saja jangan seperti BBM. Jangan kami yang didesak masyarakat terus,” tegasnya.
Sementara itu Kepala Dinas Perindagkop dan PKM, Yapani Rachim mengatakan, akan menurunkan petugas untuk memantau perkembangan kelangkaan gas yang sudah membuat warga resah.
"Kita akan segera turunkan tim pemantau untuk mengetahui apa penyebab gas hilang dari peredaran," ungkapnya. (asn)
Sebagian besar warga Kota Pagaralam, mulai resah. Sebab sudah sepekan terakhir gas elpiji 3 Kg dan 12 kg telah menghilang di pasaran. Meskipun ada harganya sudah mencapai Rp 100 ribu pertabung.
“Kami sudah satu minggu ini tidak ada pasokan lagi. Padahal kami sudah pesan. Kami telepon tidak diangkat-angkat, tidak tahu mengapa,” ungkap Ketua Forum Karang Taruna Kota Pagaralam, Yosep Gumay, Kamis (26/1).
Menurut dia, jika seperti biasanya gas elpiji cukup banyak di agen di Pagaralam, dua hari sekali sudah di suplay. Namun sudah satu minggu terakhir, tidak ada pasokan lagi maupun kabar beritanya apa penyebabnya terjadi kekosongan gas elpiji.
"Akibatnya kami terpaksa banyak yang kecewa sebab tidak ada jualan gas lagi. Kami minta kepada pihak terkait dalam hal ini PT Pertamina untuk benar-benar bisa mengawasi peredaran gas tersebut," ungkapnya.
Senada diungkapkan oleh salah seorang pengecer gas, Komar, bahwa sudah dua bulan ini, memang pasokan gas terutama 12 dan 3 kg tersendat-sendat.
Bahkan pihaknya terpaksa harus berebut dengan pengecer lain untuk hanya mendapatkan gas tersebut. Akibatnya karena langka pihaknya terpaksa membeli dengan modal mahal sehingga mereka terpaksa jual mahal.
“Kami jual gas sekitar Rp 86 ribu pertabung. Sebab modal saja sudah diatas Rp 80 ribuan. Kami terpaksa beli karena tidak ada pasokan," ungkapnya.
"Padahal pembelinya banyak yang menanyakannya. Kami minta Pertamina cepat tanggap, kalau mau naik, naikkan saja jangan seperti BBM. Jangan kami yang didesak masyarakat terus,” tegasnya.
Sementara itu Kepala Dinas Perindagkop dan PKM, Yapani Rachim mengatakan, akan menurunkan petugas untuk memantau perkembangan kelangkaan gas yang sudah membuat warga resah.
"Kita akan segera turunkan tim pemantau untuk mengetahui apa penyebab gas hilang dari peredaran," ungkapnya. (asn)
Bupati OKUS Lantik Kades Gunung Cahya
Muaradua, SN
Bupati OKU Selatan, H Muhtadin Serai melantik Parizal, Kepala Desa (kades) Gunung Cahya terpilih kecamatan Buay Rawan OKU Selatan. Pelantikan Kades berlangsung khidmad bertempat di desa Gunung Cahya, Kamis (26/1).
Tampak hadir dalam acara tersebut Sri Mulyadi SE Msi Ketua DPRD OKU Selatan, Waka Polres OKUS, Perwira Penghubung, Taslim, Camat Buay Rawan dan sejumlah pejabat terkait juga unsur Muspida dan Muspika lingkungan Pemkab OKU Selatan.
Dalam arahannya, H. Muhtadin mengatakan sebagai kepala desa mempunyai tugas berat dan dituntut harus bijaksana. Terutama dalam hal memberikan pelayanan kepada masyarakat.
“Kades hendaknya selalu bekerja sama, merangkul semua elemen masyarakat yang ada dan berjiwa sosial,” katanya. "Kepala desa adalah dipilih oleh masyarakatnya. Berarti masyarakat memberi kepercayaan kepada anda untuk memimpin wilayahnya. Oleh karena itu, saya harapkan kepada Kades untuk benar-benar melaksanakan amanah rakyat itu dengan
sebaik-baiknya,” imbuh bupati.
Lanjut Bupati bahwa pengambilan sumpah para kades yang dilantik hendaknya menjalankan tugas sesuai dengan aturan dan perundangan yang berlaku.
”Contohnya menggunakan dana anggaran dana pemerintah harus dengan realisasi dan alasan yang jelas dan tidak bertentangan dengan aturan yang berlaku agar terhindar
dari pengadilan dan menjalani proses hukum akhirnya masuk penjara,” tandasnya.
“Jika hal ini dilakukan maka akan mempertanggung jawabkannya, bukan hanya kepada manusia, lebih dari itu akan mempertanggung jawabkannya kepada Tuhan sesuai dengan sumpah janji yang telah diucapkan,” kata Bupati lagi.
Diakhir sambutannya, Bupati berharap kepada para kades agar benar-benar menjalankan amanah sumpah dan janji dengan sebaik-baiknya. "Laksanakan tugas dengan semangat pengabdian penuh tanggung jawab. Selamat Bertugas," pungkasnya. (dan)
Bupati OKU Selatan, H Muhtadin Serai melantik Parizal, Kepala Desa (kades) Gunung Cahya terpilih kecamatan Buay Rawan OKU Selatan. Pelantikan Kades berlangsung khidmad bertempat di desa Gunung Cahya, Kamis (26/1).
Tampak hadir dalam acara tersebut Sri Mulyadi SE Msi Ketua DPRD OKU Selatan, Waka Polres OKUS, Perwira Penghubung, Taslim, Camat Buay Rawan dan sejumlah pejabat terkait juga unsur Muspida dan Muspika lingkungan Pemkab OKU Selatan.
Dalam arahannya, H. Muhtadin mengatakan sebagai kepala desa mempunyai tugas berat dan dituntut harus bijaksana. Terutama dalam hal memberikan pelayanan kepada masyarakat.
“Kades hendaknya selalu bekerja sama, merangkul semua elemen masyarakat yang ada dan berjiwa sosial,” katanya. "Kepala desa adalah dipilih oleh masyarakatnya. Berarti masyarakat memberi kepercayaan kepada anda untuk memimpin wilayahnya. Oleh karena itu, saya harapkan kepada Kades untuk benar-benar melaksanakan amanah rakyat itu dengan
sebaik-baiknya,” imbuh bupati.
Lanjut Bupati bahwa pengambilan sumpah para kades yang dilantik hendaknya menjalankan tugas sesuai dengan aturan dan perundangan yang berlaku.
”Contohnya menggunakan dana anggaran dana pemerintah harus dengan realisasi dan alasan yang jelas dan tidak bertentangan dengan aturan yang berlaku agar terhindar
dari pengadilan dan menjalani proses hukum akhirnya masuk penjara,” tandasnya.
“Jika hal ini dilakukan maka akan mempertanggung jawabkannya, bukan hanya kepada manusia, lebih dari itu akan mempertanggung jawabkannya kepada Tuhan sesuai dengan sumpah janji yang telah diucapkan,” kata Bupati lagi.
Diakhir sambutannya, Bupati berharap kepada para kades agar benar-benar menjalankan amanah sumpah dan janji dengan sebaik-baiknya. "Laksanakan tugas dengan semangat pengabdian penuh tanggung jawab. Selamat Bertugas," pungkasnya. (dan)
Pisang Lilin Berbuah di Tengah Batang
Prabumulih, SN
Pisang Lilin milik Yuke (32) warga Gunung Ibul Barat RT 03, RW 03 No 3 Kecamatan Prabumulih Timur memiliki keunikan tersendiri. Pisang itu berbuah di tengah batang hingga menjadi tontonan warga.
Dikatakan Yuke, dari empat pohon pisang lilin miliknya, ada satu batang yang cukup unik yakni berbuah di tengah batang , padahal batang pisang tersebut sudah hampir mati sebab nampak daun pisang sudah layu dan kering dan batangnya pun nyaris mati.
“Awalnya adik saya Aman (20) yang melihat pisang saat main di belakang rumah tidak jauh dari tanaman pisang. Saat itu yang nampak hanya jantung pisangnya saja sebab tertutupi dedaunan pisang lainnya. Karena penasaran akhirnya daun pisang dipangkasnya. Baru kelihatan ruas buah pisang, tapi anehnya pisang tersebut berbuahnya di tengah batang bukan di atas pelepah pisang pada umumnya," kata Yuke.
Karena unik lanjut Yuke, pohon pisang itu difotonya. Saat selesai difoto, ada penampakan mahluk halus yang menyeramkan. Selain itu saat difoto kembali ternyata juga menampilkan beberapa gambar yang menyeramkan.
“Sejak kejadian itu akhirnya keempat pisang Lilin tersebut kita pagar keliling dengan menggunakan bambu kuning dan kita tutupi dengan terpal supaya tidak menarik perhatian warga sekitar sebab kita ingin kejadian aneh ini membuat heboh warga sekitar," terangnya.
Sementara itu paranormal Totong (39) menjelaskan, di batang pisang Lilin tersebut ada penunggunya yakni sebangsa jin yang berbentuk binatang monyet dan harimau. Mereka ini jenis jin perempuan tapi menyerupai binatang dan mereka hanya menjadikan pisang tersebut sebagai tempat tinggal sementara dan tidak akan mengganggu.
"Kebetulan pas lagi difoto mereka lagi lewat menuju pisang teresebut sebab saat ini pisang tersebut sudah jadi tempat kediaman mereka. Jadi biarkan saja jangan diganggu apalagi ditebang sebab bisa berakibat fatal misalnya sakit, gila dan lainya," sarannya. (and)
Pisang Lilin milik Yuke (32) warga Gunung Ibul Barat RT 03, RW 03 No 3 Kecamatan Prabumulih Timur memiliki keunikan tersendiri. Pisang itu berbuah di tengah batang hingga menjadi tontonan warga.
Dikatakan Yuke, dari empat pohon pisang lilin miliknya, ada satu batang yang cukup unik yakni berbuah di tengah batang , padahal batang pisang tersebut sudah hampir mati sebab nampak daun pisang sudah layu dan kering dan batangnya pun nyaris mati.
“Awalnya adik saya Aman (20) yang melihat pisang saat main di belakang rumah tidak jauh dari tanaman pisang. Saat itu yang nampak hanya jantung pisangnya saja sebab tertutupi dedaunan pisang lainnya. Karena penasaran akhirnya daun pisang dipangkasnya. Baru kelihatan ruas buah pisang, tapi anehnya pisang tersebut berbuahnya di tengah batang bukan di atas pelepah pisang pada umumnya," kata Yuke.
Karena unik lanjut Yuke, pohon pisang itu difotonya. Saat selesai difoto, ada penampakan mahluk halus yang menyeramkan. Selain itu saat difoto kembali ternyata juga menampilkan beberapa gambar yang menyeramkan.
“Sejak kejadian itu akhirnya keempat pisang Lilin tersebut kita pagar keliling dengan menggunakan bambu kuning dan kita tutupi dengan terpal supaya tidak menarik perhatian warga sekitar sebab kita ingin kejadian aneh ini membuat heboh warga sekitar," terangnya.
Sementara itu paranormal Totong (39) menjelaskan, di batang pisang Lilin tersebut ada penunggunya yakni sebangsa jin yang berbentuk binatang monyet dan harimau. Mereka ini jenis jin perempuan tapi menyerupai binatang dan mereka hanya menjadikan pisang tersebut sebagai tempat tinggal sementara dan tidak akan mengganggu.
