Sekayu, SN
Diancam akan ada “Sodong Dua”, membuat Plt Setda Pemkab Muba, Drs Yuliansyah, naik pitam saat perwakilan dari pendemo melakukan pertemuan di ruang rapat setda, Selasa (27/3) siang. Pernyataan tersebut langsung dicatat oleh pihak Polres Muba atas perintah Setda.
Awalnya, pertemuan dengan perwakilan dari Desa Sinar Harapan, Kecamatan Tungkal Jaya tersebut berjalan alot. Satu per satu perwakilan memberikan pernyataan terkait perampasan lahan dari dua perusahaan atas tanah hak mereka seluas 920 hektare dari PT Bumi Persada Permai (BPP) dan PT Sinar Mas seluas 72 hektare.
Namun, saat Koordinator Aksi, Dede Chaniago memberikan pernyataan, membuat naik pitam Plt Setda Pemkab Muba. ”Akan ada aksi Sodong Dua jika kasus ini tidak selesai,” ujar Dede Chaniago saat pertemuan tersebut.
Mendengar pernyataan ini, Setda langsung meminta perwakilan Polres Muba untuk mencatat pernyataan Koordinator Aksi ini. ”Polres, catat pernyataan tersebut bahwa akan ada aksi Sodong Dua,” pinta Setda bernada marah. Sehingga, suasana pertemuan menjadi panas walaupun berpendingin udara. Namun, pertemuan ini sedikit mencair saat salah seorang perwakilan menjelaskan bahwa pernyataan tersebut tidak mengenai aksi anarkis yang akan dilakukan seperti di Sodong.
”Kami takutnya, kalau tidak ada penyelesaiannya, warga akan bertindak anarkis, itu yang kami takutkan, jadi kalau bisa cepat diselesaikan terkait perampasan lahan yang menjadi hak kami,” ujar perwakilan tersebut.
Aksi unjuk rasa ini, merupakan aksi pertama setelah dua bulan sebelumnya melayangkan surat ke Muba, Pahri Azhari untuk meminta penyelesaiannya. Namun, hingga saat ini tidak ada tanggapan dari Pemkab Muba, sehingga warga berjumlah 400 orang yang semuanya transmigran ini langsung datang ke Pemkab Muba. Mereka datang menumpang enam truk pengangkut untuk melakukan aksi unjuk rasa.
Aksi unjuk rasa ini dilakukan tiga organisasi yakni Serikat Hijau Indonesia (SHI) dan Mahasiswa Hijau Indonesia (MHI) serta Walhi Sumsel yang didatangi secara langsung Direktur Walhi Sumsel, Anwar Sadat. Mereka mendesak agar hak tanah mereka dikembalikan untuk dikelola. ”Tanah tersebut merupakan tanah warga dan harus dikembalikan, karena mereka punya anak dan istri yang harus dihidupi,” teriak Anwar Sadat.
Anwar Sadat menjelaskan, tanah warga yang diklaim jadi milik perusahaan, dijaga beberapa oknum anggota Brimobda Sumsel. Bahkan, warga pernah diusir dan ditangkap saat mengolah tanah ditempat mereka sendiri. ”Ada tiga ribu warga di desa tersebut yang mata pencahariannya sebagai petani yang mencari makan dari tanah seluas dua hektare per kepala keluarga,” ujarnya.
Selain itu, permasalahan lainnya yakni ada kepemilikan dua sertifikat tanah di wilayah mereka yakni milik warga dan milik perusahaan. Sehingga, membuat warga menjadi bingung dengan adanya dua sertifikat tersebut. Ini juga yang menjadi permasalahan warga dilapangan atas kalim kepemilikan lahan. (her)
Harian Umum Suara Nusantara,Maju Terus Menbangun Daerah. No Telp:0711-320108, email-suaranusantara@ymail.com
Rabu, 28 Maret 2012
Drainase Miliaran Rupiah terbengkalai
Indralaya, SN
Drainase yang berada di pinggiran jalan kanan dan kiri jalur lintas timur (Jalintim) Kabupaten Ogan Ilir (OI) hingga kini dibiarkan terbengkalai. Padahal biaya pembuatan drainase itu menghabiskan miliaran rupiah.
Menurut Seketaris Komisi II DPRD OI Andi Azhari, bangunan drinase yang menggunakan APBD OI itu, sangat mubazir dikarenakan setelah dibangun tidak ada upaya perawatan dari pihak terkait, dimana drainase di samping kanan dan kiri jalintim khususnya di ibu Kota Indralaya, banyak tertimbun dan rusak.
“Selain warga yang melapor ke DPRD, kita juga sudah melihatnya langsung, memang sangat banyak sekali drainase yang tertimbun tanah sehingga menyumbat salauran air yang mengalir,” ujarnya.
Padahal sambungnya, drainase-drainase tersebut dibangun menggunakan APBD OI, dimana seharusnya untuk melakukan pembangunan harus bermanfaat untuk masyarakat. Seharusnya pihak terkait punya inisiatif untuk melakukan pengerukan tanah-tanah yang menyumbat drainase.
“Ini juga yang menyebabkan jalan tergenang air, karena air hujan yang turun tidak bisa mengalir,” imbuhnya.
Andi mencontohkan, hal tersebut seperti yang terjadi di perumahan Mutiara dan Taman Permata Indah (TPI) Kelurahan Indralaya. “Kalian bisa lihat sendiri, ketika hujan turun, air disana tergenang dijalan, dan ini banyak dikeluhkan warga, khususnya warga setempat,” tutur anggota DPRD dari dapil I ini.
Tak hanya itu lanjutnya, drainase-drainase tersebut juga sudah banyak yang rusak, dan sepertinya hanya dibiarkan saja rusak. “Pantauan kita, memang drainase di jalintim khususnya di dalam Kota indralaya sudah banyak yang terbis. Entah kenapa, apakah kurang seman atau apalah, kita tidak mengerti,” terangnya. (man)
Drainase yang berada di pinggiran jalan kanan dan kiri jalur lintas timur (Jalintim) Kabupaten Ogan Ilir (OI) hingga kini dibiarkan terbengkalai. Padahal biaya pembuatan drainase itu menghabiskan miliaran rupiah.
Menurut Seketaris Komisi II DPRD OI Andi Azhari, bangunan drinase yang menggunakan APBD OI itu, sangat mubazir dikarenakan setelah dibangun tidak ada upaya perawatan dari pihak terkait, dimana drainase di samping kanan dan kiri jalintim khususnya di ibu Kota Indralaya, banyak tertimbun dan rusak.
“Selain warga yang melapor ke DPRD, kita juga sudah melihatnya langsung, memang sangat banyak sekali drainase yang tertimbun tanah sehingga menyumbat salauran air yang mengalir,” ujarnya.
Padahal sambungnya, drainase-drainase tersebut dibangun menggunakan APBD OI, dimana seharusnya untuk melakukan pembangunan harus bermanfaat untuk masyarakat. Seharusnya pihak terkait punya inisiatif untuk melakukan pengerukan tanah-tanah yang menyumbat drainase.
“Ini juga yang menyebabkan jalan tergenang air, karena air hujan yang turun tidak bisa mengalir,” imbuhnya.
Andi mencontohkan, hal tersebut seperti yang terjadi di perumahan Mutiara dan Taman Permata Indah (TPI) Kelurahan Indralaya. “Kalian bisa lihat sendiri, ketika hujan turun, air disana tergenang dijalan, dan ini banyak dikeluhkan warga, khususnya warga setempat,” tutur anggota DPRD dari dapil I ini.
Tak hanya itu lanjutnya, drainase-drainase tersebut juga sudah banyak yang rusak, dan sepertinya hanya dibiarkan saja rusak. “Pantauan kita, memang drainase di jalintim khususnya di dalam Kota indralaya sudah banyak yang terbis. Entah kenapa, apakah kurang seman atau apalah, kita tidak mengerti,” terangnya. (man)
Desa Beiji Mulyo Dambakan Air Bersih
Sekayu, SN
Rencana pemerintah untuk mengaliri fasilitas air bersih hingga ke desa-desa tampaknya belum dilakukan secara optimal. Hal ini dikarenakan masih banyak warga yang belum menikmati program ini, salah satunya Desa Beiji Mulyo B1, Kecamatan Tungkal Jaya, Kabupaten Muba. Berdasarkan pantauan di desa ini persoalan belum adanya aliran air membuat warga masih menggunakan air sumur.
"Untuk sambungan pipa memang sudah ada, namun untuk ke pemukiman warga belum. Alhasil, kita masih menggunakan sumur bor sejak bertahun-tahun tinggal disini,” ungkap Maryati, salah satu warga dusun I desa setempat.
Kendati terdapat sumur bor tak lantas persoalan warga jadi berkurang, sebab aku Maryati kesulitan warga terhadap air bila masuk musim kemarau. Sumur bos bila masuk musim tersebut terkadang kering.
“Ini yang paling ditakutkan warga, kita terpaksa harus mencari air di sumber mata air. Sumber mata air ini letaknya cukup jauh karena bisa empat kilo dari desa ini,” terangnya.
Selain persoalan mengenai fasilitas air bersih yang belum ada, Maryati juga mengaku warga di desa ini mengalami kesulitan penerangan jalan. Jalan yang mengalami kerusakan membuat para pengguna jalan yang melintas malam hari membuat warga harus ekstra hati-hati dengan penerangan seadanya.
“Ya beginilah kalo kondisi malam hari, jalanan gelap belum lagi jalan rusak. Hal ini mungkin sudah diketahui camat sini, namun mungkin karena sibuk jadi unek-unek warga belum disampaikan,” jelasnya seraya ada empat perusahaan yang tiap hari melintas di jalan iniPT Pinago, PT Lonsum, PT Pinang Mas, dan PT Gudang Garam. (her)
Rencana pemerintah untuk mengaliri fasilitas air bersih hingga ke desa-desa tampaknya belum dilakukan secara optimal. Hal ini dikarenakan masih banyak warga yang belum menikmati program ini, salah satunya Desa Beiji Mulyo B1, Kecamatan Tungkal Jaya, Kabupaten Muba. Berdasarkan pantauan di desa ini persoalan belum adanya aliran air membuat warga masih menggunakan air sumur.
"Untuk sambungan pipa memang sudah ada, namun untuk ke pemukiman warga belum. Alhasil, kita masih menggunakan sumur bor sejak bertahun-tahun tinggal disini,” ungkap Maryati, salah satu warga dusun I desa setempat.
Kendati terdapat sumur bor tak lantas persoalan warga jadi berkurang, sebab aku Maryati kesulitan warga terhadap air bila masuk musim kemarau. Sumur bos bila masuk musim tersebut terkadang kering.
“Ini yang paling ditakutkan warga, kita terpaksa harus mencari air di sumber mata air. Sumber mata air ini letaknya cukup jauh karena bisa empat kilo dari desa ini,” terangnya.
Selain persoalan mengenai fasilitas air bersih yang belum ada, Maryati juga mengaku warga di desa ini mengalami kesulitan penerangan jalan. Jalan yang mengalami kerusakan membuat para pengguna jalan yang melintas malam hari membuat warga harus ekstra hati-hati dengan penerangan seadanya.
“Ya beginilah kalo kondisi malam hari, jalanan gelap belum lagi jalan rusak. Hal ini mungkin sudah diketahui camat sini, namun mungkin karena sibuk jadi unek-unek warga belum disampaikan,” jelasnya seraya ada empat perusahaan yang tiap hari melintas di jalan iniPT Pinago, PT Lonsum, PT Pinang Mas, dan PT Gudang Garam. (her)
PNS Bappeda Muara Enim Tertangkap Nyabu
Muaraenim, SN
Perbuatan tidak terpuji di lingkungan Pegawai Negeri Sipil (PNS) kembali terjadi, kali ini PNS Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (bappeda) Kabupaten Muaraenim Peri Hamdani (37) bersama rekannya Yan Okta Rino (28) warga RA Kartini Kelurahan Pasar II Muaraenim tertangkap tangan saat sedang menggunakan sabu-sabu Senin (26/3) di rumah kontrakannya.
Dari Informasi yang didapat di lapangan, penangkapan kedua tersangka berawal dari informasi masyarakat yang sering melihat di rumah kontrakan Yan Okta Rino kerap digunakan tempat pesta narkoba. Atas informasi tersebut, petugas Sat Narkoba Polres Muaraenim, langsung melakukan penyelidikan.
Ternyata laporan tersebut benar. Pada malam harinya petugas langsung melakukan pengintaian dan pengepungan di tempat kontrakan tersebut. Ketika digerebek anggota, tersangka Peri yang sedang berada di dapur diduga sedang meracik sabu berikut alat hisap bongnya. Selanjutnya, kedua tersangka langsung digelandang petugas ke Polres Muaraenim guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.
Peri, di hadapan penyidik narkoba mengaku jika dirinya terdaftar sebagai PNS di Bappeda Kabupaten Muaraenim. Untuk narkoba jenis Sabu-sabu baru dikonsumsinya sekitar tiga bulan terakhir. Barang bukti sabu-sabu tersebut dibeli rekannya, Yan Okta Rino seharga Rp 200 ribu satu paket.
Sama halnya dikatakan Yan Okta Rino. Ia mengaku kalau dia disuruh Peri untuk membeli sabu-sabu. Kemudian sabu-sabu tersebut dipakai bersama di tempat kontrakannya.
Kapolres Muaraenim AKBP Budi Suryanto melalui Kasat Narkoba AKP G Parlasro Sinaga SIK didampingi Kaur Bin Ops Ipda Teguh Suwito, membenarkan kalau salah satu tersangka yakni Peri Hamdani adalah PNS Bappeda Kabupaten Muaraenim. Kasus ini masih dalam tahap pengembangan guna mengungkap pemasok sabu tersangka. “Kedua tersangka ditangkap karena sedang meracik sabu di dapur rumah kontrakan Yan,” ungkap Parlasro.(***)
Perbuatan tidak terpuji di lingkungan Pegawai Negeri Sipil (PNS) kembali terjadi, kali ini PNS Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (bappeda) Kabupaten Muaraenim Peri Hamdani (37) bersama rekannya Yan Okta Rino (28) warga RA Kartini Kelurahan Pasar II Muaraenim tertangkap tangan saat sedang menggunakan sabu-sabu Senin (26/3) di rumah kontrakannya.
Dari Informasi yang didapat di lapangan, penangkapan kedua tersangka berawal dari informasi masyarakat yang sering melihat di rumah kontrakan Yan Okta Rino kerap digunakan tempat pesta narkoba. Atas informasi tersebut, petugas Sat Narkoba Polres Muaraenim, langsung melakukan penyelidikan.
Ternyata laporan tersebut benar. Pada malam harinya petugas langsung melakukan pengintaian dan pengepungan di tempat kontrakan tersebut. Ketika digerebek anggota, tersangka Peri yang sedang berada di dapur diduga sedang meracik sabu berikut alat hisap bongnya. Selanjutnya, kedua tersangka langsung digelandang petugas ke Polres Muaraenim guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.
Peri, di hadapan penyidik narkoba mengaku jika dirinya terdaftar sebagai PNS di Bappeda Kabupaten Muaraenim. Untuk narkoba jenis Sabu-sabu baru dikonsumsinya sekitar tiga bulan terakhir. Barang bukti sabu-sabu tersebut dibeli rekannya, Yan Okta Rino seharga Rp 200 ribu satu paket.
Sama halnya dikatakan Yan Okta Rino. Ia mengaku kalau dia disuruh Peri untuk membeli sabu-sabu. Kemudian sabu-sabu tersebut dipakai bersama di tempat kontrakannya.
Kapolres Muaraenim AKBP Budi Suryanto melalui Kasat Narkoba AKP G Parlasro Sinaga SIK didampingi Kaur Bin Ops Ipda Teguh Suwito, membenarkan kalau salah satu tersangka yakni Peri Hamdani adalah PNS Bappeda Kabupaten Muaraenim. Kasus ini masih dalam tahap pengembangan guna mengungkap pemasok sabu tersangka. “Kedua tersangka ditangkap karena sedang meracik sabu di dapur rumah kontrakan Yan,” ungkap Parlasro.(***)
10 Tahun Kedepan TPA Over Kapasitas
Palembang, SN
Tingginya volume sampah yang mencapai 520 ton perhari yang kemudian diangkut ke dua Tempat Pembuangan Akhir (TAP) di kota Palembang yakni TPA di Sukawinatan dan TPA Karya Jaya seakan tidak mampu menahan volume sampah yang ada. Diprediksi 10-15 tahun kedepan dua TPA yang ada tidak akan lagi mampu menahan jumlah sampah.
Kepala Dinas Kebersihan dan Keindahan (DKK) kota Palembang Kms Abu Bakar mengatakan, hingga saat ini dari dua TPA yang dimilki Pemkot Palembang volume isi TPA ada yang telah mencapai 45 persen dari luas wilayah yang ada.
“Saat ini volume sampah di TPA sukawinatan telah mencapai 45 persen dari luas wilayah 25 ha, sedangkan TPA di Karya jaya telah mencapai 30 persen dari luas lahan 40 ha,”jelasnya Selasa (27/3) di Pemkot Paleembang.
Tingginya sampah ini dikhawatirkan, lanjut Abu akan berdampak pada TPA yang ada, untuk itu kata Abu adanya penangulangan sejak dini untuk mengatsi jumlah sampah yang ada, sehingga sampah yang akan diangkut ke TPA bisa ditanggulangi dengan cara melakukan 3 R .
“Untuk itu perlu dilakukan penerapan Undang-Undang (UU) no 18 tahun 2008 tentang persampahan, dalam pasal 13 diatur untuk setiap masyarakat, usaha kecil menengah, pasar hingga pihak mall dapat melakukan pendaur ulangan sampah terlebih dahulu, sebelum akan dilakukan pengangkutan sampah ke TPA.
“Jadi sampah yang ada harus lebih dahulu ditangulangi oleh masyarakat, pasar hingga pihak mall untuk melakukan pendaur ulangan dengan cara dapat memisahkan sampah organik dan non organik sebelum dilakukan pengangkutan ke TPA,”jelasnya.
Pihak mall hingga masyarakat juga, masih kata Abu harus menyediakn space khusus untuk melakukan pendaur ulangan sampah tersebut.
“jadi masyarakat kecil hingga pihak mall harus menyediakn space khusus untuk permasalahn sampah ini, sehingga sampah yang ada tidak terlalu banyak, dengan adanya pendaur ulangan ini sampah yang diangkut dapat berkurang 10 persen artinya kita lebih besar dari ketetapn nasional untuk penangulang sampah sebesar 7 persen untuk diangkut ke TPA,”jelasnya.
Hingga saat ini saja, Abu menjelasan, di kota Palembang belum melakukan penerapan UU no 18 tahun 2008 tersebut.
“untuk itu besok (28/3) seluruh lapisan masyarakat, pasar dan pihak mall akan kita undang untuk mendapatkan penyuluhan serta sosiasliasi bersama bagai mana cara penangulangan sampah itu nantinya sehinnga mereka turut serta dalam mengatasi persampahan yang ada,’jelasnya.(win)
Tingginya volume sampah yang mencapai 520 ton perhari yang kemudian diangkut ke dua Tempat Pembuangan Akhir (TAP) di kota Palembang yakni TPA di Sukawinatan dan TPA Karya Jaya seakan tidak mampu menahan volume sampah yang ada. Diprediksi 10-15 tahun kedepan dua TPA yang ada tidak akan lagi mampu menahan jumlah sampah.
Kepala Dinas Kebersihan dan Keindahan (DKK) kota Palembang Kms Abu Bakar mengatakan, hingga saat ini dari dua TPA yang dimilki Pemkot Palembang volume isi TPA ada yang telah mencapai 45 persen dari luas wilayah yang ada.
“Saat ini volume sampah di TPA sukawinatan telah mencapai 45 persen dari luas wilayah 25 ha, sedangkan TPA di Karya jaya telah mencapai 30 persen dari luas lahan 40 ha,”jelasnya Selasa (27/3) di Pemkot Paleembang.
Tingginya sampah ini dikhawatirkan, lanjut Abu akan berdampak pada TPA yang ada, untuk itu kata Abu adanya penangulangan sejak dini untuk mengatsi jumlah sampah yang ada, sehingga sampah yang akan diangkut ke TPA bisa ditanggulangi dengan cara melakukan 3 R .
“Untuk itu perlu dilakukan penerapan Undang-Undang (UU) no 18 tahun 2008 tentang persampahan, dalam pasal 13 diatur untuk setiap masyarakat, usaha kecil menengah, pasar hingga pihak mall dapat melakukan pendaur ulangan sampah terlebih dahulu, sebelum akan dilakukan pengangkutan sampah ke TPA.
“Jadi sampah yang ada harus lebih dahulu ditangulangi oleh masyarakat, pasar hingga pihak mall untuk melakukan pendaur ulangan dengan cara dapat memisahkan sampah organik dan non organik sebelum dilakukan pengangkutan ke TPA,”jelasnya.
Pihak mall hingga masyarakat juga, masih kata Abu harus menyediakn space khusus untuk melakukan pendaur ulangan sampah tersebut.
“jadi masyarakat kecil hingga pihak mall harus menyediakn space khusus untuk permasalahn sampah ini, sehingga sampah yang ada tidak terlalu banyak, dengan adanya pendaur ulangan ini sampah yang diangkut dapat berkurang 10 persen artinya kita lebih besar dari ketetapn nasional untuk penangulang sampah sebesar 7 persen untuk diangkut ke TPA,”jelasnya.
Hingga saat ini saja, Abu menjelasan, di kota Palembang belum melakukan penerapan UU no 18 tahun 2008 tersebut.
“untuk itu besok (28/3) seluruh lapisan masyarakat, pasar dan pihak mall akan kita undang untuk mendapatkan penyuluhan serta sosiasliasi bersama bagai mana cara penangulangan sampah itu nantinya sehinnga mereka turut serta dalam mengatasi persampahan yang ada,’jelasnya.(win)
72 RT Terima Bantuan Aspirasi Keuangan
Pagaralam, SN
Sekitar 72 Rukun Tetangga (RT) mendapat bantuan uang tunai, terdiri dari 32 RT di Kecamatan Pagaralam Selatan dan 44 RT di Kecamatan Pagaralam Utara, besar bantuan Rp 243 juta.
Pemberian bantuan tersebut dihadiri Sekdako Pagaralam H Syafrudin, Kadinsos, Zasmen RT dan RW se- Kecamatan Paralam Utara dan Selatan, Kemudian Sekdako Kota Pagaralam memberikan bantuan secara simbolis melalui perwakilan RT, Selasa (27/3).
Kepala Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Pagaralam Zasmin mengatakan, pemerintah kota dalam hal ini Dinas Sosial dan Tenaga Kerja hanya sebagai fasilitator untuk memberikan bantuan tersebut selaku satker yang bertanggung jawab, bantuan ini berasal dari APBD Provinsi Sumsel tahun 2011.
"Bantuan ini untuk kegiatan peningkatan kualitas SDM, kesejahteraan sosial masyarakat, yang langsung diterima RT dan RW," ungkapnya.
Sekdako Pagaralam Drs H Syafarudin Msi mengatakan, tujuan dari pemberian bantuan ini adalah sebagai wujud kepedulian Pemerintah Kota Pagaralam kepada Masyarakat dalam rangka untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat.
“Bantuan tersebut diberikan kepada Kelompok masyarakat/ individu atau keluarga dalam hal ini melalui RT sekota Pagaralam, bantuan berupa uang tersebut untuk dibelikan kursi plastik, mamfaatkanlah bantuan tersebut dengan sebaik-baiknya dengan penuh tanggung jawab," tegasnya. (asn)
Sekitar 72 Rukun Tetangga (RT) mendapat bantuan uang tunai, terdiri dari 32 RT di Kecamatan Pagaralam Selatan dan 44 RT di Kecamatan Pagaralam Utara, besar bantuan Rp 243 juta.
