Dua Video Porno Sungai Lilin Gegerkan Warga

Video Porno Sungai Lilin Gegerkan Warga

**Diperankan Ibu Rumah**Diperankan Ibu Rumah Tangga
**Oknum Pelajar Dipaksa Bugil

SUNGAI LILIN-SN
Warga di kecamatan sungai lilin kabupaten Musi Banyuasin (Muba), Sumatera Selatan, dibuat heboh dengan beredarnya video porno yang diduga diperankan ibu rumah tangga warga sungai lilin. Video yang berdurasi 18 menit 49 detik itu menjadi ajang pembicaraan hangat kalangan warga, karena menampilkan adegan bersetubuh pasangan yang bukan suami istri. Bahkan dalam adegan tersebut pemeran pria sengaja mengabadikan perbuatan mesum itu dengan kamera handphone (HP) yang diletakkan sejajar dengan ranjang tempat tidur dengan jarak cukup jauh. Sehingga wajah keduanya tidak terlalu jelas hanya terlihat aktivitas mesum kedua pasangan selingkuh itu sedang melakukan hubungan badan.

Si pemeran wanitapun tampaknya mengetahui jika adegan mesum mereka direkam namun seakan membiarkan begitu saja. Merekapun melanjutkan hubungan badan layaknya di video porno dengan berbagai gaya. Dalam tayangan tersebut, nyaris tidak terdengar suara kedua pasangan itu. Hanya terdengar suara bunyi ranjang yang bergoyang-goyang dan sesekali desahan nafas pemeran wanitanya. Diakhir video tampak pemeran laki-laki memperlihatkan wajah pemeran perempuan yang diduga ibu rumah tangga warga sungai lilin, kabupaten Muba yang sedang tersenyum.

Kapolres Muba, AKBP Toto Wibowo melalui Kapolsek Sungai Lilin AKP Ishak Gani membenarkan adanya peredaran video porno yang diduga diperankan ibu rumah tangga warga sungai lilin. Adapun berdasarkan penjelasan sang suami yang pernah melaporkan kejadian itu ke Mapolsek, setelah dilakukan interogasi tempat kejadian dibuatnya video porno di salah satu kamar hotel Tetesan Embun di kecamatan Betung Kabupaten Banyuasin. “Namun informasi yang kami dapat mereka (suami istri dan keluarga besarnya) sudah damai. Sehingga tidak meneruskan laporannya,” ungkap Kapolsek.

Dua Sejoli Pelajar SMA Dipaksa Bugil
Sementara itu, nasib malang dialami dua sejoli siswa SMAN 1 di kecamatan Sungai Lilin. Pasalnya mereka dipaksa bugil dan melakukan hubungan suami istri setelah kepergok pacaran oleh oknum security atau satpan salah satu perusahaan tambang batubara PT Batu rona. Kejadian naas itu saat kedua sejoli yang sebut saja Bunga (nama samaran),15, warga Tenggulang Sungai Lilin dan pacarnya sebut saja (kumbang),15, warga SP 3 Tenggulang Jaya, Sungai Lilin sedang memadu kasih di salah satu kebon karet rambah di desa Sukamaju kecamatan Sungai Lilin, pada Sabtu (8/10) lalu sekitar pukul 19.00 WIB.

Saat kepergok itulah mereka dikerjai oknum sekuriti yang diperkirakan berjumlah enam orang. Mereka meminta kedua sejoli bugil dan melakukan hubungan suami istri dengan nada keras dan membentak-bentak. Salah satu pelaku mengabadikan video porno dengan menggunakan kamera Handphone (HP). Dalam video berdurasi sekitar 10. 31 menit itu tampak kedua pelajar itu dibawa tekanan dan dipaksa pelaku untuk membuka baju hingga terlihat buah dada. “Bahkan pelaku yang sudah kita tetapkan tersangka mengancam agar korban membayar imbalan Rp5 juta. Jika tidak maka video bugil mereka akan disebarluaskan,” tandas Kanit Reskrim Polsek Sungai Lilin, Ipda Burnani

Para pelaku juga memaksa agar korban benar-benar bugil dengan membuka baju dan tidak menutup-nutupi payudaranya. Para pelaku menginterogasi mereka dengan menanyakan identitas mereka. “Jangan disebarkan pak, apakah bapak tidak kasihan dengan kami pak,” pinta Bunga dalam video tersebut. Namun tetap saja pelaku memaksa bugil dan merekam adegan bugil itu.
Namun terkuaknya video bugil itu setelah seminggu kemudian setelah kejadian tersebut. Sebab, beredar video bugil korban dari Hp ke Hp khususnya di pelajar di sungai lilin dan masyarakat, atas kejadian itu korban merasa malu dan melaporkan kejadian dan penyebar luasan video bugil itu ke Mapolsek Sungai Lilin.(her)

Kadin PU CK Dimarahi Bupati

Sekayu,SN
“ guna memastikan pembangunan di Muba ini berjalan sesuai harapan, saya akan memantau langsung, dan saya harus tahu secara detil. Terus terang saat ini saya sangat kecewa pembangunan tugu ini asal-asalan,” ujar Bupati Musi Banyuasin (Muba) H Pahri Azhari saat melakukan inspeksi mendadak (Sidak) progres pembangunan Tugu Adipura dan gerbang Kota Sekayu, Kamis (20/10).
           Tidak biasanya Pahri menunjukkan raut muka “masam” di hadapan publik dan para wartawan. Ekspresi kemarahan nampak terlihat jelas dari raut wajahnya  saat mendapati bangunan Tugu Adipura dan gerbang kota yang tidak sesuai harapan. Bagaimana tidak, dalam Sidak tersebut Pahri mendapati material bangunan tidak mencerminkan ikon Bumi Serasan Sekate dengan kekayaan alam melimpah dan dukungan APBD Rp 2 triliun lebih.
“Ini harus menjadi perhatian serius dinas terkait. Masa bangunan belum seutuhnya selesai sudah rusak, dan banyak material yang lepas. Mestinya cari pemborong yang berkualitas,” cetus Pahri seolah menyindir Kepala Dinas PU Cipta Karya Sulaiman Zakaria yang turut mendampinginya dalam Sidak tersebut.
Tamparan keras untuk dinas terkait, semakin menghujam ketika secara langsung Pahri memegang beberapa material bangunan yang kropos, berkarat, dan rapuh. Material dimaksud antara lain, lempengan baja yang mengelilingi replika Piala Adipura, dan sejumlah keramik yang menempel di sekitar pelataran tugu. Padahal pembangunan tugu ini memakan biaya Rp 1,9 miliar.
Dengan biaya sebesar itu, Pahri merasa pengerjaan bangunan tidak beres dan asal-asalan. “Tolong Pak, ini pembangunan fisik yang dengan jelas dilihat masyarakat. 2012, baik tugu maupun gerbang harus sudah beres semua,” kata Pahri kepada Sulaiman.
Pahri kemudian menginstruksikan PU CK untuk benar-benar bertanggungjawab dalam pengerjaan bangunan yang diamanatkan. Itu termasuk dalam memimilih pemborong yang akan mengerjakan sebuah pembangunan fisik. “Kalau begini hasilnya, jelas saya sangat kecewa. Nanti kita lihat spec-nya, kalau memang tidak sesuai lebih baik kita cari yang pantas,” ujar Pahri dengan nada kesal.(her)

Edisi Cetak 489, Kamis 20 Oktober 2011

DPRD dan Dinkes Ogan Ilir Saling Lapor

ilustrasi

Indralaya, SN
    Berdasarkan laporan dari masyarakat mengenai dugaaan adanya obat-obatan yang telah kadaluarsa, akhirnya Komisi IV DPRDOI melaporkan pihak Dinkes OI Mapolda Sumsel cq Direktorat Tipikor Polda Sumsel tertanggal 14 Oktober 2011.      
    Informasi yang berhasil dihimpun, hal itu terkait temuan reses komisi IV yang membidangi kesehatan. Dua anggota DPRD yakni, Irdansayah SE dari PDI-P dan H Darwin Harja dari patrtai Golkar melakukan reses pada selasa (11/10) sekitar pukul 09.00 di empat puskesmas yaitu Puskesmas Tebing gerinting, Muara meranjat, Tanjung Sejaro dan puskesmas Indralaya.
    Kebenaran obat kadaluarsa tersebut dicek dari mobil gudang yang datang membawa obat-obatan, ternyata diduga pengadaan tahun 2010 serta langsung dipertanyakan keabsahannya.
    Lebih jauh Irdansyah selaku Ketua komisi IV mengatakan, barang bukti tersebut sudah diserahkan ke pihak Polda Sumsel untuk ditindaklanjuti.  
    Sementara itu, Darwin Harja Politisi dari Partai Golkar mempersilahkan pihak Dinkes OI Untuk melaporkan kepihak berwajib atas hal ini. ”Karena apa yang sudah kami lakukan sesuai dengan aturan dan memang untuk kepentingan masyarakat,” ujarnya. 
    Sementara itu kuasa hukum Dinkes OI, Jon Ericka terpaksa menempuh jalur hukum karena merasa tidak senang atas perbuatan yang dilakukan dua oknum wakil rakyat yang merupakan mitra kerjanya dari Komisi IV DPRD OI. Laporan sudah dimasukan dengan laporan TBL/569/X/2011/SS yang diterima Kepala SPK Kompol Marlinsyah.
    “Selaku kuasa pelapor melaporkan perbuatan dua oknum anggota DPRD OI yang melakukan penyitaan tersebut karena melanggar Pasal 362 dan 363 KUHP sebab perbuatan tersebut  bukan penyitaan melainkan perbuatan pencurian dengan peberatan,” ujar Jon Ericka.    
    Menurutnya, sebagai lembaga legislatif tidak boleh melakukan tindakan penyitaan. Lembaga tersebut tidak memiliki wewenang untuk melakukan  penyitaan.
    ”Kalaupun memang ada obat yang kadaluarsa cukup diambil beberapa saja yang diminta sebagai sample,” ujarnya sembari mengatakan sekitar 8 ribu butir obat dengan kategori G yang disita dengan alasan kadaluarsa. (man) 