"Kebetulan pas lagi difoto mereka lagi lewat menuju pisang teresebut sebab saat ini pisang tersebut sudah jadi tempat kediaman mereka. Jadi biarkan saja jangan diganggu apalagi ditebang sebab bisa berakibat fatal misalnya sakit, gila dan lainya," sarannya. (and)
Warga Kikim Selatan Minta Kejelasan Lahan Kebun
Lahat, SN
Puluhan warga Desa Pagardin dan Karang Caya Kecamatan Kikim Selatan, Kamis (26/1) pukul 10.00 WIB mendatangi Badan Pertanahan Nasional (BPN) Lahat untuk meminta kejelasan tentang lahan batas perkebunan yang diduga diklaim PT Aditarwan, perusahaan perkebunan.
Beberapa perwakilan masyarakat yang jumlahnya puluhan ini mengadakan pertemuan di ruang rapat BPN dengan didampingi Kepala BPN Muchtar SH MM bersama pihak dari Kecamatan Kikim Selatan yang diwakili Kasi Pemerintahan Alamsyah Hamli, Polsek Kikim Selatan, Polsek Kikim Tengah, Polres Lahat, Kades Pagardin Anton dan beberapa orang dari perwakilan PT Aditarwan.
Menurut Kepala BPN Muchtar, PT Aditarwan yang beroperasi sejak sekitar 1995 ini waktu itu memiliki luas perkebunan sekitar 1000 hektar lalu berdasarkan surat-surat yang dimiliki BPN adanya pengurangan lahan sejak 1997 yaitu menjadi 790 Ha.
“Namun di lapangan patok-patok yang ada memang sudah ada yang hilang walaupun sebagian lagi masih ada,” jelasnya.
Kepada kedua belah pihak intinya BPN meminta data-data yang ada dari setiap perubahan sebab peta rinci yang di BPN sendiri belum adanya perubahan wilayah mana yang diserahkan pada masyarakat baik sebagai plasma dan lain sebagainya.
“Kalau salah satu pihak tidak bisa menampilkan data yang ada maka silahkan saja dilakukan sebagaimana mestinya. Bila PT Aditarwan tidak bisa menampilkan data yang diperlukan maka warga silahkan saja mematoknya sementara begitu juga sebaliknya yang terjadi warga harus bisa menerima kenyataan apabila bukti-bukti jelas ada bahwa lahan tersebut dari perusahaan,” papar Muchtar.
Hasibuan alias Iwan perwakilan dari warga ini mengungkapkan bahwa juga saat itu adanya kesepakatan bahwa pada tahun 1998 dengan PT Aditarwan dan warga setempat tentang pemberian lahan kepada warga yang ada.
“Lahan plasma yang harusnya diberikan pada warga pada 2007 yang berada di seberang sungai Resik namun hingga saat ini belum juga diberikan, yang awalnya 163 Ha pada 1997 dan 1998 lalu pada tahun 2000-an berikutnya penambahan lahan menjadi 600 Ha sehingga warga sangat menantikan hal ini,” kata Iwan.
Dari surat kesepakatan tersebut terlihat bahwa 303 Ha lahan yang merupakan status quo, 60 Ha lahan diserahkan pada transmigrasi Keban Agung, lalu 163 Ha sebagai plasma KPPA sebanyak 300 paket yang akan diberikan pada warga.
Yang terjadi kerancuan dari pembahasan ini lahan tersebut berada di seberang sungai resik atau sebelah sungai resik. Warga dan BPN mengharapkan nantinya saksi-saksi yang membuat kesepakatan saat itu bisa dihadirkan nantinya, demikian ditambahkan Kades Pagardin Anton dalam acara pertemuan ini, kemarin (26/1).
“Sebaiknya saksi-saksi dari warga, petugas BPN dan dari perangkat saat itu begitu pula dari PT Aditarwan agar tidak lagi terjadi keraguan akan letak lahan tersebut,” jelas Anton.
Pihak PT Aditarwan sendiri melalui salah satu pegawainya yang hadir sebagai perwakilan, Maryanto siap menunjuk data-data yang ada. “Baik data ganti rugi dan lahan yang ada hanya saja kita kita meminta waktu untuk menghadirkan saksi dan mengumpulkan data dari manajemen lama perusahaan tersebut,” ulasnya.
Akhirnya diambil kesepakatan dalam berita acara yang ada pada 9 Februari 2012 peta rinci milik perusahaan diserahkan pada BPN untuk dipelajari dan juga milik warga.
“Dan kita adakan pertemuan kembali untuk menentukan langkah selanjutnya dengan menghadirkan saksi-saksi baik dari warga, perangakat pemerintah saat itu, BPN dan pihak PT Aditarwan pada 28 Februari mendatang,” jelas Kepala BPN Muchtar.
Alamsyah Hamli selaku Kasi Pemerintahan Kecamatan Kikim Selatan berharap hal ini bisa cepat terselesaikan dengan adanya data-data lengkap tersebut mengenai lokasi yang harusnya diserahkan pada warga.
”Supaya tidak terjadi kerancuan dan merugikan kedua belah pihak,” pungkasnya. (riz)
Puluhan warga Desa Pagardin dan Karang Caya Kecamatan Kikim Selatan, Kamis (26/1) pukul 10.00 WIB mendatangi Badan Pertanahan Nasional (BPN) Lahat untuk meminta kejelasan tentang lahan batas perkebunan yang diduga diklaim PT Aditarwan, perusahaan perkebunan.
Beberapa perwakilan masyarakat yang jumlahnya puluhan ini mengadakan pertemuan di ruang rapat BPN dengan didampingi Kepala BPN Muchtar SH MM bersama pihak dari Kecamatan Kikim Selatan yang diwakili Kasi Pemerintahan Alamsyah Hamli, Polsek Kikim Selatan, Polsek Kikim Tengah, Polres Lahat, Kades Pagardin Anton dan beberapa orang dari perwakilan PT Aditarwan.
Menurut Kepala BPN Muchtar, PT Aditarwan yang beroperasi sejak sekitar 1995 ini waktu itu memiliki luas perkebunan sekitar 1000 hektar lalu berdasarkan surat-surat yang dimiliki BPN adanya pengurangan lahan sejak 1997 yaitu menjadi 790 Ha.
“Namun di lapangan patok-patok yang ada memang sudah ada yang hilang walaupun sebagian lagi masih ada,” jelasnya.
Kepada kedua belah pihak intinya BPN meminta data-data yang ada dari setiap perubahan sebab peta rinci yang di BPN sendiri belum adanya perubahan wilayah mana yang diserahkan pada masyarakat baik sebagai plasma dan lain sebagainya.
“Kalau salah satu pihak tidak bisa menampilkan data yang ada maka silahkan saja dilakukan sebagaimana mestinya. Bila PT Aditarwan tidak bisa menampilkan data yang diperlukan maka warga silahkan saja mematoknya sementara begitu juga sebaliknya yang terjadi warga harus bisa menerima kenyataan apabila bukti-bukti jelas ada bahwa lahan tersebut dari perusahaan,” papar Muchtar.
Hasibuan alias Iwan perwakilan dari warga ini mengungkapkan bahwa juga saat itu adanya kesepakatan bahwa pada tahun 1998 dengan PT Aditarwan dan warga setempat tentang pemberian lahan kepada warga yang ada.
“Lahan plasma yang harusnya diberikan pada warga pada 2007 yang berada di seberang sungai Resik namun hingga saat ini belum juga diberikan, yang awalnya 163 Ha pada 1997 dan 1998 lalu pada tahun 2000-an berikutnya penambahan lahan menjadi 600 Ha sehingga warga sangat menantikan hal ini,” kata Iwan.
Dari surat kesepakatan tersebut terlihat bahwa 303 Ha lahan yang merupakan status quo, 60 Ha lahan diserahkan pada transmigrasi Keban Agung, lalu 163 Ha sebagai plasma KPPA sebanyak 300 paket yang akan diberikan pada warga.
Yang terjadi kerancuan dari pembahasan ini lahan tersebut berada di seberang sungai resik atau sebelah sungai resik. Warga dan BPN mengharapkan nantinya saksi-saksi yang membuat kesepakatan saat itu bisa dihadirkan nantinya, demikian ditambahkan Kades Pagardin Anton dalam acara pertemuan ini, kemarin (26/1).
“Sebaiknya saksi-saksi dari warga, petugas BPN dan dari perangkat saat itu begitu pula dari PT Aditarwan agar tidak lagi terjadi keraguan akan letak lahan tersebut,” jelas Anton.
Pihak PT Aditarwan sendiri melalui salah satu pegawainya yang hadir sebagai perwakilan, Maryanto siap menunjuk data-data yang ada. “Baik data ganti rugi dan lahan yang ada hanya saja kita kita meminta waktu untuk menghadirkan saksi dan mengumpulkan data dari manajemen lama perusahaan tersebut,” ulasnya.
Akhirnya diambil kesepakatan dalam berita acara yang ada pada 9 Februari 2012 peta rinci milik perusahaan diserahkan pada BPN untuk dipelajari dan juga milik warga.
“Dan kita adakan pertemuan kembali untuk menentukan langkah selanjutnya dengan menghadirkan saksi-saksi baik dari warga, perangakat pemerintah saat itu, BPN dan pihak PT Aditarwan pada 28 Februari mendatang,” jelas Kepala BPN Muchtar.
Alamsyah Hamli selaku Kasi Pemerintahan Kecamatan Kikim Selatan berharap hal ini bisa cepat terselesaikan dengan adanya data-data lengkap tersebut mengenai lokasi yang harusnya diserahkan pada warga.
”Supaya tidak terjadi kerancuan dan merugikan kedua belah pihak,” pungkasnya. (riz)
Kamis, 26 Januari 2012
Ribuan Petani Lahat Aksi ke PT Lonsum
Lahat, SN
Giliran petani dari Desa Sukamakmur Kencana Sari Cempaka Sakti, Sukoharjo, dan Putrawaraja, Kecamatan Gumay Talang, Kabupaten Lahat, melakukan aksi terkait konflik lahan.
Mereka mendatangi area perkebunan PT London Sumatera (Lonsum) di sekitar desa tersebut. Mereka menuntut perusahaan segera mengembalikan lahan, yang diambil alih sejak 2003.
Aksi dilakukan Rabu kemarin (25/1) sejak pukul 09.00 dan berlangsung di area 78, di perkebunan inti milik PT Lonsum.
Para pengunjukrasa membawa spanduk dan pamflet yang dibentangkan di tepi jalan. Isinya antara lain "Pemda Lahat Tidak Bijak Tanah Kami Dibajak”, “Kepada Semua Media Indonesia Tolong Sampaikan Persoalan Kami ke SBY”. Mereka pun lantas menyampaikan orasi-orasinya.
"Kami minta PT Lonsum segera mengembalikan lahan kami. Lahan itu hak kami," ujar seorang pendemo saat berorasi.
Setelah puas melakukan orasi, mereka kemudian masuk ke dalam perkebunan sawit PT Lonsum. Mereka mematoki lahan yang mereka klaim telah dirampas PT Lonsum. Mereka pun mematok lahan tersebut dengan ratusan kayu yang dicat warna merah di bagian ujungnya.
"Kami mematok lahan kami. Kami bukan mematok lahan milik PT Lonsum. Lahan kami yang justru diambil perusahaan tersebut," kata Anto, warga Desa Sukoharjo, kepada pers.
Sebagai informasi, lahan seluas 200 hektare itu dulunya merupakan lahan plasma yang diambil dari Desa Sukamakmur. Tapi kebun plasma itu kemudian menjadi kebun Inti. Hal sama terjadi pada empat desa lainnya, tapi luas lahan yang diambil PT Lonsum tidak jelas luasnya.
Agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, aksi para petani itu dikawal ketat ratusan polisi dari Polres Lahat. Di lokasi juga tampak Wakapolres Lahat Kompol Adi Ferdian, Kabag Ops Kompol Kudri, Kasat Reskrim AKP Syahir, Kasat Intel AKP Budiman, serta Kapolsek Kikim Timur AKP Alfiansyah.
