Harian Umum Suara Nusantara,Maju Terus Menbangun Daerah. No Telp:0711-320108, email-suaranusantara@ymail.com
Rabu, 18 Januari 2012
Senin, 16 Januari 2012
Buruh Dirampok 4 OTD
Empat Lawang, SN
Perampokan kembali terjadi di Empat Lawang, kali ini apes dialami Erliansyah (25) warga Tanjung Beringin Kelurahan Pasar Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Empat Lawang, pria yang berprofesi sebagai buruh ini ingin pulang kerumah yang berada di daerah Tanjung Beringin dengan menggunakan motor jenis Mio bernopol BG 2182 EF.
Setiba di lokasi kejadian persisnya ditanjakan dengan terowongan dihadang oleh empat orang tidak dikenal dengan menggunakan dua unit motor, dan senjata tajam jenis parang, seketika korbanpun menyerahkan motornya karena nyawanya terancam. Peristiwa tersebut terjadi Jumat (13/1) sekitar pukul 23.30 WIB.
Informasi yang didapat menyebutkan, korban hendak pulang kerumah dari arah pemkab, namun tiba-tiba tepatnya di tanjakan dekat terowongan, korban diiringi empat orang tidak dikenal dengan menggunakan dua motor jenis Yamaha Mio berwarna putih dan RX King warna hitam, keduanya tidak ada nopol. Seketika motor jenis Mio langsung memotong dan memepet korban, sedangkan motor jenis RX King menghadang dari belakang, keempat pelaku langsung mengeluarkan senjata tajam dengan mengancam.
“Kalau tidak berikan motor, kamu akan saya bunuh seketika korban yang sendirian merasa kalah jumlah akhirnya menyerahkan motornya kepada pelaku. ”Aku Erliansyah dihadapan penyidik, Sabtu (14/1).
Sementara Kapolres Lahat AKBP Beni Subandi melalui Kapolsek Urban Tebing Tinggi Kompol Dwi Utomo, membenarkan kejadian tersebut. Di mana korban telah melapor ke Polsek. Sedangkan korban menderita kerugian lebih kurang Rp 12 juta
“Kita telah menerima laporan korban, dan saat ini kasusnya sedang dalam penyelidikan,” kata Dwi singkat, kemarin (15/1). (eko)
Perampokan kembali terjadi di Empat Lawang, kali ini apes dialami Erliansyah (25) warga Tanjung Beringin Kelurahan Pasar Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Empat Lawang, pria yang berprofesi sebagai buruh ini ingin pulang kerumah yang berada di daerah Tanjung Beringin dengan menggunakan motor jenis Mio bernopol BG 2182 EF.
Setiba di lokasi kejadian persisnya ditanjakan dengan terowongan dihadang oleh empat orang tidak dikenal dengan menggunakan dua unit motor, dan senjata tajam jenis parang, seketika korbanpun menyerahkan motornya karena nyawanya terancam. Peristiwa tersebut terjadi Jumat (13/1) sekitar pukul 23.30 WIB.
Informasi yang didapat menyebutkan, korban hendak pulang kerumah dari arah pemkab, namun tiba-tiba tepatnya di tanjakan dekat terowongan, korban diiringi empat orang tidak dikenal dengan menggunakan dua motor jenis Yamaha Mio berwarna putih dan RX King warna hitam, keduanya tidak ada nopol. Seketika motor jenis Mio langsung memotong dan memepet korban, sedangkan motor jenis RX King menghadang dari belakang, keempat pelaku langsung mengeluarkan senjata tajam dengan mengancam.
“Kalau tidak berikan motor, kamu akan saya bunuh seketika korban yang sendirian merasa kalah jumlah akhirnya menyerahkan motornya kepada pelaku. ”Aku Erliansyah dihadapan penyidik, Sabtu (14/1).