Pemkot Pagaralam Kekurangan Tenaga PPL

Pagaralam, SN
    Pemerintah Kota Pagaralam, masih kekurangan sekitar 15 orang tenaga penyuluh pertanian lapangan (PPL) yang akan ditempatkan di lima kecamatan.
    "Kita saat ini baru memiliki sekitar 38 tenaga penyuluh pertanian untuk membantu petani di lima kecamatan dan sekitar 35 kelurahan, sementara idealnya delapan kelompok tani memiliki satu orang penyuluh," kata Kepala Bidang Tanaman Pangan, Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura (DTPH) Mamat, Rabu (19/10).
    Menurut dia, sementara petani di Pagaralam memiliki sekitar 505 kelompok tani dengan luas lahan pertanian sekitar 6.232 hektare.
    Ia mengatakan, kalau melihat luas lahan dan jumlah kelompok tani tentunya masih mengalami banyak kekurangan tenaga penyuluh pertanian.
    "Prioritas utama yang harus didahulukan daerah terpencil dan kawasan pertanian yang jauh dari pusat kota," ungkap dia.
    Sehingga saat ini, kata dia, untuk mengatasi kekurangan tersebut terpaksa dilakukan penempatan penyuluh sesuai dengan kebutuhan.
    "Untuk setiap kelurahan setidaknya ditempatkan tiga hingga lima tenaga penyuluh," ungkap dia.
    Dia mengatakan, penyuluh pertanian lapangan (PPL) sangat diperlukan untuk mendukung peningkatan produksi dalam bidang pertanian. 
    Sementara itu Kepala BKP5K, Yanhepta ZA, melalui Sekretaris BKP5K, Gunsono, mengatakan upaya pemerintah dalam meningkatkan keberhasilan pangan perlu dilakukan dengan program peningkatan kemampuan penyuluh dan perluasan lahan baru.
    "Kita sudah mengusulkan untuk merekrut beberapa tenaga PPL yang masih mengalami kekurangan dan akan ditempatkan berdasarkan jumlah kelompok tani, saat ini terdapat 38 tenaga PPL yang terdiri dari PNS, Honorer dan THL," rincinya. (asn)

Ibukota Kecamatan Akan Dijadikan Kelurahan

Bupati Empat Lawang

Empat Lawang, SN
     Demi peningkatan pelayanan pemerintah di masyarakat, setiap wilayah ibukota kecamatan di Kabupaten Empat Lawang akan dijadikan kelurahan. Untuk konsep ini pemerintah Kabupaten Empat Lawang menargetkan hingga 2013, penambahan jumlah kecamatan dan kelurahan di bumi saling keruani sangi kerawati akan rampung.
    Bupati Empat Lawang H Budi Antoni Aljufri mengatakan, saat ini Kabupaten termuda di Sumsel ini sudah terdiri dari delapan kecamatan, delapan kelurahan dan 154 Desa. Namun dari jumlah konsef ibukota kecamatan dijadikan kelurahan baru dua di dua kecamatan yaitu Tebing Tinggi dan Pendopo, sedangkan enam kecamatan lainnya masih berbentuk desa.
    “Target kita hingga 2013 mendatang Kabupaten Empat Lawang memiliki 10 kecamatan, masing-masing ibukotanya adalah Kelurahan. Degan demikian masih membutuhkan penambahan setidaknya enam wilayah perubahan status desa menjadi kelurahan kembali,” kata HBA, kemarin
    Dijelaskannya, perubahan status desa sebelumnya dilakukan di dua Kecamatan yaitu Pendopo dan Tebing Tinggi, setidaknya dari dua kecamatan itu terjadi penambahan enam kelurahan. “Konsep ini diadopsi dari pulau Jawa, di mana dengan dibentuknya kelurahan maka pelayanan pemerintahan terhadap masyarakat dinilai lebih maksimal. Di samping itu tingkat kesejahteraan masyarakat diwilayah itu akan lebih tinggi, sesuai dengan perwujudan Empat Lawang EMASS,” jelasnya.
    HBA menambahkan saat ini masih dalam proses pemekaran dua kecamatan baru yaitu Kecamatan Saling dan Pendopo Barat.
    Sementara itu Kepala bagian Tata Pemerintahan M Mursadi menambahkan, untuk proses pemekaran dua kecamatan baru yaitu Pendopo Barat dan Saling masih dalam kajian ilmiah tim UNSRI. Dalam hal ini persyaratan utama sudah terpenuhi, di antaranya jumlah Desa di dalam kecamatan pemekaran itu nantinya minimal 10 desa.
    “Kita masih menunggu hasil kajian ilmiah dan kelengkapan sejumlah syarat pendukung lainnya, termasuk mengenai Raperda pemekaran masih dalam proses,” kata Mursadi
    Dijelaskannya, untuk Kecamatan Saling merupakan pemekaran dari Kecamtan Tebing Tinggi di wilayah hilir. Yaitu eks marga TPS Ulu, diantaranya Desa Tanjung Ning Simpang, Tanjung Ning Dalam, Tanjung Ning Tengah, Tanjung Ning Jaya, Sawah, Kebon, Muara Saling, Suka Kaya, Taba dan ditambah wilayah Desa Lubuk Kelumpang. Sementara untuk Kecamatan Pendopo Barat, merupakan pemekaran dari Kecamatan Pendopo di bagian barat yaitu Eks Marga Muara Lintang Ulu diantaranya Desa Muara Lintang lama, Muara Lintang Baru, Tebat Payang, Karang Cahaya, Tanjung Raya, Padang Bindu, Air Kandis, Lingge, Kungkilan dan Rantau Dodor.
    “Dengan dilakukannya pemekaran kecamatan ini maka ditargetkan 2012 Empat Lawang sudah memiliki 10 Kecamatan setelah sebelumnya 8 ditambah Kecamatan Sikap Dalam pemekaran dari Kecamatan Ulu Musi. Diharapkan dengan adanya pemekaran maka jangkauan pengawasan dan pemerataan pembangunan serta pelayanan public lebih maksimal. apalagi kedua daerah yaitu Kecamatan Pendopo dan Tebing Tinggi dinilai cukup luas dan layak dimekarkan,” urai Mursadi
    Sementara itu, Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa (BPMPD) Empat Lawang H Basri Soni melalui Kabid PMPD Rasidi mengakui, mengenai perubahan status desa menjadi kelurahan pihaknya telah mengajukan sebelumnya di dua Kecamatan yaitu Tebing Tinggi dan Pendopo, hasilnya saat ini penambahan kelurahan di Empat Lawang sebanyak enam kelurahan baru.
    “Sesuai konsepnya Bupati Empat Lawang mengupayakan Ibukota masing-masing Kecamatan adalah Kelurahan, hal demikian sangat efektif dalam peningkatan pelayanan ke masyarakat,” katanya. (eko)

Dua Wanita Panggilan Tertangkap Nyabu

Banyuasin, SN            
    Dua orang wanita panggilan tertangkap oleh aparat kepolisian saat sedang pesta sabu disebuah kamar hotel Tiga Putra Jalan Tanjung Api-api Kecamaan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin, Rabu (19/10) pukul 04.00 Wib.
        Kedua wanita tersebut adalah Anggun bin Medi (19) warga Jalan Kertapati Lorong Ki Banten Rt 25 Rw 12 Kecamatan Kertapati serta rekannya Marliayan Binti Sukndar (19) warga Jalan Simpang Sungki Lorong Kyai Banten No 1365 Rt 25 Rw 2 Kertapati Palembang.
    Kedua gadis ABG tersebut diboking oleh seseorang lelaki hidung belang yang dipesan melalui tukang ojek yang bertemu kedua ABG tersebut diatas jembatan Ampera. 
    Kedua ABG tersebut lalu menerima tawaran pemesan di sebuah hotel di Banyuasin. Tukang ojek menawar Rp 200 ribu dengan kedua ABG tadi, lalu terjadilah kesepakatan untuk menemui seseorang disebuah hotel di Banyuasin rencananya mereka akan bertemu pertama di Hotel Twinstar namun saat itu hotel sedang tutup selanjutnya mereka pergi kehotel Tiga Putra.
    Anggun yang mengajak rekannya Marliyana untuk melayani ditingalkan oleh tukang ojek tersebut di hotel tiga putra dan diperkenalkan dengan kencannya, dan tukang becak pun pergi dari hotel.
    “ABG tadi kedapatan sedang menghisap, berkat laporan masyarakat angota polisi menyergap keduannya didalam kamar, Sabu satu paket tersebut masih tergeletak diatas meja sementara lelaki yang memesannya tak ada lagi dikamar sudah melarikan diri,” kata Kapolres Banyuasin KBP A Zainuddin melalui Kasat Narkoba Aipda Abu Bakar saat mengintrograsi tersangka.
    Sementara pengakuan Anggun mengakui tidak kenal dengan lelaki yang mengaku tukang ojek yang membawanya dan tak mengenal dengan lelaki yang memesannya. Tukang ojek tersebut menawarkan harga Rp 200 ribu.
    “Saya bersama Mar naik motor bertiga sementara satu orang lainnya mengikuti  kami dari belakang, saat kami tiba di hotel twinstar sekitar pukul 04.00 wib sudah tutup, lalu kami dibawa ke hotel tiga putra, “ kata Anggun.
    Salah satu dari mereka memesan kamar bersama saya, lalu anggun dan seorang tukang ojek tadi menunggu diluar, saat kamar sudah dibayar, dua orang tadi memperkenalkan  dengan orang yang memboking.
    “Setelah tiga menit bertemu lelaki yang memboking saya lansung mengeluarkan narkotik, yang saya ketahui jenis sabu-sabu, kemudian laki-laki yang memboking saya tiga menit kemudian izin keluar sebentar mau menelpon,” kata Anggun.
    Anggun mengatakan, setelah leleki yang memesannya sempat menghisap 6 kali hisapan sabu dengan alat bong, lalu anggun 2 hisap, lalu Mar 4 hisap, lelau tiba-tiba polisi datang dan menangkap.
    Sementara Mar hanya mengaku diajak Anggun, dan tak tahu bakal ditangkap polisi, setelah itu menyesali perbuatannya dihadapan penyidik. (sir)

Kabinet Baru yang Pro Korupsi?

Oleh Agus Harizal Alwie Tjikmat

    BARU saja Presiden SBY mengumumkan menteri-menteri hasil reshuffle dan dilantik dalan Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) jilid II. Tentu banyak harapan rakyat untuk para menteri pilihan Presiden ini.
    Perubahan semua lini itu  yang utama. Hal yang utama menteri-menteri ini harusnya ditekankan SBY tidak coba-coba korupsi. Pada KIB periode lalu, kasus  korupsi Wisma Atlet di Kemenegpora dan korupsi di Kementrans, membuat pemerintahan saat ini menjadi tercoreng.
    Rakyat menilai, rezim ini tak berpihak ke rakyat. Karena oknum menterinya banyak yang terlibat dugaan korupsi.
    Bila melihat nama-nama yang diumumkan kemarin, komitmen pemberantasan korupsi Presiden SBY dalam susunan menteri-menteri baru diragukan.  Keraguan ini semakin besar, karena masih ada nama-nama menteri yang pernah disangkutpautkan dengan kasus dugaan korupsi di KPK.     Praduga tidak bersalah memang di kedepankan, tetapi tentu menteri harus bersih dari kasus.
    Untuk masalah  ini memang nama menteri di dua lembaga itu statusnya masih sebagai saksi. Ini  karena sang menteri belum tentu terlibat korupsi, namun  yang penting dicatat, di kementerian itu terjadi kasus  korupsi.
    Perlu dicatat kasus korupsi tersebut  terjadi korupsi di kantornya sendiri. Ini sudah membuktikan kegagalan yang bersangkutan sebagai pemimpin. Bagaimana kontrol manajemen di lembaga yang dipimpinnya?
Apalagi untuk kepentingan nasional  SEA Games, hendaknya jangan diabaikan.
    Sekadar mengingatkan, KPK sebelumnya menangkap tangan praktik suap di Kemenpora dan Kemenakertrans. Untuk di Kemenpora KPK menangkap Mindo Rosalina Manulang dan Sesmenpora Wafid Muharam terkait proyek Wisma Atlet. Keduanya, bersama Direktur PT DGI M El Idris sudah divonis penjara.
    Untuk kasus suap di Kemnakertrans KPK menangkap pengusaha Dharnawati dan staf di Kemnakert Dadong Irbarelawan dan Nyoman Suisyana. Kasus ini masih diproses di KPK. Ketiganya sudah ditetapkan sebagai tersangka.
    Untuk kasus dugaan korupsi  di Kementerian Pemuda dan Olahraga dan Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi, sebagai Kepala Negara SBY harus melihat dari aspek kepentingan nasional. Jauhkan azaz memasukkan kepentingan kelompok partai dan koalisi. Memilih menteri adalah hak Presiden SBY,  dan memang karena reshuffle yang dilakukan  tidak masuk dalam ranah penegakan hukum.
    Saat ini setelah Presiden Yudhoyono  melakukan reshuffle, pemerintah harus segera mengambil langkah cepat. Instruksi presiden harus sepenuhnya dilaksanakan para menteri jika mau pemerintahan efektif.
    Karena ini kabinet pola lama dimana anggota ada kebijakan koalisi. Jangan sampai nanti terbentuk kabinet bayangan baru dimana para menteri akan lebih tunduk pada pimpinan parpolnya, lalu wakil menteri jangan sampai lebih tunduk pada presiden.
    Menjelang 2 tahun habis masa jabatannya SBY harus tegas untuk bertindak atas kepentingan rakyat.  Tak diharapkan seperti kasus kabinet yang lalu, penguasa asyik sendiri membela diri dan terus melakukan pencitraan. Karena hal seperti itu akan menimbulkan kegaduhan baru dalam politik birokrasi. Selamat bekerja para menteri baru! (***)