Pemberian bantuan tersebut dihadiri Sekdako Pagaralam H Syafrudin, Kadinsos, Zasmen RT dan RW se- Kecamatan Paralam Utara dan Selatan, Kemudian Sekdako Kota Pagaralam memberikan bantuan secara simbolis melalui perwakilan RT, Selasa (27/3).
Kepala Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Pagaralam Zasmin mengatakan, pemerintah kota dalam hal ini Dinas Sosial dan Tenaga Kerja hanya sebagai fasilitator untuk memberikan bantuan tersebut selaku satker yang bertanggung jawab, bantuan ini berasal dari APBD Provinsi Sumsel tahun 2011.
"Bantuan ini untuk kegiatan peningkatan kualitas SDM, kesejahteraan sosial masyarakat, yang langsung diterima RT dan RW," ungkapnya.
Sekdako Pagaralam Drs H Syafarudin Msi mengatakan, tujuan dari pemberian bantuan ini adalah sebagai wujud kepedulian Pemerintah Kota Pagaralam kepada Masyarakat dalam rangka untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat.
“Bantuan tersebut diberikan kepada Kelompok masyarakat/ individu atau keluarga dalam hal ini melalui RT sekota Pagaralam, bantuan berupa uang tersebut untuk dibelikan kursi plastik, mamfaatkanlah bantuan tersebut dengan sebaik-baiknya dengan penuh tanggung jawab," tegasnya. (asn)
PNS Bappeda Muara Enim Ditangkap
Muara Enim, SN
Belum sempat berpesta sabu, Peri Hamdani (37) berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Muara Enim ditangkap Satuan Narkoba Kepolisian Resort (Polres) Muara Enim.
Selain tersangka petugas juga mengamankan rekannya, Yan Okta Rino (28) warga RA Kartini Kelurahan Pasar II Muara Enim. Dari penyegapan tersebut petugas berhasil mengamankan narkoba jenis sabu sebanyak 1 paket kecil berikut alat hisap bong.
Penyergapan dilakukan di rumah kontrakan Yan Okta Rino, Senin (26/3) sekitar pukul 21.00 WIB, merupakan tindak lanjut petugas atas laporan masyarakat yang mensinyalir kalau kontrakan tesebut kerap dijadikan pesta narkoba.
Saat ditangkap petugas malam itu (26/3) tersangka sedang meracik sabu dengan alat hisap bongnya di dapur kontrakan. Bahkan, salah satu dari tersangka sempat menyembunyikan barang bukti sabu guna mengelabui petugas. Namun, upaya tersebut terendus petugas.
Berdasarkan barang bukti yang ada kemudian petugas menggelandangnya ke Polres Muara Enim guna pemeriksaan lebih lanjut.
Dari keterangan Peri dihadapan penyidik Narkoba, Selasa (27/3), dia mengakui kalau dia sebagai PNS di Bappeda Kabupaten Muara Enim. Diakuinya, kalau baru tiga bulan terakhir mengkonsumisi narkona jenis sabu.
Barang bukti sabu tersebut dibeli rekannya, Yan Okta Rino seharga Rp 200 ribu sepaketnya. Dikatakannya, kalau sabu tersebut dibeli dari uangnya.
Sedangkan pengakuan, Yan Okta Rino, dia hanya disuruh Peri untuk membeli sabu. Kemudian sabu tersebut untuk dipakai bersama di tempat kontrakannya.
Kapolres Muara Enim AKBP Budi Suryanto melalui Kasat Narkoba AKP G Parlasro Sinaga SIK didampingi Kaur Bin Ops Ipda Teguh Suwito membenarkan kalau salah satu tersangka yakni, Peri Hamdani adalah PNS Bappeda Kabupaten Muara Enim.
“Kedua tersangka saat ditangkap sedang meracik sabu di dapur rumah
kontrakan Yan,” ungkap Parlasro.
Kendati belum sempat berpesta sabu, namun dari hasil tes laboratorium, tersangka positif pernah menggunakan narkoba jenis sabu.
Dikatakan Parlasro, pihaknya masih mengembangkan kasusnya guna mengungkap pemasok sabu tersangka dan mengungkap jaringan peredaran narkobanya.
“Penangkapan tersangka narkoba ini merupakan keseriusan pihak Polres Muara Enim membumihanguskan peredaran narkoba,” pungkas Parlasro. (yud)
Belum sempat berpesta sabu, Peri Hamdani (37) berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Muara Enim ditangkap Satuan Narkoba Kepolisian Resort (Polres) Muara Enim.
Selain tersangka petugas juga mengamankan rekannya, Yan Okta Rino (28) warga RA Kartini Kelurahan Pasar II Muara Enim. Dari penyegapan tersebut petugas berhasil mengamankan narkoba jenis sabu sebanyak 1 paket kecil berikut alat hisap bong.
Penyergapan dilakukan di rumah kontrakan Yan Okta Rino, Senin (26/3) sekitar pukul 21.00 WIB, merupakan tindak lanjut petugas atas laporan masyarakat yang mensinyalir kalau kontrakan tesebut kerap dijadikan pesta narkoba.
Saat ditangkap petugas malam itu (26/3) tersangka sedang meracik sabu dengan alat hisap bongnya di dapur kontrakan. Bahkan, salah satu dari tersangka sempat menyembunyikan barang bukti sabu guna mengelabui petugas. Namun, upaya tersebut terendus petugas.
Berdasarkan barang bukti yang ada kemudian petugas menggelandangnya ke Polres Muara Enim guna pemeriksaan lebih lanjut.
Dari keterangan Peri dihadapan penyidik Narkoba, Selasa (27/3), dia mengakui kalau dia sebagai PNS di Bappeda Kabupaten Muara Enim. Diakuinya, kalau baru tiga bulan terakhir mengkonsumisi narkona jenis sabu.
Barang bukti sabu tersebut dibeli rekannya, Yan Okta Rino seharga Rp 200 ribu sepaketnya. Dikatakannya, kalau sabu tersebut dibeli dari uangnya.
Sedangkan pengakuan, Yan Okta Rino, dia hanya disuruh Peri untuk membeli sabu. Kemudian sabu tersebut untuk dipakai bersama di tempat kontrakannya.
Kapolres Muara Enim AKBP Budi Suryanto melalui Kasat Narkoba AKP G Parlasro Sinaga SIK didampingi Kaur Bin Ops Ipda Teguh Suwito membenarkan kalau salah satu tersangka yakni, Peri Hamdani adalah PNS Bappeda Kabupaten Muara Enim.
“Kedua tersangka saat ditangkap sedang meracik sabu di dapur rumah
kontrakan Yan,” ungkap Parlasro.
Kendati belum sempat berpesta sabu, namun dari hasil tes laboratorium, tersangka positif pernah menggunakan narkoba jenis sabu.
Dikatakan Parlasro, pihaknya masih mengembangkan kasusnya guna mengungkap pemasok sabu tersangka dan mengungkap jaringan peredaran narkobanya.
“Penangkapan tersangka narkoba ini merupakan keseriusan pihak Polres Muara Enim membumihanguskan peredaran narkoba,” pungkas Parlasro. (yud)
Warga Keluhkan Pelayanan PDAM Tirta Betuah
Banyuasin, SN
Sebanyak 2800 pelanggan PDAM Tirta Betuah, warga Kota Pangkalan Balai sampai dengan Kelurahan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin mengeluhkan pelayanan PDAM, karena selama 4 hari ini air tidak mengalir.
Hal ini seperti dialami oleh Hermanto (34), warga Jalan Reoseli Kelurahan Sterio Rt 4 Rw 5 mengatakan selama empat hari tidak mendapatkan air bersih untuk kebutuhan rumah tangganya seperti mencuci, dan memasak.
Hermanto mengeluhkan pelayanan PDAM Tirta Betuah dinilai lamban terhadap permasalahan pelanggan, sebelumnya mengalirnya digilir per dua hari sekali, kali ini malah 4 hari tidak mengalir sama sekali.
"Saya merasa sangat kesulitan sekali ketika air tidak mengalir selama 5 hari, aktivitas seperti mandi, mencuci piring, dan untuk masak sehari – hari akhirnya harus membeli air yang di jual perjerigennya sekitar Rp 2 ribu dan saya juga harus membayar biaya PDAM perbulan sekitar Rp 35 ribu, padahal air PDAM sering tidak mengalir dan saya merasa di rugikan," ungkapnya.
Hal senada dikatakan Arseh (45) warga Kelurahan Sterio mengeluhkan pelayanan PDAM Tirta Betuah selain empat hari tidak mengalir terkadang air PDAM juga tidak jernih alias keruh dan menimbulkan keragu-raguan apakah diproses oleh pengelola PDAM.
“Sudah lima hari kemarin, air PDAM tak mengalir dirumah saya, akibatnya saya harus menggunakan inisiatif menyedot sumur saya yang hampir kering akibat cukup lama tak turun hujan,” kata Arseh.
Direktur PDAM Tirta Betuah Ir Dadang Sukomdi saat dikonfirmasi melalui Kepala Cabang PDAM Tirta Betuah Nizom mengatakan, meminta maaf kepada pelanggan di Banyuasin yang berjumlah 2800.
Penyebab macetnya air PDAM selama dua hari bukan 4 hari, penyebabnya pipa transmisi di Desa Lebung pecah, karena yang pecah pipa transmisi jadi tidak sembarangan menyambungnya, dan harus menggunakan alak Jikolt Join yang haya dimiliki oleh PDAM Tirta Musi Palembang.
“Jebolnya pipa transmisi kita terjadi Jum'at kemarin, penyebab jebol adalah tegangan tinggi dan baru selesai hari Sabtu, jadi hanya dua hari,” kata Nizom.
"Sampai tahun 2012 ini jumlah pelanggan PDAM di Banyuasin baru mencapai 13 persen dari jumlah penduduk, ditambah lagi untuk kebocoran sekitar 25 persen, untuk jaringan baru yang sudah terpasang sekitar 65 persen dan yang di pakai baru 40 persen. Seharusnya PDAM bisa melayani sekitar 3800 tetapi sampai saat ini PDAM baru bisa melayani 2800 pelanggan berarti masih ada 1000 pelangan untuk menjadi pelanggan PDAM di Banyuasin," ungkapnya. (sir)
Sebanyak 2800 pelanggan PDAM Tirta Betuah, warga Kota Pangkalan Balai sampai dengan Kelurahan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin mengeluhkan pelayanan PDAM, karena selama 4 hari ini air tidak mengalir.
Hal ini seperti dialami oleh Hermanto (34), warga Jalan Reoseli Kelurahan Sterio Rt 4 Rw 5 mengatakan selama empat hari tidak mendapatkan air bersih untuk kebutuhan rumah tangganya seperti mencuci, dan memasak.
Hermanto mengeluhkan pelayanan PDAM Tirta Betuah dinilai lamban terhadap permasalahan pelanggan, sebelumnya mengalirnya digilir per dua hari sekali, kali ini malah 4 hari tidak mengalir sama sekali.
"Saya merasa sangat kesulitan sekali ketika air tidak mengalir selama 5 hari, aktivitas seperti mandi, mencuci piring, dan untuk masak sehari – hari akhirnya harus membeli air yang di jual perjerigennya sekitar Rp 2 ribu dan saya juga harus membayar biaya PDAM perbulan sekitar Rp 35 ribu, padahal air PDAM sering tidak mengalir dan saya merasa di rugikan," ungkapnya.
Hal senada dikatakan Arseh (45) warga Kelurahan Sterio mengeluhkan pelayanan PDAM Tirta Betuah selain empat hari tidak mengalir terkadang air PDAM juga tidak jernih alias keruh dan menimbulkan keragu-raguan apakah diproses oleh pengelola PDAM.
“Sudah lima hari kemarin, air PDAM tak mengalir dirumah saya, akibatnya saya harus menggunakan inisiatif menyedot sumur saya yang hampir kering akibat cukup lama tak turun hujan,” kata Arseh.
Direktur PDAM Tirta Betuah Ir Dadang Sukomdi saat dikonfirmasi melalui Kepala Cabang PDAM Tirta Betuah Nizom mengatakan, meminta maaf kepada pelanggan di Banyuasin yang berjumlah 2800.
Penyebab macetnya air PDAM selama dua hari bukan 4 hari, penyebabnya pipa transmisi di Desa Lebung pecah, karena yang pecah pipa transmisi jadi tidak sembarangan menyambungnya, dan harus menggunakan alak Jikolt Join yang haya dimiliki oleh PDAM Tirta Musi Palembang.
“Jebolnya pipa transmisi kita terjadi Jum'at kemarin, penyebab jebol adalah tegangan tinggi dan baru selesai hari Sabtu, jadi hanya dua hari,” kata Nizom.
"Sampai tahun 2012 ini jumlah pelanggan PDAM di Banyuasin baru mencapai 13 persen dari jumlah penduduk, ditambah lagi untuk kebocoran sekitar 25 persen, untuk jaringan baru yang sudah terpasang sekitar 65 persen dan yang di pakai baru 40 persen. Seharusnya PDAM bisa melayani sekitar 3800 tetapi sampai saat ini PDAM baru bisa melayani 2800 pelanggan berarti masih ada 1000 pelangan untuk menjadi pelanggan PDAM di Banyuasin," ungkapnya. (sir)
PDI Perjuangan Sumsel Tak Takut Ancaman Mendagri
Palembang, SN
Ancaman Menteri Dalam Negeri (Mendagri) memberikan sanksi kepada pejabat daerah yang ikut demo menolak rencana kebijakan pemerintah menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi disesalkan PDI Perjuangan Sumsel.
Ketua Fraksi PDI Perjuangan di DPRD Sumsel, Darmadi Djupri menegaskan, PDI Perjuangan tak takut dengan ancaman tersebut, dan akan terus menyuarakan penolakan kenaikan harga BBM.
"Itu adalah pernyataan yang menyesatkan dan tidak berdasarkan azas hukum sama sekali. Kita sangat menyesalkan pernyataan ini keluar dari seorang Mendagri yang dulunya adalah Bupati yang dekat dengan rakyat, tetapi setelah dekat dengan pemerintahan sekarang malah berubah sama sekali,” kata salah satu Wakil ketua DPD PDI Perjuangan Sumsel ini.
Darmadi menegaskan, PDI Perjuangan mulai dari tingkat pusat, provinsi, kabupaten/kota hingga organisasi sayap sepakat menolak kenaikan harga BBM. "Fraksi PDI Perjuangan di DPRD Sumsel juga dengan tegas menolak kenaikan harga BBM, jika ada anggota kami yang tidak menolak maka akan kami pecat," katanya.
Bagaimana jika nantinya harga BBM tetap diputuskan naik? mengenai hal ini Darmadi mengatakan, PDI Perjuangan Sumsel akan menunggu instruksi dari PDI-P pusat.
"Kita ini organisasi yang terorganisir, jadi kami akan menunggu langkah apa yang dilakukan di tingkat pusat, karena itu memang wewenang DPP PDI Perjuangan," ujar dia.
Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Sumsel yang berasal dari Partai Demokrat, Ahmad Djauhari mengaku, ancaman Mendagri yang akan memberikan sanksi kepada kepala daerah yang mengikuti demo kurang tepat.
Menurutnya, seharusnya pemerintah pusat mengajak kepala-kepala daerah, untuk mensosialisasikan ke masyarakat, alasan mengapa harga BBM harus naik, bukannya memberikan ancaman.
"Harusnya sebelum mengumumkan rencana kenaikan harga BBM ini, pemerintah sudah mensosialisasikannya ke masyarakat melalui kepala daerah, agar pada saat kenaikan nanti, masyarakat paham mengapa BBM itu harus naik," pungkasnya. (awj)
Ancaman Menteri Dalam Negeri (Mendagri) memberikan sanksi kepada pejabat daerah yang ikut demo menolak rencana kebijakan pemerintah menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi disesalkan PDI Perjuangan Sumsel.
Ketua Fraksi PDI Perjuangan di DPRD Sumsel, Darmadi Djupri menegaskan, PDI Perjuangan tak takut dengan ancaman tersebut, dan akan terus menyuarakan penolakan kenaikan harga BBM.
"Itu adalah pernyataan yang menyesatkan dan tidak berdasarkan azas hukum sama sekali. Kita sangat menyesalkan pernyataan ini keluar dari seorang Mendagri yang dulunya adalah Bupati yang dekat dengan rakyat, tetapi setelah dekat dengan pemerintahan sekarang malah berubah sama sekali,” kata salah satu Wakil ketua DPD PDI Perjuangan Sumsel ini.
Darmadi menegaskan, PDI Perjuangan mulai dari tingkat pusat, provinsi, kabupaten/kota hingga organisasi sayap sepakat menolak kenaikan harga BBM. "Fraksi PDI Perjuangan di DPRD Sumsel juga dengan tegas menolak kenaikan harga BBM, jika ada anggota kami yang tidak menolak maka akan kami pecat," katanya.
Bagaimana jika nantinya harga BBM tetap diputuskan naik? mengenai hal ini Darmadi mengatakan, PDI Perjuangan Sumsel akan menunggu instruksi dari PDI-P pusat.
"Kita ini organisasi yang terorganisir, jadi kami akan menunggu langkah apa yang dilakukan di tingkat pusat, karena itu memang wewenang DPP PDI Perjuangan," ujar dia.
Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Sumsel yang berasal dari Partai Demokrat, Ahmad Djauhari mengaku, ancaman Mendagri yang akan memberikan sanksi kepada kepala daerah yang mengikuti demo kurang tepat.
Menurutnya, seharusnya pemerintah pusat mengajak kepala-kepala daerah, untuk mensosialisasikan ke masyarakat, alasan mengapa harga BBM harus naik, bukannya memberikan ancaman.
"Harusnya sebelum mengumumkan rencana kenaikan harga BBM ini, pemerintah sudah mensosialisasikannya ke masyarakat melalui kepala daerah, agar pada saat kenaikan nanti, masyarakat paham mengapa BBM itu harus naik," pungkasnya. (awj)
Warga OKUT Adukan Raskin Berkualitas Jelek
Palembang, SN
Komisi II DPRD Sumsel menerima pengaduan dari warga OKUT Timur terkait beras raskin berkualitas jelek. Pengaduan ini, masih akan ditelusuri kebenarannya oleh Komisi II.
Ketua Komisi II DPRD Sumsel, Budiarto Marsul, Selasa (27/3) mengatakan kalau mereka mendapatkan sample 1 Kg beras raskin kualitas jelek yang dikirimkan warga ke DPRD Sumsel.
“Ini baru laporan warga dari OKU Timur, selain itu warga dari OKU Selatan juga sudah laporan dengan kita kalau selain kualitas raskin yang jelek juga jumlah beras raskin yang diterima warga tidak sesuai dengan jumlah yang ditentukan Bulog,” ungkapnya.
Untuk itu, Budiarto mengaku dalam waktu dekat, pihaknya akan melakukan pengecekan di lapangan bersama Bulog Sumsel. Hal ini penting untuk mengetahui pada tingkat mana terjadi 'permainan' ini.
"Pengecekan dilapangan ini terutama untuk kabupaten OKU Timur dan OKU Selatan, hal ini penting untuk melihat kebenaran fakta dilapangan," katanya.
“Raskin ini kan untuk warga miskin, kalau kualitasnya jelek tentu tidak layak dikonsumsi, ini yang akan kita tindaklanjuti,” tambah Politisi Partai Gerindra ini.
Menurutnya, selama ini Bulog menyalurkan raskin dengan kualitas beras yang tinggi dan layak untuk di komsumsi warga miskin. Dan dia yakin ada pihak tertentu yang telah mempermainkan raskin ini guna mendapatkan kepentingan tertentu.
"Kita akan kejar terus siapa pelakunya,” tegasnya. (awj)
Komisi II DPRD Sumsel menerima pengaduan dari warga OKUT Timur terkait beras raskin berkualitas jelek. Pengaduan ini, masih akan ditelusuri kebenarannya oleh Komisi II.
Ketua Komisi II DPRD Sumsel, Budiarto Marsul, Selasa (27/3) mengatakan kalau mereka mendapatkan sample 1 Kg beras raskin kualitas jelek yang dikirimkan warga ke DPRD Sumsel.
“Ini baru laporan warga dari OKU Timur, selain itu warga dari OKU Selatan juga sudah laporan dengan kita kalau selain kualitas raskin yang jelek juga jumlah beras raskin yang diterima warga tidak sesuai dengan jumlah yang ditentukan Bulog,” ungkapnya.
Untuk itu, Budiarto mengaku dalam waktu dekat, pihaknya akan melakukan pengecekan di lapangan bersama Bulog Sumsel. Hal ini penting untuk mengetahui pada tingkat mana terjadi 'permainan' ini.
"Pengecekan dilapangan ini terutama untuk kabupaten OKU Timur dan OKU Selatan, hal ini penting untuk melihat kebenaran fakta dilapangan," katanya.
“Raskin ini kan untuk warga miskin, kalau kualitasnya jelek tentu tidak layak dikonsumsi, ini yang akan kita tindaklanjuti,” tambah Politisi Partai Gerindra ini.
Menurutnya, selama ini Bulog menyalurkan raskin dengan kualitas beras yang tinggi dan layak untuk di komsumsi warga miskin. Dan dia yakin ada pihak tertentu yang telah mempermainkan raskin ini guna mendapatkan kepentingan tertentu.
"Kita akan kejar terus siapa pelakunya,” tegasnya. (awj)
Petugas Linmas Terima Uang Insentif
Prabumulih, SN
Wakil Walikota (Wawako) Prabumulih Ir Ridho Yahya MM, Selasa (27/3) memberikan uang insentif yakni gaji bulanan bagi petugas Linmas yang bertugas di tiap desa dan kelurahan. Penyerahan uang honorer tersebut dipimpin langsung Ridho di GOR Harmonis di Jalan Merak Kecamatan Prabumulih Timur.
Pemberian uang insentif ini merupakan berdasarkan keputusan Walikota No 43/KPTS/Kesbang/Linmas No 2012 tentang penetapan petugas Linmas di desa dan kelurahan dalam wilayah Kota Prabumulih. Dimana jumlah petugas Linmas pada masing-masing desa dan kelurahan sebanyak 10 yang akan diberikan uang intensif sebesar Rp 100 ribu perbulan dan dibagikan tiap tiga bulan sekali.
Menurut Ridho, uang honorer tersebut memang kurang sesuai dengan tugas dan fungsi Linmas namun untuk saat ini memang itulah batas kemampuan Pemkot Prabumulih. Pemberdayaan petugas Linmas merupakan salah satu upaya strategi pemerintah untuk menjaga rasa aman tertib dan tentram baik di desa maupun di tiap kelurahan.
Adapun tugas dan fungsi Linmas diantaranya peningkatan koordinasi dan komunikasi instansi terkait serta lembaga masyarakat baik dalam upaya menciptakan ketentraman dan ketertiban maupun membantu penanggulangan bencana alam di wilayah masing masing.
Sementara itu Kapolres Prabumulih AKBP Yerry Oskag SIK saat memberikan pengarahan kepada sejumlah petugas Linmas mengatakan, Linmas merupakan mitra kepolisian di dalam menjaga ketertiban dan keamanan bagi masyarakat di wilayah tatanan Pemkot Prabumulih dan harus bangga sebagai petugas Linmas sebab dipercaya untuk menjaga keamanan dan ketertiban di masyarakat. (and)
Wakil Walikota (Wawako) Prabumulih Ir Ridho Yahya MM, Selasa (27/3) memberikan uang insentif yakni gaji bulanan bagi petugas Linmas yang bertugas di tiap desa dan kelurahan. Penyerahan uang honorer tersebut dipimpin langsung Ridho di GOR Harmonis di Jalan Merak Kecamatan Prabumulih Timur.