Sementara Kapolres Lahat AKBP Beni Subandi melalui Kapolsek Urban Tebing Tinggi Kompol Dwi Utomo, membenarkan kejadian tersebut. Di mana korban telah melapor ke Polsek. Sedangkan korban menderita kerugian lebih kurang Rp 12 juta
“Kita telah menerima laporan korban, dan saat ini kasusnya sedang dalam penyelidikan,” kata Dwi singkat, kemarin (15/1). (eko)
AHLI AMERIKA TELITI LOKASI KANDUNGAN EMAS
Pagaralam, SN -
Salah seorang tenaga ahli dari Amerika Serikat, melakukan penelitian terhadap kandungan emas di Bukit Kayu Manis, Kecamatan Dempo Utara, Kota Pagaralam, yang memiliki luas lahan 10.000 hektare. Sudah cukup banyak penemuan yang dapat dijadikan sebagai bukti dan bahan kajian jika di wilayah Kecamatan Dempo Utara, cukup banyak memiliki kandungan emas, khususnya jenis bantuan-batuan banyak mengandung pirit dan tembaga. Bahkan kalau dilihat dari hasil penelitian luas arela yang memiliki kandungan emas bisa mencapai 10.000 hektare. Demikian diungkapkan peneliti dari Amerika Serikat (AS) David, Minggu (15/1).
Menurut dia, kalau melihat dari jenis bebatuan yang sering ditemui di dalam sungai Selagis yang berada disekitar perbukitan itu, cukup banyak kandungan pirit dan butiran pasir tembaga. Harus menggunakan alat seperti senter yang dapat menembus bongkahan batu mengandung emas.
"Untuk mendukung penelitian ini diperlukan pembebasan lahan sekitar satu hektare, namun demikian untuk mengelola kandungan emas membutuhkan tenaga ahli dan biaya yang tidak sedikit, karena kondisi bebantuan di kawasan Bukit Kayu Manis, keadaannya cukup keras bisa beberapa kali lipat dari yang bisa," ungkapnya.
Peleburan batu itu, kata David, harus menggunakan teknologi canggih agar emas yang bisa dihasilkan benar-benar sempurna.
"Saya meyakini kandungan emas di daerah Pagaralam, cukup besar hanya saja hasil dilakukan pengelolaan agar tidak merusak alam," kata dia pula.
Senada diungkapkan peneliti asal Pagaralam Tedy, kalau untuk saat ini baru melakukan pencarian urat dan titik lokasi yang memiliki kandungan emas. Namun kalau melihat dari kondisi alam cukup banyak tanda-tanda jika daerah Pagaralam, memiliki bahan tambang berupa logam mulia.
"Memang sudah cukup banyak tenaga ahli melakukan penelitian tentang kandunga emas di Pagaralam, seperti dari Negara Jepang dan termasuk Amerika Serikat," ungkapnya.
Menurut dia, kalau dari hasil penelitian beberapa ahli mancana negara tersebut kandungan emas yang ada di Pagaralam, mencapai puluhan ribu haktere.
"Luas lahan itu termasuk perkampungan Dusun Tegurwangi, Pagardin, Jambar Akar, Ujan Mas dan cawang Baru, Kecamatan Dempo Utara," ungkap dia.
Sementara itu Kepala Bagian sumber daya alam (SDA), Pemerintah Kota Pagaralam, Najamudin mengatakan, kalau untuk saat ini sudah dilakukan pengujian di laboraturium giologi di Bandung, belum ada perkembangan memuaskan tentang kandungan emas di Pagaralam.
"Hasil pengujian atau penelitian tenaga ahli dari Badung, kadar emas masih cukup kecil sehingga belum laik untuk di eksplorasi," kata dia.
Namun demikian, kata dia, pengambilan sampel baru dibeberapa lokasi saja, sehingga tidak tertutup kemungkinan akan ada penemuan baru di tempat lain yang merupakan uratnya.
Sementara itu Kepala Dinas Pendapatan Pengelola Keuangan dan Aset Kota Pagaralam, H Hariyanto SE MM MBA mengatakan adanya temuan emas di Bukit Kayumanis, Kelurahan Muarasiban, masih dalam proses penelitian dan melakukan pendataan lahan.
"Kami juga sudah melakukan pendataan terhadap sejumlah aset termasuk lokasi penemuan yang baru ini. Sebetulnya kami masih harus melakukan pengkajian lebih lanjut, guna mengetahui kadar emas berapa jumlah kandungannya," ungkap dia.