Belasan Panti Pijat Tak Indahkan Pengurusan Izin

Palembang, SN
    Deadline dua minggu batas waktu yang diberikan Pemerintah Kota (pemkot) Palembang melalui Satuan Polisi Pamong Praja (pol PP) Kota Palembang untuk memperpanjang izin Operasional disambut baik pengusaha Panti Pijat Urut Tradisional, (PPUT) dan Panti Pijat Urut Modern (PPUM) di Kota Palembang.
    Hanya saja dari puluhan PPUT dan PPUM yang beroperasional, lebih kurang belasan PPUT dan PPUM yang beroperasi di luar jalan protokol masih belum mengindahkan batas waktu yang telah ditentukan.
    “3x24 jam batas akhir toleransi yang kita berikan bagi mereka (PPUT, PPUM) untuk memperpanjang izin, kalau tidak di indahkan akan di tutup hingga dilakukan penyegelan,”jelas Kepala Satuan (kasat) Pol PP Kota Palembang Aris Saputra Rabu (19/10) saat mengikuti Walikota Palembang meninjau venus SEA Games di Jakabaring Palembang.
    Untuk itu kata Aris sebelum dilakukan penyegelan bagi PPUT, PPUM yang tidak memperpanjang izin operasional, Satuan Pol PP bersama dinas terkait akan melakukan penertiban.
    “Malam ini, kita bersama Dinas Sosial (dinsos), Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu (KPPT), Badan Penanaman Modal Daerah (BPMD) serta melibatkan pihak kepolisian akan menyisir PPUT dan PPUM yang masih membandel tersebut,”jelasnya.
    Nah, selama perhelatan SEA Games ini, Aris memperkirakan akan banyak tumbuh subur PPUT dan PPUM yang tidak memiliki izin untuk menjaring tamu-tamu dari luar kota tuan rumah SEA Games ini. “Untuk itulah penertiban ini kita gencarkan agar naatinya para tamu benar-benar bisa mendapatkan pelayanan yang maksimal dan tidak mempermalukan warga Kota Palembang dan Negara sendiri,”jelasnya.
    PPUT dan PPUM ini, setelah dilakukan penertiban, pihak pengeloal akan diberikan himbauan dengan batas waktu 3x24 jam untuk segera memperpanjang izinya “Tapi, nanti akan kita panggil dulu, kemudian dibina. Kalau memang masih membandel, ya akan kita tutup tempat usahanya,kalau sudah memperpanjang izinnya silahkan buka lagi” katanya.
    Sebelumnya Kepala KPPT Kota Palembang sadrudin hadjar mengatakan sambutan positif cukup di tunjukan pihak pengelola.
    “Sudah cukup banyak yang mengajukan izin. Tapi sekarang masih kita harapkan kalau memang masih ada yang belum mengajukan izin,” katanya
    Untuk pengajuan izin, lanjut Sadruddin, pihaknya akan memeriksa semua kelengkapan persyaratannya. Diantaranya, kamar di PPUTnya tidak boleh tertutup dan terlihat tapak kaki. Kemudian, pakaian pekerjanya harus seragam, bewarna terang. Memakai kain atau celana panjang, tak boleh pakai rok mini.
    “Dinding atau sekat di kamar PPUT itu juga tidak boleh permanen seperti kamar, tapi sebaiknya hanya menggunakan tirai. Pegawai juga harus berusia di atas 21 tahun. Mereka pun wajib memiliki sertifikat keahlian memijat. Intinya, tidak sembarangan orang bisa menjadi karyawan PPUT ini,” ungkapnya.
    Selain ada yang mengajukan pengajuan izin, tambah Sadruddin,KPPT juga menerima pengajuan untuk pembuatan dua PPUT baru. Tapi, pengajuan izin ditolak karena PPUT tersebut akan dibangun di pemukiman masyarakat. “PPUT itu akan dibangun di kawasan rumah susun (Rusun).Kita tolak, karena kalau di pemukiman itu dikhawatirkan akan menganggu masyarakat.(win)

DP2K Turunkan Satgas Pantau Hewan Kurban

Palembang, SN
    Menjelang hari Raya Idul Adha 1432 H yang akan jatuh 6 November mendatang. Dinas Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (DP2K) Kota Palembang akan menurunkan satgas guna memeriksa kelayakan hewan kurban yang di jual di pinggir jalan kota Palembang.
    Kepala DP2K Kota Palembang, Sudirman Tegoeh, mengatakan, jika hal ini untuk mengantispasi dijualnya hewan kurban yang sakit dan tidak layak konsumsi di pinggir jalan protokol kota Palembang. “Untuk tenaga teknisnya terdiri dari dokter hewan dan petugas kita (DP2K) untuk memantau tempat penjualan hewan kurban di kota Palembang,” kata Sudirman yang ditemui di ruang kerjanya, kemarin (19/10).
    Tugas dari satgas ini nanti, tambah Sudirman, yakni akan mengobati hewan kurban yang sakit. Setelah lulus uji kesehatan yang dilakukan oleh pihaknya, nanti akan diberikan stiker khusus jika hewan kurban tersebut layak untuk dijual belikan. “Paling tidak, dengan adanya satgas yang kita turunkan masyarakat tidak merasa dirugikan,” terangnya.
    Pemeriksaan ini sendiri, diungkapkan oleh Sudirman, tidak dipungut biaya atau gratis. Untuk itu para penjual yang menjual hewan kurban di pinggir jalan protokol untuk menerima kedatangan satgas yang diturunkan untuk memeriksa.     “Masyarakat jangan takut, karena dengan adanya stiker yang akan kita berikan jika layak dijual belikan, masyarakat juga tidak segan untuk membeli hewan kurban yang dijual,” ungkapnya.
    Selain itu, Sudirman juga mengharapkan, distribusi hewan kurban yang langsung ke Masjid-masjid di kota Palembang, masyarakat bisa melapor ke DP2K. “Nantinya jika ada laporan dari masyarakat untuk memeriksa hewan kurban di wilayahnya. Satgas akan terjun ke wilayah bersangkutan, apakah hewan tersebut layak disembelih atau tidak. Namun yang kita periksa dari segi kesehatan saja,” jelasnya.
    Nah, personil yang akan diterjunkan nantinya, yakni berjumlah 21 petugas dan baru akan diterjunkan saat H-15 menjelang Hari Raya Idul Adha atau sekitar tanggal 22 Oktober nanti. “Karena saat-saat tersebut penjual hewan kurban mulai marak di pinggir jalan protokol di kota Palembang,” urainya seraya menambahkan jika untuk pemotongan hewan tidak terganggu karena penjualan ini diluar RPH yang distribusikan ke pasar-pasar tradisional di kota Palembang.(win)

Kontingen Menembak Thailand & Singapura Tiba Lebih Dulu

Palembang, SN
    Kontingen menembak asal Thailand dan Singapura dipastikan akan datang lebih dahulu dari atlet lainnya. Mereka dijadwalkan sudah tiba di Palembang pada 2 November mendatang. Sebagaimana diketahui, pelaksanaan SEA Games XXVI, akan dihelat 11-22 November nanti.
    Menurut Ketua II Persatuan Menembak Sasaran dan Berburu Seluruh Indonesia (Perbakin) Sumsel, Wasista Bambang Utoyo, khusus untuk atlet menembak memang akan datang ke Palembang lebih cepat. Karena mereka juga akan ikut ambil bagian pada tes even tanggal 28 Oktober nanti. “Atlet menembak dari dua negara itu, memang sengaja datang lebih awal untuk penyesuaian lapangan. Tapi itu bukan persoalan bagi kita, karena venue sudah siap,” katanya, Rabu (19/10).
    Hanya saja, Wasista belum bisa memastikan apakah rombongan kontingen dari kedua negera tersebut akan langsung menginap di wisma atlet atau tidak. Pasalnya, wisma atlet itu sendiri baru dibuka menjelang hari pelaksanaan SEA Games.
    “Kita akan carikan penginapan untuk atlet kedua negara itu sambil menunggu mereka diperkenankan masuk ke wisma atlet. Tapi untuk biaya penginapan, tetap kedua negara itu menanggungnya bukan kita. Ini sesuai aturan,” terang dia.
    Disinggung soal progres pembangunan venues menembak sendiri, Wasista menuturkan bahwa saat ini venue menembak tinggal tahapan finishing. Untuk pengerjaan fisiknya sudah selesai, hanya tinggal pemasangan skoring board dan monitor saja.
    “Kedua alat itu sudah selesai dirakit oleh kontraktor lokal yang ditunjuk. Hari ini mulai pemasangan, tanggal 25 mendatang baru akan datang ahli dari Swiss untuk mengecek dan pemasangan instalasi akhir. Barulah kemudian, akan ditinjau oleh Federasi Menembak Dunia untuk mendapatkan sertifikasi kelayakannya,” katanya. (awj)