"Saya minta selama aksi ini jangan melakukan tindakan anarkis. Silakan kalian menyalurkan aspirasi, tetapi saya mohon harus tetap berjalan damai," kata Kompol Adi Ferdian kepada pengunjukrasa. (tw/anw/DEt)
Giliran petani dari Desa Sukamakmur Kencana Sari Cempaka Sakti, Sukoharjo, dan Putrawaraja, Kecamatan Gumay Talang, Kabupaten Lahat, melakukan aksi terkait konflik lahan.
Mereka mendatangi area perkebunan PT London Sumatera (Lonsum) di sekitar desa tersebut. Mereka menuntut perusahaan segera mengembalikan lahan, yang diambil alih sejak 2003.
Aksi dilakukan Rabu kemarin (25/1) sejak pukul 09.00 dan berlangsung di area 78, di perkebunan inti milik PT Lonsum.
Para pengunjukrasa membawa spanduk dan pamflet yang dibentangkan di tepi jalan. Isinya antara lain "Pemda Lahat Tidak Bijak Tanah Kami Dibajak”, “Kepada Semua Media Indonesia Tolong Sampaikan Persoalan Kami ke SBY”. Mereka pun lantas menyampaikan orasi-orasinya.
"Kami minta PT Lonsum segera mengembalikan lahan kami. Lahan itu hak kami," ujar seorang pendemo saat berorasi.
Setelah puas melakukan orasi, mereka kemudian masuk ke dalam perkebunan sawit PT Lonsum. Mereka mematoki lahan yang mereka klaim telah dirampas PT Lonsum. Mereka pun mematok lahan tersebut dengan ratusan kayu yang dicat warna merah di bagian ujungnya.
"Kami mematok lahan kami. Kami bukan mematok lahan milik PT Lonsum. Lahan kami yang justru diambil perusahaan tersebut," kata Anto, warga Desa Sukoharjo, kepada pers.
Sebagai informasi, lahan seluas 200 hektare itu dulunya merupakan lahan plasma yang diambil dari Desa Sukamakmur. Tapi kebun plasma itu kemudian menjadi kebun Inti. Hal sama terjadi pada empat desa lainnya, tapi luas lahan yang diambil PT Lonsum tidak jelas luasnya.
Agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, aksi para petani itu dikawal ketat ratusan polisi dari Polres Lahat. Di lokasi juga tampak Wakapolres Lahat Kompol Adi Ferdian, Kabag Ops Kompol Kudri, Kasat Reskrim AKP Syahir, Kasat Intel AKP Budiman, serta Kapolsek Kikim Timur AKP Alfiansyah.
"Saya minta selama aksi ini jangan melakukan tindakan anarkis. Silakan kalian menyalurkan aspirasi, tetapi saya mohon harus tetap berjalan damai," kata Kompol Adi Ferdian kepada pengunjukrasa. (tw/anw/DEt)
KPU Anggarkan Rp 900 Juta Untuk Persiapan Pilkada
Banyuasin SN, SN
Masa jabatan Ketua dan anggota KPUD Banyuasin tidak diperpendek. Dalam UU No 15 Tahun 2011, kalimat diperpendek itu sudah tidak ada lagi. Artinya, tugas dan jabatan KPU yang dijabat Yusarlah Cs akan berakhir pada tahun 2014 mendatang. Demikian diungkapkan Ketua KPUD Banyuasin Yusarlah SAg usai rapat koordinasi di KPUD Banyuasin, Rabu (25/1).
Menurutnya, saat ini KPUD Banyuasin masih kosentrasi dalam melakukan persiapan pelaksanaan Pilkada, karenanya dalam APBD tahun ini, KPUD Banyuasin menganggarkan dana sebesar Rp 900 juta khusus untuk persiapan Pilkada. Anggaran ini diluar honorium pegawai dan tenaga harian lepas (THL).
Persiapan Pilkada yang dilakukan meliputi sosialisasi yang dilakukan di 17 Kecamatan ditambah dengan pembentukan PPK dan PPS. Penyeleksian PPK dan PPS berdasarkkan Peraturan KPU No 10 Tahun 2010 harus dilakukan hingga ke seluruh Kecamatan. “Karenanya yang paling banyak makan biaya itu saat pembentukan PPK dan PPS. “ kata Yusarlah.
Honorium baru akan diterima setelah dilakukan tahapan pelaksanaan Pilkada. “Itu anggarannya lain lagi, dan baru akan kami lakukan setelah melakukan koordinasi dengan KPU Propinsi dan KPU Pusat, diperkirakan tahapan pelaksanaan Pilkada sekitar bulan Agustus atau September mendatang,“ jelasnya.
Bagaimana dengan aturan pelaksanaan Pilkada ? dijelaskannya, hingga saat ini draft UU Pilkada belum juga rampung dilaksanakan. Karenanya hingga saat ini KPU tetap berpatokan dengan UU No 32 Tahun 2004, sebagai dasar pelaksanaan Pilkada.
“Tetapi bukan tidak mungkin, setelah draft tersebut disetujui dan disahkan oleh DPR RI, UU yang baru itu yang akan kami jadikan acuan pelaksanaan Pilkada. Tapi tentu dibutuhkan waktu lagi, paling tidak untuk mensosialisasikan undang-undang tersebut. “ ujarnya.
Bagaimana dengan Partai Politik ? dikatakannya, partai politik yang berhak ikut hanya partai politik yang lulus verifikasi pusat, baik sebagai partai pendukung maupun partai pengusung. (sir)
Masa jabatan Ketua dan anggota KPUD Banyuasin tidak diperpendek. Dalam UU No 15 Tahun 2011, kalimat diperpendek itu sudah tidak ada lagi. Artinya, tugas dan jabatan KPU yang dijabat Yusarlah Cs akan berakhir pada tahun 2014 mendatang. Demikian diungkapkan Ketua KPUD Banyuasin Yusarlah SAg usai rapat koordinasi di KPUD Banyuasin, Rabu (25/1).
Menurutnya, saat ini KPUD Banyuasin masih kosentrasi dalam melakukan persiapan pelaksanaan Pilkada, karenanya dalam APBD tahun ini, KPUD Banyuasin menganggarkan dana sebesar Rp 900 juta khusus untuk persiapan Pilkada. Anggaran ini diluar honorium pegawai dan tenaga harian lepas (THL).
Persiapan Pilkada yang dilakukan meliputi sosialisasi yang dilakukan di 17 Kecamatan ditambah dengan pembentukan PPK dan PPS. Penyeleksian PPK dan PPS berdasarkkan Peraturan KPU No 10 Tahun 2010 harus dilakukan hingga ke seluruh Kecamatan. “Karenanya yang paling banyak makan biaya itu saat pembentukan PPK dan PPS. “ kata Yusarlah.
Honorium baru akan diterima setelah dilakukan tahapan pelaksanaan Pilkada. “Itu anggarannya lain lagi, dan baru akan kami lakukan setelah melakukan koordinasi dengan KPU Propinsi dan KPU Pusat, diperkirakan tahapan pelaksanaan Pilkada sekitar bulan Agustus atau September mendatang,“ jelasnya.
Bagaimana dengan aturan pelaksanaan Pilkada ? dijelaskannya, hingga saat ini draft UU Pilkada belum juga rampung dilaksanakan. Karenanya hingga saat ini KPU tetap berpatokan dengan UU No 32 Tahun 2004, sebagai dasar pelaksanaan Pilkada.
“Tetapi bukan tidak mungkin, setelah draft tersebut disetujui dan disahkan oleh DPR RI, UU yang baru itu yang akan kami jadikan acuan pelaksanaan Pilkada. Tapi tentu dibutuhkan waktu lagi, paling tidak untuk mensosialisasikan undang-undang tersebut. “ ujarnya.
Bagaimana dengan Partai Politik ? dikatakannya, partai politik yang berhak ikut hanya partai politik yang lulus verifikasi pusat, baik sebagai partai pendukung maupun partai pengusung. (sir)
Bandar Narkoba Perairan OKI Dibekuk Didalam Speedboad
Kayuagung, SN
Ahyar (40) warga Desa Tulung Selapan Ilir Kecamatan Tulung Selapan Kabupaten OKI dibekuk jajaran Polsek Tulung Selapan, Rabu (25/1) di atas speedboad. Dirinya merupakan bandar Narkoba yang sudah lama menjadi target operasi polisi.
Selain membekuk tersangka, petugas juga menyita barang bukti narkoba berupa 5 paket sedang sabu-sabu dan 20 butir ineks warna kuning berlogo Banteng. Tersangka dan Narkobanya lalu diserahkan Polsek ke Polres OKI untuk diproses di Satres Narkoba.
Kapolres OKI AKBP Agus F SIK diwakili AKP Yusuf yang menjabat Kasatres Narkoba dan Kasubag Humas Iptu Halim ditemui di Mapolres OKI kemarin menjelaskan, tersangka sudah lama menjadi incaran pihaknya untuk ditangkap karena diduga kerap menjual Narkoba.
Namun kata Yusuf, tersangka sangat gesit dalam menjalankan bisnis barang haram itu dan selalu kabur saat akan dibekuk. Namun kemarin pihaknya menerima informasi akurat bila tersangka sedang membawa narkoba untuk bertransaksi.
Mendapat informasi inilah, petugas Polsek Tulung Selapan dipimpin langsung Kapolseknya melakukan penyelidikan dan pengejaran terhadap tersangka. Tersangka yang saat itu menumpang speedboad dari dermaga Tulung Selapan menuju Desa Simpang Tiga.
Saat dalam perjalanan di atas sungai itulah, polisi langsung menghadangnya dan memeriksa tersangka. ”Modusnya, untuk menghilangkan Narkoba yang dibawanya, tersangka menyembunyikan barang bukti itu dengan cara menginjaknya namun diketahui petugas,” kata Yusuf.
Yusuf yang pernah menjabat Kapolsek Tanjung Lubuk OKI dan Kanit Narkoba pada Dir Narkoba Polda Sumsel menambahkan, pihaknya saat ini sedang mengembangkan kasus tertangkapnya Ahyar. Polisi sudah mengetahui identitas bandar besarnya berinisial MS yang kini menjadi incaran petugas.
Tersangka Ahyar dihadapan petugas riksa Polsek Tulung Selapan dan Satres Narkoba Polres OKI mengatakan, barang bukti itu yang disita polisi itu diperolehnya dari bandar besarnya berinisial MN warga Tulung Selapan yang kini menjadi buruan polisi.
Ahyar merincikan, 1 paket sedang sabu-sabu itu harga pasarannya berkisar antara Rp 700-800 ribu dan 1 butir ineks sekitar Rp 250 ribu perbutir. Bisnis ini sudah lama dilakoninya, selain menjual Narkoba iapun turut mengkonsumsinya. (iso)
Ahyar (40) warga Desa Tulung Selapan Ilir Kecamatan Tulung Selapan Kabupaten OKI dibekuk jajaran Polsek Tulung Selapan, Rabu (25/1) di atas speedboad. Dirinya merupakan bandar Narkoba yang sudah lama menjadi target operasi polisi.
Selain membekuk tersangka, petugas juga menyita barang bukti narkoba berupa 5 paket sedang sabu-sabu dan 20 butir ineks warna kuning berlogo Banteng. Tersangka dan Narkobanya lalu diserahkan Polsek ke Polres OKI untuk diproses di Satres Narkoba.
Kapolres OKI AKBP Agus F SIK diwakili AKP Yusuf yang menjabat Kasatres Narkoba dan Kasubag Humas Iptu Halim ditemui di Mapolres OKI kemarin menjelaskan, tersangka sudah lama menjadi incaran pihaknya untuk ditangkap karena diduga kerap menjual Narkoba.