Menurut dia, bila dilihat dari kondisi alam, cukup banyak sumberdaya alam yang terdapat di Kota Pagaralam, termasuk yang bernilai sejarah seperti, megalit, arca, dan sumber panas bumi terbesar kedua di dunia (ASN)
Salah seorang tenaga ahli dari Amerika Serikat, melakukan penelitian terhadap kandungan emas di Bukit Kayu Manis, Kecamatan Dempo Utara, Kota Pagaralam, yang memiliki luas lahan 10.000 hektare. Sudah cukup banyak penemuan yang dapat dijadikan sebagai bukti dan bahan kajian jika di wilayah Kecamatan Dempo Utara, cukup banyak memiliki kandungan emas, khususnya jenis bantuan-batuan banyak mengandung pirit dan tembaga. Bahkan kalau dilihat dari hasil penelitian luas arela yang memiliki kandungan emas bisa mencapai 10.000 hektare. Demikian diungkapkan peneliti dari Amerika Serikat (AS) David, Minggu (15/1).
Menurut dia, kalau melihat dari jenis bebatuan yang sering ditemui di dalam sungai Selagis yang berada disekitar perbukitan itu, cukup banyak kandungan pirit dan butiran pasir tembaga. Harus menggunakan alat seperti senter yang dapat menembus bongkahan batu mengandung emas.
"Untuk mendukung penelitian ini diperlukan pembebasan lahan sekitar satu hektare, namun demikian untuk mengelola kandungan emas membutuhkan tenaga ahli dan biaya yang tidak sedikit, karena kondisi bebantuan di kawasan Bukit Kayu Manis, keadaannya cukup keras bisa beberapa kali lipat dari yang bisa," ungkapnya.
Peleburan batu itu, kata David, harus menggunakan teknologi canggih agar emas yang bisa dihasilkan benar-benar sempurna.
"Saya meyakini kandungan emas di daerah Pagaralam, cukup besar hanya saja hasil dilakukan pengelolaan agar tidak merusak alam," kata dia pula.
Senada diungkapkan peneliti asal Pagaralam Tedy, kalau untuk saat ini baru melakukan pencarian urat dan titik lokasi yang memiliki kandungan emas. Namun kalau melihat dari kondisi alam cukup banyak tanda-tanda jika daerah Pagaralam, memiliki bahan tambang berupa logam mulia.
"Memang sudah cukup banyak tenaga ahli melakukan penelitian tentang kandunga emas di Pagaralam, seperti dari Negara Jepang dan termasuk Amerika Serikat," ungkapnya.
Menurut dia, kalau dari hasil penelitian beberapa ahli mancana negara tersebut kandungan emas yang ada di Pagaralam, mencapai puluhan ribu haktere.
"Luas lahan itu termasuk perkampungan Dusun Tegurwangi, Pagardin, Jambar Akar, Ujan Mas dan cawang Baru, Kecamatan Dempo Utara," ungkap dia.
Sementara itu Kepala Bagian sumber daya alam (SDA), Pemerintah Kota Pagaralam, Najamudin mengatakan, kalau untuk saat ini sudah dilakukan pengujian di laboraturium giologi di Bandung, belum ada perkembangan memuaskan tentang kandungan emas di Pagaralam.
"Hasil pengujian atau penelitian tenaga ahli dari Badung, kadar emas masih cukup kecil sehingga belum laik untuk di eksplorasi," kata dia.
Namun demikian, kata dia, pengambilan sampel baru dibeberapa lokasi saja, sehingga tidak tertutup kemungkinan akan ada penemuan baru di tempat lain yang merupakan uratnya.
Sementara itu Kepala Dinas Pendapatan Pengelola Keuangan dan Aset Kota Pagaralam, H Hariyanto SE MM MBA mengatakan adanya temuan emas di Bukit Kayumanis, Kelurahan Muarasiban, masih dalam proses penelitian dan melakukan pendataan lahan.
"Kami juga sudah melakukan pendataan terhadap sejumlah aset termasuk lokasi penemuan yang baru ini. Sebetulnya kami masih harus melakukan pengkajian lebih lanjut, guna mengetahui kadar emas berapa jumlah kandungannya," ungkap dia.
Menurut dia, bila dilihat dari kondisi alam, cukup banyak sumberdaya alam yang terdapat di Kota Pagaralam, termasuk yang bernilai sejarah seperti, megalit, arca, dan sumber panas bumi terbesar kedua di dunia (ASN)
KPU Butuh Rp 36 M untuk Pilwako 2013
Palembang, SN
KPU Palembang perlahan-lahan sudah melakukan persiapan dalam menghadapi pemilihan walikota (Pilwako) Palembang 2013 mendatang, termasuk soal pembiayaan pemilihan orang nomor satu Palembang ini.