Dewan Desak Audit PDAM dan Perusda Petro Gas Prabu

Prabumulih, SN 
    Rapat sidang paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Prabumulih, membahas tujuh raperda bersama Pemerintah Kota, Rabu (19/10) kemarin. Dalam rapat itu DPRD Prabumulih mendesak Pemkot Prabumulih untuk melakukan audit pembangunan sejumlah infrastruktur PDAM dan pembenahan sistem administrasi pada Perusda Petro Gas Prabumulih.
    Ketua DPRD Prabumulih, Andriansyah Fikri, melalui Wakil Ketua I Erwansyah, ketika dihubungi usai pelaksanaan rapat paripurna menyebutkan, perdebatan terjadi karena pihak eksekutif sampai sekarang belum memenuhi permintaan DPRD untuk melakukan audit pembangunan sejumlah infrastruktur PDAM Tirta Prabujaya dari tahun 2009-2010.
    “Jalannya sidang tadi, sempat terjadi ketegangan dan alot karena banyaknya masalah yang terjadi pada PDAM yang sampai sekarang belum diselesaikan pihak eksekutif. Contohnya PDAM diminta diaudit tapi tidak mereka lakukan,” ujar Erwansyah.
    Padahal lanjut politisi dari Partai Demokrat ini, permintaan audit dilakukan agar  Pemkot lebih aman dalam mengelola aset PDAM Prabumulih. Disamping masalah administrasi dan prinsip pada visi misi Perusda Petro Gas Prabu, juga diminta DPRD dapat diperjelas dan diperbaiki.
    Sementara itu, di sidang paripurna agenda pembahasan tujuh raperda yang diajukan pihak eksekutif, satu diantaranya ditolak legislatif yakni raperda pemekaran desa/kelurahan. Selain dinilai banyak menyimpan konflik terutama pada tapal batas wilayah pinggiran, juga membuat beban biaya APBD menjadi besar. (and)

PKL dan Perajin Batubata Dapat Dana Bergulir

Lahat, SN
    Bupati Lahat H Saifudin Aswari Rivai SE melalui Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah (Dinkop dan UKM) Lahat memberikan bantuan modal kepada 182 pedagang kaki lima dan perajin batubata. Bantuan ini sebagai bentuk respon pemerintah terhadap pengusaha kecil.
    Dikatakan bupati, dana ini nantinya bergulir dan bisa bermanfaat bagi lainnya sehingga diharapkan bisa berjalan dengan baik. Apalagi bantuan kredit yang diberikan melalui koperasi ini tanpa adanya bunga maupun agunan. “Selama 10 bulan saja mereka mengembalikan dana tersebut supaya bisa digunakan bagi masyarakat yang lainnya,” tegas Aswari.
     Sementara Kadinkop dan UKM, Drs Rusli Amin MM menjelaskan, dana yang digulirkan kepada 182 PKL ini sebesar Rp 2juta dengan persyaratan mereka benar memiliki usaha PKL dan pedagang hamparan, memiliki KTP juga bersedia membayar angsuran selama 10 bulan.
    “Itu saja persyaratan yang diberikan pada PKL ini karena diharapkan dapat digulirkan kepada pedagang lainnya, uang ini dikelola koperasi pasar dalam pelaksanaannya,” jelas Rusli Amin, kemarin (18/10).
     Dengan persyaratan yang hampir sama juga diberikan bantuan dari pemerintah Kabupaten Lahat kepada pengrajin batubata. Dengan memberikan bantuan dana bergulir Rp 5juta pertobong (pertungku) dana tersebut nantinya juga diharapkan dicicil selama 10 bulan oleh mereka.
    “Bantuan ini kita berikan kepada 333 tobong yang ada, selain itu kita juga memberikan sertifikat tanah gratis kepada masyarakat sebanyak 83 persil supaya masyarakat yang kesulitan dalam permodalan dapat memanfaatkan sertifikat ini untuk usaha dan ketenangan mereka mendapatkan haknya,” ungkapnya.
     Harapan Pemkab Lahat bantuan ini bisa dimanfaatkan dengan baik dan masyarakat bisa lebih sejahtera secara ekonomis juga lebih mandiri. “Utamanya keinginan pemerintah dalam memangkas juga menghalangi rentenir atau ijon yang sangat melilit sehingga masyarakat kurang mendapat keuntungan maksimal,” pungkasnya.  
     Terpisah, H Korip salah satu koordinator pengrajin batubata di Kecamatan Merapi Barat mengatakan, para pengrajin batubata sangat mengharapkan uluran tangan pemerintah dalam membantu permodalan mereka.
    “Jelas masyarakat mengharapkan bantuan pemerintah Lahat melalui Dinkop dan UKM ini. Tidak melilit mereka, sebab tanpa agunan, dan tanpa bunga dengan cicilan ringan selama 10 bulan, jelas sangat membantu,” ujarnya. (zal)

Edisi Cetak 488, Rabu 19 Oktober 2011

Edisi Cetak 487, Selasa 18 Oktober 2011

Harga Cabai Naik Tajam Rp 40.000/Kg

Pagaralam, SN
    Harga  cabai merah di pasar tradisional, Kota Pagaralam, mulai mengalami kenaikan cukup tajam dari Rp20.000 menjadi Rp40.000 per kilogram.  Seperti di pasar Nendagung dan Seghepat Seghendi, harga cabai seperti cabai merah mengalami kenaikan antara Rp15.000- Rp20.000 per kilogram (kg) dan peredarannya juga terbatas. Demikian pantauan, Senin (17/10).
    "Harga cabai merah dan hijau memang mengalami kenaikan drastis, hal ini akibat terbatasnya stok dan petani cabai banyak mengalami gagal panen akibat serangan hama yang dialami petani lokal," kata Robet, agen cabai di Pagaralam.
    Menurutnya, untuk saat ini stok mulai berkurang karena petani sebagai pemasok utama pasar lokal hanya sebagian kecil saja panennya yang berhasil karena kondisi cuaca kemarau dan banyak serangan hama.
    Dia mengatakan, dua hari sebelumnya harga cabai naik dari Rp20.000 menjadi Rp25.000 per kg hingga akhirnya mencapai Rp40.000 per kg.
    "Meskipun Pagaralam daerah penghasil sayuran terbesar di Sumsel, tapi belum mampu memenuhi kebutuhan daerah ini," ungkap dia.
    Biasanya cabai, kata dia, banyak masuk dari luar seperti Palembang, Curup Bengkulu dan dari Lampung. Namun saat ini mulai berkurang sejak terjadi kemarau panjang.
    "Foktor inilah yang membuat harga cabai di Pagaralam naik," ungkap dia.
    Kepala Dinas Pertanian dan Hultikultura, Jumaldi Jani,  mengatakan saat ini petani Pagaralam banyak menanam sayuran jenis lain sehingga cabai mulai berkurang dan petani ada yang beralih menanam padi.
    "Memang saat ini setiap hari Pagaralam hanya mampu menghasilkan 400 kg-600 kg cabai, sementara kalau dalam kondisi normal mencapai 1 ton hingga 1,5 ton," ungkapnya.  
    Dikatakanya, modal menanam cabai cukup besar termasuk resikonya juga, 1/4 hektare biaya pengolahan bisa mencapai Rp20 juta. "Belum tentu berhasil, faktor alam ancaman paling berat bagi tanaman cabai, seperti cuaca dan hama," ungkap dia.
    "Ada juga sebagian petani trauma dengan kegagalan akibat cuaca kurang mendukung," tambahnya. (asn)

Transmusi Jangkau OI dan Banyuasin

Palembang, SN
        10 unit Bus Rapit Transit (Transmusi) resmi beroprasi melayani dua koridor baru untuk rute pelayanan jasa transportasi massal ke Kabupaten Ogan Ilir (OI) dan Kabupaten Banyuasin, setelah Senin (17/10) resmi dilaunching Walikota Palembang H Eddy Santana Putra di Terminal tipe E Karya jaya Jalan Sriwijaya Negara Km 10 Palembang.
        Saat peluncuran perdana, dua korodir tersebut penumpang BRT Transmusi yang paling dominan adalah mahasiswa, serta masyarakat dibebaskan ongkos tariff tranmusi.
        “Launching ini mewujudkan janji Pemkot Palembang untuk mahasiswa yang keberadaan kampusnya di kawasan kabupaten OI Indralaya, ini juga untuk melayani masyarakat yang bertempat tinggal di daerah perbatasan,”jelas Walikota Palembang H Eddy Santana Putra.
        Untuk tahap pertama , kata orang nomor satu di Kota Palembang ini,satu koridor hanya baru bisa dilayani lima unit Tranmusi yang di operasikan hanya sampai sore (pukul 17.00 WIB).
        “Ada dua koridor yang kita layani yakni Terminal Karya Jaya - Kampus UNSRI Inderalaya (Ogan Ilir) dan Terminal Alang-alang Lebar - Pangkalan Balai (Banyuasin), masing-masing lima unit bus,”katanya.
        Diharapkan walikota dengan adanya pengoperasian BRT Tranmsui untuk melayanai daerah yang masuk kawasan dua kabupaten bersebelahan dengan Kota Palembang ini juga mendapat perhatian Pemerintah Provinsi (Pemrov) dan Pemkab setempat.
        “Pemrov dan Pemkab diharapkan untuk mendukung pengoperasian Transmusi, dengan cara menambah armada tambahan dari pemerintah setempat,”jelasnya.
        Ditambahkan Eddy dengan menambah dua pelayan dua koridor ini lebih dapat memudahkan masyarakat ataupun mahasiwa. “Sehingga bisa melayani secara luas di setiap jalur,” katanya.
        Sementara Itu Direktur Utama (Dirut) Sarana Pembangunan Palembang Jaya (SP2J) Kota Palembang Bahder Djohan mengatakan,akan menambah 22 unit lagi BRT Tranmusi untuk pelayanan semua koridor.hanya saja akan direalisasikan akhir tahun atau awal tahun 2012 mendatang.
        “Jumlah bus yang dioperasikan Untuk koridor baru yakni 10 bus Tranmusi, berjenis bus medium dengan jumlah penumpang 32 penumpang,Untuk total BRT Tranmusi sendiri sekarang yakni berjumlah 85 armada, namun akhir tahun atau awal tahun 2012, kita anggrakan untuk menambah armada sekitar 22 unit semua melayani koridor dengan investasi Rp 50 M,”jelasnya.
        Sedangan untuk tarif satu kali rute yang melayani Terminal karya jaya-Indralaya di patok tariff sebesar Rp 7.000/ penumpang.
        “Ini diberlakukan untuk semua penumpang termasuk mahasiswa,”jelasnya.
        Ditempat yang sama, salah satu mahasiswa Universitas Sriwijaya Hani mengatakan menyambut antusias adanya pelayanan rute baru, terlebih lagi untuk pelayanan rute Karya jaya-indralaya.hanya saja tarif yang di berlakukan sedikit memberatkan kantong mahasiswa.
        “Untuk keamanan dan fasilitas BRT Tranmusi memang aman dan nyaman, hanya saja untuk tarifnya harus mengeluarakan uang lebih lagi, belum lagi ditambah untuk satu kali angkutan menuju terminal Karya jaya menjadi total Rp 10. Ribu,”jelasnya.
        Selain menambah pengeluaran waktu yang ditempuh dengan mengunakan Tranmusi, kata Hani lagi,terasa lebih lama, karena Bus tersebut harus berhenti disetiap halte.
        “Waktunya bias lebih lama, tapi itu sudah ketentuannya, beda dibandingakn dengan bus kota lebih cepat, hanya saja factor keamanan tidak terjamin,”tukasnya.(win)