Namun kata Yusuf, tersangka sangat gesit dalam menjalankan bisnis barang haram itu dan selalu kabur saat akan dibekuk. Namun kemarin pihaknya menerima informasi akurat bila tersangka sedang membawa narkoba untuk bertransaksi.
Mendapat informasi inilah, petugas Polsek Tulung Selapan dipimpin langsung Kapolseknya melakukan penyelidikan dan pengejaran terhadap tersangka. Tersangka yang saat itu menumpang speedboad dari dermaga Tulung Selapan menuju Desa Simpang Tiga.
Saat dalam perjalanan di atas sungai itulah, polisi langsung menghadangnya dan memeriksa tersangka. ”Modusnya, untuk menghilangkan Narkoba yang dibawanya, tersangka menyembunyikan barang bukti itu dengan cara menginjaknya namun diketahui petugas,” kata Yusuf.
Yusuf yang pernah menjabat Kapolsek Tanjung Lubuk OKI dan Kanit Narkoba pada Dir Narkoba Polda Sumsel menambahkan, pihaknya saat ini sedang mengembangkan kasus tertangkapnya Ahyar. Polisi sudah mengetahui identitas bandar besarnya berinisial MS yang kini menjadi incaran petugas.
Tersangka Ahyar dihadapan petugas riksa Polsek Tulung Selapan dan Satres Narkoba Polres OKI mengatakan, barang bukti itu yang disita polisi itu diperolehnya dari bandar besarnya berinisial MN warga Tulung Selapan yang kini menjadi buruan polisi.
Ahyar merincikan, 1 paket sedang sabu-sabu itu harga pasarannya berkisar antara Rp 700-800 ribu dan 1 butir ineks sekitar Rp 250 ribu perbutir. Bisnis ini sudah lama dilakoninya, selain menjual Narkoba iapun turut mengkonsumsinya. (iso)
Warga Mengeluh, Biaya Carter Ambulance Tak Jelas
Indralaya, SN
Tidak jelasnya biaya carter ambulan yang membawa pasiensaat mau dirujuk ke rumah sakit dikeluhkan masyarakat di Ogan Ilir (OI).
Seperti diungkapkan Yudi warga Indralaya, salah satu keluarganya belum lama ini di rujuk dari Puskesmas Indralaya ke Rumah Sakit Muhammad Husien Palembang. Saat ingin merujuk keluarganya yang sakit terjadilah transaksi biaya ambulan membawa pasien sebesar Rp 300 ribu, hal ini membuat keluarga sempat kaget, tetapi karena tidak ada Pilihan lain akhirnya tetap menuruti tarif tersebut. Saat ditanya kejelasan dari biaya tersebut ternyata untuk biaya bensin dan sopir.
"Ternyata biaya tersebut untuk bensin dan sopir," ujar Yudi.
Saat dikonfirmasikan dengan pihak Dinas kesehatan Kabupaten OI melalui Kabid Progam dan Pellayanan kesehatan H.A.Pait Yusuf, SKM ternyata untuk carter ambulan tersebut memang ada Perda No 440/1335/SK/KES/IX/2009 yaitu sebesar Rp 5000/KM untuk biaya bensin dan sopir ambulan tersebut tetapi kalau pasien tersebut mempunyai kartu Jamsoskes atau Jamkesmas maka tidak dipungut alias gratis karena biayanya bisa diklaim ke dinas kesehatan.
Ditambahkan Fait agar masyarakat tidak ragu lagi terhadap pelayanan kesehatan yang ada setidaknya fasilitas yang ada bisa dimanfaatkan. (man)
Tidak jelasnya biaya carter ambulan yang membawa pasiensaat mau dirujuk ke rumah sakit dikeluhkan masyarakat di Ogan Ilir (OI).
Seperti diungkapkan Yudi warga Indralaya, salah satu keluarganya belum lama ini di rujuk dari Puskesmas Indralaya ke Rumah Sakit Muhammad Husien Palembang. Saat ingin merujuk keluarganya yang sakit terjadilah transaksi biaya ambulan membawa pasien sebesar Rp 300 ribu, hal ini membuat keluarga sempat kaget, tetapi karena tidak ada Pilihan lain akhirnya tetap menuruti tarif tersebut. Saat ditanya kejelasan dari biaya tersebut ternyata untuk biaya bensin dan sopir.
"Ternyata biaya tersebut untuk bensin dan sopir," ujar Yudi.
Saat dikonfirmasikan dengan pihak Dinas kesehatan Kabupaten OI melalui Kabid Progam dan Pellayanan kesehatan H.A.Pait Yusuf, SKM ternyata untuk carter ambulan tersebut memang ada Perda No 440/1335/SK/KES/IX/2009 yaitu sebesar Rp 5000/KM untuk biaya bensin dan sopir ambulan tersebut tetapi kalau pasien tersebut mempunyai kartu Jamsoskes atau Jamkesmas maka tidak dipungut alias gratis karena biayanya bisa diklaim ke dinas kesehatan.
Ditambahkan Fait agar masyarakat tidak ragu lagi terhadap pelayanan kesehatan yang ada setidaknya fasilitas yang ada bisa dimanfaatkan. (man)
Avanza 'Modif' Meledak di SPBU
Sekayu, SN
Sebuah mobil Toyota Avanza silver B 1037 XI yang dimodifikasi bagian dalam belakang untuk menampung BBM (premimum Red) tiba-tiba meledak dan mengeluarkan api dijok bagian belakang kendaraan usai mengisi bahan bakar minyak (BBM) di lokasi SPBU 24.30.735 Jalan Merdeka Kota Sekayu, Rabu (25/1) sekitar pukul 06.45 WIB.
Akibat kejadian tersebut, membuat warga dan pengendara sepeda motor dan mobil di sekitar lokasi yang tengah mengisi BBM di SPBU tersebut, terkejut dan panik berhamburan keluar, karena khawatir SPBU tersebut ikut meledak.
Sementara sopir avanza yang diketahui bernama Gepeng itu masih selamat. Dan hanya menderita luka ringan (luring) di bagian kepala akibat ledakan dan rambut sempat terbakar.
Pantauan dilokasi, ledakan satu kali yang cukup keras tersebut membuat kaca mobil pecah berhamburan, sepeda motor yang membawa tumpukkan koran dikiri kanan motor turut terpental beberapa meter. Dilokasi ditemukan serpihan kaca, lampu dan puntung rokok. Dugaan sementara, sopir mobil itu usai mengisi BBM menghidupkan puntung rokok dan kaca mobil tertutup. Sementara dibagian jok belakang terdapat tangki tambahan untuk mengisi BBM.
“Sopir mobil itu habis nyedot BBM di SPBU itu. Tangkinya sudah di modifikasi di taruh dibelakang jok,” ujar Agus salah seorang warga yang lewat.
Pemilik SPBU 24.30.735 Yulius ketika dikonfirmasikan, mengaku tidak tahu persis kalau kendaraan avanza yang meledak itu mengisi di SPBU nya, karena yang melayani pembelian BBM petugasnya (anak buahnya).
"Yang jelas kita menjatahi setiap yang membeli BBM maksimal 30 liter," katanya seraya mengatakan, petugasnya saat ini tengah dimintai keterangan oleh pihak Polres Muba
Yulius juga mengelak, kalau SPBU nya ada kerjasama dengan pemilik kendaraan yang meledak tersebut, sebab dipastikan jatah pembelian BBM lebih dari 30 liter. "Kita tidak pernah lagi melayani pembelian jerigen, apalagi mobil yang dimodif tersbut," ujarnya.
Sementara Kapolres Muba AKBP Toto Wibowo melalui Kasat Reskrim AKP Maruly Pardede mengatakan, dugaan awal mobil meledak karena uap bensin yg disambar api. Dari dalam mobil ditemukan tangki modifikasi untuk menampung bensin.
"Jok mobil baris 2 dan 3 dicopot dan diganti tangki buatan dr plat. Mungkin karena kaca mobil tertutup rapat tidak ada udara, uap bensin ngebul di dalam mobil dan mungkin ada percikan api kemudian meledak. Kondisi mobil dalam keadaan kaca kanan kiri pecah, kaca depan retak. Namun tidak terbakar. Saat ini masih dalam penyelidikan intensif oleh petugas kita , sedangkan korban sudah dibawa ke RSUD Sekayu," ujarnya. (her)
Sebuah mobil Toyota Avanza silver B 1037 XI yang dimodifikasi bagian dalam belakang untuk menampung BBM (premimum Red) tiba-tiba meledak dan mengeluarkan api dijok bagian belakang kendaraan usai mengisi bahan bakar minyak (BBM) di lokasi SPBU 24.30.735 Jalan Merdeka Kota Sekayu, Rabu (25/1) sekitar pukul 06.45 WIB.
Akibat kejadian tersebut, membuat warga dan pengendara sepeda motor dan mobil di sekitar lokasi yang tengah mengisi BBM di SPBU tersebut, terkejut dan panik berhamburan keluar, karena khawatir SPBU tersebut ikut meledak.
Sementara sopir avanza yang diketahui bernama Gepeng itu masih selamat. Dan hanya menderita luka ringan (luring) di bagian kepala akibat ledakan dan rambut sempat terbakar.
Pantauan dilokasi, ledakan satu kali yang cukup keras tersebut membuat kaca mobil pecah berhamburan, sepeda motor yang membawa tumpukkan koran dikiri kanan motor turut terpental beberapa meter. Dilokasi ditemukan serpihan kaca, lampu dan puntung rokok. Dugaan sementara, sopir mobil itu usai mengisi BBM menghidupkan puntung rokok dan kaca mobil tertutup. Sementara dibagian jok belakang terdapat tangki tambahan untuk mengisi BBM.
“Sopir mobil itu habis nyedot BBM di SPBU itu. Tangkinya sudah di modifikasi di taruh dibelakang jok,” ujar Agus salah seorang warga yang lewat.
Pemilik SPBU 24.30.735 Yulius ketika dikonfirmasikan, mengaku tidak tahu persis kalau kendaraan avanza yang meledak itu mengisi di SPBU nya, karena yang melayani pembelian BBM petugasnya (anak buahnya).
"Yang jelas kita menjatahi setiap yang membeli BBM maksimal 30 liter," katanya seraya mengatakan, petugasnya saat ini tengah dimintai keterangan oleh pihak Polres Muba
Yulius juga mengelak, kalau SPBU nya ada kerjasama dengan pemilik kendaraan yang meledak tersebut, sebab dipastikan jatah pembelian BBM lebih dari 30 liter. "Kita tidak pernah lagi melayani pembelian jerigen, apalagi mobil yang dimodif tersbut," ujarnya.
Sementara Kapolres Muba AKBP Toto Wibowo melalui Kasat Reskrim AKP Maruly Pardede mengatakan, dugaan awal mobil meledak karena uap bensin yg disambar api. Dari dalam mobil ditemukan tangki modifikasi untuk menampung bensin.
"Jok mobil baris 2 dan 3 dicopot dan diganti tangki buatan dr plat. Mungkin karena kaca mobil tertutup rapat tidak ada udara, uap bensin ngebul di dalam mobil dan mungkin ada percikan api kemudian meledak. Kondisi mobil dalam keadaan kaca kanan kiri pecah, kaca depan retak. Namun tidak terbakar. Saat ini masih dalam penyelidikan intensif oleh petugas kita , sedangkan korban sudah dibawa ke RSUD Sekayu," ujarnya. (her)
DPRD Empat Lawang Desak Pengusutan Dana Ramtek
Empat Lawang, SN
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Empat Lawang desak pihak berwenang mengusut tuntas realisasi dana bantuan Ramtek yang digelontorkan pemerintah Provinsi melalui Dinas Kehutanan Dan Perkebunan (Hutbun) Empat Lawang 2011 lalu. Diduga, dana tidak tepat sasaran dan disalahgunakan oknum pegawai Hutbun, pasalnya hingga saat ini belum ada realisasinya.