Ketua KPU Palembang, Eftiyani mengungkapkan, estimasi dana pelaksanaan Pilwako 2013 mencapai Rp 36 miliar. Dana tersebut katanya, belum final dan masih bisa berkurang.
Menurutnya, besar kemungkinan calon yang akan maju pada 2013 mendatang lebih dari dua orang, itu artinya, ada kemungkinan dilakukan putaran kedua, atau bahkan putaran ketiga.
"Rencana keperluan dana penyelenggaraan itu, belum termasuk apabila terjadi pemungutan suara dua kali, akibat pada putaran pertama tidak ada calon yang mendapat suara 50+1. Nah, ini dapat lebih buruk lagi, dalam artian bukan tidak mungkin dilakukan pemungutan suara sampai tiga kali, artinya, setelah dilakukan putaran kedua, pada putaran itu ada calon yang menggugat ke MK (mahkamah konstitusi) dan menang, kemudian MK memerintahkan untuk dilakukan pemungutan suara ulang," terang dia, kemarin.
"Jika ini terjadi, kebutuhan dana penyelenggaraan otomatis akan membengkak, bahkan dana Rp 36 miliar yang kita perkirakan cukup untuk penyelenggaraan Pilwako, bukan tidak mungkin akan kurang," tambah dia.
Lebih lanjut dikatakannya, tahapan Pilwako Palembang sudah dilakukan pada 2012 ini, dan perkiraan dana yang dibutuhkan mencapai Rp 12 miliar.
"Dana itu sebagian sudah ada di APBD Induk Kota Palembang, dan sebagian lainnya, kemungkinan akan dianggarkan di ABT," katanya.
Disisi lain, ia menambahkan, hingga 31 Desember 2011 lalu Daftar Pemilih Tetap (DPT) Kota Palembang sudah menyentuh angka 1,225 juta jiwa.
Menurut Eftiyani, data tersebut diketahui setelah KPU Palembang, berkomunikasi hampir setiap bulan dengan Dinas Pendudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil), dalam rangka persiapan Pemilukada 2013.
“Kalau berdasarkan data terakhir, saat koordinasi dengan Dukcapil diakhir Desember 2011 lalu, posisi wajib KTP Palembang per 31 Desember 2011, sudah berada diangka 1,225 juta jiwa. Kalau sudah wajib KTP kan, sudah memenuhi syarat untuk mata pilih,” katanya.
Eftiyani menjelaskan, dari angka tersebut tidak menutup kemungkinan bisa diatas itu lagi. Karena data itu hanya sampai dengan akhir 2011.
“Kunci dari semua persoalan Pemilukada kan tentang DPT. Tapi untuk Data Penduduk Potensial Pemilih Pemilukada (DP4) biasanya, akan kita dapatkan 6 bulan sebelum tahapan,” katanya. (awj)
KPU Palembang perlahan-lahan sudah melakukan persiapan dalam menghadapi pemilihan walikota (Pilwako) Palembang 2013 mendatang, termasuk soal pembiayaan pemilihan orang nomor satu Palembang ini.
Ketua KPU Palembang, Eftiyani mengungkapkan, estimasi dana pelaksanaan Pilwako 2013 mencapai Rp 36 miliar. Dana tersebut katanya, belum final dan masih bisa berkurang.
Menurutnya, besar kemungkinan calon yang akan maju pada 2013 mendatang lebih dari dua orang, itu artinya, ada kemungkinan dilakukan putaran kedua, atau bahkan putaran ketiga.
"Rencana keperluan dana penyelenggaraan itu, belum termasuk apabila terjadi pemungutan suara dua kali, akibat pada putaran pertama tidak ada calon yang mendapat suara 50+1. Nah, ini dapat lebih buruk lagi, dalam artian bukan tidak mungkin dilakukan pemungutan suara sampai tiga kali, artinya, setelah dilakukan putaran kedua, pada putaran itu ada calon yang menggugat ke MK (mahkamah konstitusi) dan menang, kemudian MK memerintahkan untuk dilakukan pemungutan suara ulang," terang dia, kemarin.
"Jika ini terjadi, kebutuhan dana penyelenggaraan otomatis akan membengkak, bahkan dana Rp 36 miliar yang kita perkirakan cukup untuk penyelenggaraan Pilwako, bukan tidak mungkin akan kurang," tambah dia.
Lebih lanjut dikatakannya, tahapan Pilwako Palembang sudah dilakukan pada 2012 ini, dan perkiraan dana yang dibutuhkan mencapai Rp 12 miliar.