Pemberian uang insentif ini merupakan berdasarkan keputusan Walikota No 43/KPTS/Kesbang/Linmas No 2012 tentang penetapan petugas Linmas di desa dan kelurahan dalam wilayah Kota Prabumulih. Dimana jumlah petugas Linmas pada masing-masing desa dan kelurahan sebanyak 10 yang akan diberikan uang intensif sebesar Rp 100 ribu perbulan dan dibagikan tiap tiga bulan sekali.
Menurut Ridho, uang honorer tersebut memang kurang sesuai dengan tugas dan fungsi Linmas namun untuk saat ini memang itulah batas kemampuan Pemkot Prabumulih. Pemberdayaan petugas Linmas merupakan salah satu upaya strategi pemerintah untuk menjaga rasa aman tertib dan tentram baik di desa maupun di tiap kelurahan.
Adapun tugas dan fungsi Linmas diantaranya peningkatan koordinasi dan komunikasi instansi terkait serta lembaga masyarakat baik dalam upaya menciptakan ketentraman dan ketertiban maupun membantu penanggulangan bencana alam di wilayah masing masing.
Sementara itu Kapolres Prabumulih AKBP Yerry Oskag SIK saat memberikan pengarahan kepada sejumlah petugas Linmas mengatakan, Linmas merupakan mitra kepolisian di dalam menjaga ketertiban dan keamanan bagi masyarakat di wilayah tatanan Pemkot Prabumulih dan harus bangga sebagai petugas Linmas sebab dipercaya untuk menjaga keamanan dan ketertiban di masyarakat. (and)
Tenaga Honorer K2 Didata Ulang
Lahat, SN
Kepala Badan Kepegawaian Daerah dan Pendidikan Pelatihan (BKD dan Diklat) Kabupaten Lahat Drs Bakti Riansyah SH melalui Kepala Bidang (Kabid) Formasi, Pengadaan, dan Pemberhentian M Sunardi SE Msi mengatakan, berdasarakan surat edaran Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Birokrasi Reformasi (Menpan) RI No 03/2012 tertanggal 12 Maret perihal data tenaga honorer kategori I dan daftar nama tenaga honorer kategori II.
"Berkenaan dengan hal tersebut maka diminta kepada setiap kepala satuan kerja perangkat daerah (SKPD) untuk menyampaikan kepada seluruh tenaga honorer kategori II untuk menyerahkan data kepada BKD dan Diklat, hal ini menyangkuta dilakukannya pendataan ulang,” katanya, ditemui, di ruang kerjanya, Senin (26/3).
Adapun persyaratan untuk pengisian formulir data tenaga honorer kategori II sebagai berikut, tenaga honorer yang penghasilannya dibiayai bukan dari anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) atau bukan dari anggaran pendapatan belanja daerah (APBD).
“Kriterianya, diangkat oleh pejabat yang berwenang, bekerja diinstansi pemerintah, masa kerja minimal satu tahun pada 31 Desember 2005 dan sampai saat ini masih bekerja secara terus menerus dan berusia sekurang-kurangnya 19 tahun dan tidak boleh lebih dari 46 tahun per 1 januari 2006,” ungkap M Sunardi.
Sunardi menambahkan, tenaga honorer kategori II yang dimaksud adalah tenaga honorer yang telah terdaftar pada pendataan tenaga honorer 2010 silam dan berjumlah 961 orang serta telah disampaikan ke Kementerian PAN dan RB RI.
“Jumlah tenaga honorer kategori II diluar jumlah yang telah disampaikan ke Kementerian PAN dan RB RI diatas akan dilakukan verifikasi dan validasi oleh tim dan akan diblacklist,” terangnya. (zal)
Kepala Badan Kepegawaian Daerah dan Pendidikan Pelatihan (BKD dan Diklat) Kabupaten Lahat Drs Bakti Riansyah SH melalui Kepala Bidang (Kabid) Formasi, Pengadaan, dan Pemberhentian M Sunardi SE Msi mengatakan, berdasarakan surat edaran Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Birokrasi Reformasi (Menpan) RI No 03/2012 tertanggal 12 Maret perihal data tenaga honorer kategori I dan daftar nama tenaga honorer kategori II.
"Berkenaan dengan hal tersebut maka diminta kepada setiap kepala satuan kerja perangkat daerah (SKPD) untuk menyampaikan kepada seluruh tenaga honorer kategori II untuk menyerahkan data kepada BKD dan Diklat, hal ini menyangkuta dilakukannya pendataan ulang,” katanya, ditemui, di ruang kerjanya, Senin (26/3).
Adapun persyaratan untuk pengisian formulir data tenaga honorer kategori II sebagai berikut, tenaga honorer yang penghasilannya dibiayai bukan dari anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) atau bukan dari anggaran pendapatan belanja daerah (APBD).
“Kriterianya, diangkat oleh pejabat yang berwenang, bekerja diinstansi pemerintah, masa kerja minimal satu tahun pada 31 Desember 2005 dan sampai saat ini masih bekerja secara terus menerus dan berusia sekurang-kurangnya 19 tahun dan tidak boleh lebih dari 46 tahun per 1 januari 2006,” ungkap M Sunardi.
Sunardi menambahkan, tenaga honorer kategori II yang dimaksud adalah tenaga honorer yang telah terdaftar pada pendataan tenaga honorer 2010 silam dan berjumlah 961 orang serta telah disampaikan ke Kementerian PAN dan RB RI.
“Jumlah tenaga honorer kategori II diluar jumlah yang telah disampaikan ke Kementerian PAN dan RB RI diatas akan dilakukan verifikasi dan validasi oleh tim dan akan diblacklist,” terangnya. (zal)
Depkes Lahat Waspada Serangan Tomcat
Lahat, SN
Kepala Dinas Kesehatan (Kadinkes) Lahat dr H Muzakir MKes mengatakan, mereka telah berkoordinasi dengan dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura (TPH) perihal serangan tomcat yang mulai meresahkan warga. Dari segi kesehatan serangga tomcat ini apabila tidak diganggu, maka, tidak akan mengeluarkan lender yang beracun tersebut. Apabila melekat di badan maka tinggal ditiup saja.
“Memang, untuk persoalan tomcat ini, sepenuhnya merupakan wewenang dari Dinas TPH, sebab, mereka menggunakan sebagai predator untuk membasmi hama di persawahan. Tomcat sebenarnya tidak membahayakan, dimana, apabila hinggap di tubuh kita tinggal ditiup, kalaupun tersenggat maka bekasnya harus dicuci dengan air sabun diguyur secara terus menerus, pastinya kulit akan berasa panas, melepuh dan mengakibatkan radang,” ungkap H Muzakir.
Ia menambahkan, apabila serangan tomcat menyebabkan penyakit dermatitis maka segera bawa ke puskesmas terdekat untuk diberikan pengobatan sesuai klinis yang timbul.
Terpisah, Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura (TPH) Kabupaten Lahat Edi Ishak SP melalui Kabid Sarana dan Prasarana (Sampras) TPH Kabupaten Lahat Ir Lusiana mengatakan, pihaknya belum menemukan seranga tomcat di Kabupaten Lahat. Dimana katanya, serangga tersebut biasanya suka berada pada tanaman padi.
“Untuk serangga tomcat sendiri, TPH Kabupaten Lahat belum menemukan seranga ini di tanaman padi. Karena biasanya tomcat sering hinggap di padi. Apalagi tomcat bagi manusia sangat membahayakan terutama racunnya. Tetapi bagi tanaman padi, seranga ini sebagai pradator,” katanya.
Diterangkan Lusiana, untuk tanaman padi, serangga yang bisa mengeluarkan racunnya ini jika dibunuh tentunya sangat merugikan bagi tanaman padi. Apalagi serangga dapat memekan hama padi yang diserang oleh wareng coklat.
“Makanya, tomcat bagi tanaman padi sangat menguntungkan sekali, sehingga dapat memakan hama warang coklat yang menyerang padi. Tetapi disisi lain serangga ini sangat menakutkan bagi manusia, apalagi jika terkena racunnya yang menyebabkan kulit bisa terbakar,” pungkasnya. (zal)
Kepala Dinas Kesehatan (Kadinkes) Lahat dr H Muzakir MKes mengatakan, mereka telah berkoordinasi dengan dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura (TPH) perihal serangan tomcat yang mulai meresahkan warga. Dari segi kesehatan serangga tomcat ini apabila tidak diganggu, maka, tidak akan mengeluarkan lender yang beracun tersebut. Apabila melekat di badan maka tinggal ditiup saja.
“Memang, untuk persoalan tomcat ini, sepenuhnya merupakan wewenang dari Dinas TPH, sebab, mereka menggunakan sebagai predator untuk membasmi hama di persawahan. Tomcat sebenarnya tidak membahayakan, dimana, apabila hinggap di tubuh kita tinggal ditiup, kalaupun tersenggat maka bekasnya harus dicuci dengan air sabun diguyur secara terus menerus, pastinya kulit akan berasa panas, melepuh dan mengakibatkan radang,” ungkap H Muzakir.
Ia menambahkan, apabila serangan tomcat menyebabkan penyakit dermatitis maka segera bawa ke puskesmas terdekat untuk diberikan pengobatan sesuai klinis yang timbul.
Terpisah, Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura (TPH) Kabupaten Lahat Edi Ishak SP melalui Kabid Sarana dan Prasarana (Sampras) TPH Kabupaten Lahat Ir Lusiana mengatakan, pihaknya belum menemukan seranga tomcat di Kabupaten Lahat. Dimana katanya, serangga tersebut biasanya suka berada pada tanaman padi.
“Untuk serangga tomcat sendiri, TPH Kabupaten Lahat belum menemukan seranga ini di tanaman padi. Karena biasanya tomcat sering hinggap di padi. Apalagi tomcat bagi manusia sangat membahayakan terutama racunnya. Tetapi bagi tanaman padi, seranga ini sebagai pradator,” katanya.
Diterangkan Lusiana, untuk tanaman padi, serangga yang bisa mengeluarkan racunnya ini jika dibunuh tentunya sangat merugikan bagi tanaman padi. Apalagi serangga dapat memekan hama padi yang diserang oleh wareng coklat.
“Makanya, tomcat bagi tanaman padi sangat menguntungkan sekali, sehingga dapat memakan hama warang coklat yang menyerang padi. Tetapi disisi lain serangga ini sangat menakutkan bagi manusia, apalagi jika terkena racunnya yang menyebabkan kulit bisa terbakar,” pungkasnya. (zal)
Senin, 26 Maret 2012
Bupati dan Wabup Mulai Renggang
Banyuasin, SN
Hubungan Bupati Banyuasin Ir H Amiruddin Inoed dan Wakilnya Drs H A Rachman Hasan diisukan tidak lagi harmonis atau mulai renggang. Bahkan kedua pimpinan Kabupaten Banyuasin diduga sering bersebrangan. Salah satunya dalam menentukan kebijakan pelantikan dan mutasi para pejabat dan pegawai dilingkungan Pemkab Banyuasin yang baru – baru ini dilakukan.
Bahkan kedua pucuk pimpinan yang bakal menyelesaikan masa pimpinannya tahun 2013 mendatang terlihat tidak semesra biasanya. “Pak Wabup dua kali tidak hadir pada acara yang digelar Pemkab, pertama pada saat pelantikan dan mutasi para pejabat terahir ini kemudian pada saat dilaksanakannya Musrenbang," kata salah seorang PNS yang meminta namanya tidak disebutkan.
Kabar ketidakharmonisan Bupati dan Wakil Bupati ini sebenarnya sudah bukan lagi menjadi rahasia umum. “Ya sebenarnya sudah lama dan kami juga sudah tahu. Tapi harapan kami, keduanya bisa sejalan dan melaksanakan tugas dan fungsinya hingga akhir masa jabatan mendatang. “ tambahnya.
Wakil Bupati Banyuasin Drs H A Rachman Hasan, dikonfirmasi terpisah mengaku dirinya lebih fokus menyelesaikan semua tugas yang berhubungan dengan masyarakat. “Saya ingin diakhir masa jabatan saya nanti, semuanya sudah selesai hingga saya tidak dikejar-kejar dosa kepada masyarakat,“ katanya.
Soal ketidakhadiran dirinya diacara pelantikan dan mutasi pejabat serta Musrenbang beberapa waktu lalu, dikatakan Rachman seyogyanya memang ia akan menghadiri acara tersebut, namun tugas sebagai pelayan masyarakat mengharuskannya tidak hadir dalam acara tersebut.
Bupati Banyuasin Ir H Amiruddin Inoed, menjelaskan hubungannya dengan Rachman Hasan selaku Wakil Bupati sejauh ini tetap selaras dan akur, bahkan keduanya tetap akan menyelesaikan tugas yang diemban hingga 2013 mendatang. “Tidak ada masalah dan semuanya berjalan apa adanya," ujar Amiruddin.
Soal pelantikan pejabat elselon II, III dan IV beberapa waktu lalu, menurutnya sebagai Kepala Daerah ia memiliki hak dan untuk menjalankan visi dan misi 2008-2013, para pejabat harus memiliki inovasi dan bertanggungjawab dalam melaksanakan tugasnya.
“Pelantikan para pejabat tidak ada unsur politiknya, semuanya didasarkan pada kebutuhan yang ada. Apalagi target pelaksanaan APBD dengan predikat Wajar tanpa pengecualian (WTP). Semuanya harus bekerja sungguh-sungguh," jelasnya.
Sementara, Wakil Ketua I DPRD Banyuasin Ir M Zakaria mengakui hubungan keduanya (Bupati dan Wakil Bupati) tidak lagi sejalan. “Banyak hal yang dilakukan oleh Bupati tanpa mengikutsertakan atau meminta pendapat Wakil Bupati, padahal dalam menentukan kebijakan yang berhubungan dengan pelayanan masyarakat, keduanya harus melakukan musyawarah terlebih dahulu, atau minimal berbicara satu sama lain," terang Zakaria.
Zakaria juga menyesalkan kondisi ini, menurutnya banyak tugas dan fungsi Wakil Bupati yang diambil alih langsung oleh Bupati. “Contohnya pelantikan kemarin, banyak pejabat yang dinilai tidak bersalah dan memang sudah melaksanakan tugas sebagaimana mestinya namun harus dicopot dan dibangku panjangkan, sementara ini merupakan keputusan bupati tanpa berunding dulu dengan wakilnya. Mungkin ini juga yang menyebabkan Wakil Bupati tidak hadir dalam acara tersebut. Padahal tugas dan fungsi Bupati dan Wakil Bupati sudah sangat jelas," ungkapnya. (sir)
Hubungan Bupati Banyuasin Ir H Amiruddin Inoed dan Wakilnya Drs H A Rachman Hasan diisukan tidak lagi harmonis atau mulai renggang. Bahkan kedua pimpinan Kabupaten Banyuasin diduga sering bersebrangan. Salah satunya dalam menentukan kebijakan pelantikan dan mutasi para pejabat dan pegawai dilingkungan Pemkab Banyuasin yang baru – baru ini dilakukan.
Bahkan kedua pucuk pimpinan yang bakal menyelesaikan masa pimpinannya tahun 2013 mendatang terlihat tidak semesra biasanya. “Pak Wabup dua kali tidak hadir pada acara yang digelar Pemkab, pertama pada saat pelantikan dan mutasi para pejabat terahir ini kemudian pada saat dilaksanakannya Musrenbang," kata salah seorang PNS yang meminta namanya tidak disebutkan.
Kabar ketidakharmonisan Bupati dan Wakil Bupati ini sebenarnya sudah bukan lagi menjadi rahasia umum. “Ya sebenarnya sudah lama dan kami juga sudah tahu. Tapi harapan kami, keduanya bisa sejalan dan melaksanakan tugas dan fungsinya hingga akhir masa jabatan mendatang. “ tambahnya.
Wakil Bupati Banyuasin Drs H A Rachman Hasan, dikonfirmasi terpisah mengaku dirinya lebih fokus menyelesaikan semua tugas yang berhubungan dengan masyarakat. “Saya ingin diakhir masa jabatan saya nanti, semuanya sudah selesai hingga saya tidak dikejar-kejar dosa kepada masyarakat,“ katanya.
Soal ketidakhadiran dirinya diacara pelantikan dan mutasi pejabat serta Musrenbang beberapa waktu lalu, dikatakan Rachman seyogyanya memang ia akan menghadiri acara tersebut, namun tugas sebagai pelayan masyarakat mengharuskannya tidak hadir dalam acara tersebut.
Bupati Banyuasin Ir H Amiruddin Inoed, menjelaskan hubungannya dengan Rachman Hasan selaku Wakil Bupati sejauh ini tetap selaras dan akur, bahkan keduanya tetap akan menyelesaikan tugas yang diemban hingga 2013 mendatang. “Tidak ada masalah dan semuanya berjalan apa adanya," ujar Amiruddin.
Soal pelantikan pejabat elselon II, III dan IV beberapa waktu lalu, menurutnya sebagai Kepala Daerah ia memiliki hak dan untuk menjalankan visi dan misi 2008-2013, para pejabat harus memiliki inovasi dan bertanggungjawab dalam melaksanakan tugasnya.
“Pelantikan para pejabat tidak ada unsur politiknya, semuanya didasarkan pada kebutuhan yang ada. Apalagi target pelaksanaan APBD dengan predikat Wajar tanpa pengecualian (WTP). Semuanya harus bekerja sungguh-sungguh," jelasnya.
Sementara, Wakil Ketua I DPRD Banyuasin Ir M Zakaria mengakui hubungan keduanya (Bupati dan Wakil Bupati) tidak lagi sejalan. “Banyak hal yang dilakukan oleh Bupati tanpa mengikutsertakan atau meminta pendapat Wakil Bupati, padahal dalam menentukan kebijakan yang berhubungan dengan pelayanan masyarakat, keduanya harus melakukan musyawarah terlebih dahulu, atau minimal berbicara satu sama lain," terang Zakaria.
Zakaria juga menyesalkan kondisi ini, menurutnya banyak tugas dan fungsi Wakil Bupati yang diambil alih langsung oleh Bupati. “Contohnya pelantikan kemarin, banyak pejabat yang dinilai tidak bersalah dan memang sudah melaksanakan tugas sebagaimana mestinya namun harus dicopot dan dibangku panjangkan, sementara ini merupakan keputusan bupati tanpa berunding dulu dengan wakilnya. Mungkin ini juga yang menyebabkan Wakil Bupati tidak hadir dalam acara tersebut. Padahal tugas dan fungsi Bupati dan Wakil Bupati sudah sangat jelas," ungkapnya. (sir)
EMPAT RUKO DAN SATU WARGA TERBAKAR
Pagaralam, SN
Kebakaran yang terjadi di RT 11 RW 04 Kelurahan Pagaralam, Kecamatan Pagaralam Utara, Minggu (25/3) sekitar pukul 06.00 WIB tidak saja menghanguskan empat pintu rumah rokoh, satu rumah dan termasuk seorang penghuni rumah menjadi korban yaitu Azizah (50).
Adapun rumah yang terbakar yaitu milik Hardinsyah, Salpan dan Riben, berada di daerah padat penduduk dan sebagian besar terbuat dari kayu. Tiga pintu tempat berjualan pakaian bekas, bensin dan manisan.
Kabid Penanggulangan Bencana BPBD Kota Pagaralam Yusman yang memantau proses pemadaman api dan melihat langsung warga yang menjadi korban kebakaran tersebut mengatakan, kobaran api diduga berasal dari rumah almarhun Kursasi yang sekarang di huni Hardiansyah belum diketahui pasti penyebabnya.
"Namun karena sebagian besar rumah semi permanen terbuat dari kayu beratap seng membuat kobaran api cukup cepat menghanguskan rumah-rumah kayu tersebut. Bahkan dalam kejadian ini ada seorang warga menjadi korban mengalami luka bakar di wajah, tangan dan kaki," ungkapnya.
Setelah api menjalar keseluruh bangunan rumah kayu kemudian menjalar ke bagunan warga lainnya. Hanya dalam hitungan waktu sekitar 1 jam empat rumah panggung dan semi permanen hangus terbakar. Baru setela tiga unit BPK dikerahkan api brhasil dijinakkan api.
Sebagian warga yang rumahnya terbakar sempat menyelamatkan harta benda dan beberapa lagi hanya baju yang melekat dibadan, sebab peristiwa kebakaran terjadi saat penghuni rumah baru bangun tidur.
"Warga yang datang sudah berupaya memadamkan api tapi karena jalaran api sangat cepat membesar dan menjalar ke rumah sekitar titik api sehingga pemadaman sulit dilakukan, belum warga yang menonton memadati lokasi kebakaran sehingga menyulitkan petugas melakukan pemadaman api," ungkapnya.
Selain itu kesulitan menjangkau lokasi karena dipadati warga datang menonton ditambah dengan korban yang sibuk mengangkut barang dan sebagian lokasi rumah berada di jalan lorong sempit sehingga BPK tidak dapat masuki masuk dengan leluasa.
Setelah berjibaku sekitar pukul 07.30 WIB akhirnya api dapat dipadamkan petugas PBP dengan mengerahkan tiga unit mobil.
Kapolres Kota Pagaralam AKBP Abi Darrin didampingi Kapolsek Pagaralam Utara AKP Kaifani mengatakan, untuk saat ini belum dapa diketahui dengan pasti asal dan penyebab kebakaran dan terasuk kerugian. Namun dari api pertama sekali timbul belum dapat diektahui tapi langsung membesar seketika sehingga dapat dengan mudah melalap rumah kayu panggung tersebut.
“Untuk sementar hanya satu korban alami luka bakar atas nama Azizah (50) selian tiga rumah dengan sekitar enam kepala keluarga (KK) yang sudah hangus terbakar. Kita masih melakukan pendataan berapa kongkritnya rumah dan korban yang mengalami musibah kebakaran ini, disamping itu kita masih belum jelas asal dan sumber api," ungkapnya.
Lanjutnya, pihaknya masih melakukan penyidikan baik penyebab kebakaran dan kerugian yang dialami warga.
"Kerugian diperkirakan mencapai ratusan juta dari keempat rumah ruko dan satu rumah yang terbakar tersebut, sedangkan korban sudah mendapat perawatan RSD Besemah," ungkapnya. (ASN)
Saat Subur, Wanita Lebih Banyak Berfantasi Seks
Saat masa subur, perempuan lebih bergairah dan keinginan bercintanya meningkat. Untuk mengakomodasi kebutuhan ini, perempuan membutuhkan fantasi seks. Penelitian menemukan bahwa perempuan yang sedang berada dalam masa subur lebih banyak berfantasi seksual dibanding hari-hari biasa.
Berbeda dengan melamun, fantasi seks lebih menggambarkan minat seksual. Fantasi ini juga merupakan gambaran seberapa banyak seks yang dimiliki seorang perempuan secara nyata.
Peneliti meminta 27 orang perempuan heteroseksual mengisi buku harian online mengenai fantasi seksualnya selama 1 bulan. Kebanyakan peserta adalah mahasiswa dan tidak ada seorang pun yang sedang meminum pil KB atau pil pengendali hormon lainnya. Dengan menghitung periode menstruasi terakhir, para peneliti mengetahui ada waktu 10 hari di mana setiap peserta akan mengalami ovulasi.
Selama 10 hari ini, setiap peserta diminta sampel urinnya untuk mendeteksi ovulasi. Tes yang digunakan mirip dengan tes kesuburan yang tersedia di toko obat. Para peserta tidak diberitahu bahwa mereka sedang dites periode ovulasinya.
"Perempuan dalam penelitian mengaku mengalami fantasi seksual rata-rata 0,77 kali perhari, jauh lebih tinggi dari penelitian sebelumnya. Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa laki-laki berfantasi sekitar 1 kali sehari dan perempuan hanya berfantasi seminggu sekali," kata Samantha Dawson, peneliti dari University of Lethbridge di Alberta, Kanada seperti dilansir LiveScience.