Kecewa, Warga Sukarami Indah Datangi Kantor ATS

Palembang, SN
    Puluhan warga komplek Sukarami Indah di lingkungan RW 03 Kelurahan Kebun Bunga Kecamatan Sukarami mendatangi kantor Adya Tirta Sriwijaya (ATS) di perkantoran Grand City, Senin (17/10). Aksi ini dilakukan karena kecewa terhadap pasokan air ATS membuat sejumlah warga mengancam untuk beralih ke Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Musi.
    Ditemui, Ketua RW 03 Darwis menuturkan, pihaknya sudah berulangkali melaporkan keluhan kepada pihak ATS. Hanya saja berulangkali pula belum ada penyelesaian yang berarti dari pihak ATS.
    Menurut Darwis, kedatangan pihaknya kali ini mewakili 600 konsumen di wilayah kompleknya. Semuanya menginginkan pihak ATS segera memperbaiki layanannya.
    “Sudah hampir lima bulan terakhir, aliran air ATS tidak normal. Dikatakan tidak normal, karena dalam tiga hari air mengalir hanya dua jam. Bahkan terkadang, dalam tiga hari, sama sekali air tidak mengalir. Kalau memang ATS tidak mampu memberikan pelayanan maksimal, biarkan kami pindah ke PDAM. Soalnya kami kecewa dengan tagihan yang mahal, tetapi kualitas air jelek. Apalagi beberapa waktu lalu ATS menaikkan beban dari Rp 35 ribu menjadi Rp 50 ribu," jelasnya.
    Dia menambahkan, sebagian warga komplek Sukarami memang sudah ada yang beralih dari ATS ke PDAM.
    Dia berharap pihak ATS bisa memberikan kejelasan jadwal air mengalir kepada warga. “Kami tidak masalah kalau dua hari sekali air baru mengalir. Yang penting jadwal dan jamnya jelas, sehingga warga bisa mengantisipasinya," tuturnya.
    Dari kejadian aksi tersebut akhirnya perwakilan warga diterima berdialog dengan pihak ATS. Dalam dialog yang berlangsung sekitar dua jam tersebut, pihak ATS menandatangani perjanjian menyanggupi tuntutan warga.
Salah satu yang akan dilakukan pihak ATS adalah dengan segera mengalirkan air ke wilahah komplek Sukarami Indah, kemarin sore. Selain itu jika ada keluhan warga tagihan mahal tetapi pemakaian sedikit, pihak ATS siap menggantinya.
    Sementara itu, Direktur Utama ATS Mugiarto mengungkapkan, pihaknya telah menyelesaikan permasalahan dengan warga komplek Sukarami Indah. Mengenai keinginan sejumlah warga untuk beralih ke PDAM, Mugiarto membantah.
    Mugiarto menjelaskan, minimnya pasokan air selama beberapa bulan terakhir lantaran adanya penurunan pipa ATS di desa Lembung Kelurahan Talang Kelapa. "Penurunan pipa karena ada proyek perumahan TNI dari Kodam. Kejadiannya sejak Maret 2011. Oleh karena itu kita sekarang mulai melakukan pemindahan pipa ke lahan milik Pemerintah. Diperkirakan baru selesai pada Januari 2012. Seringnya pemadaman listrik, ikut mempengaruhi pasokan air," pungkasnya. (pit)

R-APBD Sumsel Rp 4,3 Triliun

Palembang, SN
    Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Sumsel tahun 2012 mendatang, rencananya akan diserahkan oleh Pemprov Sumsel ke DPRD Sumsel pada 20 Oktober mendatang. Diperkirakan RAPBD tersebut mencapai Rp 4,3 triliun.
    Hal ini disampaikan Kepala Biro Keuangan Pemprov Sumsel, Laonma L Tobing, di temui di gedung DPRD Sumsel, Senin (17/10). "Sekarang ini angkanya masih bergerak antara Rp 4,2 sampai Rp 4,3 triliun. Sampai sejauh ini, kemampuan kita memang hanya sebatas itu," ungkapnya.
    Dalam RAPBD tersebut menurut Tobing, kemungkinan rencana pembangunan jembatan Musi III dan underpass di simpang Patal dan underpass Jakabaring sudah dimasukkan dalam RAPBD tersebut.
    "Jembatan Musi III, kelihatannya termasuk, jalan simpang Patal dan Jakabaring, saya dengar juga iya," katanya.
    Sebelumnya, Ketua DPRD Sumsel, Wasista Bambang Utoyo mengaku, hingga kini DPRD Sumsel belum menerima RAPBD tahun 2012 mendatang. Menurutnya, sekarang ini dewan masih membahas rancangan peraturan daerah (Raperda) yang diusulkan pihak eksekutif.
    "Nanti, setelah pembahasan Raperda selesai baru dijadwalkan Badan Musyawarah DPRD untuk pembahasan RAPBD Sumsel tahun 2012," katanya sembari mengharapkan pihak eksekutif sudah menyampaikan RAPBD tahun depan paling lambat 20 Oktober mendatang. (awj)

BPR Ditarget Miliki 50 Persen Cabang di Daerah

Palembang, SN
    Untuk menambah keuntungan, Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Sumsel ditarget sudah memiliki anak cabang di 50 persen kabupaten dan kota di Sumsel hingga tahun 2013 mendatang. Dengan penambahan cabang tersebut, keuntungan yang didapat oleh BPR diharapkan menjadi bertambah, sehingga juga dapat mendongkrak pendapatan asli daerah (PAD) Sumsel.
    Hal ini dikatakan anggota Panitia Khusus (Pansus) III DPRD Sumsel, Agus Sutikno, usai rapat dengan pihak BPR Sumsel diruang rapat Komisi III, Senin (17/10). Menurutnya, di daerah sudah banyak bermunculan kantor kredit yang bunganya cukup tinggi, bahkan mencapai 40 persen.
    “Makanya, BPR perlu masuk dengan berbagai program yang dimiliki. Setidaknya, hingga 2013 mendatang sudah ada di 50 persen wilayah kabupaten/kota di Sumsel,” kata Agus.
    Dengan begitu lanjutnya, maka sumber pendapatan asli daerah (PAD) Sumsel akan lebih meningkat. Saat ini, sumber PAD dari BPR Sriwijaya hanya Rp1 M dari keuntungan Rp3 M pertahunnya. “Dengan membuka cabang di kabupaten/kota yang berpotensi, maka akan dapat menaikkan sumber PAD bagi Sumsel,” ujar dia.
    Ia mengilustrasikan BPR dengan bank perkreditan di Jawa Timur. Di tempat tersebut, bank perkreditan rakyat milik Pemprov Jatim sudah mencapai 58 cabang. Hasil keuntungan yang didapat, mencapai Rp19 M. Kalau 40% dari keuntungan sebesar Rp19 M tersebut, maka sekitar Rp7 miliar masuk dalam PAD. “Kalau kita kan baru sekitar Rp1 miliar dari keuntungan sekitar Rp3 miliar," katanya.
    Menurut Agus, untuk persaingan kedepan, BPR harus mempunyai jaringan khusus di provinsi yang bersangkutan. Karena aturan perundangan bahwa BPR hanya boleh berada di provinsi yang bersangkutan, berbeda dengan bank lain yang bisa membuka cabang di seluruh Indonesia. “Makanya BPR perlu membuka cabang-cabang di kabupaten/kota yang berpotensi. Untuk membuka cabang itu tentu modalnya harus ditingkatkan,” jelasnya.
    Sementara itu, Kepala Biro Keuangan Pemprov Sumsel, Laonma L Tobing, mengatakan bahwa Pemprov Sumsel merencanakan menambah penyertaan modal sekitar Rp150 miliar ke BPR Sumsel. Sebelumnya, modal yang di kucurkan Pemprov Sumsel ke BPR Rp 50 miliar.
    Dikatakannya, penyertaan modal Rp 150 miliar tersebut selambat-lambatnya sudah harus di terima BPR sampai lima tahun kedepan. Untuk tahun anggaran 2012, direncanakan Pemprov akan melakukan penambahan modal ke BPR sebesar Rp 50 miliar.
    "Penyertaan modal akan kita lakukan bertahap, selambat-lambatnya selama lima tahun, tergantung dengan kemampuan keuangan daerah," terangnya. (awj)

Sesekali SBY Harus 'Keras' ke Malaysia

Oleh Agus Harizal Alwie Tjikmat

    UNTUK kesekian kalinya Malaysia kembali mengganggu wilayah kesatuan Indonesia dengan mencaplok Camar Bulan, daerah di Kalimantan Barat yang berbatasan dengan Malaysia. Memang hal ini sudah dibantah Pemerintah Malaysia, tetapi pengamatan di lapangan menunjukkan hal otentik ulah Malaysia yang memang suka 'maling'  sesuatu hal yang tentang Indonesia.
    Sangat diherankan kenapa Malaysia suka sekali mengganggu negara kita. Katanya Negeri satu rumpun, tetapi dua negara ini selalu saja bertikai. Muasalnya selalui dari Malaysia yang merasa lebih tinggi derajatnya dari  Indonesia.
    Hanya untuk diketahui, gelagat Negeri Jiran tersebut untuk diam-diam dan perlahan mengambil wilayah NKRI sudah terlihat. Malaysia menggunakan berbagai cara dengan membiayai pembangunan dan kesejahteraan masyarakat sekitar dan mencoba mengambil daerah Indonesia sedikit demi sedikit. Cara inilah yang digunakan untuk mengambil Pulau Sipadan dan Ligitan waktu  lalu. Inilah arogansi yang ditunjukkan Malaysia. Mereka merasa mampu, dengan menyejahterakan masyarakat sekitar dan mengambil daerah kita.
    Tak hanya pulau, Malaysia yang seperti kehilangan jati diri dalam urusan budaya dan seni, juga melakukan hal
hal yang sama untuk mengambil dan mempantenkan seni budaya Indonesia. Padahal klaim budaya Indonesia oleh Malaysia merupakan isu sensitif yang bisa mengganggu hubungan kedua negara. Ini disebabkan karena penduduk Malaysia, mayoritas asal usulnya dari Indonesia.
    Memang karena alasan serumpun, Malaysia dengan 'membabi buta' dengan bebasanya menyatakan budaya Indonesia adalah milik mereka. Bahkan mereka tanpa sungkan mempatenkan. Nah disinilah  masalahnya, budaya asli Indonesia yang kemudian dibawa oleh orang-orang asal Indonesia yang kini menjadi warga negara Malaysia itu menjadi masalah ketika kemudian menjadi alat promosi dan bisnis.
    Hal  yang sangat disayangkan  pemerintah sangat lembek kepada Malaysai, bahkan untuk kondisi saat ini rezim SBY dapat dikatakan takut terhadap Negeri Jiran tersebut. Sesekali SBY harus keras terhadap Malaysia, agar mereka tak semena-mena dengan Indonesia. Di era Soekarno dan Presiden Suharto, Bangsa kita sangat dihargai.
    Seperti di saat isu pencaplokan wilayah RI kembali terjadi, Presiden malah melalukan Pemberian bintang kehormatan Mahaputra Adipurna kepada Raja Malaysia. Hal  ini jelas melukai perasaan masyarakat Indonesia.
    Untuk dicamkan Malaysia kerapkali melakukan tindakan provokasi yang membuat rakyat Indonesia geram seperti persoalan kedaulatan wilayah, pencurian kebudayaan Indonesia hingga persoalan TKI. (***)

Pemkab Empat lawang Butuh 930 Calon PNS

TEBINGTINGGI – Pemerintah Kabupaten Empatlawang mengajukan jumlah kebutuhan Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah (CPNSD) tahun 2011 sebanyak 930 orang ke Kemenpan dan Reformasi Birokrasi.