"Dana itu sebagian sudah ada di APBD Induk Kota Palembang, dan sebagian lainnya, kemungkinan akan dianggarkan di ABT," katanya.
Disisi lain, ia menambahkan, hingga 31 Desember 2011 lalu Daftar Pemilih Tetap (DPT) Kota Palembang sudah menyentuh angka 1,225 juta jiwa.
Menurut Eftiyani, data tersebut diketahui setelah KPU Palembang, berkomunikasi hampir setiap bulan dengan Dinas Pendudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil), dalam rangka persiapan Pemilukada 2013.
“Kalau berdasarkan data terakhir, saat koordinasi dengan Dukcapil diakhir Desember 2011 lalu, posisi wajib KTP Palembang per 31 Desember 2011, sudah berada diangka 1,225 juta jiwa. Kalau sudah wajib KTP kan, sudah memenuhi syarat untuk mata pilih,” katanya.
Eftiyani menjelaskan, dari angka tersebut tidak menutup kemungkinan bisa diatas itu lagi. Karena data itu hanya sampai dengan akhir 2011.
“Kunci dari semua persoalan Pemilukada kan tentang DPT. Tapi untuk Data Penduduk Potensial Pemilih Pemilukada (DP4) biasanya, akan kita dapatkan 6 bulan sebelum tahapan,” katanya. (awj)
Hanan-Herawaty Pasangan Calon Pilkada Prabumulih
Prabumulih ,SN -
Pasangan calon walikota dan wakil walikota Prabumulih mulai bermunculan. Yakni, mantan wakil bupati Muara enim Hanan Zulkarnain dipastikan akan berpasangan dengan Hj Herawaty (istri walikota Prabumulih, Drs H Rachman Djalili, red). Sedangkan, wakil walikota Prabumulih Ir Ridho Yahya belum memastikan untuk berpasangan dengan siapa untuk maju walikota periode 2013-2018.
Berdasarkan pantauan, Minggu (15/1) kalender calon walikota dan wakil walikota Prabumulih sudah banyak tersebar diseluruh masyarakat Kota Prabumulih. Seperti kalender, Hanan Zulkarnain, Ir Ridho Yahya MM, Hj Herawaty, dan Rizal Kenedi.
Budiansyah (40) warga Jl Sudirman, Kelurahan Tugu Kecik, Prabumulih mengaku sudah mendapatkan kalender oleh calon walikota Prabumulih. “Ya, sudah satu minggu saya dapat kalender bergambarkan calon walikota Prabumulih. Saya dapat tiga kalender calon walikota dan wakil walikota Prabumulih yakni gambar Hanan Zulkarnain, Ridho Yahya, Hj Herawaty, dan Rizal Kenedi,” ungkap Budi.
Memang, menurut dia, pemilihan kepala daerah (Pilkada) kota Prabumulih sudah mulai dekat. “Yang saya tahu 2012 ini sudah memasuki tahapan pilkada. 2013 nanti baru pemilihannya,” jelas Budi.
Sementara itu, sumber yang nggan namanya ditulis dalam koran mengakui, sudah ada salah satu calon resmi akan berpasangan. “Hanan Zulkarnain akan pasangan istri pak walikota sekarang (Hj Herawaty, red),” tegasnya.
Bahkan, ia memastikan, pada pilkada nanti pasangan Hanan-Herawaty nanti akan diusung partai Demokrat dan PAN. “Insya Allah, Hanan-Herawaty akan berpasangan pada pilkada 2013 nanti,” ungkapnya. (and)
Pasangan calon walikota dan wakil walikota Prabumulih mulai bermunculan. Yakni, mantan wakil bupati Muara enim Hanan Zulkarnain dipastikan akan berpasangan dengan Hj Herawaty (istri walikota Prabumulih, Drs H Rachman Djalili, red). Sedangkan, wakil walikota Prabumulih Ir Ridho Yahya belum memastikan untuk berpasangan dengan siapa untuk maju walikota periode 2013-2018.
Berdasarkan pantauan, Minggu (15/1) kalender calon walikota dan wakil walikota Prabumulih sudah banyak tersebar diseluruh masyarakat Kota Prabumulih. Seperti kalender, Hanan Zulkarnain, Ir Ridho Yahya MM, Hj Herawaty, dan Rizal Kenedi.