Dalam penelitian sebelumnya, para perempuan diminta mengingat kembali fantasi seksualnya. Namun dalam penelitian baru yang dimuat jurnal Archives of Sexual Behavior ini, peserta diminta memberitahukan fantasi seksualnya setiap hari secara online sehingga hasilnya lebih akurat.
Setelah tiga hari periode ovulasi, fantasi yang dialami semakin sering sampai sekitar rata-rata 1,3 fantasi per hari. Para perempuan juga mengaku lebih banyak memiliki fantasi yang membangkitkan gairah ketika berada pada masa subur dibanding periode lainnya.
Fantasi perempuan umumnya lebih berubah-ubah dibandingkan laki-laki. Laki-laki umumnya mengaku memilik fantasi yang lebih jelas dibandingkan perempuan yang cenderung berfokus pada emosi.
"Perempuan masih berfokus pada emosi dan perasaan yang dimiliki terhadap pasangan dalam fantasinya. Terkadang fantasinya ini bertentangan dengan penampilan pasangan, seberapa maskulin pasangan dan perilaku seksual yang benar-benar dilakukan pasangan dalam kehidupan nyata," kata Dawson.
Para peneliti menduga perempuan subur akan lebih menyukai laki-laki dalam fantasi masa suburnya sehingga meningkatkan minat akan seks. Namun kenyataannya, perempuan juga membayangkan sesama perempuan.
Sebuah penelitian tahun 2006 yang dipresentasikan dalam International Academy of Sex R
esearch di Belanda menemukan bahwa 25% perempuan heteroseksual mengaku membayangkan perempuan lain dalam fantasinya. Sementara itu, hanya 10% laki-laki heteroseksual yang membayangkan laki-laki lain dalam fantasi seksualnya.
Dalam penelitian ini, 52% peserta mengaku memilik fantasi yang melibatkan perempuan. Untungnya, kebanyakan perempuan membayangkan sosok laki-laki dalam fantasinya, yaitu sekitar 95% dari seluruh siklus menstruasi. Selama masa ovulasi presentase sosok laki-laki semakin meningkat. Hal ini menunjukkan bahwa hormon kesuburan mempengaruhi kebutuhan seksual perempuan. (pah/ir/sn)
Moral Anggota DPR Makin Memprihatinkan
Oleh Agus Harizal Alwie Tjkmat
SELAMA ini sudah banyak sikap dan tingkah pola anggota dewan yang sangat memprihatinkan. Mulai dari penyetujuan gedung mewah DPR, hingga serentetan nama dari anggota DPR dari Partai Demokrat (PD) yang harus tersandung masalah korupsi. Mulai dari Nazaruddin, Angelina Sondakh dan nama-nama lainnya.
Sebelumnya kita ingat kelakuan Arifinto dari PKS yang sedang nonton video porno saat sidang. Bila kita sebut satu persatu, sangat banyak kelakuan orang yang harusnya sangt kita banggakan justru menjadi sangat memalukan dan memprihatinkan.
Lalu di saat keberpihakan ke rakyat yang makin mengecil dan moral yang dipertanyakan, dimanakah cita-cita luhur sebagai penyambung hati nurani rakyat selama ini. Karena mereka makin lama makin jauh.
Dapat dikatakan DPR dan wakil rakyat di dalamnya saat ini mengalami krisis moralitas. Rakyat saat ini tidak ada lagi tauladan. Sangat wajar khalayak bertanya bagaimana mereka akan bekerja dan berpolitik dengan integritas bekerja bertika.
Sangat menyedihkan saat rakyat susah, Negeri terus ditimpa bencana, rezim yang tak tegas, kini DPR terus menampilkan prestasi buram setiap tahunnya. Wajah wakil rakyat di Senayan makin buruk di mata masyarakat.
Kekuatan utama untuk mengawasi agar kondisi Bangsa tetap terjaga, adalah dengan mengajak rakyat untuk jangan berhenti mengkritik dan terus meneriakkan seruan moral. Meski suara nurani mulai mahal di dendangkan di DPR, tapi publik tetap harus mengawal DPR agar tidak semakin parah.
Adalah tugas dan tanggungjawab kita semua untuk terus kritik. Jangan sampai nanti pada tahun 2014 kita akan mempunyai pandangan politik yang sama dengan pemilihan sebelumnya. Ini akan menjadi pengulangan musibah untuk Bangsa ini. Kalau begitu, bagaimana Bangsa ini mau maju. (***)
BBM di SPBU Cepat Habis
Lahat, SN
Antrian bahan bakar minyak (BBM) menjelang kenaikannya 1 April mendatang semakin menjadi dan membuat masyarakat semakin resah saja. Seperti di lapangan di SPBU Simpang Bengkurat sejak siang sekitar setelah pukul 13.00 BBM habis sementara warga masih banyak yang mengantri ironisnya kebanyakan warga hanya bisa gigit jari dan membeli di eceran yang bertebaran di sekitar SPBU tersebut.
Menurut Arman (50) warga Lahat Tengah Kota Lahat, sudah tidak aneh melihat pemandangan antrian panjang setiap harinya di SPBU Simpang Bengkurat ini. Ia yang sebagai tukang ojek saja pernah mengantri di sana akhirnya juga tidak dapat premium.
“Selalu habis setiap siang menjelang pukul satu itu. Aku selalu beli di eceran. Sebenernyo tipis pendapatannya mengojek dari beli bensin di eceran yang dijual beragam itu hargonyo,” jelas Arman ketika ditemui di dekat SPBU tersebut.
Tapi menurutnya mau bagaimana lagi, semua harus dijalaninya walaupun beli premium di eceran. Terlihat pemandangan antrian puluhan motor dan mobil di SPBU Bandar Agung di JL RE Martadinata, kota Lahat ini hingga malam hari tergantung kondisi stok BBM habis atau masih ada.
“Kalu biasonyo pemandangan antrian yang panjang ni mulai jam 5.00 subuh hingga malam hari sekitar pukul 21.00 atau 22.00 tergantung la abis apo belom BBM itu,” kata Ujang (30) pemilik warung di dekat SPBU ini.
Kemacetan jalan yang ada saat jam sekolah dan jam kantor sekitar pukul 7.00 hingga pukul 14.00. Terlebih menurut Kandi, apabila antrian solar belum habis. Dan kemacetan ini biasanya diatur oleh polisi lalu lintas yang mengatur dibantu dari pihak SPBU supaya jalanan tidak macet total.
Akibat harga BBM eceran yang beragam antara Rp 6ribu hingga Rp7ribu bahkan untuk di desa-desa bisa lebih mahal lagi ini menyebabkan bertambahnya keluhan dari masyarakat.
“Belum lagi ongkos angkutan pedesaan sudah naik padahal BBM belum naik. Aku biaso bayar Rp25ribu ke dusun sekarang sudah naik Rp30ribu, tiap kedusun,” jelas Rosdiana warga kota Lahat yang biasa ke Mulak Ulu ini bercerita.
Menurutnya bertambah hari walaupun sudah berusaha bekerja namun kehidupan bukan semakin baik tapi semakin sulit saja. (zal)
Antrian bahan bakar minyak (BBM) menjelang kenaikannya 1 April mendatang semakin menjadi dan membuat masyarakat semakin resah saja. Seperti di lapangan di SPBU Simpang Bengkurat sejak siang sekitar setelah pukul 13.00 BBM habis sementara warga masih banyak yang mengantri ironisnya kebanyakan warga hanya bisa gigit jari dan membeli di eceran yang bertebaran di sekitar SPBU tersebut.
Menurut Arman (50) warga Lahat Tengah Kota Lahat, sudah tidak aneh melihat pemandangan antrian panjang setiap harinya di SPBU Simpang Bengkurat ini. Ia yang sebagai tukang ojek saja pernah mengantri di sana akhirnya juga tidak dapat premium.
“Selalu habis setiap siang menjelang pukul satu itu. Aku selalu beli di eceran. Sebenernyo tipis pendapatannya mengojek dari beli bensin di eceran yang dijual beragam itu hargonyo,” jelas Arman ketika ditemui di dekat SPBU tersebut.
Tapi menurutnya mau bagaimana lagi, semua harus dijalaninya walaupun beli premium di eceran. Terlihat pemandangan antrian puluhan motor dan mobil di SPBU Bandar Agung di JL RE Martadinata, kota Lahat ini hingga malam hari tergantung kondisi stok BBM habis atau masih ada.
“Kalu biasonyo pemandangan antrian yang panjang ni mulai jam 5.00 subuh hingga malam hari sekitar pukul 21.00 atau 22.00 tergantung la abis apo belom BBM itu,” kata Ujang (30) pemilik warung di dekat SPBU ini.
Kemacetan jalan yang ada saat jam sekolah dan jam kantor sekitar pukul 7.00 hingga pukul 14.00. Terlebih menurut Kandi, apabila antrian solar belum habis. Dan kemacetan ini biasanya diatur oleh polisi lalu lintas yang mengatur dibantu dari pihak SPBU supaya jalanan tidak macet total.
Akibat harga BBM eceran yang beragam antara Rp 6ribu hingga Rp7ribu bahkan untuk di desa-desa bisa lebih mahal lagi ini menyebabkan bertambahnya keluhan dari masyarakat.
“Belum lagi ongkos angkutan pedesaan sudah naik padahal BBM belum naik. Aku biaso bayar Rp25ribu ke dusun sekarang sudah naik Rp30ribu, tiap kedusun,” jelas Rosdiana warga kota Lahat yang biasa ke Mulak Ulu ini bercerita.
Menurutnya bertambah hari walaupun sudah berusaha bekerja namun kehidupan bukan semakin baik tapi semakin sulit saja. (zal)
UBD Lantik 607 Sarjana Baru
Palembang, SN
Sebanyak 607 mahasiwa dari tujuh fakultas dan dua program magister Universitas Bina Darma (UBD) Palembang dilantik menjadi sarjana baru, di OPI Convention Center (OCC) Jakabaring, Sabtu (24/3).
Dari 607 lulusan tersebut diantaranya yakni 41 orang lulusan dari Program Magister Manajemen, 51 lulusan Program Magister Teknik Informatika (MTI) dan 271 lulusan Fakultas Ilmu Komputer. Kemudian 119 lulusan Fakultas Ilmu Ekonomi, 29 lulusan Fakultas Ilmu Komunikasi, 42 lulusan Fakultas Teknik, 37 lulusan Fakultas Psikologi, 9 lulusan Fakultas Bahasa dan Sastra, serta delapan lulusan dari Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan (FKIP).
Rektor Universitas Bina Darma (UBD) Bochari Rahman mengatakan, perkuliahan merupakan sebuah perjuangan untuk dapat memenangkan persaingan. Untuk memenangkan persaingan dan mencapai sukses dalam kehidupan dan prosesi pelantikan merupakan momentum untuk melakukan refleksi diri usai menempuh pendidikan.
“Sebagai universitas yang berada di ibukoka dengan posisi geografis sangat strategis sangat memungkinkan perguruan tinggi ini dapat berkembang pesat. Untuk itu kami akan terus meningkatkan sarana dan prasarana guna menghasilkan SDM berkualitas guna mendukung kemajuan provinsi ini. Serta dengan dilaksanakannya wisuda kali ini, sehingga jumlah alumni UBD saat ini sudah sebanyak 14.050 orang,” katanya.
Dijelaskannya, berdasarkan indeks predikat kelulusan, mahasiswa yang mendapat predikat terbaik di program studi masing-masing sebanyak 22 lulusan dan mahasiswa yang lulus dengan pujian terdapat sebanyak 14 orang.
Sementara itu, Ketua Komisi X DPR RI Prof Dr Mahyudin NS SP OG (k) yang hadir dalam kesempatan tersebut menuturkan pendidikan di Sumsel mulai diperhitungkan secara nasional. Bahkan banyak mahasiswa dari berbagai wilayah di Indonesia yang sudah melirik kampus yang ada di Sumsel.
“Untuk itu masyarakat di Sumsel patut berbangga hati, karena tidak perlu lagi untuk mencari kampus berkualitas. Sebab mutu pendidikan di sini sudah cukup baik,” tuturnya. (ima)
Sebanyak 607 mahasiwa dari tujuh fakultas dan dua program magister Universitas Bina Darma (UBD) Palembang dilantik menjadi sarjana baru, di OPI Convention Center (OCC) Jakabaring, Sabtu (24/3).
Dari 607 lulusan tersebut diantaranya yakni 41 orang lulusan dari Program Magister Manajemen, 51 lulusan Program Magister Teknik Informatika (MTI) dan 271 lulusan Fakultas Ilmu Komputer. Kemudian 119 lulusan Fakultas Ilmu Ekonomi, 29 lulusan Fakultas Ilmu Komunikasi, 42 lulusan Fakultas Teknik, 37 lulusan Fakultas Psikologi, 9 lulusan Fakultas Bahasa dan Sastra, serta delapan lulusan dari Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan (FKIP).
Rektor Universitas Bina Darma (UBD) Bochari Rahman mengatakan, perkuliahan merupakan sebuah perjuangan untuk dapat memenangkan persaingan. Untuk memenangkan persaingan dan mencapai sukses dalam kehidupan dan prosesi pelantikan merupakan momentum untuk melakukan refleksi diri usai menempuh pendidikan.
“Sebagai universitas yang berada di ibukoka dengan posisi geografis sangat strategis sangat memungkinkan perguruan tinggi ini dapat berkembang pesat. Untuk itu kami akan terus meningkatkan sarana dan prasarana guna menghasilkan SDM berkualitas guna mendukung kemajuan provinsi ini. Serta dengan dilaksanakannya wisuda kali ini, sehingga jumlah alumni UBD saat ini sudah sebanyak 14.050 orang,” katanya.
Dijelaskannya, berdasarkan indeks predikat kelulusan, mahasiswa yang mendapat predikat terbaik di program studi masing-masing sebanyak 22 lulusan dan mahasiswa yang lulus dengan pujian terdapat sebanyak 14 orang.
Sementara itu, Ketua Komisi X DPR RI Prof Dr Mahyudin NS SP OG (k) yang hadir dalam kesempatan tersebut menuturkan pendidikan di Sumsel mulai diperhitungkan secara nasional. Bahkan banyak mahasiswa dari berbagai wilayah di Indonesia yang sudah melirik kampus yang ada di Sumsel.
“Untuk itu masyarakat di Sumsel patut berbangga hati, karena tidak perlu lagi untuk mencari kampus berkualitas. Sebab mutu pendidikan di sini sudah cukup baik,” tuturnya. (ima)
105 Peserta Ikuti Bintang Sekolah XL
Palembang, SN
Sebanyak 105 peserta dari 4 kategori yaitu SD diikuti 26 peserta, SMP 20 peserta, SMA 35 peserta dan mahasiswa 24 peserta mengikuti pemilihan Bintang Sekolah XL yang digelar di PIM, Minggu (25/3).
General Manager Sales XL, Dodyk Supriyono menjelaskan, kegiatan tersebut merupakan yang kedua kalinya digelar dan akan menjadi agenda tahunan. "Sebelumnya tahun kemarin kita juga pernah menggelar hal yang sama dan tahun ini kita mengulang kesuksesan pada tahun sebelumnya,"ujarnya.
Dengan jumlah peserta yang mencapai ratusan dikatakannya, membuktikan antusias remaja di Palembang cukup baik. Namun, tidak semua peserta dapat lolos dalam tahapan selanjutnya karena para dewan juri yang terdiri dari akademisi dan agency tidak sembarang dalam memilih. Setelah para peserte mendaftar diadakan tes bakat pada 11 Maret kemarin sesuai dengan kemampuan yang dimiliki.
"Bakat yang dimiliki tiap peserta berbeda-beda mulai dari menyanyi, modeling, akting sampai presenter ditunjukkan untuk memikat hati dewan juri,"tuturnya didampingi panitia Pemilihan Bintang XL, Vaurina.
Ditambahkannya, ajang tersebut merupakan kegiatan positif untuk unjuk bakat dengan keterampilan berbeda-beda. Dimana setiap anak dapat menunjukkan bakt serta potensi yang dimiliki dengan cara positif. "Serta diharapkan dapat memotivasi anak muda lain yan ada di Kota Palembang untuk menjadi pribadi yang berani,"pungkasnya sembari mengatakan masing-masing kategori diambil juara I sampai harapan III setiap pemenang selain mendapatkan tropy dan piagam juga mendapatkan uang tunai. (ima)
Sebanyak 105 peserta dari 4 kategori yaitu SD diikuti 26 peserta, SMP 20 peserta, SMA 35 peserta dan mahasiswa 24 peserta mengikuti pemilihan Bintang Sekolah XL yang digelar di PIM, Minggu (25/3).
General Manager Sales XL, Dodyk Supriyono menjelaskan, kegiatan tersebut merupakan yang kedua kalinya digelar dan akan menjadi agenda tahunan. "Sebelumnya tahun kemarin kita juga pernah menggelar hal yang sama dan tahun ini kita mengulang kesuksesan pada tahun sebelumnya,"ujarnya.
Dengan jumlah peserta yang mencapai ratusan dikatakannya, membuktikan antusias remaja di Palembang cukup baik. Namun, tidak semua peserta dapat lolos dalam tahapan selanjutnya karena para dewan juri yang terdiri dari akademisi dan agency tidak sembarang dalam memilih. Setelah para peserte mendaftar diadakan tes bakat pada 11 Maret kemarin sesuai dengan kemampuan yang dimiliki.
"Bakat yang dimiliki tiap peserta berbeda-beda mulai dari menyanyi, modeling, akting sampai presenter ditunjukkan untuk memikat hati dewan juri,"tuturnya didampingi panitia Pemilihan Bintang XL, Vaurina.
Ditambahkannya, ajang tersebut merupakan kegiatan positif untuk unjuk bakat dengan keterampilan berbeda-beda. Dimana setiap anak dapat menunjukkan bakt serta potensi yang dimiliki dengan cara positif. "Serta diharapkan dapat memotivasi anak muda lain yan ada di Kota Palembang untuk menjadi pribadi yang berani,"pungkasnya sembari mengatakan masing-masing kategori diambil juara I sampai harapan III setiap pemenang selain mendapatkan tropy dan piagam juga mendapatkan uang tunai. (ima)
Irigasi 11.500 Hektar Siap Dibangun di Lempuing
Kayuagung, SN
Irigasi teknis seluas sekitar 11 500 hektar tahun ini siap dibangun di Kecamatan Lempuing dan Lempuing Jaya. Pembangunan bertujuan untuk mengantisipasi pengalihan fungsi lahan pertanian ke non pertanian yang dilakukan warga.
Apalagi sejak beberapa tahun terakhir, sudah ada warga yang mengalih fungsikan lahan mereka dari sebelumnya persawahan yang ditanami padi kini menjadi perkebunan sawit dan karet. Alasan warga, hasil perkebunan lebih menjanjikan dibanding pertanian.
Bupati OKI Ir H Ishak Mekki MM beberapa hari lalu saat Kunker ke Desa Sungai Belida Lempuing mengatakan, tantangan peningkatan produksi tanaman pangan di masa mendatang akan dihadapkan pada berbagai permasalahan yang semakin berat dan kompleks, seperti pertambahan jumlah penduduk, sempitnya kepemilikan lahan dan alih fungsi lahan tanaman pangan.
Ia menjelaskan, untuk mengantisipasi perubahan lingkungan dan kondisi tersebut maka strategi dan fokus pembangunan tanaman pangan kedepan antara lain peningkatan intensifikasi tanaman dan penambahan areal luas tanam.
Berbagai upaya juga telah dilakukan melalui program pembangunan pertanian baik yang bersumber dari APBD I dan II maupun dukungan dana APBN yang muaranya kepada langkah peningkatan produksi tanaman pangan khususnya tanaman padi.
Langkah-langkah tersebut diantaranya, perbaikan infrastruktur pertanian meliputi pembangunan dan rehab jaringan irigasi, tata air mikro, pembangunan dan rehab jaringan irigasi tingkat usaha tani, pembangunan jalan usaha tani, penambahan luas areal tanam baru (cetak sawah), pemberian bantuan benih padi unggul.
”Serta di Kecamatan Lempuing dan Lempuing Jaya akan dibangun irigasi teknis seluas kurang lebih 11 500 hektar. Pembangunan irigasi tersebut pada tahun 2012 ini akan di mulai antara fase I seluas 5 000 hektar dan fase II kurang lebih 6 500 hektar,” kata Ishak Mekki di hadapan warga.
Katanya lagi, anggaran irigasi teknis ini bersumber dari dana hibah Jepang. Hal ini juga merupakan upaya pemerintah Kabupaten OKI untuk mengantisipasi terjadinya alih fungsi lahan pertanian ke non pertanian yang saat ini masih terjadi.
Ishak Mekki juga menghimbau, para petani agar kiranya tidak mengalihfungsikan lahan pertanian produktif ke peruntukan lain, karena di masa mendatang kebutuhan padi/beras akan semakin meningkat dan semakin strategis.(iso)
Irigasi teknis seluas sekitar 11 500 hektar tahun ini siap dibangun di Kecamatan Lempuing dan Lempuing Jaya. Pembangunan bertujuan untuk mengantisipasi pengalihan fungsi lahan pertanian ke non pertanian yang dilakukan warga.
Apalagi sejak beberapa tahun terakhir, sudah ada warga yang mengalih fungsikan lahan mereka dari sebelumnya persawahan yang ditanami padi kini menjadi perkebunan sawit dan karet. Alasan warga, hasil perkebunan lebih menjanjikan dibanding pertanian.
Bupati OKI Ir H Ishak Mekki MM beberapa hari lalu saat Kunker ke Desa Sungai Belida Lempuing mengatakan, tantangan peningkatan produksi tanaman pangan di masa mendatang akan dihadapkan pada berbagai permasalahan yang semakin berat dan kompleks, seperti pertambahan jumlah penduduk, sempitnya kepemilikan lahan dan alih fungsi lahan tanaman pangan.
Ia menjelaskan, untuk mengantisipasi perubahan lingkungan dan kondisi tersebut maka strategi dan fokus pembangunan tanaman pangan kedepan antara lain peningkatan intensifikasi tanaman dan penambahan areal luas tanam.
Berbagai upaya juga telah dilakukan melalui program pembangunan pertanian baik yang bersumber dari APBD I dan II maupun dukungan dana APBN yang muaranya kepada langkah peningkatan produksi tanaman pangan khususnya tanaman padi.
Langkah-langkah tersebut diantaranya, perbaikan infrastruktur pertanian meliputi pembangunan dan rehab jaringan irigasi, tata air mikro, pembangunan dan rehab jaringan irigasi tingkat usaha tani, pembangunan jalan usaha tani, penambahan luas areal tanam baru (cetak sawah), pemberian bantuan benih padi unggul.
”Serta di Kecamatan Lempuing dan Lempuing Jaya akan dibangun irigasi teknis seluas kurang lebih 11 500 hektar. Pembangunan irigasi tersebut pada tahun 2012 ini akan di mulai antara fase I seluas 5 000 hektar dan fase II kurang lebih 6 500 hektar,” kata Ishak Mekki di hadapan warga.
Katanya lagi, anggaran irigasi teknis ini bersumber dari dana hibah Jepang. Hal ini juga merupakan upaya pemerintah Kabupaten OKI untuk mengantisipasi terjadinya alih fungsi lahan pertanian ke non pertanian yang saat ini masih terjadi.
Ishak Mekki juga menghimbau, para petani agar kiranya tidak mengalihfungsikan lahan pertanian produktif ke peruntukan lain, karena di masa mendatang kebutuhan padi/beras akan semakin meningkat dan semakin strategis.(iso)
Tiga Wilayah Perbatasan Masih Bermasalah
Palembang, SN
Wakil Walikota Prabumulih, Ir Ridho Yahya MM mengungkapkan, saat ini ada tiga wilayah perbatasan di Kota Prabumulih yang masih bermasalah. Untuk itu meminta bantuan Pemprov dan DPRD Sumsel untuk membantu proses penyelesaiannya.