Anggota Komisi I DPRD Empat Lawang, Asmawi mengatakan, pihak terkait dalam hal ini Dishutbun Empat Lawang, harus menyikapi masalah ini dengan serius. “Selain ada dugaan penyimpangan dana, masalah ini juga sudah merugikan kelompok tani karena mereka tidak menerima bantuan dari Pemprov Sumsel, berupa biaya penanaman yang mencapai Rp 350 juta,” ungkap Asmawi, Rabu (25/1).
Selanjutnya Asmawi menyampaikan kepala dinas hutbuntamben harus meninindak lanjuti temuan ini, apapun bentuknya kadis harus mengetahui kegiatan instansi yang dipimpinnya,"kadis harus ikut bertanggung jawab dong," kata Asmawi.
Sementara itu, sebelumnya kadis hutbuntamben Susyanto Tunut mengaku tidak mengetahui dana bantuan ramtek. “Saya tidak bisa menjelaskan masalah ini, karena saya tidak mengetahui adanya bantuan Ramtek untuk Hutbuntamben,” ungkap Kadishutbun Empat Lawang, Susyanto Tunut, seraya mengatakan, silahkan menghubungi Kabid Kehutanan untuk informasi detailnya.
Diketahui sebelumnya bahwa dana ramtek sebesar Rp 117 juta sudah cair 2011 lalu, sebagai dana awal untuk pencairan dana bantuan berikutnya. Namun sangat disayangkan proses pencairan dan penggunaan tidak diketahui pimpinan instansi berwenang sehingga pengajuan untuk menerima dana lanjutan yang diperuntukkan untuk 22 Kelompok Bibit Rakyat (KBR) sebesar Rp 350 juta tidak bisa dicairkan, dengan ini pula dugaan praktek penyalahgunaan dana ramtek terbongkar. (eko)
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Empat Lawang desak pihak berwenang mengusut tuntas realisasi dana bantuan Ramtek yang digelontorkan pemerintah Provinsi melalui Dinas Kehutanan Dan Perkebunan (Hutbun) Empat Lawang 2011 lalu. Diduga, dana tidak tepat sasaran dan disalahgunakan oknum pegawai Hutbun, pasalnya hingga saat ini belum ada realisasinya.
Anggota Komisi I DPRD Empat Lawang, Asmawi mengatakan, pihak terkait dalam hal ini Dishutbun Empat Lawang, harus menyikapi masalah ini dengan serius. “Selain ada dugaan penyimpangan dana, masalah ini juga sudah merugikan kelompok tani karena mereka tidak menerima bantuan dari Pemprov Sumsel, berupa biaya penanaman yang mencapai Rp 350 juta,” ungkap Asmawi, Rabu (25/1).
Selanjutnya Asmawi menyampaikan kepala dinas hutbuntamben harus meninindak lanjuti temuan ini, apapun bentuknya kadis harus mengetahui kegiatan instansi yang dipimpinnya,"kadis harus ikut bertanggung jawab dong," kata Asmawi.
Sementara itu, sebelumnya kadis hutbuntamben Susyanto Tunut mengaku tidak mengetahui dana bantuan ramtek. “Saya tidak bisa menjelaskan masalah ini, karena saya tidak mengetahui adanya bantuan Ramtek untuk Hutbuntamben,” ungkap Kadishutbun Empat Lawang, Susyanto Tunut, seraya mengatakan, silahkan menghubungi Kabid Kehutanan untuk informasi detailnya.
Diketahui sebelumnya bahwa dana ramtek sebesar Rp 117 juta sudah cair 2011 lalu, sebagai dana awal untuk pencairan dana bantuan berikutnya. Namun sangat disayangkan proses pencairan dan penggunaan tidak diketahui pimpinan instansi berwenang sehingga pengajuan untuk menerima dana lanjutan yang diperuntukkan untuk 22 Kelompok Bibit Rakyat (KBR) sebesar Rp 350 juta tidak bisa dicairkan, dengan ini pula dugaan praktek penyalahgunaan dana ramtek terbongkar. (eko)
Komplotan Curanmor Dibongkar
Muara Enim, SN
Aksi komplotan pencurian kendaraan bermotor (curanmor) berhasil dibongkar. Tiga tersangka berikut 4 unit sepeda motor berhasil diamankan. Sebelumnya, para tersangka nyaris babak belur diamuk massa, beruntung kawanan curanmor tersebut berhasil lolos dengan menyelinap masuk kedalam hutan belukar dan perkebunan karet warga.
Ketiga tersangka yakni, Alfiansyah (22) warga Tegal Rejo Kecamatan Lawang Kidul, Ari (24) warga perumahan BTN Air Paku Kecamatan Lawang Kidul dan Sutrisno (21) warga Sariangan Kecamatan Lawang Kidul. Diamankan barang bukti, 4 unit sepeda motor, Yamaha Vixtion, Suzuki Satria FU, 2 Honda Beat.
Aksi nekat para tersangka dimulai menggasak sepeda motor milik korban, Rido (15) siswa kelas I SMP PGRI Muara Enim ketika diparkir di halaman rumah sakit umum HM Rabain Muara Enim, Senin malam (23/1). Korban malam itu, membesuk kakak perempuan Sutrisno yang tak lain telah dikenalnya.
Modus operandinya, salah satu tersangka, Sutrisno berpura-pura meminjam sepeda motor Beat milik korban dengan alasan untuk membeli nasi. Tanpa ada rasa curiga, Rido pun meminjamkan sepeda motornya kepada tersangka. Untuk mengelabui korban, Sutrisno menukar kunci kontak sepeda motor korban dengan kunci kontak Honda Beat yang lain.
Menjelang fajar, Selasa (24/1) sekitar pukul 02.00 WIB, para tersangka beraksi, namun eksekutornya, adalah tersangka Alfiansyah. Dengan mudah, tersangka Afiansyah membawa kabur sepeda motor Beat milik korban yang terparkir dihalaman rumah sakit. Agar tidak terbongkar akal bulus tersangka Sutrisno, kunci kontak korban ditukarkan kembali.
Keesokan paginya, korban kaget lantaran sepeda motornya telah lenyap di parkiran rumah sakit, meskipun telah dijaga oleh penjaga parkir rumah sakit. Pada hari itu juga, korban bersama orang tuanya melaporkan ke Polres Muara Enim. Namun ketika di BAP, Sutrisno dan Ari hanya sebagai saksi atas kehilangan sepeda motor milik korban.
Hebatnya lagi, siangnya, sekitar pukul 14.00 WIB, ketiga tersangka beraksi kembali dengan menggunakan dua sepeda motor. Ari berboncengan dengan Sutrisno mengendarai Yamaha Vixion sedangkan Alfiansyah mengendarai Honda Beat.
Sasarannya adalah warga perumahan tumbuh kecamatan Muara Enim, nasib bagus, para tersangka berhasil menggasak sepeda motor Yamaha FU yang terparkir dihalaman rumah warga tersebut.
Dengan kecepatan tinggi tersangka Ari yang mengendarai sepeda motor Yamaha Vixtion tak mampu mengendalikan laju kendaraannya hingga terperosok ke jurang yang dalamnya sekitar 3 meteran. Lalu, tersangka lainnya, Alfiansyah dan Sutrisno berusaha memberikan pertolongan untuk
mengangkat sepeda motor ke daratan.
Sial bagi para tersangka sekitar 1 km dari rumah korban, ada warga lain yang melihat dan mengenali sepeda motor milik warga perumahan tumbuh tersebut. Tak lama kemudian belasan warga yang mengendarai sepeda motor mengejarnya.
Tak ayal, ketiga tersangka mengambil langkah seribu meninggalkan sepeda motornya lalu masuk ke dalam hutan semak belukar menembus perkebunan karet warga. Meskipun telah disisiri tetapi para tersangka tak berhasil ditemukan. Kemudian, barang bukti sepeda motor milik kedua tersangka diamankan di Polres Muara Enim.
Malamnya, sekitar pukul 23.00 WIB, Tim Buser yang dipimpin Kanit Pidum Ipda Robert berhasil mengendus keberadaan tersangka Ari dan Alfiansyah yang berada di depan GOR Pancasila Muara Enim. Tak menunggu waktu lama, keduanya langsung disergap petugas.
Tak disangka-sangka di TKP tersebut petugas menemukan sepeda motor Honda Beat milik korban Rido yang hilang di parkiran rumah sakit umum HM Rabain. Ternyata, malam itu, kedua tersangka hendak menjualkannya kepada seorang penadah seharga 2 juta.
Setelah ditelusuri dan berdasarkan pengakuan kedua tersangka akhirnya masih ada tersangka lainnya yakni, Sutrisno yang tak lain mengenali Rido, korban kehilangan sepeda motor di parkiran rumah sakit.
Lalu, petugas memancing tersangka Sutrisno untuk membesuk kakak perempuannya yang dirawat di rumah sakit HM Rabain Muara Enim. Tengah malam sekitar, pukul 00.30 WIB, tersangka Sutrisno dapat dibekuk ketika memasuki halaman parkir rumah sakit.
Terpisah, jajaran buser Polsek Talang Ubi berhasil membekuk tersangka curanmor, Okta Saputra bin Junaidi, Selasa (24/1) sekitar pukul 14.00 WIB, di simpang Simpang Rasau Desa Sinas Dewa Kecamatan Talang Ubi. Turut diamankan barang bukti, 1 unit sepeda motor Honda Blade Respsol, 2 buah kunci T.
Kapolres Muara Enim AKBP Budi Suryanto melalui Kasat Reskrim AKP Tri Wahyudi didampingi Kanit Pidum Ipda Robert, Rabu (25/1) membenarkan telah mengamankan ketiga tersangka berikut barang bukti 4 unit sepeda motor, diantaranya, dua milik tersangka dan sisanya milik korban.
Selain itu, kata Kasat, jajaran polsek Talang Ubi juga membekuk tersangka curanmor di Simpang Rasau Desa Sinar Dewa, serta mengamankan barang bukti sepeda motor dan kunci T.
“Kini tersangka telah kita tahan berikut mengamankan barang bukti sepeda motornya,” ungkap Kasat Reskrim. (yud)
Oknum Kades Terlibat Narkoba Terancam Dipecat
Musi Rawas, SN
Oknum kepala desa Kembang Tanjung kecamatan BTS Ulu yang diduga terlibat narkoba dan sudah di tetapkan tersangka oleh pihak Polres Lubuklinggau terancam sanksi secara administrasi yaitu pemberhentian dari jabatan sebagai kepala desa.
Menurut Sekretaris Inspektorat Kabupaten Musi Rawas (Mura), Yapan Selamat mengatakan bahwa pihaknya telah membentuk tim untuk menindaklanjuti adanya oknum kepala desa yang terlibat narkoba. Terkait sanksi yang akan di jatuhklan akan disesuaikan dengan hasil temuan dan pemeriksaan tim yang sudah di bentuk tersebut.
“Sanksi terberat adalah pemberhentian dari jabatan sebagai kepala desa, tapi semua itu tergantung dengan pemeriksaan yang dilakukan,” katanya, Rabu (25/1).
Dia menambahkan, pihaknya hanya melakukan pemeriksaan berkaitan dengan jabatan yang melekat kepadanya yaitu sebagai kepala desa. Soal proses hukum semua itu sepenuhnya hak kepolisian.
Sementara itu Koordinator Gerakan Sumpah Undang – Undang (G SUU) Lubuklinggau – Musi Rawas, Herman Sawiran mengatakan dengan adanya oknum kades yang terlibat kasus narkoba maka hal ini mencoreng pemkab Mura sendiri. Sebab, selama ini Musi Rawas di kenal dengan adanya fakta integeritas bahwa perangkat pemkab Mura untuk tidak terlibat narkoba. Terlebih lagi dengan mengusung program Musi Rawas Darusallam bahwa hal ini sungguh perbuatan yang memalukan.