Budiansyah (40) warga Jl Sudirman, Kelurahan Tugu Kecik, Prabumulih mengaku sudah mendapatkan kalender oleh calon walikota Prabumulih. “Ya, sudah satu minggu saya dapat kalender bergambarkan calon walikota Prabumulih. Saya dapat tiga kalender calon walikota dan wakil walikota Prabumulih yakni gambar Hanan Zulkarnain, Ridho Yahya, Hj Herawaty, dan Rizal Kenedi,” ungkap Budi.
Memang, menurut dia, pemilihan kepala daerah (Pilkada) kota Prabumulih sudah mulai dekat. “Yang saya tahu 2012 ini sudah memasuki tahapan pilkada. 2013 nanti baru pemilihannya,” jelas Budi.
Sementara itu, sumber yang nggan namanya ditulis dalam koran mengakui, sudah ada salah satu calon resmi akan berpasangan. “Hanan Zulkarnain akan pasangan istri pak walikota sekarang (Hj Herawaty, red),” tegasnya.
Bahkan, ia memastikan, pada pilkada nanti pasangan Hanan-Herawaty nanti akan diusung partai Demokrat dan PAN. “Insya Allah, Hanan-Herawaty akan berpasangan pada pilkada 2013 nanti,” ungkapnya. (and)
Penderita DBD Terus Bertambah
Prabumulih SN –
Jumlah penderita penyakit demam berdarah dengue atau disingkat DBD di wilayah Kota Prabumulih terus bertambah. Hal itu dilihat dari jumlah pasien yang berobat di RSUD Kota Prabumulih dan tempat pelayanan medis lainnya. Berdasarkan catatan RS plat merah milik Pemerintah Kota Prabumulih saja hingga minggu kedua Januari 2012, tercatat sebanyak 38 pasien.
Menurut Direktur Umum RSUD Kota Prabumulih Dr Hj Irmy Tati A MKM, melalui Kepala Tata Usaha (KTU) Risma Jum,at (13/1) lalu mengatakan “ , jumlah itu sudah cukup tinggi bila dibandingkan jumlah pasien pada minggu yang sama di tahun sebelumnya. Bahkan jika kondisi cuaca tidak menentu seperti sekarang terjadi hingga beberapa minggu kedepan, dikhawatirkan jumlahnya akan terus meningkat dibandingkan tahun 2011 yang total berjumlah 100 penderita DBD.
“Cukup tinggi jumlah penderita DBD sampai minggu kedua Januari tahun ini. Bila kedepan cuacanya masih seperti inilah dikhawatirkan jumlahnya akan terus bertambah. Umumnya banyak diderita oleh anak – anak dan orang tua,” ungkap Risma, saat ditemui diruangan kerjanya, akhir pekan kemarin.
Dia mengatakan, dari catatan total 100 penderita DBD yang berobat di RSUD Prabumulih sepanjang tahun 2011, terbanyak berasal dari wilayah Kota Prabumulih yakni mencapai 76 pasien. Sementara sisanya berasal dari sejumlah Kecamatan wilayah Kabupaten Muara Enim. “Diantaranya seperti Kecamatan Gelumbang dan Lembak. Namun yang terbanyak jumlah pasien didua kecamatan itu, Gelumbang,” jelas Risma tanpa menyebut pasti jumlah pasiennya.
Namun dari jumlah itu, disebutkannya sebanyak 99 pasien dinyatakan sembuh dan 1 pasiennya lagi meninggal dunia, yakni atas nama Mat Sali warga Jalan Simpang Penimur, Kelurahan Patih Galung, Kecamatan Prabumulih Barat. Menurut hasil catatan rekam medik pihak RSUD, penderita DBD meninggal ini dikarenakan memang faktor usia lanjut yakni sekitar 71 tahun.
“Seluruh pasien DBD tahun kemarin, 99 diantaranya sembuh dan 1 pasien meninggal dunia. Kalau tidak salah, dia meninggal pada akhir bulan Desember 2011 kemarin dikarenakan memang faktor usianya,”jelas Rima singkat. (and)
Jumlah penderita penyakit demam berdarah dengue atau disingkat DBD di wilayah Kota Prabumulih terus bertambah. Hal itu dilihat dari jumlah pasien yang berobat di RSUD Kota Prabumulih dan tempat pelayanan medis lainnya. Berdasarkan catatan RS plat merah milik Pemerintah Kota Prabumulih saja hingga minggu kedua Januari 2012, tercatat sebanyak 38 pasien.