Jumlah tersebut merupakan jumlah pegawai berdasarkan disiplin ilmu dan kekosongan formasi pegawai negeri di Empatlawang hingga tahun 2011. Dari formasi tersebut sebanyak 500 formasi adalah untuk tenaga teknis. Sementara sisanya adalah formasikependidikandantenaga kesehatan.

Menurut Kabid Pengadaan dan Pemberhentian Pegawai pada Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Empatlawang Darlin, jumlah tersebut berdasarkan data jumlah pegawai yang dibutuhkan saat ini di seluruh SKPD yang ada di Empatlawang termasuk kecamatan dan kelurahan. Dari hasil rekap jumlah data yang dikumpulkan, diketahui jumlah pegawai yang saatini mendesak diadakan perekrutan sebanyak 930 formasi.

Namun menurutnya,jumlah tersebut merupakan jumlah formasi yang dibutuhkan di Empat lawang saatini. Mengenai kuota jumlah CPNSD yang akan diangkat tahun 2011 sesuai dengan petunjuk dari Kemenpan, pihaknya belum mengetahuinya, termasuk jadwal dan kepastian perekrutan CPNSD untuk tahun 2011 ini.

Pihaknya saat ini baru mengirimkan data jumlah kebutuhan pegawai ke Kemenpan. “Jumlah itu sesuai dengan data kebutuhan kita,mengenai kuotanya merupakan kewenangan pemerintah pusat,” ujarnya. Sementara menurut Kepala BKD Empat lawang kendalalambatnya pengiriman data jumlah tersebut dari batas akhir pengumpulan data jumlah pegawai yang dibutuhkan dari seluruh SKPD dan pihak kecamatan karena data dan jumlah tersebut belum ditandatangani oleh Bupati Empatlawang.

Sedangkan batas akhir pengumpulan data dari pihak SKPD adalah 6 Oktober silam. Dia mengatakan, meskipun sudah di-warning untuk batas akhir pengumpulan data tersebut tanggal 6 Oktober lalu, namun masih ada saja SKPD yang terlambat melakukan pengumpulan, sehingga pihaknya harus melakukan jemput bola.“Namun keterlambatan itu masih wajar,karena mereka (SKPD) juga harus berhati-hati dan tidak sembarangan mengisi daftar isian tersebut,” ungkapnya. (irh/ sind)

Layanan E-KTP Berjalan Lamban

BATURAJA – Pelaksanaan program Kartu Tanda Penduduk elektronik (e-KTP) mulai berjalan di beberapa kecamatan. Salah satunya,Kecamatan Lubuk Batang yang terpaksa berjalan lamban lantaran minim peralatan.

Di Kecamatan ini, operator menargetkan dalam sehari bisa membuat sebanyak 150 e-KTP “Kami juga memasang target agar program e-KTPini bisa selesai lebih cepat dan tepat waktu,” ujar Ketua Pokja e- KTP Kecamatan Lubuk Batang Hemni Rusdi. Pembuatan e-KTP di tempatnya, lanjut dia, baru berjalan dua hari. Dari target 150 KTP perhari.

“Target kita dengan 20.000 warga di Kecamatan Lubuk Batang yang wajib miliki e-KTP dapat sukses,”terangnya. Hanya saja,untuk mempercepat pembuatan e-KTP,Kecamatan Lubuk Batang masih kekurangan peralatan. Beberapa alat pendukung seperti kamera untuk foto yang tersedia hanya satu unit. Seharusnya dua, agar lebih cepat.

Demikian juga dengan monitor perangkat komputer hanya dua unit.Namun kekurangan ini dibantu dengan menggunakan monitor milik Kecamatan, begitu juga UPS yang juga menggunakan milik kantor. Menurut Puspa, operator lainnya, saat ini mereka bekerja ektra untuk menyelesaikan program e-KTP ini.

Tak hanya di Kecamatan Lubuk Batang.Kecamatan Sinar Peninjauan juga tengah mengejar target penyelesaian pembuatan e-KTP.“Dalam sehari kita bisa melayani 134 orang.Meskipun beberapa alat seperti kamera baru satu yang tersedia, namun kita maksimalkan alat yang ada,” terang Camat Sinar Peninjauan Ari Murcono.

Sementara itu, sejumlah kendala dipastikan akan dihadapi petugas dalam melaksanakan KTP elektronik (e-KTP) di Baturaja. Mulai dari jaringan server yang belum terpasang, hingga alat pemindai mata dan perekam sidik jari yang masih kurang di masing masing kecamatan di Ogan Komering Ulu (OKU).

“Seperti di Kecamatan Baturaja Timur yang belum ada parabola sehingga nantinya akan dilakukan secara manual di situ akan dibahas bagaimana solusi dari kendala tersebut,” ujar Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Silpil Kabupaten OKU Etty Pornawati. Tidak hanya mengenai kendala tower parabola,dirinya juga akan menyampaikan kendala yang dialamai beberapa kecamatan di OKUmengenai peralatan e KTPyang masih mengalamai kekurangan seperti alat pindai mata di Kecamatan Baturaja Timur yang seharusnya menerima dua set sementara saat ini masih satu set alat pindai mata dan beberapa perangkat lainnya.

“Bukan hanya perangkat pindai mata saja,masih ada beberapa perangkat yang masih kurang,”jelasnya. Pihaknya, tegas dia, sudah membicarakan dengan pihak konsorsium terkait kapan perangkat yang masih kurang tersebut untuk dikirim ke OKU.(erw/sind)

Edisi Cetak 486, Senin 17 Oktober 2011

Hasil Cek Sampel Limbah, KPL Dua Perusahaan Ditutup Total

Lahat, SN
    Kepala Badan Lingkungan Hidup (BLH) Kabupaten Lahat Ir H Setya Budhi Msi melalui Kepala Laboratorium Edi Suroso ST mengatakan, pihaknya setelah mengecek sampel terhadap air limbah hasil buangan dari kolam pengendapan limbah (KPL) milik PT Duta Alam Sumatera (PT DAS) dan PT Aman Toebillah Putra (PT ATP) ternyata kadar tingkat keasaman (pH) bersifat asam sehingga BLH akan melayangkan surat teguran terhadap dua perusahan batubara tersebut.
         “Kita (BLH, red) akan melayangkan surat teguran kepada dua perusahaan PT DAS dan PT ATP dimana hasil pengecekan pH air KPL dinyatakan mengandung asam tinggi,” katanya.
    Untuk PT ATP, pihaknya akan merekomendasikan penutupan saluran pembuangan yang ada dan membuat KPL baru yang layak dengan mengikuti pola aliran yang memang berdasarkan di lapangan tidak ditemui.
    “KPL milik PT ATP ditutup dan dibuatkan yang baru, dengan pola aliran, sehingga ketika air dari areal batubara masuk ke dalam KPL diproses dan dikelola melalui beberapa KPL, sebelum akhirnya dibuang ke sungai,” jelasnya.
    Edi menambahkan, selain itu kepada perusahaan yang bersangkutan agar dapat memberikan kompensasi kepada warga Desa Suka Cinta, Kecamatan Merapi Barat yang terkena dampak aliran lumpur tersebut.
    “Pastinya penduduk desa pasti mempergunakan aliran sungai yang ada untuk keperluan sehari-hari. Untuk itulah kepada perusahaan bersangkutan sekiranya dapat memberikan kompensasi pada mereka,” paparnya.
    Sementara Kepala Dinas Pertambangan dan Energi (Kadistamben) Kabupaten Lahat Ir Misri MT didampingi Kepala Bidang (Kabid) Pertambangan Umum H Kosasih BE ST melalui Kepala Seksi (Kasi) Pengawasan Teknis dan K3L Lepi Desmianti ST MT menuturkan, agar dua perusahaan tersebut untuk menutup secara total KPL, jagan sampai dibuang ke aliran sungai.
        “Kita meminta kepada mereka untuk mengelola pH sehingga masuk dalam kategori standar air mutu baku lingkungan,” katanya.
        Distamben akan terus melakukan pengawasan terhadap KPL-KPL perusahaan penambangan batubara yang beropearasi di Bumi Seganti Setungguan, sehingga benar-benar dikelola dengan pola aliran sebelum dibuang ke sungai.
        “Sebelum air KPL dibuang, pihak perusahaan agar dapat memberi kapur, pengendapan lumpur dan pengecekan secara rutin terhadap kadar tingkat keasaman pH,” urai Lepi seraya menuturkan bila perusahaan tetap saja membandel, Distamben akan melayangkan surat peringatan sekaligus teguran sebanyak tiga kali tidal diindahkan, maka pihaknya akan merekomendasikan menutup seluruh aktifitas penambangan batubara. (zal)

Pick-up Jungkir Balik, Ikan Asin Berhamburan

Muara Enim, SN
    Arus jalan lintas Desa Penanggiran Kecamatan Gunung Megang mendadak macet akibat mobil pick up BG 9578 DG yang di kemudikan oleh Hendra bersama bibinya Asrawati, terbalik, Minggu (16/10) di jalan lintas Sumatera, Desa Penanggiran, Kecamatan Gunung Megang, Muara Enim.
    Akibatnya, muatan ikan berhamburan di jalan raya. Tak hanya itu, para penumpangnya menderita luka-luka cukup serius.
    Dari penuturan Hendra, warga Desa Lebak Budi, Kecamatan Tanjung Agung, di lokasi kejadian, bahwa ia bersama bibinya dari Palembang, yang sehari-hari berdagang kelontongan baru usai berbelanja barang dagangan bumbu dapur dan ikan asin di Palembang.
    Tiba dilokasi kejadian dari arah Palembang ke Muara Enim, dengan kondisi jalan lurus dan mulus, tiba-tiba ban kanan depan meledak.
    Karena sarat dengan muatan spontan kendaraan jungkir balik hingga salto beberapa kali. Menyebabkan, seluruh barang berhamburan dan hancur masuk ke dalam semak-semak dan pinggir jalan. Sedangkan kedua penumpang menderita luka-luka memar dan dirawat di Puskesmas Gunung Megang.
    Kapolres Muara Enim melalui Kasatlantas, AKP Afri Darmawan didampingi Kanitlaka Iptu Sutrisman membenarkan adanya kejadian tersebut, namun tidak ada korban jiwa. "Saat ini kendaraan sudah diamankan dan penumpang telah berobat. Penyebabnya kecelakaan tunggal akibat ban pecah," katanya. (yud)