Diungkapkan Ridho beberapa waktu lalu, ada tiga kendala yang menjadi permasalahan tapal batas di Kota Nanas ini. Pertama, masalah perebutan pengelolaan perahu ketek di Desa Payu Putat, Kecamatan Prabumulih Barat. Kedua perebutan lahan batubara yang kini dikelola PT GHMMI di Desa Gunung Kemala, yang juga berada di Kecamatan Prabumulih Barat. Kedua lokasi itu berbatasan dengan Kabupaten Muara Enim.
Kemudian batas wilayah Prabumulih dengan Desa Tanjung Miring yang berbatasan dengan Kabupaten Ogan Ilir.
"Sehingga kita minta kepada anggota dewan dalam reses ini, untuk membantu percepatan realisasi pembangunan jembatan Payuputat. Guna mengatasi salah satu tapal batas tersebut," kata Ridho saat menggelar pertemuan dengan anggota Komisi I DPRD Sumsel.
Ridho juga menjelaskan masalah kerusakan jalan baik jalan lingkar dan juga jalan kota ini dikarenakan dilalui angkutan batubara. "Kita minta kepada provinsi untuk menganggarkan dana untuk perbaikan kedua jalan ini," katanya.
Ia mengungkapkan, pencapaian pembangunan Kota Nanas ini sejak 9 tahun berdiri sudah sangat pesat. Terlebih sebagai kota perlintasan, pihaknya terus melakukan pembangunan infrastruktur pemerintah yang mencapai hampir 85 persen. "Selam 9 tahun berdiri, sudah banyak pembangunan kota ini yang kita lakukan baik fisik dan non fisik," ungkapnya.
Sementara Wakil Ketua DPRD Sumsel Drs H M Iqbal Romzi yang juga Ketua Komisi I DPRD Sumsel yang membidangi Pemerintahan dan Hukum mengatakan, dalam reses kali ini memang mengangendakan tentang tapal batas yang kini menjadi sorotan tiap daerah. Karena jika tidak diantisipasi sedini mungkin, bisa menjadi permasalahan yang pelik ke depannya.
"Agenda kita memang membahas masalah tapal batas dan menerima masukan tentang tata pengelolaan pemerintahan," katanya. (and)
Wakil Walikota Prabumulih, Ir Ridho Yahya MM mengungkapkan, saat ini ada tiga wilayah perbatasan di Kota Prabumulih yang masih bermasalah. Untuk itu meminta bantuan Pemprov dan DPRD Sumsel untuk membantu proses penyelesaiannya.
Diungkapkan Ridho beberapa waktu lalu, ada tiga kendala yang menjadi permasalahan tapal batas di Kota Nanas ini. Pertama, masalah perebutan pengelolaan perahu ketek di Desa Payu Putat, Kecamatan Prabumulih Barat. Kedua perebutan lahan batubara yang kini dikelola PT GHMMI di Desa Gunung Kemala, yang juga berada di Kecamatan Prabumulih Barat. Kedua lokasi itu berbatasan dengan Kabupaten Muara Enim.
Kemudian batas wilayah Prabumulih dengan Desa Tanjung Miring yang berbatasan dengan Kabupaten Ogan Ilir.
"Sehingga kita minta kepada anggota dewan dalam reses ini, untuk membantu percepatan realisasi pembangunan jembatan Payuputat. Guna mengatasi salah satu tapal batas tersebut," kata Ridho saat menggelar pertemuan dengan anggota Komisi I DPRD Sumsel.
Ridho juga menjelaskan masalah kerusakan jalan baik jalan lingkar dan juga jalan kota ini dikarenakan dilalui angkutan batubara. "Kita minta kepada provinsi untuk menganggarkan dana untuk perbaikan kedua jalan ini," katanya.
Ia mengungkapkan, pencapaian pembangunan Kota Nanas ini sejak 9 tahun berdiri sudah sangat pesat. Terlebih sebagai kota perlintasan, pihaknya terus melakukan pembangunan infrastruktur pemerintah yang mencapai hampir 85 persen. "Selam 9 tahun berdiri, sudah banyak pembangunan kota ini yang kita lakukan baik fisik dan non fisik," ungkapnya.
Sementara Wakil Ketua DPRD Sumsel Drs H M Iqbal Romzi yang juga Ketua Komisi I DPRD Sumsel yang membidangi Pemerintahan dan Hukum mengatakan, dalam reses kali ini memang mengangendakan tentang tapal batas yang kini menjadi sorotan tiap daerah. Karena jika tidak diantisipasi sedini mungkin, bisa menjadi permasalahan yang pelik ke depannya.
"Agenda kita memang membahas masalah tapal batas dan menerima masukan tentang tata pengelolaan pemerintahan," katanya. (and)
Pemerintah Tawarkan Empat Kompensasi
Palembang, SN
Menangapi kenaikan Bahan Bakar Minyak (BBM) pada 1 April mendatang, Pemerintah Kota (pemkot) Palembang tidak tinggal diam untuk mengatasi ini.
Pemerintah menawarkan empat kompensasi yaitu, penambahan frekuensi jatah beras bagi masyarakat miskin menjadi 14 kali setahun, penambahan bea siswa untuk masyrakat miskin selama enam bulan, pemberian bantuan langsung sementara masyrakat senilai Rp 150 ribu perbulan dan kompensasi untuk sektor transportasi yang kesemuanya tersebut merupakan kompensasi secara nasional, hal ini dikatakan Walikota Palembang Eddy Santana Putra kemarin. Sedangkan untuk mekanisme pembayaran kompensasi masih akan dibahas lagi.
Eddy menilai, dibandingkan negara lain, kenaikan harga bahan bakar minyak sebesar 30 persen di Indonesia masih relatif rendah. “Kalau di Thailand kenaikan (BBM) di atas kita, begitu juga negara-negara lain. Hanya saja dampak kenaikan BBM ini tetap akan kita antisipasi terhadap kenaikan harga sembilan bahan pokok (sembako),” ujar Eddy.
Eddy juga meminta Pertamina memberikan pelayanan prima. “Jangan sampai ada kelangkaan BBM, apalagi antrean panjang di SPBU.”
Walikota juga meminta kepolisian mengawasi jalur darat dan sungai, agar tidak ada kuota BBM untuk Palembang dimanfaatkan oknum tertentu untuk dibawa keluar Palembang.
“Perlu juga pengawasan di SPBU untuk pembatasan pembelian BBM dari kendaraan,” ujarnya.
Sementara itu, Chaidir, General Manager Pertamina UPS II, mengatakan, pihaknya akan menindak tegas pom bensin yang bertindak curang ataupun memanfaatkan rencana kenaikan harga bahan bakar minyak untuk keuntungan pribadi.
“Mereka kita kenakan sanksi, bisa ditutup SPBU-nya,” ujar Chaidir.(win)
Menangapi kenaikan Bahan Bakar Minyak (BBM) pada 1 April mendatang, Pemerintah Kota (pemkot) Palembang tidak tinggal diam untuk mengatasi ini.
Pemerintah menawarkan empat kompensasi yaitu, penambahan frekuensi jatah beras bagi masyarakat miskin menjadi 14 kali setahun, penambahan bea siswa untuk masyrakat miskin selama enam bulan, pemberian bantuan langsung sementara masyrakat senilai Rp 150 ribu perbulan dan kompensasi untuk sektor transportasi yang kesemuanya tersebut merupakan kompensasi secara nasional, hal ini dikatakan Walikota Palembang Eddy Santana Putra kemarin. Sedangkan untuk mekanisme pembayaran kompensasi masih akan dibahas lagi.
Eddy menilai, dibandingkan negara lain, kenaikan harga bahan bakar minyak sebesar 30 persen di Indonesia masih relatif rendah. “Kalau di Thailand kenaikan (BBM) di atas kita, begitu juga negara-negara lain. Hanya saja dampak kenaikan BBM ini tetap akan kita antisipasi terhadap kenaikan harga sembilan bahan pokok (sembako),” ujar Eddy.
Eddy juga meminta Pertamina memberikan pelayanan prima. “Jangan sampai ada kelangkaan BBM, apalagi antrean panjang di SPBU.”
Walikota juga meminta kepolisian mengawasi jalur darat dan sungai, agar tidak ada kuota BBM untuk Palembang dimanfaatkan oknum tertentu untuk dibawa keluar Palembang.
“Perlu juga pengawasan di SPBU untuk pembatasan pembelian BBM dari kendaraan,” ujarnya.
Sementara itu, Chaidir, General Manager Pertamina UPS II, mengatakan, pihaknya akan menindak tegas pom bensin yang bertindak curang ataupun memanfaatkan rencana kenaikan harga bahan bakar minyak untuk keuntungan pribadi.
“Mereka kita kenakan sanksi, bisa ditutup SPBU-nya,” ujar Chaidir.(win)
TPU Butuh Penataan Kembali
* Konsep TPU Seperti Taman Kota
Palembang, SN
Berkurangnya jumlah lahan Taman Pemakaman Umum (TPU) dan kurang tertata hingga terkesan semerawut membuat Pemerintah Kota (pemkot) Palembang melalui Dinas Peneranga Jalan, Pertamanan dan Pemakaman (DPJPP) akan menata ulang dan berkonsep seperti taman.
Hal ini dikatkan Walikota Palembang Eddy Santana Putra saat diwawancarai di sela-sela peninjauan langsung ke beberapa TPU di Kota Palembang Minggu (25/3).
"Seperti terlihat di beberapa TPU yang ada, sudah banyak areal yang penuh dan kemungkinan tidak bisa menampung dan butuh penataan kembali di beberapa titik" terang Eddy.
Selain itu Eddy mengataan, hendaknya pengelolaan dan pemanfaatan lahan TPU difungsikan seefisien mungkin, mulai dari penggunaan lahan, penyedian parkir dan sebagainya. “Kita melihat TPU Kebun Bunga (kuotanya) sudah penuh, kecuali di atas lain polanya. Akan kita tata lagi sebagus dan sebaik mungkin. Begitu juga dengan TPU Sematang Borang,”ulasnya
Eddy mengungkapkan, Pemkot Palembang sudah membebaskan lahan di beberapa lokasi, khususnya di kawasan Kebun Bunga, untuk difungsikan sebagai perluasan lahan TPU. Menurutnya, lahan-lahan ini tetap harus dibenahi mengingat kawasan Sukarame tersebut termasuk daerah rawa. Perlu digali untuk kolam retensi supaya daerahnya tidak tergenang dan sungainya bisa dikelola lagi dengan baik.
“Tetap harus ada pengendalian banjir di sana. Wilayah ini bisa kita diperuntukkan untuk TPU sekitar 2 hektare mungkin 70% dari luas lahannya,”sebut Eddy.
Adapun untuk TPU Sematang Borang, dia menilai sudah cukup baik dengan penataan lahan parkir, sirkulasi air, dan penghijauannya. Masjid yang ada di lokasi tersebut akan dibantu pengembangannya.“Dua bulan ini kita minta untuk dirapikan kembali. Memang kawasan Sako ini bukan daerah rawan banjir meskipun termasuk daerah rawa. Ada kolam dan galangan air di sana. Di situ ada 7 hektare lahannya mungkin 35% dari luasnya,”ujar Eddy seraya menambahkan, perlu mencari lahan lain untuk TPU, seperti di Gandus dan Talang Kelapa.
Dalam kesempatan tersebut, peninjauan dilanjutkan ke lokasi bank sampah. Dia mengharapkan, ada 1000 bank sampah di Palembang maka dapat menjadikan kota ini lebih bersih. “Saat ini ada lima contoh bank sampah di Palembang. Kita harap bisa bertambah sehingga program 3R bisa terlaksana dengan baik di masyarakat,”katanya.
Sementara itu, Kepala DPJPP Kota Palembang Andi Wijaya Busro mengatakan, pihaknya akan mengusung konsep ramah lingkungan untuk tata TPU. Dengan begitu kesan angker pada TPU bisa hilang karena TPU akan ditata lebih rapi. “Konsepnya nanti berubah, kita pakai panorama hamparan hijau dengan batu nisan kecil di bagian atasnya hingga terkesan seperti taman kota,”jelasnya. (win)
Rabu, 21 Maret 2012
Jalan Rambutan-Jejawi Rusak, 'Pak Ogah' Bermunculan
Kayuagung, SN
Ingat dengan Pak Ogah dalam film kartun Si Unyil yang perannya selalu meminta uang kecil kepada setiap orang yang melintas? Fenomena ini terjadi di jalan provinsi yang menghubungkan Kecamatan Rambutan Banyuasin dengan kecamatan Jejawi OKI.
Rusaknya jalan tersebut tepatnya di Desa Talang Cempedak Jejawi dimanfaatkan sejumlah ”Pak Ogah” yang diduga warga setempat. Mereka berbagi tugas memperbaiki jalan rusak dan rekannya meminta uang sukarela kepada setiap kendaraan yang lewat.
Pantauan di lokasi kemarin siang, Pak Ogah ini berjumlah 3 orang dengan dilengkapi peralatan ala kadarnya seperti cangkul dan sekop. Dua orang diantaranya menimbunkan tanah ke titik jalan yang rusak lalu meratakannya, padahal rusaknya terbilang ringan.
Sedangkan seorang lagi bertugas memegang ember dan menjulurkannya kepada setiap pengemudi kendaraan yang melintas dengan harapan si pengemudi kendaraan memasukkan uang ke dalam ember sebagai balas jasa atas kerja mereka memperbaiki jalan.
Memang tidak ada paksaan dari mereka agar pengguna jalan wajib memberikan uang kepada mereka. Meski dengan trik raut muka memelas yang diperankan Pak Ogah yang memegang ember, tetap saja tidak menggugah hati pengguna jalan untuk memberikan uang meski ada
sebaliknya.
Salim (29) warga setempat yang merupakan tukang ojek di simpang Desa Talang Cempedak mengatakan, kerusakan jalan selalu terjadi setiap tahun karena jeleknya kualitas pengaspalan. Warga yang tidak punya pekerjaan memanfaatkan kerusakan jalan dengan swadaya memperbaikinya dengan harapan akan mendapat uang.
Mat Hasan (34) warga Kayuagung yang melintas di lokasi kemarin dan memberikan uang kepada Pak Ogah mengatakan, dirinya ikhlas karena kasihan apalagi yang memperbaiki jalan tersebut tidak memaksa pengguna jalan agar memberikan uang. (iso)
Ingat dengan Pak Ogah dalam film kartun Si Unyil yang perannya selalu meminta uang kecil kepada setiap orang yang melintas? Fenomena ini terjadi di jalan provinsi yang menghubungkan Kecamatan Rambutan Banyuasin dengan kecamatan Jejawi OKI.
Rusaknya jalan tersebut tepatnya di Desa Talang Cempedak Jejawi dimanfaatkan sejumlah ”Pak Ogah” yang diduga warga setempat. Mereka berbagi tugas memperbaiki jalan rusak dan rekannya meminta uang sukarela kepada setiap kendaraan yang lewat.
Pantauan di lokasi kemarin siang, Pak Ogah ini berjumlah 3 orang dengan dilengkapi peralatan ala kadarnya seperti cangkul dan sekop. Dua orang diantaranya menimbunkan tanah ke titik jalan yang rusak lalu meratakannya, padahal rusaknya terbilang ringan.
Sedangkan seorang lagi bertugas memegang ember dan menjulurkannya kepada setiap pengemudi kendaraan yang melintas dengan harapan si pengemudi kendaraan memasukkan uang ke dalam ember sebagai balas jasa atas kerja mereka memperbaiki jalan.
Memang tidak ada paksaan dari mereka agar pengguna jalan wajib memberikan uang kepada mereka. Meski dengan trik raut muka memelas yang diperankan Pak Ogah yang memegang ember, tetap saja tidak menggugah hati pengguna jalan untuk memberikan uang meski ada
sebaliknya.
Salim (29) warga setempat yang merupakan tukang ojek di simpang Desa Talang Cempedak mengatakan, kerusakan jalan selalu terjadi setiap tahun karena jeleknya kualitas pengaspalan. Warga yang tidak punya pekerjaan memanfaatkan kerusakan jalan dengan swadaya memperbaikinya dengan harapan akan mendapat uang.
Mat Hasan (34) warga Kayuagung yang melintas di lokasi kemarin dan memberikan uang kepada Pak Ogah mengatakan, dirinya ikhlas karena kasihan apalagi yang memperbaiki jalan tersebut tidak memaksa pengguna jalan agar memberikan uang. (iso)
Maling Spesialis Rumah Diamuk Massa
Banyuasin, SN
Syaiful Amri (39) warga Lorong Masjid, Plaju Palembang diamuk massa usai kepergok maling saat beraksi dalam rumah korbannya Komisan (45) warga Jalan Gotong Royong RT 04 Dusun I, Kecamatan Sembawa, Selasa (20/3) sekitar pukul 10.00 WIB di Desa Sembawa.
Kondisi tersangka Syaiful, yang menjadi bulan massa ini sekarat. Terdapat luka lembam di wajah dan sekujur badan. Beruntungnya Syaiful berhasil diselamatkan polisi dari polres Banyuasin dari tangan massa yang beringas.
Keterangan Korban Komisan didepan polisi, sebelum ditangkap massa, tersangka syaiful sempat ingin melarikan diri keluar rumah menggunakan motor Mio BG 5726 RA milik tersangka yang diparkir di samping kanan rumah dekat jendela dimana Syaiful masuk rumah .
Namun istri korban bernama, Turmiasih (40) berteriak keras maling sehingga massa mengepung tersangka Syaiful.
“Sempat mendengar bunyi orang sedang membuka terali samping ,lalu istrinya pun berteriak maling,” kata Komisan
Dijelaskan Tutmiasih jumlah kawanan maling yang dilihatnya ada 5 orang termasuk tersangka Syaiful, namun 4 orang maling berhasil kabur menggunakan sepeda motor , sementara korban syaiful terjatuh bersama motornya saat dikejar warga tidak jauh dari lokasi rumah Komisan.
Setelah berhasil menangkap tersangka Syaiful, massa sempat mengintrogasi, dan Syaiful pun mengaku ia melakukan aksinya bersama 4 orang kawannya yang telah kabur.
“Saat masih sadar tersangka mengaku melakukan aksinya bersama 4 orang kawan, yang memiliki tugas masing-masing, Syaiful sendiri bertugas spesialis pembongkar lemari untuk mencuri uang dan emas,” jelas Komisan.
Kasat Reskrim AKP Suharno melalui Kanit Reskrim Polres Banyuasin Iptu Darson , membenarkan pihaknya telah mengamankan tersangka yang tertangkap basah warga melakukan pencurian rumah Desa Sembawa .
Selain itu juga polisi mengamankan satu unit sepeda motor mio warna merah hitam milik tersangka yang digunakan untuk melarikan diri .
“Saat ini tersangka sudah kita amankan di Polres banyuasin, tersangka Syaiful pun mengakui perbuatannya. Kasus ini pun masih terus dikembangkan sebab diduga kuat pelaku pencurian rumah yang belakangan ini marak di desa-desa kecamatan Sembawa di lakukan kawanan ini,” katanya. (sir)
Anggota DPRD Demokrat Diganti
Banyuasin, SN
Anggota DPRD Kabupaten Banyuasin dari partai Demokrat Barkoni dapil II (Rambutan, Maraiana) diganti oleh DPC Demokrat Banyuasin akibat menggelembungkan suara saat pemilukada 2009 silam. Surat pemecatan Barkoni diterima oleh sekretariat DPRD Banyuasin 5 Maret 2012 silam.
Ketua DPRD Banyuasin Agus Salam melalui Sekwan Ismet Elmondo melalui Kabag Hukum dan dokumentasi Konar Zubir SH MH menerima SK PAW Barkoni SE dengan No DPC 180/DPC.PD/BA/II/2012 melakukan reccal terhadap M barkoni SE kepada Robinson Tampubolon SH.
“Surat PAW ditandatangai ketua DPC Demokrat, dan sekretaris, tanggal 22 Februari 2012, dan kami terima tanggal 5 Mei 2012, intinya hanya PAW tidak disebutkan alasannya,” kata Konar Zuber.
Surat PAW M Barkoni keesokannya (6 maret,red) langsung kita teruskan ke Gubernur Sumsel melalui bupati Banyuasin. “Kita DPR hanya menyalurkan (Mengirimkan,red) surat itu PAW Barkoni dari DPC Drmokrat,” katanya
DPRD mengirimkan surat PAW Barkoni tanggal 6 Maret dengan No 170/0532/ DPRD/2012 dan sekarang (Kemarin, red) surat masih diruangan bupati belum sampai ke gubernur.
Barkoni dalam hal ini belum bisa dikonfirmasi, namun dari keterangan Konar Zubir Barkoni tidak tinggal diam atas PAW dirinya. Pada tanggal 5 Maret 2012 Barkoni melayangkan surat ke DPRD dalam suratnya meminta penundaan PAW, dan menuntut ke PN Kelas I Palembang.
Dalam surat gugatan Barkoni yang ditujukan untuk tergugat ketua Demokrat Banyuasin dan calon terpilih sah Robinson No 41/PNT.G/2012/PN PLG.
Barkoni beralasan, bahwa dirinya telah terpilih dan ditetapkan menjadi anggota DPRD banyuasin periode 2009-2014. Dan tidak berhak digantikan oleh orang lain.
Sementara Ketua DPC Demokrat Banyuasin Drs HA Rachman Hasan Melalui sekretaris DPC Demokrat Ir Zakaria mengatakan, PAW Barkoni kepada Robinson Tampubolon telah final.
Kasus ini sejak pemilikada 2009 lalu dimana suara Robinson Tampubolon diambil oleh Barkoni. “Kasus ini sampai ke Mahkamah konstitusi (MK) namun MK tidak memutuskan, dan mengembalikan persolan ke partai Demokrat,” Kata Zakaria.
Zakaria menambahkan, hasil dari keputusan DPP Demokrat pusat memutuskan untuk melakukan PAW terhadap Barkoni. “Karena DPP Demokrat telah menetapkan, kita tidak bias menolak, dan digantikan oleh Robinson Tampubolon,” Kata Zakaria.
Suara Robinson yang kabarnya dimanipulasi oleh Barkoni tidak banyak hanya 8 suara, dari 900 an perolehan Robinson. (sir)
Anggota DPRD Kabupaten Banyuasin dari partai Demokrat Barkoni dapil II (Rambutan, Maraiana) diganti oleh DPC Demokrat Banyuasin akibat menggelembungkan suara saat pemilukada 2009 silam. Surat pemecatan Barkoni diterima oleh sekretariat DPRD Banyuasin 5 Maret 2012 silam.
Ketua DPRD Banyuasin Agus Salam melalui Sekwan Ismet Elmondo melalui Kabag Hukum dan dokumentasi Konar Zubir SH MH menerima SK PAW Barkoni SE dengan No DPC 180/DPC.PD/BA/II/2012 melakukan reccal terhadap M barkoni SE kepada Robinson Tampubolon SH.
“Surat PAW ditandatangai ketua DPC Demokrat, dan sekretaris, tanggal 22 Februari 2012, dan kami terima tanggal 5 Mei 2012, intinya hanya PAW tidak disebutkan alasannya,” kata Konar Zuber.
Surat PAW M Barkoni keesokannya (6 maret,red) langsung kita teruskan ke Gubernur Sumsel melalui bupati Banyuasin. “Kita DPR hanya menyalurkan (Mengirimkan,red) surat itu PAW Barkoni dari DPC Drmokrat,” katanya
DPRD mengirimkan surat PAW Barkoni tanggal 6 Maret dengan No 170/0532/ DPRD/2012 dan sekarang (Kemarin, red) surat masih diruangan bupati belum sampai ke gubernur.