”Buktikan dengan menjatuhkan sanksi tegas sebagaimana yang di kampanyekan selama ini bahwa pemkab Musi Rawas perang terhadap penggunaan narkoba, ketika ada yang melanggar komitmen tersebut maka harus di buktikan dengan sanksi yang dijatuhkan,” demikian tandasnya. (fik)
Oknum kepala desa Kembang Tanjung kecamatan BTS Ulu yang diduga terlibat narkoba dan sudah di tetapkan tersangka oleh pihak Polres Lubuklinggau terancam sanksi secara administrasi yaitu pemberhentian dari jabatan sebagai kepala desa.
Menurut Sekretaris Inspektorat Kabupaten Musi Rawas (Mura), Yapan Selamat mengatakan bahwa pihaknya telah membentuk tim untuk menindaklanjuti adanya oknum kepala desa yang terlibat narkoba. Terkait sanksi yang akan di jatuhklan akan disesuaikan dengan hasil temuan dan pemeriksaan tim yang sudah di bentuk tersebut.
“Sanksi terberat adalah pemberhentian dari jabatan sebagai kepala desa, tapi semua itu tergantung dengan pemeriksaan yang dilakukan,” katanya, Rabu (25/1).
Dia menambahkan, pihaknya hanya melakukan pemeriksaan berkaitan dengan jabatan yang melekat kepadanya yaitu sebagai kepala desa. Soal proses hukum semua itu sepenuhnya hak kepolisian.
Sementara itu Koordinator Gerakan Sumpah Undang – Undang (G SUU) Lubuklinggau – Musi Rawas, Herman Sawiran mengatakan dengan adanya oknum kades yang terlibat kasus narkoba maka hal ini mencoreng pemkab Mura sendiri. Sebab, selama ini Musi Rawas di kenal dengan adanya fakta integeritas bahwa perangkat pemkab Mura untuk tidak terlibat narkoba. Terlebih lagi dengan mengusung program Musi Rawas Darusallam bahwa hal ini sungguh perbuatan yang memalukan.
”Buktikan dengan menjatuhkan sanksi tegas sebagaimana yang di kampanyekan selama ini bahwa pemkab Musi Rawas perang terhadap penggunaan narkoba, ketika ada yang melanggar komitmen tersebut maka harus di buktikan dengan sanksi yang dijatuhkan,” demikian tandasnya. (fik)
Launching Insektisida 'Joki' oleh Bupati OKU Timur Diprotes
Palembang, SN
Launching insektisida 'Joki' (Jelas Komit) 400 SL oleh bupati OKU Timur, Herman Deru (HD) beberapa waktu lalu, diprotes oleh Kepala UPTD Balai Perlindungan Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumsel, Ir Antoni Alam.
Menurutnya, kata launching yang digunakan Herman Deru, tidak tepat, karena insektisida 'Joki' 400 SL izin beredarnya sudah ada sejak tahun 2009 dan berakhir di tahun 2013 mendatang.
"Biasanya kata launching itu, menunjukkan sesuatu yang baru, dan pertama kali, tapi insektisida 'Joki' ini sudah beredar sejak tahun 2009 lalu, jadi tidak tepat kalau dikatakan launching," jelas Antoni, Selasa (24/1).
Selain itu, kata Antoni, pihaknya juga memprotes kegiatan yang dilakukan bupati OKU Timur itu, yang menggunakan halaman dan bangunan laboratorium Hama dan Penyakit Belitang, milik aset Pemprov Sumsel tanpa izin.
"Memang Kepala Laboratorium Hama dan Penyakit, Belitang telah menerima surat izin penggunaan lahan miliknya, namun, Kepala Laboratorium tidak pernah membalas surat itu, atau dengan kata lain belum ada izin terkait penggunaan bangunan," terang dia.
Senada Kepala Laboratorium Hama dan Penyakit, Belitang Dinas Pertanian Sumsel, Pardal SP mengaku menerima surat izin peminjaman bangunan dan halaman laboratorium, namun katanya, perizinan itu belum dikeluarkan, dan pihaknya belum membalas surat izin tersebut.
"Semuanya kan punya prosedur, termasuk izin penggunaan bangunan dan halaman milik laboratorium. Kita sudah membuat surat protes resmi ke kepala Balai di OKUT, yang ditembuskan ke Gubernur Sumsel dan bupati OKU Timur," ungkapnya.
Sekadar informasi, launching insektisida 'Joki' 400 SL oleh Bupati OKUT, Herman Deru dilakukan di Jalan Rasuan, Belitang Madang Raya, Sabtu (14/1) lalu. (awj)
Launching insektisida 'Joki' (Jelas Komit) 400 SL oleh bupati OKU Timur, Herman Deru (HD) beberapa waktu lalu, diprotes oleh Kepala UPTD Balai Perlindungan Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumsel, Ir Antoni Alam.
Menurutnya, kata launching yang digunakan Herman Deru, tidak tepat, karena insektisida 'Joki' 400 SL izin beredarnya sudah ada sejak tahun 2009 dan berakhir di tahun 2013 mendatang.
"Biasanya kata launching itu, menunjukkan sesuatu yang baru, dan pertama kali, tapi insektisida 'Joki' ini sudah beredar sejak tahun 2009 lalu, jadi tidak tepat kalau dikatakan launching," jelas Antoni, Selasa (24/1).
Selain itu, kata Antoni, pihaknya juga memprotes kegiatan yang dilakukan bupati OKU Timur itu, yang menggunakan halaman dan bangunan laboratorium Hama dan Penyakit Belitang, milik aset Pemprov Sumsel tanpa izin.
"Memang Kepala Laboratorium Hama dan Penyakit, Belitang telah menerima surat izin penggunaan lahan miliknya, namun, Kepala Laboratorium tidak pernah membalas surat itu, atau dengan kata lain belum ada izin terkait penggunaan bangunan," terang dia.
Senada Kepala Laboratorium Hama dan Penyakit, Belitang Dinas Pertanian Sumsel, Pardal SP mengaku menerima surat izin peminjaman bangunan dan halaman laboratorium, namun katanya, perizinan itu belum dikeluarkan, dan pihaknya belum membalas surat izin tersebut.
"Semuanya kan punya prosedur, termasuk izin penggunaan bangunan dan halaman milik laboratorium. Kita sudah membuat surat protes resmi ke kepala Balai di OKUT, yang ditembuskan ke Gubernur Sumsel dan bupati OKU Timur," ungkapnya.
Sekadar informasi, launching insektisida 'Joki' 400 SL oleh Bupati OKUT, Herman Deru dilakukan di Jalan Rasuan, Belitang Madang Raya, Sabtu (14/1) lalu. (awj)
Pilkada di Sumsel dan Rawannya Konflik
Oleh Agus Harizal Alwie Tjikmat
BEBERAPA kabupaten dan kota di wilayah Sumsel dalam waktu yang berdekatan akan menggelar Pilkada.
Sebut saja Kota Pagaralam, Lubuklinggau, Kabupaten Muara Enim, Banyuasin, dan Kabupaten Lahat.
Tentu hiruk pikuk tahapan Pilkada akan dilalui daerah-daerah untuk memilik kepala daerahnya secara langsung. Moment kampanye adalah yang paling akbar dari semua tahapan yang harus dilalui.
Diharapkan sampai habis semua proses Pilkada, semua elemen masyarakat bisa menahan diri. Kalaupun ada masalah yang muncul di ajang Pilkada, jangan sampai berkhir dengan konflik berkepanjangan, gesekan politik, benturan, atau aduan ke pihak yang berwajib.
Karena pengalaman sudah menunjukkan, konflik apapun namannya sebelum atau sesudah Pilkada di Indonesia, tak akan berkhir dengan manis. Karena ujung-ujungnnya rakyatlah yang dirugikan.
Kita ambil contoh di beberapa daerah, konflik yang dicetuskan dengan aksi protes di lapangan dalam bentuk demonstrasi, hanya bermuara kepada kerugian untuk rakyat. Apalagi kalau benturan itu mulai menyentuh wilayah yang lain, misalnya perusakan, benturan fisik, dan aksi anarkis.
Tak ada yang untung untuk kondisi ini. Bila kondisi yang disebutkan tersebut terjadi, apa yang dibangun dan dibanggakan sebelumnya akan rusak dan sia-sia saja.
Untuk itu, bilapun ada ketidakpuasaan atau temuan-temuan yang dianggap merugikan, mari kita selesaikan semua persoalan itu ke jalur hukum. Karena komplain, protes, maupun pengaduan pelanggaran telah diatur mekanismenya.
Mari kita hormati mekanisme itu. Untuk diketahui selama ini perangkat daerah dan aparat hukum selalu membentuk tim penyidik khusus pelanggaran pidana pilkada. Tim penyidiklah yang akan menindaklanjuti perkara setelah pelanggaran yang dilaporkan ke panitia pengawas (panwas).
Nah dengan kata lain, bilapun ada pelanggaran atau proses aduan, masyarakat, elemen yang merasa tak puas dan merasa dirugikan dengan rangkaian Pilkada, diharap menggunakan dan mendesak lembaga yang yang resmi. Mari kita galang dan jaga Pilkada di lima daerah Sumsel menjadi pesta demokrasi yang damai dan tertib, serta dihasilkan pemimpin yang memang diimpikan rakyat. (***)
Sopir Truk Abaikan Larangan Bongkar Muat, Baturaja Macet
Baturaja, SN
Pengabaian larangan bongkar muat oleh sopir truk oknum distributor pada jam tertentu saat pasar padat aktivitas ternyata tidak menjadi perhatian, dampaknya kesemerautan dan kemacetan lalu lintas dalam kota Baturaja hingga kini belum bisa di atasi.
Kepadatan arus lalu lintas dalam kota Baturaja bukan lagi menjadi hal baru terutama di kawasan Jalan Ahmad Yani, Jalan Sudirman, Jalan Hos Cokro Aminoto, Jalan Akmal dan Jalan Pahlawan Kemarung.
Ruas jalan ini sangat rawan kemacetan mulai jam sibuk pagi hari hingga jam sibuk sore hari, salah satu penyebabnya rambu tanda larangan bongkar muat yang di pasang petugas tidak menjadi perhatian sopir truk terutama distributor barang yang menjadi kebutuhkan toko sekitar, padahal kesepakatan sebelumnya sudah ada pembatasan aktivitas seluruh jenis truk dan di pahami oleh pemilik toko maupun distributor yang hanya memarkir mobilnya pada pukul 16.00 WIB hingga pukul 06.00 WIB setiap hari.
Pantauan Koran ini, Rabu (25/1) kemacetan lalu lintas dalam kota Baturaja lebih disebabkan minimnya kesadaran sopir truk untuk melakukan bongkar muat pada jam-jam tertentu saja di tambah parkir sembarangan mobil angkot di sepanjang Jalan Akmal mulai dari depan Pos Polisi hingga simpang tiga Stasiun.
"Selama pengaturan parkir dan pembatasan truk ini tidak di tindak tegas saya rasa sulit mengatasi persoalan macet seprti ini,dulu lalu lintas bisa lancar ada petugas yang di siagakan di sepanjang jalan ini,sekarang tidak ada lagi,semua kendaraan semaunya saja,“ terang Majid salah satu penjual asongan.
Kepala dinas Perhubungan Kabupaten OKU Firmansyah ST melalui sekreterasi Dinas Drs Wais Kuroni mengakui jika masalah kemacetan ini belum bisa diatasi secara maksimal, penyebab lemahnya kesadaran para sopir plus alasan beragam dari pemilik toko.