Jembatan Pulau Rimau Rusak

Banyuasin SN  
    Sangat mengkhawatirkan kondisi jembatan penghubung antar desa dalam wilayah Kecamatan Pulau Rimau, pasalnya jembatan tersebut banyak mengalami keretakan pada bagian-bagian penghubung antara tulang bangunan lantaran bergeser akibat telah lama dan tidak ada perawatan.
            Karena jembatan tersebut merupakan sarana warga desa sekitar untuk untuk menjual hasil bercocok tanam dan dampaknya ekonomi warga sekitar akan terganggu.
            Kekhawatiran ini diungkapkan oleh Kepala Desa Sumber Agung, Satiman, Minggu (16/10) bahwa keretakan jembatan penghubung didesanya berkisar antara 30-60 cm. Keretakan tersebut menurutnya karena jembatan yang di bangun oleh Pemkab MUBA tersebut sewaktu masih tergabung dengan Muba dahulu memang telah lanjut usia dan butuh perbaikan.
    “Akibat keretakan di Jembatan antara Desa sumber Agung yang menghubungkan dengan Desa Rawa Banda memang cukup Parah, seperti yang anda lihat keretakan berkisar antara 30 - 60 Cm, keretakan terjadi akibat konstruksi jembatan yang bergeser karena usia jembatan telah lama sekali sementara perawatan yang dilakukan pihak yang terkait sepengetahuan kami belum ada sama sekali,” ujarnya
    Ditambahkan Satiman, keretakan jembatan tersebut sangat berbahaya bagi pengguna kendaraan roda dua apalagi kalau musim hujan yang akan datang. Karena jembatan yang konstruksinya menukik tinggi lalu menurun curam tersebut akan menjadi licin dan bisa membuat pengendara roda dua mengalami kecelakaan diatas jembatan akibat roda kendaraan terpental saat melewati keretakan diatas jembatan.
    “Pada saat musim hujan nanti akan sangat membahayakan pengguna kendaraan roda dua yang melintas, saat lewat keretakan itu, roda motor akan mental dan bisa jungkir balik kalau ngerem mendadak karena konstruksi jembatan menukik dan curam,” tegas Satiman
Satima Juga menghimbau pengguna jalan yang lewat supaya berhati-hati dan meminta Pemkab Banyuasin melaui PU Bina Marga segera melakukan perbaikan.
    “Saya selalu himbau agar pengguna kendaraan yang lewat berhati-hati agar tidak celaka. Beberapa waktu lalu ada yang terbalik saat lewat keretakan tersebut. Kalau harapan pihak PU BM segera memperbaikilah jembatan kami yang membahayakan ini,” tuturnya
    Sementara itu, Ketua Forum Komunikasi Kepala Desa (FKKD) Kecamatan Pulau Rimau, R.Ikhsan Zahir mengaku cukup resah dan meminta Pemkab Banyuasin melalui PU Bina Marga segera melakukan pengecekan kelokasi agar dapat melihat langsung kondisi jembatan yang mengkhawatirkan tersebut.
    “Kita warga Pulau Rimau yang sering lewat tentunya cukup resah karena kondisi keretakan kalau terus dibiarkan akan mendatangkan malapetaka, bisa saja roboh diluar dugaan kita. Kalau ada korban siapa yang akan bertanggung jawab. Untuk itu kita mohon Pemkab Banyuasin melalui PU Bina Marga setelah membaca berita ini agar dapat turun langsung kelokasi dan melihat kondisi jembatan yang retak sebenarya dan segera mengambil langkah untuk perbaikan,” pungkasnya. (sir)

Penambangan Pasir Terancam Ditutup

Sekayu, SN 
    Beberapa usaha penambangan pasir di Sungai Musi, kawasan Pasar Perjuangan Sekayu, Musi Banyuasin (Muba) terancam ditutup. Kegiatan penambangan ini dinilai pemerintah setempat lebih banyak berdampak negatif bagi lingkungan sekitar. 
    “Kita seringkali menerima aduan masyarakat yang meresa terganggu dengan keberadaan usaha penambangan pasir itu. Menurut mereka selain bising dan merusak jalan, juga berpotensi membuat longsor bibir sungai,” kata Kepala Dinas Pertambangan dan Energi (Distamben) Muba Ir Zulfakar, Minggu (16/10).
         Banyaknya keluhan masyarakat setempat, termasuk Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), kata Zulfakar, menuntut pihaknya harus segera mempelajari dan mengkaji kembali izin usaha tersebut. Untuk kepentingan ini pula, awal pekan lalu pihaknya menggelar rapat yang dihadiri Kapolsek Sekayu AKP Suyanto SSos, BLHPP Karlisun, Ketua LSM F2R Muba Hermanto, Kasi Pengawasan pertambangan umum H Rusman Effendi SSos serta dari dinas terkait lainnya.
        Pembahasan dalam rapat dimaksud mengacu kepada Undang-undang No 4 Tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batubara, PP No 23 Tahun 2009 tentang pelaksanaan kegiatan pertambangan mineral dan batubara serta PP No 55 tentang Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pengelolaan usaha pertambangan mineral dan batubara.
         Setidaknya ada lima poin yang dihasilkan dalam rapat tersebut, dan salah satunya menyangkut penambangan pasir di Sungai Musi, khususnya di areal taman kota, di Kelurahan Balaiagung, Sekayu. Pihaknya sepakat, usaha penambangan yang dilakukan warga tidak jauh dari Pasar Perjuangan Sekayu ini ditutup. Alasannya, selain mengganggu masyarakat, juga dinilai berpotensi longsor.
    “Penambang pasir tidak boleh melakukan kegiatan penimbunan atau penumpukkan pasir di areal yang dilarang, seperti tanah milik pemerintah atau bantaran sungai kawasan hijau. Apa lagi kawasan penimbunan di pemukiman warga. Itu bisa merusak keindahan,” tambah Zulfakar.
       Untuk itu, lanjut dia, memperhatikan kepentingan penambang dalam merelokasi kegiatan dimaksud, maka diberikan waktu sampai batas waktu tanggal 30 November 2011. Pihak menambang diminta segera memindahkan lokasi tempat penimbunan pasir dan mengurus perizinannya sesuai Undang-undang yang berlaku.
    “Kalau kesepakatan yang dituangkan dalam berita acara ini tidak dipenuhi, maka pihak penambang bisa dituntut sesuai hukum, peraturan dan Undang-undang yang berlaku. Kita serahkan ke pihak berwajib,” tandasnya.
    Sementara itu, Ardiansyah, salah seorang penambang pasir di kawasan Pasar Perjuangan Sekayu menyayangkan sikap pemerintah yang menyududkan pihaknya. Sebab aktivitas penambangan ini sudah berlangsung sejak lama dan tidak ada dampak buruk terhadap lingkungan sekitar.
    Menurut dia, keluhan masyarakat tidak ada kaitannya dengan keberadaan usaha penambangan pasir. Sebab yang selama ini menjadi persoalan adalah, dimana hampir setiap tahun ada warga yang meninggal karena tenggelam di sungai sekitar penambangan. Warga menuding, aktivitas penambanganlah yang menjadi penyebabnya
    “Selama ini tanaman aman saja. Tidak ada yang rusak ataupun yang dirusak. Kami berharap pemerintah bisa mempertimbangkan lagi rencana itu (penutupan ini),” katanya. (her)

2 Mantan Anggota KPUD Banyuasin Didenda Rp 50 Juta

Banyuasin, SN      
    Masih ingat kasus korupsi yang melibatkan Ketua dan Anggota KPU tahun 2004 silam. Dua mantan anggota KPUD Banyuasin yakni, Fathul Rozik Zen dan Imam Supeno diputuskan wajib membayar denda masing-masing Rp 25 juta. Putusan denda ini ditetapkan oleh Pengadilan Tinggi (PT) Palembang, setelah sebelumnya Jaksa Penuntut Umum (JPU) melakukan banding terhadap keputusan PN Sukajadi.
           JPU Erik Yudistira SH menjelaskan, berdasarkan hasil putusan dari PT Palembang, dua terdakwa yang juga mantan anggota KPU wajib membayarkan denda tersebut untuk disetor kembali ke kas Negara.
            “Sampai saat ini keduanya belum mengembalikan denda sesuai dengan keputusan Pengadilan Tinggi Palembang, seharusnya memang sudah dilakukan setelah keputusan banding ditetapkan. Rencananya kami akan melakukan eksekusi untuk menarik denda dari kedua terdakwa secepatnya," terang Erik.
            Kajari Pangkalan Balai Suwito SH MHum melalui Kasi Pidsus Widiyanto Nugroho SH, mengatakan, Pengadilan Tinggi Palembang telah mengabulkan permohonan banding yang dilakukan oleh JPU terhadap vonis yang dijatuhkan di PN Sukajadi.
            Dalam amar putusan No 03/Tipikor/2011/PT.Palembang, majelis hakim menjatuhkan vonis terhadap terdakwa Fathul Rozik dan Imam Supeno masing-masing 1 tahun penjara dan denda Rp 50 juta, selain itu majelis hakim juga menetapkan bila pidana denda tidak dibayar, kedua terdakwa bisa menggantinya dengan kurungan penjara selama 2 bulan.
            Untuk diketahui, penyidikan kasus tindak pidana korupsi pengadaan roda empat pada Pemilu legislative yang merugikan negara sekitar Rp 144 juta, sesuai dengan surat perintah (sprint) penyidikan No : 01/N6.196/FG1/10/2008.
            Berdasarkan Sprint tersebut, Kasi Pidsus bersama 3 jaksa lainnya, masing-masing Iskandarsah Alam SH, Gunawan SH dan Firdaus Afandi SH, melakukan penyelidikan (lid)  dan penyidikan (dik) terhadap mantan Sekretrais KPU, mantan bendahara KPU, Kabag Keuangan, Kasubag Verifikasi dan sejumlah anggota KPU lainnya.
            Hasilnya, jaksa menemukan prosedur yang janggal pada proses pengadaan kendaraan roda empat (R4) untuk anggota KPU. Dalam proses pengadaan tersebut tidak menggunakan rekanan yang memiliki badan hukum. Artinya penunjukkan proses pengadaan tersebut dilakukan secara personal. Akibatnya, negara dirugikan sekitar Rp 144 juta
            Terdakwa didakwa melakukan tindak pidana korupsi sesuai dengan pasal 2 subsider pasal 3 UU No 31 Tahun 1999 yang disempurkankan menjadi UU No 20 Tahun 2001 tentang tindak pidana korupsi. (sir)

Lagi, Kritik 'Pedas' Mega untuk SBY

Oleh Agus Harizal Alwie Tjikmat

    KEMBALI Ketua Umum PDIP Megawati Soekaerno Puteri melontarkan kritik 'pedas' terhadap Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dalam kasus sengketa perbatasan. Mega mengatakan pemerintah seharusnya berani meminta keterangan langsung ke Malaysia. Omongan kritis Mega untuk SBY ini sangat sering dilakukan, yang menilai rezim kali ini sangat tak disegani Negeri Malaysia.
    Mega menyatakan harusnya Bangsa yang besar ini punya harga diri. Pemerintah  jangan hanya sibuk membantah saja, terutama untuk urusan pencaplokan yang sangat sering dilakukan Malaysia.
    Megawati yang sudah kalah dua kali dalam Pilpres mengahadapi Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), selama ini memang  sangat sering mengkritisi SBY. Apalagi proklamir Magawati yang menyatakan PDIP sebagai partai oposisi.