Barkoni dalam hal ini belum bisa dikonfirmasi, namun dari keterangan Konar Zubir Barkoni tidak tinggal diam atas PAW dirinya. Pada tanggal 5 Maret 2012 Barkoni melayangkan surat ke DPRD dalam suratnya meminta penundaan PAW, dan menuntut ke PN Kelas I Palembang.
Dalam surat gugatan Barkoni yang ditujukan untuk tergugat ketua Demokrat Banyuasin dan calon terpilih sah Robinson No 41/PNT.G/2012/PN PLG.
Barkoni beralasan, bahwa dirinya telah terpilih dan ditetapkan menjadi anggota DPRD banyuasin periode 2009-2014. Dan tidak berhak digantikan oleh orang lain.
Sementara Ketua DPC Demokrat Banyuasin Drs HA Rachman Hasan Melalui sekretaris DPC Demokrat Ir Zakaria mengatakan, PAW Barkoni kepada Robinson Tampubolon telah final.
Kasus ini sejak pemilikada 2009 lalu dimana suara Robinson Tampubolon diambil oleh Barkoni. “Kasus ini sampai ke Mahkamah konstitusi (MK) namun MK tidak memutuskan, dan mengembalikan persolan ke partai Demokrat,” Kata Zakaria.
Zakaria menambahkan, hasil dari keputusan DPP Demokrat pusat memutuskan untuk melakukan PAW terhadap Barkoni. “Karena DPP Demokrat telah menetapkan, kita tidak bias menolak, dan digantikan oleh Robinson Tampubolon,” Kata Zakaria.
Suara Robinson yang kabarnya dimanipulasi oleh Barkoni tidak banyak hanya 8 suara, dari 900 an perolehan Robinson. (sir)
Rakyat Makin Marah dan Anarkis
Oleh Agus Harizal Alwie Tjikmat
SAAT ini rakyat makin anarkis dan marah dengan kondisi Bangsa yang tak menentu. Hampir semua daerah bergerak dan bergolak, demo dimana-mana, rakyat menuntut Pemerintah SBY untuk peduli dengan rakyat. Rezim yang berkuasa jangan hanya menyatakan bahwa menaikkan harga BBM tak bisa tidak harus dilakukan, karena memang subsidi yang tak mungkin lagi.
Carut marutnya Bangsa ini dan kini semuanya protes dengan kenaikan harga BBM adalah cermin kegagalan pemerintah yang berkuasa saat ini. Kalau kondisi Negeri baik, rakyat aman, devisa negara juga banyak, tentu alasan melepas subsidi BBM lalu menaikkan harganya tak akan terjadi.
Katakanlah harga BBM harus diterapkan, kalau rakyat sejahtera dan mencari uang mudah, tentu protes keras berakhir anarkis tak akan ada.
Dengan keadaan sekarang, Pemerintah berencana menaikkan harga BBM bersubsidi. Dipastikan harga kebutuhan pokok akan ikut naik. Namun, yang disayangkan, pemerintah dinilai tidak merasakan kesulitan yang dirasakan rakyat. Efek dimana kesusahan akan makin berat untuk rakyat tak dipahami. Memang ada rencana pemberian BLT, tetapi jumlahnya tak akan bisa membantu ekonomi rakyat.
Sebenarnya subsidi BBM adalah investasi dari negara kepada rakyatnya. Dengan investasi melalui BBM publik bisa bekerja dan menghasilkan sesuatu atau pendapatan. Pemerintah tentu juga mendapatkan hasilnya yakni pungutan pajak. Nah kalau nanti BBM naik, semua harga barang-barang naik, dan daya beli akan turun, produktifitas turun, dan pajak juga turun.
Mata rantai ini diabaikan pemerintah. Mereka dengan egois menyatakan harga BBM harus naik, padahal jauh-jauh hari lingkar kekuasaan terjebak dengan urusan mereka sendiri. Memperbaiki sendi-sendi ekonomi Bangsa tak dilakukan. Yang ada orang-orang di sekitar Istana dan Kekuasaan justru jadi tersangka kasus korupsi. Tentu semua rakyat patut bertanya dan marah, mereka sibuk dengan urusan parpol, curhat, lalu orang-orangnya korupsi ratusan miliar. Apakah mereka tak sadar dengan kondisi itu?
Harus ada revolusi yang besar tetapi tertata hukum yang ada, agar pejabat bermental maling jera untuk tidak terus menggerogoti Bangsa ini. Lalu mereka memang melayani rakyat dan memperbaiki Bangsa yang terpuruk ini. Bukannya berlomba-lomba korupsi dan pamer harta yang didapat dari maling uang rakyat. (***)
Terus Bertambah, 14 Warga Pagaralam Diserang DBD
Pagaralam, SN
Berdasarkan data dari Rumah Sakit daerah (RSD) Kota Pagaralam, hingga Maret 2012, 14 warga positif terserang Demam Berdarah Dangue (DBD), bahkan dua pasien Fadilah (11) dan Faras (7) warga Talang Paok RT 03 Kelurahan Sukorejo, Kecamatan Pagaralam Utara, masih menjalani rawat inap di zal Teratai.
Pantauan SN, Selasa (20/3) kedua pasien yang masih duduk di sekolah dasar (SD) ini kondisinya masih tampak lemas, dan ada bintik merah masih nampak di tangan.
Kepala Rekam Medik Mirza SE mengatakan, saat ini memang masih ada dua pasien warga Sukorejo yang sedang menjalani rawat inap akibat serangan DBD.
"Tiga bulan lalu ada 28 kasus DBD, sedangkan Maret ini ada 14 kasus. Sementara itu 26 pasien yang sempat dirawat saat ini sudah kembali sehat," ungkapnya.
Sementara Direktur Rumah Sakit Besemah, Dr Edy Kenedy melalui Kepala Tata Usaha (TU) Anton, SE mengatakan, berdasarkan data dari rekam medik sudah ada laporan 14 pasien yang mengalami penyakit DBD. "Cukup berbeda dengan tahun lalu, kebanyakan kasus DBD dialami warga sekitar Kota Pagaralam, seperti Kecamatan pendopo, Lintang Kabupaten Empatlawang dan Kecamatan Jarai, Tanjungsakti, Pajarbulan, Kabupaten Lahat," ungkapnya.
Namun untuk beberapa bulan ini semuanya warga Pagaralam, justru pasien kiriman dari daerah tetangga kosong," ungkapnya.
Sementara itu Kepala Dinas Kesehatan, dr H Rasyidi Amrin mengatakan, faktor cuaca sangat berpengaruh terhadap perkembangbiakkan nyamuk Aedes Aegypti hingga menyebabkan meningkatnya kasus DBD di Pagaralam.
"Iklim yang sebentar panas sebentar hujan akan menyebabkan banyaknya genangan air di beberapa lokasi. Ini tentunya menjadi tempat yang sangat disenangi oleh nyamuk Aedes Aegypti untuk bersarang dan berkembang biak," katanya.
Untuk itu, kata dia, masyarakat harus memperhatikan kebersihan lingkungannya terutama pada saat cuaca yang tidak menentu dan juga selalu menerapkan prinsip 3-M dalam kehidupan sehari-hari yakni menimbun, menguras dan menutup.
"Karena banyak sekali tempat atau kontainer alami dan buatan manusia yang tergenang air yang bisa menjadi tempat berkembangnya nyamuk ini. Saat cuaca hujan, nyamuk bertelur dan panas membuat telur cepat matang sehingga berkembang lebih cepat," katanya.
Menurut dia, pihaknya sudah menerjukan petugas untuk melakukan foging atau penyemprotan jetik-jentik nyamuk terutama di sekitar tempat tinggal warga yang sudah mengalami serangan DBD, seperti kawasan padat penduduk dan kumuh. (asn)
Berdasarkan data dari Rumah Sakit daerah (RSD) Kota Pagaralam, hingga Maret 2012, 14 warga positif terserang Demam Berdarah Dangue (DBD), bahkan dua pasien Fadilah (11) dan Faras (7) warga Talang Paok RT 03 Kelurahan Sukorejo, Kecamatan Pagaralam Utara, masih menjalani rawat inap di zal Teratai.
Pantauan SN, Selasa (20/3) kedua pasien yang masih duduk di sekolah dasar (SD) ini kondisinya masih tampak lemas, dan ada bintik merah masih nampak di tangan.
Kepala Rekam Medik Mirza SE mengatakan, saat ini memang masih ada dua pasien warga Sukorejo yang sedang menjalani rawat inap akibat serangan DBD.
"Tiga bulan lalu ada 28 kasus DBD, sedangkan Maret ini ada 14 kasus. Sementara itu 26 pasien yang sempat dirawat saat ini sudah kembali sehat," ungkapnya.
Sementara Direktur Rumah Sakit Besemah, Dr Edy Kenedy melalui Kepala Tata Usaha (TU) Anton, SE mengatakan, berdasarkan data dari rekam medik sudah ada laporan 14 pasien yang mengalami penyakit DBD. "Cukup berbeda dengan tahun lalu, kebanyakan kasus DBD dialami warga sekitar Kota Pagaralam, seperti Kecamatan pendopo, Lintang Kabupaten Empatlawang dan Kecamatan Jarai, Tanjungsakti, Pajarbulan, Kabupaten Lahat," ungkapnya.
Namun untuk beberapa bulan ini semuanya warga Pagaralam, justru pasien kiriman dari daerah tetangga kosong," ungkapnya.
Sementara itu Kepala Dinas Kesehatan, dr H Rasyidi Amrin mengatakan, faktor cuaca sangat berpengaruh terhadap perkembangbiakkan nyamuk Aedes Aegypti hingga menyebabkan meningkatnya kasus DBD di Pagaralam.
"Iklim yang sebentar panas sebentar hujan akan menyebabkan banyaknya genangan air di beberapa lokasi. Ini tentunya menjadi tempat yang sangat disenangi oleh nyamuk Aedes Aegypti untuk bersarang dan berkembang biak," katanya.
Untuk itu, kata dia, masyarakat harus memperhatikan kebersihan lingkungannya terutama pada saat cuaca yang tidak menentu dan juga selalu menerapkan prinsip 3-M dalam kehidupan sehari-hari yakni menimbun, menguras dan menutup.
"Karena banyak sekali tempat atau kontainer alami dan buatan manusia yang tergenang air yang bisa menjadi tempat berkembangnya nyamuk ini. Saat cuaca hujan, nyamuk bertelur dan panas membuat telur cepat matang sehingga berkembang lebih cepat," katanya.
Menurut dia, pihaknya sudah menerjukan petugas untuk melakukan foging atau penyemprotan jetik-jentik nyamuk terutama di sekitar tempat tinggal warga yang sudah mengalami serangan DBD, seperti kawasan padat penduduk dan kumuh. (asn)
DPRD Babel Kunjungi Pemprov Sumsel
Palembang, SN
DPRD Kepulauan Bangka Belitung (Babel) mengunjungi Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumsel, Selasa (20/3) bertempat di ruang rapat Bina Praja Pemprov Sumsel. Kedatangan DPRD kepulauan Babel bertujuan untuk menjelaskan aset-aset yang sudah diserahkan ke Pemprov Sumsel.
Asisten II Pemprov Sumsel, Eddy hermanto mengatakan, pertemuan dengan DPRD Kepulauan Babel adalah untuk memperjelas data aset Pemprov yang sudah dikembalikan.
Eddy menambahkan, pada pertemuan ini juga ingin mengetahui apakah proses pengalihannya sudah memenuhi syarat atau belum.
“Dengan adanya pertemuan ini bukan berarti terjadi miss komunikasi atau menggugat. Melainkan mengecek aset apa saja yang sudah dikembalikan, siapa tau ada yang belum diserahkan,” tutur Eddy.
Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Kepulauan Babel, Hamzah Suhaimin megungkapkan, kedatangan mereka ke Pemprov Sumsel adalah untuk mengecek aset milik Pemprov Sumsel. Sehingga persoalan tersebut bisa selesai.
“Kita memperoleh data tentang aset Pemprov di Babel dan Pangkal Pinang. Dengan adanya pertemuan ini bisa diketahui apakah pengalihan aset tersebut telah sesuai dengan prosedur atau belum,” jelasnya.
Hamzah menambahkan, untuk aset yang sudah dialihkan ke Pemprov Sumsel diantaranya tanah, serta bangunan seperti rumah dinas dan mess di Kabupaten Belitung.
“Jadi dengan pertemuan ini bisa kita ketahui aset yang sudah dialihkan. Kita ke sini ingin menelusuri proses pengalihannya, apakah sudah sesuai dengan prosedur apa blum. Ini dilakukan, agar tidak menimbulkan masalah dikemudian hari,” katanya. (pit)
DPRD Kepulauan Bangka Belitung (Babel) mengunjungi Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumsel, Selasa (20/3) bertempat di ruang rapat Bina Praja Pemprov Sumsel. Kedatangan DPRD kepulauan Babel bertujuan untuk menjelaskan aset-aset yang sudah diserahkan ke Pemprov Sumsel.
Asisten II Pemprov Sumsel, Eddy hermanto mengatakan, pertemuan dengan DPRD Kepulauan Babel adalah untuk memperjelas data aset Pemprov yang sudah dikembalikan.
Eddy menambahkan, pada pertemuan ini juga ingin mengetahui apakah proses pengalihannya sudah memenuhi syarat atau belum.
“Dengan adanya pertemuan ini bukan berarti terjadi miss komunikasi atau menggugat. Melainkan mengecek aset apa saja yang sudah dikembalikan, siapa tau ada yang belum diserahkan,” tutur Eddy.
Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Kepulauan Babel, Hamzah Suhaimin megungkapkan, kedatangan mereka ke Pemprov Sumsel adalah untuk mengecek aset milik Pemprov Sumsel. Sehingga persoalan tersebut bisa selesai.
“Kita memperoleh data tentang aset Pemprov di Babel dan Pangkal Pinang. Dengan adanya pertemuan ini bisa diketahui apakah pengalihan aset tersebut telah sesuai dengan prosedur atau belum,” jelasnya.
Hamzah menambahkan, untuk aset yang sudah dialihkan ke Pemprov Sumsel diantaranya tanah, serta bangunan seperti rumah dinas dan mess di Kabupaten Belitung.
“Jadi dengan pertemuan ini bisa kita ketahui aset yang sudah dialihkan. Kita ke sini ingin menelusuri proses pengalihannya, apakah sudah sesuai dengan prosedur apa blum. Ini dilakukan, agar tidak menimbulkan masalah dikemudian hari,” katanya. (pit)
PDIP Muba Tolak Kenaikan BBM
Sekayu, SN
Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Kabupaten Musi Banyuasin (Muba) secara tegas menolak kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) yang rencananya akan diberlakukan pada 1 April 2012 mendatang. Pasalnya, kenaikan harga BBM kian memberatkan ekonomi masyarakat khususnya masyarakat Muba.
Ketua DPC PDIP Muba, Beni Hernedi mengatakan dasar penolakan kenaikan BBM karena dampaknya sangat dirasakan langsung oleh masyarakat, khususnya pada golongan masyarakat kecil, kaum petani dan pengusaha kecil. “Kita dengan tegas menolaknya, karena kebijakan itu tidak populis yang justru memberatkan masyarakat,” bebernya di kantor DPC PDIP Muba, Selasa (20/3) sekitar pukul 15.00 WIB.
Menurut Beni yang juga wakil Bupati Muba, dampak kenaikan BBM kian dirasakan seluruh elemen masyarakat. Misalkan saja untuk petani, kenaikkan BBM akan diikuti oleh kenaikkan harga kebutuhan dan alat-alat pertanian seperti pupuk, saprodi dan lainnya. “Dengan naiknya BBM itu tidak diimbangi dengan hasil produksi dan harga jual yang rendah,” ujarb Beni.
Beni menambahkan,usaha kecil juga akan terpukul dengan kenaikan BBM ini. Betapa tidak, kenaikan itu akan mendorong kenaikan biaya produksi sebagai harus menambah modal usaha untuk mengimbangi harga-harga modal seperti bahan pokok yang tentunya akan naik seiring kenaikkan BBM.
“Yang jelas ongkos akan ada kenaikkan ongkos angkut dan lainnya. Sehingga mereka bisa gulung tikar,” katanya.
Beni menegaskan, kenaikan BBM juga akan menaikkan harga material pembangunan sehingga mengurangi volume pekerjaan atau mengurangi jumlah proyek pembangunan.
PDIP Muba, ungkap Beni, menilai pemberian Bantuan Langsung Tunai (BLT) atau bantuan langsung sementara masyarakat (BLSM) oleh pemerintah terhadap kenaikan harga BBM tidaklah tepat dan tidak beralasan. Pasalnya, bantuan itu justru akan mencelakan masyarakat karena mendidik mental masyarakat menjadi pengemis.
“Harusnya pemerintah membantu masyarakat dengan dibangun insfrastruktur hingga kepelosok bukan membagi-bagikan uang yang tidak mendidik,” pungkasnya.
Pernyataan Ketua DPC PDIP Muba itu sangat didukung jajarannya dengan mengeluarkan pernyataan sikap. Ada sebelas pengurus DPC turut melakukan pernyataan tersebut. Seperti Wakil Ketua , A Rivai, H Bambang,Rozali Ibrahim, Armedi, Ahmadi Dausat, H Ismail, Setiabudi Lamin dan lainnya. (her)
Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Kabupaten Musi Banyuasin (Muba) secara tegas menolak kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) yang rencananya akan diberlakukan pada 1 April 2012 mendatang. Pasalnya, kenaikan harga BBM kian memberatkan ekonomi masyarakat khususnya masyarakat Muba.
Ketua DPC PDIP Muba, Beni Hernedi mengatakan dasar penolakan kenaikan BBM karena dampaknya sangat dirasakan langsung oleh masyarakat, khususnya pada golongan masyarakat kecil, kaum petani dan pengusaha kecil. “Kita dengan tegas menolaknya, karena kebijakan itu tidak populis yang justru memberatkan masyarakat,” bebernya di kantor DPC PDIP Muba, Selasa (20/3) sekitar pukul 15.00 WIB.
Menurut Beni yang juga wakil Bupati Muba, dampak kenaikan BBM kian dirasakan seluruh elemen masyarakat. Misalkan saja untuk petani, kenaikkan BBM akan diikuti oleh kenaikkan harga kebutuhan dan alat-alat pertanian seperti pupuk, saprodi dan lainnya. “Dengan naiknya BBM itu tidak diimbangi dengan hasil produksi dan harga jual yang rendah,” ujarb Beni.
Beni menambahkan,usaha kecil juga akan terpukul dengan kenaikan BBM ini. Betapa tidak, kenaikan itu akan mendorong kenaikan biaya produksi sebagai harus menambah modal usaha untuk mengimbangi harga-harga modal seperti bahan pokok yang tentunya akan naik seiring kenaikkan BBM.
“Yang jelas ongkos akan ada kenaikkan ongkos angkut dan lainnya. Sehingga mereka bisa gulung tikar,” katanya.
Beni menegaskan, kenaikan BBM juga akan menaikkan harga material pembangunan sehingga mengurangi volume pekerjaan atau mengurangi jumlah proyek pembangunan.
PDIP Muba, ungkap Beni, menilai pemberian Bantuan Langsung Tunai (BLT) atau bantuan langsung sementara masyarakat (BLSM) oleh pemerintah terhadap kenaikan harga BBM tidaklah tepat dan tidak beralasan. Pasalnya, bantuan itu justru akan mencelakan masyarakat karena mendidik mental masyarakat menjadi pengemis.
“Harusnya pemerintah membantu masyarakat dengan dibangun insfrastruktur hingga kepelosok bukan membagi-bagikan uang yang tidak mendidik,” pungkasnya.
Pernyataan Ketua DPC PDIP Muba itu sangat didukung jajarannya dengan mengeluarkan pernyataan sikap. Ada sebelas pengurus DPC turut melakukan pernyataan tersebut. Seperti Wakil Ketua , A Rivai, H Bambang,Rozali Ibrahim, Armedi, Ahmadi Dausat, H Ismail, Setiabudi Lamin dan lainnya. (her)
Pemkot Gagas BBG Untuk Sepeda Motor
Palembang, SN
Pemerintah Kota (Pemkot) kembali akan menggagas bahan bakar minyak (BBM) untuk dirubah menggunakan bahan bakar gas (BBG), namun kali ini dikhususkan bagi kendaraan roda dua atau sepeda motor. Usulan ini dilontarkan Walikota Palembang Eddy Santana Putra.
Menurutnya, kenaikan BBM pada April mendatang sangat mempengaruhi para pemilik kendaraan sepeda motor, untuk itu pihaknya mempunyai usulan akan mengganti BBM itu dengan BBG sesuai apa yang telah di uji pada transportasi angkutan umum beberapa waktu lalu.
"Sudah ada rencana untuk mengganti BBM menjadi gas pada kendaraan bermotor, namun kita akan carikan dulu tabungnya. Karena tabung untuk mobil tentu berbeda dengan motor," katanya Selasa (20/3).
Dengan adanya pergantian bahan bakar ini tentu mempunyai pengaruh besar saat kenaikan BBM nanti, sebab bahan bakar mengggunakan gas ini jauh lebih irit dibandingkan dengan minyak. Apalagi utamanya lebih meringankan masyarakat karena tidak ada lagi subsidi minyak dari Pemerintah pusat. "BBM dikonfersi ke BBG malah akan membantu pengguna," jelasnya.
Sebelumnya Pemkot melalui Dishub telah bekerjasama dengan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengubah BBM menjadi BBG, sebanyak 200 unit kendaraan roda empat jenis angkutan umum diuji pergantian menggunakan BBG atau Converter Kit. Sehingga hal tersebut akan diuji cobakan juga pada sepeda motor saat kenaikan BBM nanti sebesar 30 persen, "Kita akan lakukan pergantian tersebut dalam waktu dekat, karena tabungnya mesti disesuaikan. Yang jelas tabungnya kita cari dulu," ujar dia.
Selain itu, pihaknya tengah merencanakan juga jelang kenaikan BBM nanti kendaraan dinas diruang lingkup Pemkot bakal menggunakan BBG tersebut. "Sebagai langkah awal 100 unit kendaraan dinas Pemkot akan diuji coba, biayanya pun cukup mahal satu kendaraan mencapai Rp 15 juta." katanya.
Meski terbilang tinggi, pihaknya tetap akan mengupayakan hal itu lantaran telah mengajukan bantuan ke Kementrian ESDM untuk kendaraan dinas. Namun jika tak ada realisasi dari pusat, pihaknya akan mengalokasikan dana tersebut dari APBD. "Kita telah ajukan ke pusat untuk mendapatkan bantuan. Jika tidak ada lanjutan, dana APBD yang akan dialokasikan untuk kendaraan dinas itu." katanya.(win)
Pemerintah Kota (Pemkot) kembali akan menggagas bahan bakar minyak (BBM) untuk dirubah menggunakan bahan bakar gas (BBG), namun kali ini dikhususkan bagi kendaraan roda dua atau sepeda motor. Usulan ini dilontarkan Walikota Palembang Eddy Santana Putra.
Menurutnya, kenaikan BBM pada April mendatang sangat mempengaruhi para pemilik kendaraan sepeda motor, untuk itu pihaknya mempunyai usulan akan mengganti BBM itu dengan BBG sesuai apa yang telah di uji pada transportasi angkutan umum beberapa waktu lalu.
"Sudah ada rencana untuk mengganti BBM menjadi gas pada kendaraan bermotor, namun kita akan carikan dulu tabungnya. Karena tabung untuk mobil tentu berbeda dengan motor," katanya Selasa (20/3).