“Peringatan hingga penindakan bagi kendaraan yang melanggar rasanya sudah kita lakukan secara terus menerus, kesepakatan untuk bongkar muat pada jam tertentu saja di sore hari itu bukan semata keputusan Dinas Perhubungan tapi sudah menjadi kesepakatan bersama, persoalanya bongkar muat illegal ini kadang kala didukung oleh pemilik toko dengan alasan stok barang habis hingga mendesak minta di kirim. Kita tindak hari ini besok terulang lagi, mengatasi persoalan ini harus mendapat dukungan dari semua komponen pasar, mulai dari pemilik toko, pemilik barang, sopir hingga petugas, kalau petugas saja yang berkomitmen hasilnya kurang memadai," jelas Wais Kuroni. (had)
Pengabaian larangan bongkar muat oleh sopir truk oknum distributor pada jam tertentu saat pasar padat aktivitas ternyata tidak menjadi perhatian, dampaknya kesemerautan dan kemacetan lalu lintas dalam kota Baturaja hingga kini belum bisa di atasi.
Kepadatan arus lalu lintas dalam kota Baturaja bukan lagi menjadi hal baru terutama di kawasan Jalan Ahmad Yani, Jalan Sudirman, Jalan Hos Cokro Aminoto, Jalan Akmal dan Jalan Pahlawan Kemarung.
Ruas jalan ini sangat rawan kemacetan mulai jam sibuk pagi hari hingga jam sibuk sore hari, salah satu penyebabnya rambu tanda larangan bongkar muat yang di pasang petugas tidak menjadi perhatian sopir truk terutama distributor barang yang menjadi kebutuhkan toko sekitar, padahal kesepakatan sebelumnya sudah ada pembatasan aktivitas seluruh jenis truk dan di pahami oleh pemilik toko maupun distributor yang hanya memarkir mobilnya pada pukul 16.00 WIB hingga pukul 06.00 WIB setiap hari.
Pantauan Koran ini, Rabu (25/1) kemacetan lalu lintas dalam kota Baturaja lebih disebabkan minimnya kesadaran sopir truk untuk melakukan bongkar muat pada jam-jam tertentu saja di tambah parkir sembarangan mobil angkot di sepanjang Jalan Akmal mulai dari depan Pos Polisi hingga simpang tiga Stasiun.
"Selama pengaturan parkir dan pembatasan truk ini tidak di tindak tegas saya rasa sulit mengatasi persoalan macet seprti ini,dulu lalu lintas bisa lancar ada petugas yang di siagakan di sepanjang jalan ini,sekarang tidak ada lagi,semua kendaraan semaunya saja,“ terang Majid salah satu penjual asongan.
Kepala dinas Perhubungan Kabupaten OKU Firmansyah ST melalui sekreterasi Dinas Drs Wais Kuroni mengakui jika masalah kemacetan ini belum bisa diatasi secara maksimal, penyebab lemahnya kesadaran para sopir plus alasan beragam dari pemilik toko.
“Peringatan hingga penindakan bagi kendaraan yang melanggar rasanya sudah kita lakukan secara terus menerus, kesepakatan untuk bongkar muat pada jam tertentu saja di sore hari itu bukan semata keputusan Dinas Perhubungan tapi sudah menjadi kesepakatan bersama, persoalanya bongkar muat illegal ini kadang kala didukung oleh pemilik toko dengan alasan stok barang habis hingga mendesak minta di kirim. Kita tindak hari ini besok terulang lagi, mengatasi persoalan ini harus mendapat dukungan dari semua komponen pasar, mulai dari pemilik toko, pemilik barang, sopir hingga petugas, kalau petugas saja yang berkomitmen hasilnya kurang memadai," jelas Wais Kuroni. (had)
Pertamina Simulasi Kebakaran, Warga Prabumulih Heboh
Prabumulih, SN
Simulasi penanggulangan keadaan darurat di lokasi Komplek PT Pertamina di pinggir Jalan Sudirman Prabumulih, Rabu (25/1) pukul 09.00 WIB membuat masyarakat Prabumulih heboh.
Kegiatan simulasi tersebut membuat kaget dan heboh bagi para pengendara yang sedang melaju bahkan ada sempat berhenti sebentar untuk menyaksikan apa yang sebenarnya terjadi. Bahkan warga di seputaran lokasi PT Pertamina juga kaget dan berhamburan keluar rumah masing masing.
“Memang sengaja didesain seperti memang terjadi kebakaran yang sebenarnya. Skenarionya kita buat seolah–olah terbakarnya tangki nomor 3 diareal PPP lalu diumumkan keadaan darurat melalui radio komunikasi disusul dengan sirine tanda keadaan bahaya. Seluruh karyawan yang sedang beraktivitas di dalam perkantoran langsung dievakuasi ke tempat yang aman," kata Asmen Humas PT Pertamina Prabumulih, M Echman.
Dikatakannya, latihan ini selain dilaksanakan Safety dan Security internal perusahaan juga melibatkan jajaran Polres dan Dinas Perhubungan Prabumulih.
Untuk menghindari kemacetan dan kepanikan para pengguna jalan maka pihak DLLAJR dan Jajaran Polres Prabumulih menutup jalur sebelah kiri jalan Sudirman arah Prabumulih–Muara Enim dan mensterilkan lokasi tempat terjadi insiden untuk memudahkan proses pemadaman api.
Untuk mengantisipasi meluasnya kobaran api dikerahkan Tiga unit mobil pemadam kebakaran sedangkan untuk menangani jika terjadi insiden yang memakan korban dibeberapa titik yang dinilai perlu bantuan penyelamatan jiwa disiagakan mobil ambulance. Sedangkan tanki No. 1,2 dan 3 serta tanki lainnnya disiram air dengan menggunakan mobil khusus untuk mendinginkan tanki sehingga kebakaran tidak meluas ke tanki lainnya.
Karena kegiatan yang mendadak dan tanpa sosialisasi membuat masyarakat seputar ring satu sempat mendatangi lokasi dan menanyakan kejadian apa yang sebenarnya.
Echman menambahkan, simulasi penanggulangan kebakaran bertujuan memberikan gambaran kepada para pekerja Pertamina beserta stakeholder terkait kebakaran yang kapan saja bisa terjadi.
"Kita harapkan Dinas Perhubungan dan Polres jika suatu saat terjadi yang sebenarnya dapat melakukan langkah yang tepat untuk memadamkan api," harapnya. (and)
Simulasi penanggulangan keadaan darurat di lokasi Komplek PT Pertamina di pinggir Jalan Sudirman Prabumulih, Rabu (25/1) pukul 09.00 WIB membuat masyarakat Prabumulih heboh.
Kegiatan simulasi tersebut membuat kaget dan heboh bagi para pengendara yang sedang melaju bahkan ada sempat berhenti sebentar untuk menyaksikan apa yang sebenarnya terjadi. Bahkan warga di seputaran lokasi PT Pertamina juga kaget dan berhamburan keluar rumah masing masing.
“Memang sengaja didesain seperti memang terjadi kebakaran yang sebenarnya. Skenarionya kita buat seolah–olah terbakarnya tangki nomor 3 diareal PPP lalu diumumkan keadaan darurat melalui radio komunikasi disusul dengan sirine tanda keadaan bahaya. Seluruh karyawan yang sedang beraktivitas di dalam perkantoran langsung dievakuasi ke tempat yang aman," kata Asmen Humas PT Pertamina Prabumulih, M Echman.
Dikatakannya, latihan ini selain dilaksanakan Safety dan Security internal perusahaan juga melibatkan jajaran Polres dan Dinas Perhubungan Prabumulih.
Untuk menghindari kemacetan dan kepanikan para pengguna jalan maka pihak DLLAJR dan Jajaran Polres Prabumulih menutup jalur sebelah kiri jalan Sudirman arah Prabumulih–Muara Enim dan mensterilkan lokasi tempat terjadi insiden untuk memudahkan proses pemadaman api.
Untuk mengantisipasi meluasnya kobaran api dikerahkan Tiga unit mobil pemadam kebakaran sedangkan untuk menangani jika terjadi insiden yang memakan korban dibeberapa titik yang dinilai perlu bantuan penyelamatan jiwa disiagakan mobil ambulance. Sedangkan tanki No. 1,2 dan 3 serta tanki lainnnya disiram air dengan menggunakan mobil khusus untuk mendinginkan tanki sehingga kebakaran tidak meluas ke tanki lainnya.
Karena kegiatan yang mendadak dan tanpa sosialisasi membuat masyarakat seputar ring satu sempat mendatangi lokasi dan menanyakan kejadian apa yang sebenarnya.
Echman menambahkan, simulasi penanggulangan kebakaran bertujuan memberikan gambaran kepada para pekerja Pertamina beserta stakeholder terkait kebakaran yang kapan saja bisa terjadi.
"Kita harapkan Dinas Perhubungan dan Polres jika suatu saat terjadi yang sebenarnya dapat melakukan langkah yang tepat untuk memadamkan api," harapnya. (and)
Jalan Desa Mulak Ulu Diperbaiki
Lahat, SN
Jalan desa sepanjang 6 kilometer (Km) dari Desa Geramat Kecamatan Mulak Ulu Kabupaten Lahat hingga menembus Desa Padang Bindu yang merupakan akses penting bagi warga, dibuka kembali dan diperbaiki pemerintah bersama masyarakat Desa Geramat secara gotong royong serta membuat saluran air untuk memperlancar irigasi persawahan yang ada.
“Memang untuk perbaikan jalan ini permintaan dari warga sendiri sebab jalan ini merupakan akses penting mereka keluar dari desa menuju kecamatan dan ke kota. Yang digunakan kebanyakan untuk mengangkut hasil bumi warga. Dari padi, kopi, karet dan cokelat yang mulai digarap warga desa,” jelas Camat Mulak Ulu Lubisman.
Menurut Lubisman, apabila jalan ini lancar maka perekonomian pedesaan meningkat mengingat persawahan yang sudah digarap maupun yang baru dibuka sekitar 600 hektar (Ha) luasnya, belum perkebunan yang ada. Irigasi Ayek Mulak yang ada semakin lancar hal ini tentu yang diharapkan masyarakat.
Ditambahkan Kades Geramat Mahmud, selain tanaman persawahan ini disana saat masa selang mereka menanam kedelai dan jagung sebagai komoditi tambahan selain padi persawahan. “Apalagi disini terdapat situs Megalith Batu Dakon Geramat yang jumlahnya tidak hanya satu, sehingga kemungkinan akan menjadi minat orang berkunjung ke desa Geramat semakin besar karena akses jalan sudah dibuka lebih lebar lagi,” papar Mahmud.
Salah satu warga yang ikut dalam gotong royong Syukur (45) dari pagi-pagi mereka sudah berkumpul setelah dapat pengumuman dari kepala desa untuk melakukan gotong royong. “Jam 7.00 kami la kumpul di beberapa sisi jalanan yang akan dibersihkan dan dibuat saluran air,” kata syukur
Pendi (46) warga Desa Geramat lainnya mengatakan bahwa saluran air ini bila tidak dibuka saat hujan air akan menutupi jalan sehingga sulit dilalui.
“Pemerintah meminjamkan alat untuk membuaka kembali dan warga yang membersihkannya disepanjang jalanan ini. Kami ni dek, terimakasih nian kalo jalan ni bebas dari genangan air dan jalanan biso lancar dilalui. Nak ke kota dan keluar dari desa yo lewat sinila,” jelas Pendi.
Pihak TNI setempat yang juga ikut membantu mengatur pembersihan jalan dan pembuatan jalan yang ada, serta saluran air.