Banyak  hal dan kondisi yang  terjadi di masyarakat diurai Megawati, inti dari pidato  puteri  proklamator ini saat Rakornas PDIP di Sentul menyatakan, pemerintahan SBY tak lebih baik ketimbang saat ia menjadi Presiden.
     Tetapi kritikan pedas Mega yang sering terlontar, rata-rata isinya sama. Bahkan dapat dinilai  kritikan Mega tidak berisi, karena hanya menyentuh bagian-bagian  umum. Kondisi substansial  pemerintahan sendiri tidak disentuh Megawati. Akibatnya sindiran yang dirasa pedas  tak mengena sasaran, karena orang langsung membandingkan kondisi saat Mega jadi Presiden dengan apa yang terjadi sekarang.
    Megawati sendiri saat ini menjadi Presiden tidak bisa memanfaatkan momentum yang baik. Sebagai partai yang katanya milik 'wong cilik', ketika menjadi Presiden Megawati terasa dan makin jauh dengan rakyat. Apalagi saat itu kader PDIP yang masuk ke pemerintahan, parlemen, dan legislatif tak mendukung penuh  program Megawati. Ujung-ujungnya pamor atau citra dari Mega dan PDIP menjadi merosot.
    Banyak  yang mengatakan, kritikan Megawati kepada Pemerintahan SBY dinilai hanya sebagai keluhan yang tidak akan ada pengaruhnya. Sebab, Megawati tidak pernah secara serius menjadikan PDIP sebagai partai oposisi. Ketegasan  yang kurang, mau dibawa kemana arah partai justru membuat khalayak menjadi kurang simpati. Apalagi di sistem  pemerintahan Indonesia, oposisi tak diperkuat dan tak dilembagakan.
    Jadi dapat dikatakan  percuma sebetulnya Megawati mengeluh, karena keluhan tersebut hanya sebatas kata-kata saat itu juga yang tak ada gunanya.
    Citra partai yang harus dibenahi saat ini, karena banyak yang telah terjadi dengan PDIP pasca era reformasi. Bukannya kondisi membaik, tetapi makin hari PDIP makin ditinggalkan. Ini harus dikoreksi dan  dievaluasi oleh Mega yang sudah berkali-kali menjadi ketua umum.  Faktor regenerasi partai dan  penggkaderan juga penting, yang harus dicatat  partai didirikan bukan untuk keluarga dan golongan, tetapi saat partai dideklarasikan dan minta dukungan rakyat, maka sejak saat itu partai tersebut sudah menjadi milik rakyat. Untuk itu berikan keleluasan bagi orang luar untuk memberikan masukan dan hal yang berharga untuk partai.  Intinya jangan terjebak dengan kekuasaan.
    Masih banyak peluang yang besar untuk PDIP  kembali menjadi partai terdepan, tetapi  harus membuka diri dan ubah mengubah hal-hal yang selama ini dirasa kaku. Jangan partai hanya dijadikan perahu pihak tertentu untuk menuju kekuasaan, kemudian  ditinggalkan. Akan lebih baik  memakai dan menggunakan kader sendiri  bersaing dan berjuang untuk kekuasaan. (***)

Peraturan Presiden, 31 Desember KTP Biasa Kedaluwarsa

* Warga Harus Segera Membuat KTP Elektronik

PALEMBANG– Warga Kota Palembang harus segera membuat kartu tanda penduduk elektronik (e-KTP). Pasalnya, KTP konvensional yang ada saat ini akan habis masa berlakunya pada 31 Desember 2011.

Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Kota Palembang Abdullah Farhan mengatakan, hal tersebut sesuai dengan Peraturan Presiden (Perpres) No 67/2011 tentang penerapan KTP berbasis nomor induk kependudukan secara nasional.

“Perpres ini menegaskan, batas berlakunya KTP biasa itu sampai tanggal 31 Desember. Dengan kata lain, ini sebagai bentuk pengoptimalan pembuatan e-KTP agar warga tergerak untuk membuat e-KTP. Dengan begitu, semua urusan keadministrasian bisa teratur secara nasional,” ujar Farhan belum lama ini. Meskipun begitu, saat ini pihaknya masih tetap memberikan pelayanan bagi warga yang ingin membuat KTP nonelektronik. Sebab, Perpres No 67 /2011 tersebut juga memerintahkan instansi pemerintah, pemerintah daerah, lembaga perbankan, dan swasta tetap memberikan pelayanan kepada penduduk yang memiliki KTP non elektronik sampai dengan tanggal 31 Desember 2011.

Selain itu, Farhan menyebutkan, perpres tersebut menyebutkan bahwa e-KTP merupakan KTP yang dilengkapi chipberisi rekaman elektronik. e-KTP ini dapat menjadi identitas resmi bukti domisili penduduk, bukti diri dalam pengurusan kepentingan yang berkaitan dengan administrasi pemerintah dan pelayanan lainnya. Menurutnya,sosialisasi mengenai hal tersebut sudah baik sehingga antusiasme warga untuk mendapatkan pelayanan e-KTP sangat tinggi, termasuk untuk layanan di malam hari. Bahkan, di Kecamatan Ilir Timur II, petugas operator masih melayani warga hingga pukul 03.00 WIB.

“Surat edaran RT berupa undangan sudah disebar, sehingga ketidakhadiran warga dapat diminimalisasi,” katanya. Saat ini, sambung Farhan, sudah terdapat 30 set peralatan untuk pembuatan e-KTP yang digunakan untuk 16 kecamatan di Kota Palembang.Rinciannya yakni 14 kecamatan yang mendapatkan dua unit peralatan dan dua kecamatan lagi masih menggunakan satu alat. Dua kecamatan yang baru mendapat satu unit peralatan yakni Kecamatan Sukarame dan Kecamatan Sematang Borang.

Itu sebabnya, hingga kemarin wajib e-KTP yang datang di dua kecamatan tersebut kurang dari 3.000 orang.Seperti di Kecamatan Sukarame yang hanya mencapai 2.411 warga dan Kecamatan Sematang Borang sebanyak 2.932 warga. “Kita sudah minta pusat untuk segera mengirimkan peralatan tambahan untuk mempercepat pelayanan di dua kecamatan tersebut, tapi hingga kini belum ada kabarnya,”kata Farhan.

Farhan mengatakan,jumlah wajib e-KTP yang dilayani setiap kecamatan sudah tembus 200 orang per hari.Adapun prosedur pelayanan perekaman data e-KTP saat ini belum mengalami kendala serius kecuali listrik dan tidak hadirnya warga yang diundang. Untuk warga yang tidak dapat hadir saat jadwal giliran RT-nya untuk membuat e-KTP pada hari itu dianjurkan pada malam harinya. “Itu sebabnya, pelayanan dibuka hingga malam karena dapat membantu mereka yang tidak bisa datang pada pagi atau siang hari,”imbuhnya.

Sebelumnya,Wali Kota Palembang Eddy Santana Putra mengakui, masih banyak hal yang perlu dibenahi dari proses penerapan e-KTP ini terutama untukpersoalansistemjaringan dan peralatan. Eddy mengatakan, pemerintah pusat sendiri awalnya berjanji akan menyiapkan masing-masing dua set untuk peralatan pembuatan KTP elektronik.Namun,masih ada kecamatan di Kota Palembang yang hingga saat ini baru dilengkapi satu set.

“Kalau semuanya sudah jalan sesuai sistem, tersedia peralatan, maka proses pembuatan e-KTP dapat berjalan lancar. Bisa saja,Pemkot menganggarkan di APBD kalau memang masih butuh peralatan tambahan untuk KTP elektronik ini,”kata Eddy. (yul/sav/sin)

SEA Games, Jakabaring Sport City bebas kendaraan

PALEMBANG – Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informasi (Dishubkominfo) Sumsel memutuskan kawasan Jakabaring Sport City (JSC) bebas kendaraan saat pembukaan SEA Games, 11 November.

Setiap kendaraan dilarang melintasi kawasan ini,termasuk kendaraan tamu VIP sekelas menteri. “Masyarakat, gubernur hingga menteri diperlakukan sama (tidak boleh membawa kendaraan pribadi.Jadi,mulai dari hotel ke JSC,mereka akan menggunakan (shuttle) bus,” kata Kepala Dishubkominfo Sumsel Sarimuda kemarin. Pihaknya menyediakan sedikitnya 20 unit shuttle bus, yang masing-masing berkapasitas 30 penumpang. 10 bus akan disiagakan di kawasan seberang ulu,sementara 10 bus lagi disiapkan di Seberang Ilir.

“Jumlah ini memang belum fix, karena Kementerian Perhubungan, telah menyediakan 10 bus, berkapasitas masingmasing 60 penumpang,”imbuh Sarimuda. Selain itu, lanjut dia, Dishub juga akan memasang halte portable Transmusi di beberapa titik lokasi strategis di Jakabaring. Sementara itu,Wakil Direktur Lalu Lintas Polda Sumsel AKBP Djarot Padakova mengatakan, pihaknya akan memberlakukan sistem buka tutup jalan saat SEA Games berlangsung. Dengan demikian, Jembatan Ampera tidak akan ditutup total, tapi akan ditutup saat ada tamu penting atau rombongan atlet yang akan lewat.

“Penutupannya tidak akan berlangsung lama hanya sekitar 5-10 menit sehingga tidak akan mengganggu lalu lintas dan warga dapat beraktivitas seperti biasa. Kendaraan pribadi dan angkutan umum tetap dapat melintasi Jembatan Ampera,” katanya. Tak hanya itu, pihaknya telah menyiapkan sejumlah rekayasa lalu lintas saat pelaksanaan SEA Games. Pertama, bagi pengendara dari arah Simpang Charitas yang hendak menuju ke daerah Seberang Ulu (SU) dari Jalan Jendral Sudirman boleh langsung.

Sedangkan untuk pengendara dari Jalan Sudirman yang hendak menuju ke Jalan Merdeka, tidak boleh langsung belok kanan,tapi terlebih dahulu masuk ke Jalan Tengkuruk, kemudian memutar di bawah Ampera. Sebagian arus kendaraan dari arah Lemabang yang melalui Simpang Charitas diarahkan lurus ke Jalan Kolonel Atmo. “Tapi, semua ini masih akan dibahas dalam rapat koordinasi selanjutnya,”tukasnya. Sementara itu, untuk menjamin kelancaran arus lalu lintas pada saat pembukaan SEA Games XXVI, Pemkot Palembang akan memberlakukan larangan parkir di kawasan Jalan Jenderal Sudirman.

Rencana tersebut disampaikan Wali Kota (Wako) Palembang, H Eddy Santana Putra belum lama ini. “Ini masih akan kita bahas terlebih dahulu,bagaimana sistem yang akan diberlakukan nantinya seperti masalah larangan sementara parkir di Jalan Sudirman, menghadapi pembukaan SEA Games, guna kelancaran arus lalu lintas di jalan protokol yang akan dilalui para peserta SEA Games,” ungkapnya. (ded/yulibr/sin)