Dengan adanya pergantian bahan bakar ini tentu mempunyai pengaruh besar saat kenaikan BBM nanti, sebab bahan bakar mengggunakan gas ini jauh lebih irit dibandingkan dengan minyak. Apalagi utamanya lebih meringankan masyarakat karena tidak ada lagi subsidi minyak dari Pemerintah pusat. "BBM dikonfersi ke BBG malah akan membantu pengguna," jelasnya.
Sebelumnya Pemkot melalui Dishub telah bekerjasama dengan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengubah BBM menjadi BBG, sebanyak 200 unit kendaraan roda empat jenis angkutan umum diuji pergantian menggunakan BBG atau Converter Kit. Sehingga hal tersebut akan diuji cobakan juga pada sepeda motor saat kenaikan BBM nanti sebesar 30 persen, "Kita akan lakukan pergantian tersebut dalam waktu dekat, karena tabungnya mesti disesuaikan. Yang jelas tabungnya kita cari dulu," ujar dia.
Selain itu, pihaknya tengah merencanakan juga jelang kenaikan BBM nanti kendaraan dinas diruang lingkup Pemkot bakal menggunakan BBG tersebut. "Sebagai langkah awal 100 unit kendaraan dinas Pemkot akan diuji coba, biayanya pun cukup mahal satu kendaraan mencapai Rp 15 juta." katanya.
Meski terbilang tinggi, pihaknya tetap akan mengupayakan hal itu lantaran telah mengajukan bantuan ke Kementrian ESDM untuk kendaraan dinas. Namun jika tak ada realisasi dari pusat, pihaknya akan mengalokasikan dana tersebut dari APBD. "Kita telah ajukan ke pusat untuk mendapatkan bantuan. Jika tidak ada lanjutan, dana APBD yang akan dialokasikan untuk kendaraan dinas itu." katanya.(win)
Cicil Rumah Sehari Rp 10 Ribu
Palembang, SN
Demi memenuhi kebutuhan masyrakat dalam hal tempat tinggal, Pemrintah Kota (pemkot) Palembang akan mengembangkan perumahan bagi masyrakat berpenghasilan rendah dengan sistem pembayaran harian.
“Bagi masyrakat yang berminat, cicilannya Rp 10 ribu per hari,” ujar Direktur Operasional PT Sarana Pembangunan Palembang Jaya Yusransyah Ishak, di kantor Walikota, Selasa (20/3).
Kebijakan ini salah satu upaya pemerintah menyediakan rumah layak huni bagi warga kurang mampu, sekaligus mengurangi kawasan kumuh di Palembang.
Saat ini, kata Yusransyah, dibangun 140 rumah murah di kawasan 3-4 Ulu, tepatnya di Jalan Jaya Laksana dan Jalan Prajurit Nang Yu. “Sudah 124 yang selesai dibangun dan mulai ditempati. Sisanya segera rampung,” ujarnya.
Pemerintah juga merencanakan pembangunan 150 rumah di kawasan 5 Ulu. Hanya saja, pemerintah tak lagi menyubsidi lahan, pemasangan listrik, dan air bersih-seperti di kawasan 3-4 Ulu.
“Tapi warga tetap mencicil Rp 10 ribu per hari,” kata Yusransyah, seraya menambahkan, pihaknya akan mencari pihak ketiga untuk pengembangan rumah murah ini. Pihak ketiga inilah, katanya, yang akan mencari solusi untuk lahan, listrik, dan air bersih.
Sebelumnya, Walikota Palembang Eddy Santana Putra mengatakan, pemerintah akan terus melanjutkan pembangunan rumah murah di kota berpenduduk lumayan padat ini.
“Seterusnya bakal kita bangun. Supaya tidak ada lagi kekumuhan. Tak hanya di Seberang Ulu, tapi juga di Seberang Ilir, Tapi fokus kita di Seberang Ulu dulu. Karena di sini masih banyak rumah kumuh,” ujar Eddy.
Eddy menambahkan, pemerintah juga akan menyediakan ruang publik, seperti taman bermain bagi anak, saat merelokasi daerah kumuh. “Supaya tidak ada lagi anak-anak yang bermain di gang-gang sempit,” katanya.(win)
Demi memenuhi kebutuhan masyrakat dalam hal tempat tinggal, Pemrintah Kota (pemkot) Palembang akan mengembangkan perumahan bagi masyrakat berpenghasilan rendah dengan sistem pembayaran harian.
“Bagi masyrakat yang berminat, cicilannya Rp 10 ribu per hari,” ujar Direktur Operasional PT Sarana Pembangunan Palembang Jaya Yusransyah Ishak, di kantor Walikota, Selasa (20/3).
Kebijakan ini salah satu upaya pemerintah menyediakan rumah layak huni bagi warga kurang mampu, sekaligus mengurangi kawasan kumuh di Palembang.
Saat ini, kata Yusransyah, dibangun 140 rumah murah di kawasan 3-4 Ulu, tepatnya di Jalan Jaya Laksana dan Jalan Prajurit Nang Yu. “Sudah 124 yang selesai dibangun dan mulai ditempati. Sisanya segera rampung,” ujarnya.
Pemerintah juga merencanakan pembangunan 150 rumah di kawasan 5 Ulu. Hanya saja, pemerintah tak lagi menyubsidi lahan, pemasangan listrik, dan air bersih-seperti di kawasan 3-4 Ulu.
“Tapi warga tetap mencicil Rp 10 ribu per hari,” kata Yusransyah, seraya menambahkan, pihaknya akan mencari pihak ketiga untuk pengembangan rumah murah ini. Pihak ketiga inilah, katanya, yang akan mencari solusi untuk lahan, listrik, dan air bersih.
Sebelumnya, Walikota Palembang Eddy Santana Putra mengatakan, pemerintah akan terus melanjutkan pembangunan rumah murah di kota berpenduduk lumayan padat ini.
“Seterusnya bakal kita bangun. Supaya tidak ada lagi kekumuhan. Tak hanya di Seberang Ulu, tapi juga di Seberang Ilir, Tapi fokus kita di Seberang Ulu dulu. Karena di sini masih banyak rumah kumuh,” ujar Eddy.
Eddy menambahkan, pemerintah juga akan menyediakan ruang publik, seperti taman bermain bagi anak, saat merelokasi daerah kumuh. “Supaya tidak ada lagi anak-anak yang bermain di gang-gang sempit,” katanya.(win)
Dalam Tiga Tahun, Penasum Turun Drastis
Palembang, SN
Komisi Penanggulangan AIDS (KPA) Kota Palembang mencatat, jumlah pengguna narkoba jarum suntik (penasun) menunjukan penurunan yang signifikan dalam hitungan tiga tahun.
Tercatat dari sensus penasun di 16 Kecamatan di Kota Palembang untuk tahun 2009 sebanyak 1.152 penasun. Jumlah ini turun berdasarkan data terbaru yang dilakukan KPA hingga sekarang yakni 338 penasun.
Dari pendataan penasun di 16 kecamatan tersebut, Kecamatan Ilir Timur (IT) II paling banyak pengguna narkoba jarum suntik yaitu sebanyak 59 orang. Diikuti Kecamatan Seberang Ulu (SU) II sebanyak 57 orang, kemudian Sukarame sebanyak 41 orang dan Kecamatan Ilir Barat (IB) I sebanyak 30 orang. Jumlah ini berdasarkan data lapangan yang dikumpulkan KPA Kota Palembang di tahun 2010 yang total keseluruhan 338 penasun.
“Penguna Narkoba Jarum Suntik (penasun) di kota Palembang menunjukan penurunan yang signifikan hanya dalam hitungan tiga tahun. Kalau tahun 2009 hasil pendataan kita di 16 kecamatan angkanya sama, artinya tidak ada jumlah yang menonjol dari satu Kecamatan dari Kecataman yang lain untuk penasun untuk sekarang ini,” jelas Sekretaris KPA Kota Palembang, Zailani UD disela-sela sosialisasi Penasun di hotel Best Skip, kemarin (20/3).
Menurut dia, dari jumlah penasun yang mencapai puncaknya di tahun 2009 kemarin hingga saat ini berhaasil ditekan mencapai 97 persen dari penasun yang ada. “Pendataan 2009 jumlah penasun terbilang sangat banyak yakni mencapai 1.152 orang, namun hingga saat ini hasil pendataan terbaru yang dilakukan KPA berkerja sama dengan lembaga terkait terjadi angka penurunan yang sangat dratis yakni 338 orang,” ungkapnya.
Penurunan jumlah tersebut, kata Zailani, selain factor kesadaran penasun-nya sendiri, juga banyaknya peralihan penggunaan obat pengganti sebagai langkah untuk mengurangi kecanduan narkoba. “Ya, kemungkinan meraka banyak beralih mengunakan metadhon, tetapi tidak menutup kemungkinan jumlah yang besar berkurangnya penasun kerana kesadaran si penguna akan bahaya narkoba yang digunakan,”jelasnya
Untuk itulah, KPA terus gencar memberikan penyuluhan atau sosialisasi kepada penasun, khususnya mereka yang beresiko tinggi penularan HIV/AIDS. Nah, penasun juga berpotensi akan penyebaran virus HIV/AIDS.”Penasun ini lah yang sangat berpetensi untuk penyebaran HIV/Aids karena dari pengunaan jarum suntik tidak streil atau dipakai secara bersama sangat mudah berjangkitnya penyakit mematikan tersebut,”ungkapnya.
KPA tidak menargetkan berapa banyak jumlah penasun yang dapat ditangani melalui program KPA dengan penyluhan secara rutin. Namun KPA mengharapkan dengan upaya yang dilakukan, jumlah penasun dapat berkurang dengan kesadaran dari diri mereka sendiri. Termasuk dari rekan-rekannya yang dapat memberikan informasi secara benar tentang bahaya penularan virus HIV/AIDS lewat penggunaan jarum suntik.
”Sosialisasi dan komunikasi terus kita lakukan kepada penasun yang ad dibinaa KPA dengan harapan mereka dapat memberikan informasi tentang sosialisasi yang kita berikan kepada rekan atau teman mereka,” tukasnya.(win)
Komisi Penanggulangan AIDS (KPA) Kota Palembang mencatat, jumlah pengguna narkoba jarum suntik (penasun) menunjukan penurunan yang signifikan dalam hitungan tiga tahun.
Tercatat dari sensus penasun di 16 Kecamatan di Kota Palembang untuk tahun 2009 sebanyak 1.152 penasun. Jumlah ini turun berdasarkan data terbaru yang dilakukan KPA hingga sekarang yakni 338 penasun.
Dari pendataan penasun di 16 kecamatan tersebut, Kecamatan Ilir Timur (IT) II paling banyak pengguna narkoba jarum suntik yaitu sebanyak 59 orang. Diikuti Kecamatan Seberang Ulu (SU) II sebanyak 57 orang, kemudian Sukarame sebanyak 41 orang dan Kecamatan Ilir Barat (IB) I sebanyak 30 orang. Jumlah ini berdasarkan data lapangan yang dikumpulkan KPA Kota Palembang di tahun 2010 yang total keseluruhan 338 penasun.
“Penguna Narkoba Jarum Suntik (penasun) di kota Palembang menunjukan penurunan yang signifikan hanya dalam hitungan tiga tahun. Kalau tahun 2009 hasil pendataan kita di 16 kecamatan angkanya sama, artinya tidak ada jumlah yang menonjol dari satu Kecamatan dari Kecataman yang lain untuk penasun untuk sekarang ini,” jelas Sekretaris KPA Kota Palembang, Zailani UD disela-sela sosialisasi Penasun di hotel Best Skip, kemarin (20/3).
Menurut dia, dari jumlah penasun yang mencapai puncaknya di tahun 2009 kemarin hingga saat ini berhaasil ditekan mencapai 97 persen dari penasun yang ada. “Pendataan 2009 jumlah penasun terbilang sangat banyak yakni mencapai 1.152 orang, namun hingga saat ini hasil pendataan terbaru yang dilakukan KPA berkerja sama dengan lembaga terkait terjadi angka penurunan yang sangat dratis yakni 338 orang,” ungkapnya.
Penurunan jumlah tersebut, kata Zailani, selain factor kesadaran penasun-nya sendiri, juga banyaknya peralihan penggunaan obat pengganti sebagai langkah untuk mengurangi kecanduan narkoba. “Ya, kemungkinan meraka banyak beralih mengunakan metadhon, tetapi tidak menutup kemungkinan jumlah yang besar berkurangnya penasun kerana kesadaran si penguna akan bahaya narkoba yang digunakan,”jelasnya
Untuk itulah, KPA terus gencar memberikan penyuluhan atau sosialisasi kepada penasun, khususnya mereka yang beresiko tinggi penularan HIV/AIDS. Nah, penasun juga berpotensi akan penyebaran virus HIV/AIDS.”Penasun ini lah yang sangat berpetensi untuk penyebaran HIV/Aids karena dari pengunaan jarum suntik tidak streil atau dipakai secara bersama sangat mudah berjangkitnya penyakit mematikan tersebut,”ungkapnya.
KPA tidak menargetkan berapa banyak jumlah penasun yang dapat ditangani melalui program KPA dengan penyluhan secara rutin. Namun KPA mengharapkan dengan upaya yang dilakukan, jumlah penasun dapat berkurang dengan kesadaran dari diri mereka sendiri. Termasuk dari rekan-rekannya yang dapat memberikan informasi secara benar tentang bahaya penularan virus HIV/AIDS lewat penggunaan jarum suntik.
”Sosialisasi dan komunikasi terus kita lakukan kepada penasun yang ad dibinaa KPA dengan harapan mereka dapat memberikan informasi tentang sosialisasi yang kita berikan kepada rekan atau teman mereka,” tukasnya.(win)
Selasa, 20 Maret 2012
Senin, 19 Maret 2012
183 Mahasiswa UKB Ikuti Capping Day
Palembang, SN
Sebanyak 183 mahasiswa Universitas Kader Bangsa (UKB) mengikuti Capping Day, Sabtu (17/3) bertempt di Kampus A UKB Jalan Mayjend H M Ryacudu Palembang.
Rektor UKB, Dr H T Wathan MSc mengatakan, pad prinsipnya acara Capping Day tidak termasuk dalam kurikulum (kalender akademik), namun acara ini sudah merupakan tradisi dari mulainy berdirinya Program Studi (prodi) Keperawtan dan Kebidanan.
"Acara ini merupakan petanda bahwa mahasiswa telah lulus dalam masa percobaan, untuk selanjutnya melangkah ketahap yang lebih besar dan mengarah ke hal-hal yang akan menjadi bekal profesinya di masa yang akan datang, yakni terjun langsung ke masyarakat," ujarnya.
Wathan menjelaskan, peserta Capping Day tahun ini berjumlah 183 orang dari Fakultas Kebidanan dan Keperawatan yang terdiri dari Prodi DIII Kebidanan 66 orang, Prodi DIV Kebidanan 58 orang, Prodi DIII Keperawatan 36 orang dan Prodi S1 Keperawatan 23 orang.
Sementara itu, Ketua Yayasan Kader Bangsa Palembang, DR Hj Irzanita Dra SH MM MKes menerangkan, UKB menyelenggarakan pendidikan benar-benar sesuai dengan peraturan dan selalu memikirkan mutu contohnya Prodi DIII Kebidanan, DIII Farmasi, DIII Refraksi Optisi, DIII Analis Kesehatan, DIII Teknik Rontgen, DIII Keperawatan, DIV Kebidanan, S1 Kesehatan Masyarakat dan S1 Manajemen serta S2 Magister Kesehatan, semua prodi tealh terakreditasi oleh BAN-PT dengan peringkat rata-rata B. "Ini petanda semua prodi sudah sesuai dengan standar yang telah ditetapkan pemerintah/Diknas, tidak diragukan lagi," katanya.
Lanjutnya, untuk alumni UKB sudah berjumlah 5.046 orang dan sudah tersebr di seluruh pelosok tanah air yakni sudah 33 provinsi di Indonesia, dan bahkan ada juga di luar negeri antara lain Malaysia, Brunai dan Arab Saudi. Untuk wilayah Sumsel bahkan alumni UKB yang menjadi Kepala Dinas Kesehatan sudah 3 kabupaten.
"Alumni kami yang sudah berprestasi tinggi anatara lain alumni bidan tahun 2004 menjaddi Bidan Teladan di OKU, dan hampir semua Bidan/Perawat asal Lampung/Kabupaten di Sumsel menjadi tenaga PNS/PTT. Pada penerimaan CPNS tahun 2010 yang lalu, ada lebih kurang 250 orang diterima CPNS meliputi seluruh Kabupaten/Kota Provinsi Sumsel, khususnya alumni Bidan/Perawat banyak diterima sebagai CPNS di OKU dan banyak juga praktek swasta yang berhasil," jelasnya.
Irzanita menambahkan, untuk tahun akademik 2012 ini akan dibuka Fakultas Kedokteran dengan Prodi Kedokteran Umum, serta UKB akan membangun sebuah rumah sakit seluas 4,5 hektar di Jakabaring. Dalam waktu dekat mungkin bulan Juni klinik UKB di Kertapati dengan luas bangunan kurang lebih 1.700 m2 sudah dapt diopersionalkan.
"Untuk Pendidikn Jasmani, Kesehatan dan rekreasi UKB telah menyiapkan gedung yang berlokasi di depan showroom Mitsubishi dengan fasilitas olahraga yang lengkap. Disamping itu, UKB telah mendirikan Rumah Sakit Kader Bangsa yang berlokasi di Ketapati, dan Insya Allh akan beroperasi dalam waktu dekat, rumah sakit ini juga sebagai lahan praktek mahasiswa," pungkasnya. (pit)
Sebanyak 183 mahasiswa Universitas Kader Bangsa (UKB) mengikuti Capping Day, Sabtu (17/3) bertempt di Kampus A UKB Jalan Mayjend H M Ryacudu Palembang.
Rektor UKB, Dr H T Wathan MSc mengatakan, pad prinsipnya acara Capping Day tidak termasuk dalam kurikulum (kalender akademik), namun acara ini sudah merupakan tradisi dari mulainy berdirinya Program Studi (prodi) Keperawtan dan Kebidanan.
"Acara ini merupakan petanda bahwa mahasiswa telah lulus dalam masa percobaan, untuk selanjutnya melangkah ketahap yang lebih besar dan mengarah ke hal-hal yang akan menjadi bekal profesinya di masa yang akan datang, yakni terjun langsung ke masyarakat," ujarnya.
Wathan menjelaskan, peserta Capping Day tahun ini berjumlah 183 orang dari Fakultas Kebidanan dan Keperawatan yang terdiri dari Prodi DIII Kebidanan 66 orang, Prodi DIV Kebidanan 58 orang, Prodi DIII Keperawatan 36 orang dan Prodi S1 Keperawatan 23 orang.
Sementara itu, Ketua Yayasan Kader Bangsa Palembang, DR Hj Irzanita Dra SH MM MKes menerangkan, UKB menyelenggarakan pendidikan benar-benar sesuai dengan peraturan dan selalu memikirkan mutu contohnya Prodi DIII Kebidanan, DIII Farmasi, DIII Refraksi Optisi, DIII Analis Kesehatan, DIII Teknik Rontgen, DIII Keperawatan, DIV Kebidanan, S1 Kesehatan Masyarakat dan S1 Manajemen serta S2 Magister Kesehatan, semua prodi tealh terakreditasi oleh BAN-PT dengan peringkat rata-rata B. "Ini petanda semua prodi sudah sesuai dengan standar yang telah ditetapkan pemerintah/Diknas, tidak diragukan lagi," katanya.
Lanjutnya, untuk alumni UKB sudah berjumlah 5.046 orang dan sudah tersebr di seluruh pelosok tanah air yakni sudah 33 provinsi di Indonesia, dan bahkan ada juga di luar negeri antara lain Malaysia, Brunai dan Arab Saudi. Untuk wilayah Sumsel bahkan alumni UKB yang menjadi Kepala Dinas Kesehatan sudah 3 kabupaten.
"Alumni kami yang sudah berprestasi tinggi anatara lain alumni bidan tahun 2004 menjaddi Bidan Teladan di OKU, dan hampir semua Bidan/Perawat asal Lampung/Kabupaten di Sumsel menjadi tenaga PNS/PTT. Pada penerimaan CPNS tahun 2010 yang lalu, ada lebih kurang 250 orang diterima CPNS meliputi seluruh Kabupaten/Kota Provinsi Sumsel, khususnya alumni Bidan/Perawat banyak diterima sebagai CPNS di OKU dan banyak juga praktek swasta yang berhasil," jelasnya.
Irzanita menambahkan, untuk tahun akademik 2012 ini akan dibuka Fakultas Kedokteran dengan Prodi Kedokteran Umum, serta UKB akan membangun sebuah rumah sakit seluas 4,5 hektar di Jakabaring. Dalam waktu dekat mungkin bulan Juni klinik UKB di Kertapati dengan luas bangunan kurang lebih 1.700 m2 sudah dapt diopersionalkan.
"Untuk Pendidikn Jasmani, Kesehatan dan rekreasi UKB telah menyiapkan gedung yang berlokasi di depan showroom Mitsubishi dengan fasilitas olahraga yang lengkap. Disamping itu, UKB telah mendirikan Rumah Sakit Kader Bangsa yang berlokasi di Ketapati, dan Insya Allh akan beroperasi dalam waktu dekat, rumah sakit ini juga sebagai lahan praktek mahasiswa," pungkasnya. (pit)
Perceraian di OKI-OI Meningkat
Kayuagung, SN
Angka kasus perceraian yang telah masuk di Pengadilan Agama Kayuagung selama dua bulan terakhir di tahun 2012 ini telah mencapai 129 perkara, dan itu telah diputus majelis hakim. Angka tersebut meningkat tajam karena bulan Januari 45 kasus dan Februari 84 kasus.
Demikian dikatakan Kepala Pengadilan Agama (PA) Kayuagung Drs Syamsudin melalui panitera muda hukum Nahwa SH yang ditemui di ruang kerjanya beberapa waktu lalu. Angka perkara perceraian di Kabupaten OKI dan OI yang telah diputus tersebut terbilang tinggi dibandingkan dengan beberapa bulan yang lalu.
Dijelaskannya, dari sekian banyak angka perkara yang telah diputus cerai itu, mengenai usia pasangan adalah bermacam-macam. Tetapi yang jelas adalah dengan usia dibawah 50 tahun, tetapi ada juga usia pasangan yang masih terbilang muda yakni 20 tahun dan dibawah usia 20 tahun yakni 17 tahunan.
Lalu lanjut Nahwa, untuk alasan mengapa pasangan memasukan perkaranya di PA adalah dengan berbagai macam alasan. Mulai dari tidak adanya tanggung jawab suami, faktor ekonomi, tidak harmonis dalam keluarga, Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), perselingkuhan dan lain-lain.
"Mengenai perkara perceraian ini, bukan karena semata-mata KDRT dan faktor ekonomi saja yang menyebabkan suatu pasangan untuk bercerai, tapi banyak faktor, rata-rata karena pelanggaran talak (istri yang minta cerai) yakni sering tidak adanya tanggung jawab suami dalam keluarga," jelasnya.
Ditambahkan Nahwa, dalam proses perkara perceraian bukan sekali sidang, perkara itu langsung putus oleh Pengadilan Agama, tetapi melainkan pasangan menjalani proses persidangan beberapa kali, barulah diputus cerai. Adapun proses sebelum diputus cerai adalah dilakukan mediasi terlebih dahulu antara kedua belah pihak yakni pasangan yang bersangkutan. Tetapi bila antara keduanya tidak adanya mufakat untuk rujuk kembali maka, akhirnya hakim memutuskan untuk bercerai. (iso)
Angka kasus perceraian yang telah masuk di Pengadilan Agama Kayuagung selama dua bulan terakhir di tahun 2012 ini telah mencapai 129 perkara, dan itu telah diputus majelis hakim. Angka tersebut meningkat tajam karena bulan Januari 45 kasus dan Februari 84 kasus.