Menurut Direktur Umum RSUD Kota Prabumulih Dr Hj Irmy Tati A MKM, melalui Kepala Tata Usaha (KTU) Risma Jum,at (13/1) lalu mengatakan “ , jumlah itu sudah cukup tinggi bila dibandingkan jumlah pasien pada minggu yang sama di tahun sebelumnya. Bahkan jika kondisi cuaca tidak menentu seperti sekarang terjadi hingga beberapa minggu kedepan, dikhawatirkan jumlahnya akan terus meningkat dibandingkan tahun 2011 yang total berjumlah 100 penderita DBD.
“Cukup tinggi jumlah penderita DBD sampai minggu kedua Januari tahun ini. Bila kedepan cuacanya masih seperti inilah dikhawatirkan jumlahnya akan terus bertambah. Umumnya banyak diderita oleh anak – anak dan orang tua,” ungkap Risma, saat ditemui diruangan kerjanya, akhir pekan kemarin.
Dia mengatakan, dari catatan total 100 penderita DBD yang berobat di RSUD Prabumulih sepanjang tahun 2011, terbanyak berasal dari wilayah Kota Prabumulih yakni mencapai 76 pasien. Sementara sisanya berasal dari sejumlah Kecamatan wilayah Kabupaten Muara Enim. “Diantaranya seperti Kecamatan Gelumbang dan Lembak. Namun yang terbanyak jumlah pasien didua kecamatan itu, Gelumbang,” jelas Risma tanpa menyebut pasti jumlah pasiennya.
Namun dari jumlah itu, disebutkannya sebanyak 99 pasien dinyatakan sembuh dan 1 pasiennya lagi meninggal dunia, yakni atas nama Mat Sali warga Jalan Simpang Penimur, Kelurahan Patih Galung, Kecamatan Prabumulih Barat. Menurut hasil catatan rekam medik pihak RSUD, penderita DBD meninggal ini dikarenakan memang faktor usia lanjut yakni sekitar 71 tahun.
“Seluruh pasien DBD tahun kemarin, 99 diantaranya sembuh dan 1 pasien meninggal dunia. Kalau tidak salah, dia meninggal pada akhir bulan Desember 2011 kemarin dikarenakan memang faktor usianya,”jelas Rima singkat. (and)
Jumat, 13 Januari 2012
Kamis, 12 Januari 2012
Muba Kekurangan PNS 3.763
*Prioritas Tenaga Kesehatan dan Guru
SEKAYU,SN
Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten Musi Banyuasin (Muba) meminta pemerintah pusat dapat mengkaji moratorium PNS dikabupaten tersebut. Pasalnya, Kabupaten Muba, Sumatera Selatan (Sumsel) masih banyak membutuhkan PNS sebanyak 3.763 khususnya diprioritaskan tenaga kesehatan dan guru.
Kepala BKD Kabupaten Muba, Rusydan mengatakan pihaknya telah mengajukan usulan penambahan PNS ke pemerintah pusat sebanyak 3.763 yakni 103 untuk tenaga teknis, 1764 tenaga guru, dan 1896 untuk tenaga kesehatan. “Kita masih banyak kekurangan PNS. Dan Nanti pusat akan menyeleksi apakah Muba layak untuk ditambah PNS,” ungkap Rusydan di Sekayu kemarin.
Lebih lanjut Rusydan menuturkan, kabupaten Muba untuk tambahan PNS dari kajian berdasarkan rasio anggaran dan jumlah penduduk dirasakan sudah tepat. Dengan jumlah penduduk diatas 600.000 memang membutuhkan 12.000 (2%) PNS namun hal itu jelas Rusydan tidak harus seperti itu. Jumlah PNS yang ada saat ini sekitar 8500 PNS dirasakan masih kurang sehingga perlu ditambah. Belum lagi jelas Rusydan rasio anggaran kabupaten Muba terhadap belanja pegawai masih dibawah 30% sehingga tidak akan memberatkan APBD.
Sedangkan kebutuhan PNS akan diprioritaskan penerimaan tenaga kesehatan dan guru, namun jika ada kajian dari pemerintah pusat seperti dari BKAN dan KemenPAN perlu ditambah tenaga teknis BKD siap memfasilitasi seperti dibuka formasi . “ Kalau tidak terpaksa tahun ini atau tahun depan penerimaan PNS tidak ada tenaga teknis namun khusus untuk guru dan kesehatan,” beber Rusydan.