“Gotong Royong warga Mulak Ulu terutama Geramat ini berakhir hingga menjelang sholat Jumat (20/1). Antusias 500 warga ini luar biasa dari Karang taruna, Ibu dan petani yang ada bergantian maka sewajarnya TNI ikut membantu dalam gotong royong ini,” ujar Kapten (Inf) Agus Salim. (riz)
Jalan desa sepanjang 6 kilometer (Km) dari Desa Geramat Kecamatan Mulak Ulu Kabupaten Lahat hingga menembus Desa Padang Bindu yang merupakan akses penting bagi warga, dibuka kembali dan diperbaiki pemerintah bersama masyarakat Desa Geramat secara gotong royong serta membuat saluran air untuk memperlancar irigasi persawahan yang ada.
“Memang untuk perbaikan jalan ini permintaan dari warga sendiri sebab jalan ini merupakan akses penting mereka keluar dari desa menuju kecamatan dan ke kota. Yang digunakan kebanyakan untuk mengangkut hasil bumi warga. Dari padi, kopi, karet dan cokelat yang mulai digarap warga desa,” jelas Camat Mulak Ulu Lubisman.
Menurut Lubisman, apabila jalan ini lancar maka perekonomian pedesaan meningkat mengingat persawahan yang sudah digarap maupun yang baru dibuka sekitar 600 hektar (Ha) luasnya, belum perkebunan yang ada. Irigasi Ayek Mulak yang ada semakin lancar hal ini tentu yang diharapkan masyarakat.
Ditambahkan Kades Geramat Mahmud, selain tanaman persawahan ini disana saat masa selang mereka menanam kedelai dan jagung sebagai komoditi tambahan selain padi persawahan. “Apalagi disini terdapat situs Megalith Batu Dakon Geramat yang jumlahnya tidak hanya satu, sehingga kemungkinan akan menjadi minat orang berkunjung ke desa Geramat semakin besar karena akses jalan sudah dibuka lebih lebar lagi,” papar Mahmud.
Salah satu warga yang ikut dalam gotong royong Syukur (45) dari pagi-pagi mereka sudah berkumpul setelah dapat pengumuman dari kepala desa untuk melakukan gotong royong. “Jam 7.00 kami la kumpul di beberapa sisi jalanan yang akan dibersihkan dan dibuat saluran air,” kata syukur
Pendi (46) warga Desa Geramat lainnya mengatakan bahwa saluran air ini bila tidak dibuka saat hujan air akan menutupi jalan sehingga sulit dilalui.
“Pemerintah meminjamkan alat untuk membuaka kembali dan warga yang membersihkannya disepanjang jalanan ini. Kami ni dek, terimakasih nian kalo jalan ni bebas dari genangan air dan jalanan biso lancar dilalui. Nak ke kota dan keluar dari desa yo lewat sinila,” jelas Pendi.
Pihak TNI setempat yang juga ikut membantu mengatur pembersihan jalan dan pembuatan jalan yang ada, serta saluran air.
“Gotong Royong warga Mulak Ulu terutama Geramat ini berakhir hingga menjelang sholat Jumat (20/1). Antusias 500 warga ini luar biasa dari Karang taruna, Ibu dan petani yang ada bergantian maka sewajarnya TNI ikut membantu dalam gotong royong ini,” ujar Kapten (Inf) Agus Salim. (riz)
Rabu, 25 Januari 2012
Disdik Prabumulih Seleksi O2SN SD
Prabumulih, SN
Kepala Dinas Pendidikan Kota Prabumulih, Selasa (24/1) melakukan seleksi Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN). Seleksi tersebut mempertandingkan sembilan cabang olahraga yang diikuti 83 SD.
Panitia seleksi Darrmi MSI mengatakan, Dinas Pendidikan Prabumulih sudah menghimbau setiap gugus tingkat sekolah dasar dan madrasah ibtidiyah (SD/MI) baik Swasta maupun negeri agar mengirimkan atlet atlet yang telah di seleksi di masing masing gugus untuk dapat mengikuti Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN) tahun 2012. Seleksi sendiri berlangsung lima hari dan ditutup 31 Januari mendatang.
Sembilan cabor itu antara lain, tenis meja, badminton, sepakbola mini, catur dan lainny
“Bagi atlet SD, SMP SMA dan sederajat yang erprestasi di O2SN khususnya yang dapat juara pertama. (and)
Kepala Dinas Pendidikan Kota Prabumulih, Selasa (24/1) melakukan seleksi Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN). Seleksi tersebut mempertandingkan sembilan cabang olahraga yang diikuti 83 SD.
Panitia seleksi Darrmi MSI mengatakan, Dinas Pendidikan Prabumulih sudah menghimbau setiap gugus tingkat sekolah dasar dan madrasah ibtidiyah (SD/MI) baik Swasta maupun negeri agar mengirimkan atlet atlet yang telah di seleksi di masing masing gugus untuk dapat mengikuti Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN) tahun 2012. Seleksi sendiri berlangsung lima hari dan ditutup 31 Januari mendatang.
Sembilan cabor itu antara lain, tenis meja, badminton, sepakbola mini, catur dan lainny
“Bagi atlet SD, SMP SMA dan sederajat yang erprestasi di O2SN khususnya yang dapat juara pertama. (and)
Tiga Spesialis Curi Karet Dicokok
Lais, SN
Aksi pencurian karet alam di wilayah Kabupaten Musi Banyuasin (Muba) kembali marak. Secara bergantian sindikat pencurian karet di wilayah kecamatan Lais dan Lawang Weta tersebut kian meresahkan warga.
Polisipun menyiapkan tim untuk mengendus aksi sindikat itu. Alhasil, pada Selasa (24/1) sekitar pukul 06.00 WIB tiga dari sembilan pelaku pencurian berhasil dicokok aparat Polsek Lais di Village XII Desa Lais Kecamatan Lais Kabupaten Muba dengan barang bukti 9 keping karet atau seberat 400 kg. Adapun korbannya yakni Turmuji Bin M Ubin warga Village XII.
Pelaku yang berhasil dibekuk yakni Yanto Bin Sobar, 26 tahun, warga dusun I Desa Lebung Kecamatan Rantau Bayur, Adi, 25, Warga Dusun Lubuk Lancang Kecamatan Betung, Banyuasin dan Muh Amin Bin Tudin Dulkhasan,21, Dusun III Desa Lebung Kecamatan Rantau Bayur. Sedangkan pelaku lainnya yang masih dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) diantaranya Ay, warga dusun IV Lebung, HR, warga dusun II Lebung, EN, warga Lubuk Lancang, SR warga Dusun Tanah Malang Desa Lebung, Aswandi warga tanah malang desa lebung dan Insan warga Lubuk lancing.
Aksi pencurian karet itu dilakukan sekelompok pelaku pada tengah malam, disaat penjaga karet yang ditaruh karet alam hasil sadapan didalam kolam tertidur lelap. Secara diam-diam, pelaku bergantian mengambil bongkahan karet dan dipikul sampai kepinggir jalan. Sedangkan saat karet sudah terkumpul dipinggir jalan barulah sebuah mobil dari pelaku mengangkut karet hasil curian tersebut.
Namun disaat ketiga pelaku hendak mengangkut karet curian untuk beberapa keping lagi sekitar pukul 02.00 WIB kemarin, aksi pelaku berhasil dipergoki warga yang meneriaki maling, sehingga ketiga pelaku berlari kocar-kacir.
Dua pelaku berlari bersama dan satu pelaku lainnya berpencar menyelamatkan diri. Satu orang pelaku tersebut berhasil ditangkap warga dan sempat dihajar massa hingga babak belur. Setelah babak belur aparat desa langsung memberitahukan pihak kepolisian untuk diamankan. Sedangkan pengejaran kedua pelaku tersebut terus dilakukan aparat kepolisian, dan berhasil ditanggap dipinggir jalan dekat tumpukan karet dekat desa Villange XII.
Kapolres Muba, AKBP Toto Wibowo melalui Kapolsek Lais AKP Bakhtiar didampingi Kanitres Brigadir WP. Simarmata.SH membenarkan telah membekuk aksi pencurian sawit milik warga. Adapun keresahan warga terhadap sindikat pencurian karet alam tersebut kerap terjadi seminggu terakhir ini.
“Aksi pencurian itu sindikat dan mereka berkelompok melakukan pencurian pada tengah malam atau pagi saat orang tertidur. Dilais sudah tiga kali terjadi,” ungkap Kapolsek. Bahkan beberapa minggu lalu warga juga kehilangan 2 ton karet karena dicuri. Begitu juga laporan di PT Guthrie ada upaya pencurian namun tidak berhasil. (her)
Aksi pencurian karet alam di wilayah Kabupaten Musi Banyuasin (Muba) kembali marak. Secara bergantian sindikat pencurian karet di wilayah kecamatan Lais dan Lawang Weta tersebut kian meresahkan warga.
Polisipun menyiapkan tim untuk mengendus aksi sindikat itu. Alhasil, pada Selasa (24/1) sekitar pukul 06.00 WIB tiga dari sembilan pelaku pencurian berhasil dicokok aparat Polsek Lais di Village XII Desa Lais Kecamatan Lais Kabupaten Muba dengan barang bukti 9 keping karet atau seberat 400 kg. Adapun korbannya yakni Turmuji Bin M Ubin warga Village XII.
Pelaku yang berhasil dibekuk yakni Yanto Bin Sobar, 26 tahun, warga dusun I Desa Lebung Kecamatan Rantau Bayur, Adi, 25, Warga Dusun Lubuk Lancang Kecamatan Betung, Banyuasin dan Muh Amin Bin Tudin Dulkhasan,21, Dusun III Desa Lebung Kecamatan Rantau Bayur. Sedangkan pelaku lainnya yang masih dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) diantaranya Ay, warga dusun IV Lebung, HR, warga dusun II Lebung, EN, warga Lubuk Lancang, SR warga Dusun Tanah Malang Desa Lebung, Aswandi warga tanah malang desa lebung dan Insan warga Lubuk lancing.
Aksi pencurian karet itu dilakukan sekelompok pelaku pada tengah malam, disaat penjaga karet yang ditaruh karet alam hasil sadapan didalam kolam tertidur lelap. Secara diam-diam, pelaku bergantian mengambil bongkahan karet dan dipikul sampai kepinggir jalan. Sedangkan saat karet sudah terkumpul dipinggir jalan barulah sebuah mobil dari pelaku mengangkut karet hasil curian tersebut.
Namun disaat ketiga pelaku hendak mengangkut karet curian untuk beberapa keping lagi sekitar pukul 02.00 WIB kemarin, aksi pelaku berhasil dipergoki warga yang meneriaki maling, sehingga ketiga pelaku berlari kocar-kacir.
Dua pelaku berlari bersama dan satu pelaku lainnya berpencar menyelamatkan diri. Satu orang pelaku tersebut berhasil ditangkap warga dan sempat dihajar massa hingga babak belur. Setelah babak belur aparat desa langsung memberitahukan pihak kepolisian untuk diamankan. Sedangkan pengejaran kedua pelaku tersebut terus dilakukan aparat kepolisian, dan berhasil ditanggap dipinggir jalan dekat tumpukan karet dekat desa Villange XII.
Kapolres Muba, AKBP Toto Wibowo melalui Kapolsek Lais AKP Bakhtiar didampingi Kanitres Brigadir WP. Simarmata.SH membenarkan telah membekuk aksi pencurian sawit milik warga. Adapun keresahan warga terhadap sindikat pencurian karet alam tersebut kerap terjadi seminggu terakhir ini.
“Aksi pencurian itu sindikat dan mereka berkelompok melakukan pencurian pada tengah malam atau pagi saat orang tertidur. Dilais sudah tiga kali terjadi,” ungkap Kapolsek. Bahkan beberapa minggu lalu warga juga kehilangan 2 ton karet karena dicuri. Begitu juga laporan di PT Guthrie ada upaya pencurian namun tidak berhasil. (her)
Langganan:
Postingan (Atom)