Demikian dikatakan Kepala Pengadilan Agama (PA) Kayuagung Drs Syamsudin melalui panitera muda hukum Nahwa SH yang ditemui di ruang kerjanya beberapa waktu lalu. Angka perkara perceraian di Kabupaten OKI dan OI yang telah diputus tersebut terbilang tinggi dibandingkan dengan beberapa bulan yang lalu.
Dijelaskannya, dari sekian banyak angka perkara yang telah diputus cerai itu, mengenai usia pasangan adalah bermacam-macam. Tetapi yang jelas adalah dengan usia dibawah 50 tahun, tetapi ada juga usia pasangan yang masih terbilang muda yakni 20 tahun dan dibawah usia 20 tahun yakni 17 tahunan.
Lalu lanjut Nahwa, untuk alasan mengapa pasangan memasukan perkaranya di PA adalah dengan berbagai macam alasan. Mulai dari tidak adanya tanggung jawab suami, faktor ekonomi, tidak harmonis dalam keluarga, Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), perselingkuhan dan lain-lain.
"Mengenai perkara perceraian ini, bukan karena semata-mata KDRT dan faktor ekonomi saja yang menyebabkan suatu pasangan untuk bercerai, tapi banyak faktor, rata-rata karena pelanggaran talak (istri yang minta cerai) yakni sering tidak adanya tanggung jawab suami dalam keluarga," jelasnya.
Ditambahkan Nahwa, dalam proses perkara perceraian bukan sekali sidang, perkara itu langsung putus oleh Pengadilan Agama, tetapi melainkan pasangan menjalani proses persidangan beberapa kali, barulah diputus cerai. Adapun proses sebelum diputus cerai adalah dilakukan mediasi terlebih dahulu antara kedua belah pihak yakni pasangan yang bersangkutan. Tetapi bila antara keduanya tidak adanya mufakat untuk rujuk kembali maka, akhirnya hakim memutuskan untuk bercerai. (iso)
Buruh PT Willmar Duduki Kantor Bupati dan DPRD
Kayuagung, SN
Unjuk rasa sekitar 2 ribu buruh PT Willmar Plantation International yang dilakukan beberapa pekan lalu memang sudah direspon pihak manajemen perusahaan. Namun massa kembali mengancam akan melakukan hal serupa bahkan akan menduduki Kantor Bupati OKI dan DPRD OKI selama 3 hari 3 malam.
Ancaman kembali menggelar aksi demonstrasi tersebut akan direalisasikan buruh bila perusahaan tidak menuntaskan tuntutan mereka. Pasalnya, tuntutan buruh selama ini yang menginginkan bonus sebesar 3 kali bulan gaji ternyata baru dibayar perusahan separuhnya atau 1,5 bulan gaji.
Demikian dilontarkan Ketua Forum Komunikasi Lembaga Swadaya Masyarakat (FK LSM) OKI yang dijabat Ferdiansyah Sukmadilaga didampingi Ahmad Syamsir, Syarifuddin dan Jamaludin masing-masing sebagai anggota forum ini.
Dikatakan mereka, FK LSM dan Sekar Willmar tetap menunggu sisa bonus sebesar 1,5 bulan gaji hingga hari ini Senin (19/3). Apalagi hari ini rencananya manajemen PT Willmar Plantation Internasional akan melakukan pertemuan dengan DPRD OKI.
”Jika pertemuan mereka besok (hari ini) tidak ada kejelasan terhadap sisa pembayaran bonus 1,5 bulan gaji, maka keesokan harinya (Selasa 20 Maret) seluruh buruh akan demonstrasi selama 3 hari berturut,” katanya serius sembari mengatakan demo 3 hari 3 malam itu akan dilakukan di Kayuagung.
Sambung dia, bila perusahaan tidak membayar sisa bonus 1,5 bulan gaji maka 2 ribu massa akan menginap di halaman DPRD OKI dan Kantor Bupati OKI selama 3 hari 3 malam berturut. Ini dilakukan buruh karena memperjuangkan bonus yang memang merupakan hak buruh dan sudah tertuang dalam Perjanjian Kerja Bersama (PKB) antara perusahaan dengan buruh.
Ditambahkan mereka, apalagi ada informasi hasil pertemuan manajemen PT Willmar Plantation Internasional dengan Bupati OKI beberapa hari lalu, Ir H Ishak Mekki MM selaku bupati menegaskan agar perusahaan memenuhi hak-hak buruh sesuai kesepakatan.
”Apalagi informasi yang kami terima dari intern perusahaan, Goinzhing selaku pemilik perusahaan juga menyatakan bila bonus merupakan hak buruh, jadi harus diberikan,”ujar Ferdiansyah Sukmadilaga.
Sedangkan Ahmad Syamsir menambahkan, Sekar Willmar dan FK LSM OKI tidak ditunggangi Parpol manapun sesuai isu yang berkembang belakangan ini. FK LSM dan Sekar Willmar melakukan aksi tersebut murni karena memperjuangkan hak-hak normatif buruh. (iso)
Unjuk rasa sekitar 2 ribu buruh PT Willmar Plantation International yang dilakukan beberapa pekan lalu memang sudah direspon pihak manajemen perusahaan. Namun massa kembali mengancam akan melakukan hal serupa bahkan akan menduduki Kantor Bupati OKI dan DPRD OKI selama 3 hari 3 malam.
Ancaman kembali menggelar aksi demonstrasi tersebut akan direalisasikan buruh bila perusahaan tidak menuntaskan tuntutan mereka. Pasalnya, tuntutan buruh selama ini yang menginginkan bonus sebesar 3 kali bulan gaji ternyata baru dibayar perusahan separuhnya atau 1,5 bulan gaji.
Demikian dilontarkan Ketua Forum Komunikasi Lembaga Swadaya Masyarakat (FK LSM) OKI yang dijabat Ferdiansyah Sukmadilaga didampingi Ahmad Syamsir, Syarifuddin dan Jamaludin masing-masing sebagai anggota forum ini.
Dikatakan mereka, FK LSM dan Sekar Willmar tetap menunggu sisa bonus sebesar 1,5 bulan gaji hingga hari ini Senin (19/3). Apalagi hari ini rencananya manajemen PT Willmar Plantation Internasional akan melakukan pertemuan dengan DPRD OKI.
”Jika pertemuan mereka besok (hari ini) tidak ada kejelasan terhadap sisa pembayaran bonus 1,5 bulan gaji, maka keesokan harinya (Selasa 20 Maret) seluruh buruh akan demonstrasi selama 3 hari berturut,” katanya serius sembari mengatakan demo 3 hari 3 malam itu akan dilakukan di Kayuagung.
Sambung dia, bila perusahaan tidak membayar sisa bonus 1,5 bulan gaji maka 2 ribu massa akan menginap di halaman DPRD OKI dan Kantor Bupati OKI selama 3 hari 3 malam berturut. Ini dilakukan buruh karena memperjuangkan bonus yang memang merupakan hak buruh dan sudah tertuang dalam Perjanjian Kerja Bersama (PKB) antara perusahaan dengan buruh.
Ditambahkan mereka, apalagi ada informasi hasil pertemuan manajemen PT Willmar Plantation Internasional dengan Bupati OKI beberapa hari lalu, Ir H Ishak Mekki MM selaku bupati menegaskan agar perusahaan memenuhi hak-hak buruh sesuai kesepakatan.
”Apalagi informasi yang kami terima dari intern perusahaan, Goinzhing selaku pemilik perusahaan juga menyatakan bila bonus merupakan hak buruh, jadi harus diberikan,”ujar Ferdiansyah Sukmadilaga.
Sedangkan Ahmad Syamsir menambahkan, Sekar Willmar dan FK LSM OKI tidak ditunggangi Parpol manapun sesuai isu yang berkembang belakangan ini. FK LSM dan Sekar Willmar melakukan aksi tersebut murni karena memperjuangkan hak-hak normatif buruh. (iso)
Permendagri 63 Tahun 2007, Sarat Nuansa Konspirasi
Sekayu, SN
Terbitnya Peraturan Menteri Dalam Negeri RI (Permendagri) Nomor 63 Tahun 2007 dinilai sarat nuansa konspirasi. Hal ini dikemukakan Ketua Komisi II DPR RI, Taufik Effendi, saat menggelar pertemuan dengan Pansus Hak Angket DPRD Muba, Jumat (16/3), di Gedung Nusantara II DPR RI.
Menurutnya, telah berulang kali dirinya menanyakan persoalan Permendagri Nomor 63 Tahun 2007. Terakhir dirinya mengaku, bertemu dengan Biro Hukum Kemendagri dan tidak ada bantahan atas kejanggalan peraturan tersebut.
Menurutnya, tidak ada yang berani menyampaikan ‘keanehan’ Peraturan tersebut ke Mendagri karena tidak memiliki dasar. Kecuali, Komisi II DPR RI mengirimkan surat untuk Mendagri, agar melakukan peninjauan atas Permendagri Nomor 63 Tahun 2007.
“Kita tahu sama tahu tentang persoalan ini, dan kita ingin masalah ini selesai. Saya akan membuat surat agar Permendagri ini ditinjau ulang. ‘Kasarnya’ dalam membuat keputusan seperti ini, harusnya teliti lah. Yang buat ini bawahannya, kasihan menterinya.” ujarnya.
Ketua Pansus Hak Angket DPRD Muba M Yusuf Mahmud, menyambut positif upaya Komisi II DPR RI untuk melayangkan surat ke Kemendagri. “Kita berharap Permendagri Nomor 63 Tahun 2007 tak hanya ditinjau ulang, namun dicabut, karena peraturan tersebut memang bermasalah. Salah satu keanehan Permendagri ‘siluman’ ini yaitu tidak adanya tembusan kepada Pemkab Muba sebagai kabupaten yang sebelumnya telah ditetapkan sebagai daerah penghasil Suban IV," ungkapnya.
Menurutnya, sembari menunggu penyampaian surat dari Komisi II ke Mendagri, Pansus Suban IV akan terus mencari cara agar mendorong percepatan pencabutan Permendagri Nomor 63 Tahun 2007. Pada akhirnya, Pansus Suban IV akan membuat rekomendasi untuk ditindaklanjuti seluruh pihak.
Ketua DPRD Muba, Ir Uzer Effendi MS menilai, ada unsur rekayasa alam setiap tahap permasalah Suban IV hingga terbitnya Permendagri Nomor 63 Tahun 2007. Sehingga berdampak pada beralihnya hak Muba yang sebelumnya ditetapkan sebagai daerah penghasil Suban IV.
“Ini indikasi konspirasi yang tidak menutup kemungkinan ada pejabat di Musi Banyuasin yang terlibat. Indikasi rekayasa atas terbitnya Permendagri ini sangat besar. Sebab, bila pejabat Muba yang terkait saat itu tidak memberi peluang, tidak mungkin Permendagri ini akan keluar,” pungkasnya. (humas Muba)
Terbitnya Peraturan Menteri Dalam Negeri RI (Permendagri) Nomor 63 Tahun 2007 dinilai sarat nuansa konspirasi. Hal ini dikemukakan Ketua Komisi II DPR RI, Taufik Effendi, saat menggelar pertemuan dengan Pansus Hak Angket DPRD Muba, Jumat (16/3), di Gedung Nusantara II DPR RI.
Menurutnya, telah berulang kali dirinya menanyakan persoalan Permendagri Nomor 63 Tahun 2007. Terakhir dirinya mengaku, bertemu dengan Biro Hukum Kemendagri dan tidak ada bantahan atas kejanggalan peraturan tersebut.
Menurutnya, tidak ada yang berani menyampaikan ‘keanehan’ Peraturan tersebut ke Mendagri karena tidak memiliki dasar. Kecuali, Komisi II DPR RI mengirimkan surat untuk Mendagri, agar melakukan peninjauan atas Permendagri Nomor 63 Tahun 2007.
“Kita tahu sama tahu tentang persoalan ini, dan kita ingin masalah ini selesai. Saya akan membuat surat agar Permendagri ini ditinjau ulang. ‘Kasarnya’ dalam membuat keputusan seperti ini, harusnya teliti lah. Yang buat ini bawahannya, kasihan menterinya.” ujarnya.
Ketua Pansus Hak Angket DPRD Muba M Yusuf Mahmud, menyambut positif upaya Komisi II DPR RI untuk melayangkan surat ke Kemendagri. “Kita berharap Permendagri Nomor 63 Tahun 2007 tak hanya ditinjau ulang, namun dicabut, karena peraturan tersebut memang bermasalah. Salah satu keanehan Permendagri ‘siluman’ ini yaitu tidak adanya tembusan kepada Pemkab Muba sebagai kabupaten yang sebelumnya telah ditetapkan sebagai daerah penghasil Suban IV," ungkapnya.
Menurutnya, sembari menunggu penyampaian surat dari Komisi II ke Mendagri, Pansus Suban IV akan terus mencari cara agar mendorong percepatan pencabutan Permendagri Nomor 63 Tahun 2007. Pada akhirnya, Pansus Suban IV akan membuat rekomendasi untuk ditindaklanjuti seluruh pihak.
Ketua DPRD Muba, Ir Uzer Effendi MS menilai, ada unsur rekayasa alam setiap tahap permasalah Suban IV hingga terbitnya Permendagri Nomor 63 Tahun 2007. Sehingga berdampak pada beralihnya hak Muba yang sebelumnya ditetapkan sebagai daerah penghasil Suban IV.
“Ini indikasi konspirasi yang tidak menutup kemungkinan ada pejabat di Musi Banyuasin yang terlibat. Indikasi rekayasa atas terbitnya Permendagri ini sangat besar. Sebab, bila pejabat Muba yang terkait saat itu tidak memberi peluang, tidak mungkin Permendagri ini akan keluar,” pungkasnya. (humas Muba)
3 Perusahaan Disinyalir Caplok Lahan Muba
Sekayu, SN
Sebanyak tiga perusahaan perkebunan yang mengantongi perizinan dari Provinsi Jambi, dan disinyalir mencaplok lahan di wilayah kabupaten Musi Banyuasin (Muba). Hal ini berdasarkan laporan warga dan kades setempat terkait operasional ilegal perusahaan tersebut. Ketiga perusahaan tersebut yakni PTPN di Jambi, PT Sedayu , Dan PT Bahari Gembiraria.
Camat Bayung Lencir, DRS Bustanul Arifin MM menegaskan pihaknya segera memanggil perusahaan tersebut terkait aktivitas mereka di lahan milik kabupaten Muba tanpa izin. “Izin mereka dari provinsi Jambi namun kalau sudah masuk wilayah kita tentu menjadi berbeda, kita akan panggil mereka,” tandas Bustanul kemarin.
Menurut Bustanul, klarifikasi masalah tersebut menjadi hal yang penting. Pihaknya ingin tahu apakah perizinan yang diberikan pemerintahan di Jambil melebihi batas. Atau ada oknum tersebut yang membuka kebuh melebihi batas yang sudah ditentukan.
“Sebenarnya untuk batas wilayah sudah jelas ada titik koordinatnya. Biar patok digeser, titik koordinat tidak bisa dipungkiri,” imbuhnya.
Dugaan pencaplokan ini jelas Bustanul rentan terhadap batas wilayah antaran Pemkab Muba dan Provinsi Jambi. Misalkan terjadi di lokasi desa Muara Bahar, Muara Medak hingga perbatasan Jambi.
Sementara itu, Kepala bagian (Kabag) Tapal Batas Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Muba Soefyan mengatakan, beberapa waktu lalu sudah ada tim investigasi yang terdiri BPN, Dinas Kehutanan, Dinas Perkebunan mengecek tapak batas. Dan menemukan sejumlah aktivitas perusahaan di wilayah Muba tanpa izin. (her)
Sebanyak tiga perusahaan perkebunan yang mengantongi perizinan dari Provinsi Jambi, dan disinyalir mencaplok lahan di wilayah kabupaten Musi Banyuasin (Muba). Hal ini berdasarkan laporan warga dan kades setempat terkait operasional ilegal perusahaan tersebut. Ketiga perusahaan tersebut yakni PTPN di Jambi, PT Sedayu , Dan PT Bahari Gembiraria.
Camat Bayung Lencir, DRS Bustanul Arifin MM menegaskan pihaknya segera memanggil perusahaan tersebut terkait aktivitas mereka di lahan milik kabupaten Muba tanpa izin. “Izin mereka dari provinsi Jambi namun kalau sudah masuk wilayah kita tentu menjadi berbeda, kita akan panggil mereka,” tandas Bustanul kemarin.
Menurut Bustanul, klarifikasi masalah tersebut menjadi hal yang penting. Pihaknya ingin tahu apakah perizinan yang diberikan pemerintahan di Jambil melebihi batas. Atau ada oknum tersebut yang membuka kebuh melebihi batas yang sudah ditentukan.
“Sebenarnya untuk batas wilayah sudah jelas ada titik koordinatnya. Biar patok digeser, titik koordinat tidak bisa dipungkiri,” imbuhnya.
Dugaan pencaplokan ini jelas Bustanul rentan terhadap batas wilayah antaran Pemkab Muba dan Provinsi Jambi. Misalkan terjadi di lokasi desa Muara Bahar, Muara Medak hingga perbatasan Jambi.
Sementara itu, Kepala bagian (Kabag) Tapal Batas Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Muba Soefyan mengatakan, beberapa waktu lalu sudah ada tim investigasi yang terdiri BPN, Dinas Kehutanan, Dinas Perkebunan mengecek tapak batas. Dan menemukan sejumlah aktivitas perusahaan di wilayah Muba tanpa izin. (her)
Kolam Ikan di Jalan Tasik Alami Pendangkalan
Palembang, SN
Setelah lima tahun lebih kolam ikan umum di depan rumah dinas Walikota Palembang tidak pernah lagi mendapatkan perhatian, akhirnya kolam tersebut kembali menjadi sorotan. Sebab kolam itu telah mengalami pendangkalan alias segimentasi, sehingga kedalaman yang mencapai tiga meter kini hanya berkisar satu meter.
Demikian diungkapkan Kepala Dinas Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kota Palembang (DP2K), Sudirman Tegoeh. Menurutnya bukan hanya kolam ikan didepan rumah dinas walikota saja yang aka dibersihkan dari pendangkalan tersebut. Melainkan kolam-kolam lainnya juga, akan dibersihkan pula. "Pembersihan ini di lakukan karena kolam-kolam umum di kota ini rata-rata telah dangkal (segimentasi), untuk itu kita perlu membersihakan kolam itu dengan cara mengurasnya hingga kosong, lalu sampah akibat segimentasi itu disedot." katanya.
Penyedotan atau pengosongan kolam ini karena selama bertahun-tahun sampah akibat segimentasi tersebut telah mendangkalkan kolam. Akhirnya kolam buatan tersebut kebanyakan telah mengalami pendangkalan dan hanya menyisakan kedalaman satu meter. Sehingga kolam itu, biota makhluk hidup khususnya ikan sudah semakin padat untuk dapat berkembang biak. "Kotoran sampah dikolam buatan itu telah mendangkalkan tempat ikan berkembang biak, artinya ikan juga semakin berkurang ditempat itu." ujarnya.
Meski demikian, diakuinya penyedotan dan pembersihan kolam idealnya dilakukan setidaknya 2 tahun sekali. Tapi kolam-kolam umum di kota Palembang ini tidak melakukan hal itu, apalagi disisi lain kedalaman kolam pun bervariatif ada yang mempunyai kedalaman 2 hingga 3 meter. "Seluruh kolam ikan yang ada di kota ini hampir semuanya terjadi segimentasi, bahkan kedalaman kolam paling dalam untuk saat ini hanya mencapai satu meter." jelasnya.
Untuk itu pihaknya telah melaporkan hal ini dengan Walikota agar kolam-kolam tersebut dilakukan pembersihan kembali, sehingga menjadi kolam ikan umum sebagaimana kedalamannya dulu. "Kita telah melaporkan hal ini kepada pak wali, dan pak wali pun setuju dengan rencana itu. Namun kapan pelaksanaanya kita belum tahu, sebab pembersihan tersebut memerlukan biaya dan itu perlu ada anggaran." katanya.
Adapun kolam ikan retensi yang ada di kota Palembang ini ada dibeberapa tempat seperti kolam retensi di Jalan Demang Lebar Daun, Simpang Polda dan kawasan Bukit Kecil tepatnya diseputaran Mesjid Taqwa. "Dari beberapa tempat itu, kita akan membersihkan kolam produktif yakni kolam yang masih alami belum tercemar. Kalau kolam di Jalan Demang Lebar Daun itu sepertinya tak lagi produktif karena banyak limbah, sehingga ikannya pun sedikit." katanya.(win)
Setelah lima tahun lebih kolam ikan umum di depan rumah dinas Walikota Palembang tidak pernah lagi mendapatkan perhatian, akhirnya kolam tersebut kembali menjadi sorotan. Sebab kolam itu telah mengalami pendangkalan alias segimentasi, sehingga kedalaman yang mencapai tiga meter kini hanya berkisar satu meter.
Demikian diungkapkan Kepala Dinas Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kota Palembang (DP2K), Sudirman Tegoeh. Menurutnya bukan hanya kolam ikan didepan rumah dinas walikota saja yang aka dibersihkan dari pendangkalan tersebut. Melainkan kolam-kolam lainnya juga, akan dibersihkan pula. "Pembersihan ini di lakukan karena kolam-kolam umum di kota ini rata-rata telah dangkal (segimentasi), untuk itu kita perlu membersihakan kolam itu dengan cara mengurasnya hingga kosong, lalu sampah akibat segimentasi itu disedot." katanya.
Penyedotan atau pengosongan kolam ini karena selama bertahun-tahun sampah akibat segimentasi tersebut telah mendangkalkan kolam. Akhirnya kolam buatan tersebut kebanyakan telah mengalami pendangkalan dan hanya menyisakan kedalaman satu meter. Sehingga kolam itu, biota makhluk hidup khususnya ikan sudah semakin padat untuk dapat berkembang biak. "Kotoran sampah dikolam buatan itu telah mendangkalkan tempat ikan berkembang biak, artinya ikan juga semakin berkurang ditempat itu." ujarnya.
Meski demikian, diakuinya penyedotan dan pembersihan kolam idealnya dilakukan setidaknya 2 tahun sekali. Tapi kolam-kolam umum di kota Palembang ini tidak melakukan hal itu, apalagi disisi lain kedalaman kolam pun bervariatif ada yang mempunyai kedalaman 2 hingga 3 meter. "Seluruh kolam ikan yang ada di kota ini hampir semuanya terjadi segimentasi, bahkan kedalaman kolam paling dalam untuk saat ini hanya mencapai satu meter." jelasnya.
Untuk itu pihaknya telah melaporkan hal ini dengan Walikota agar kolam-kolam tersebut dilakukan pembersihan kembali, sehingga menjadi kolam ikan umum sebagaimana kedalamannya dulu. "Kita telah melaporkan hal ini kepada pak wali, dan pak wali pun setuju dengan rencana itu. Namun kapan pelaksanaanya kita belum tahu, sebab pembersihan tersebut memerlukan biaya dan itu perlu ada anggaran." katanya.
Adapun kolam ikan retensi yang ada di kota Palembang ini ada dibeberapa tempat seperti kolam retensi di Jalan Demang Lebar Daun, Simpang Polda dan kawasan Bukit Kecil tepatnya diseputaran Mesjid Taqwa. "Dari beberapa tempat itu, kita akan membersihkan kolam produktif yakni kolam yang masih alami belum tercemar. Kalau kolam di Jalan Demang Lebar Daun itu sepertinya tak lagi produktif karena banyak limbah, sehingga ikannya pun sedikit." katanya.(win)
Langganan:
Postingan (Atom)