Namun jelas Rusydan untuk tahun ini dirasakan penambahan CPNS cukup mendesak karena Muba dirasakan kekurangan guru dan tenaga kesehatan. Untuk itu dia berharap agar pemerintah pusat dapat mengabulkan keinginan penambahan PNS. Untuk itu Muba siap dinilai berdasarkan analisa dan beban kerja. “Belum lagi setiap tahun ada PSN yang pensiun sehingga perlu diisi. Kita siap dikaji pemerintah pusat,” terangnya. (her)
SEKAYU,SN
Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten Musi Banyuasin (Muba) meminta pemerintah pusat dapat mengkaji moratorium PNS dikabupaten tersebut. Pasalnya, Kabupaten Muba, Sumatera Selatan (Sumsel) masih banyak membutuhkan PNS sebanyak 3.763 khususnya diprioritaskan tenaga kesehatan dan guru.
Kepala BKD Kabupaten Muba, Rusydan mengatakan pihaknya telah mengajukan usulan penambahan PNS ke pemerintah pusat sebanyak 3.763 yakni 103 untuk tenaga teknis, 1764 tenaga guru, dan 1896 untuk tenaga kesehatan. “Kita masih banyak kekurangan PNS. Dan Nanti pusat akan menyeleksi apakah Muba layak untuk ditambah PNS,” ungkap Rusydan di Sekayu kemarin.
Lebih lanjut Rusydan menuturkan, kabupaten Muba untuk tambahan PNS dari kajian berdasarkan rasio anggaran dan jumlah penduduk dirasakan sudah tepat. Dengan jumlah penduduk diatas 600.000 memang membutuhkan 12.000 (2%) PNS namun hal itu jelas Rusydan tidak harus seperti itu. Jumlah PNS yang ada saat ini sekitar 8500 PNS dirasakan masih kurang sehingga perlu ditambah. Belum lagi jelas Rusydan rasio anggaran kabupaten Muba terhadap belanja pegawai masih dibawah 30% sehingga tidak akan memberatkan APBD.
Sedangkan kebutuhan PNS akan diprioritaskan penerimaan tenaga kesehatan dan guru, namun jika ada kajian dari pemerintah pusat seperti dari BKAN dan KemenPAN perlu ditambah tenaga teknis BKD siap memfasilitasi seperti dibuka formasi . “ Kalau tidak terpaksa tahun ini atau tahun depan penerimaan PNS tidak ada tenaga teknis namun khusus untuk guru dan kesehatan,” beber Rusydan.
Namun jelas Rusydan untuk tahun ini dirasakan penambahan CPNS cukup mendesak karena Muba dirasakan kekurangan guru dan tenaga kesehatan. Untuk itu dia berharap agar pemerintah pusat dapat mengabulkan keinginan penambahan PNS. Untuk itu Muba siap dinilai berdasarkan analisa dan beban kerja. “Belum lagi setiap tahun ada PSN yang pensiun sehingga perlu diisi. Kita siap dikaji pemerintah pusat,” terangnya. (her)
Pupuk Bersubsidi Berubah Pink
* Pusri Jamin Stok Pupuk Aman
Palembang, SN
Berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian (Mentan) tentang ketentuan Harga Eceran Tertinggi (HET) pupuk bersubsidi untuk sektor pertanian tahun 2012 ditetapkan sebesar Rp 1.800/kg mulai 1 Januari 2012. Hal tersebut diungkapkan Direktur Utama PT Pusri Palembang, Eko Sunarko, Rabu (11/1) di Hotel Novotel Palembang.
Dijelaskannya, untuk PT Pusri Palembang produksi pupuk urea bersubsidi dari warna putih ke warna pink dimulai sejak 1 Oktober 2011. Perubahan warna pupuk dari putih ke pink dilakukan sebagai bentuk pengamanan dan pencegahan dari timbulnya penyimpangan tata niaga pupuk di lapangan. Selain itu untuk menghindari penyalahgunaan oleh pihak-pihak tidak bertanggung jawab. Pupuk urea berwana pink telah memiliki persyaratan mutu sesuai SNI.
"Karena itu terhitung 1 Januari 2012 seluruh pupuk urea bersubsidi yang beredar di pasaran adalah pupuk urea berwarna pink,"tegasnya didampinggi Direktur Komersil, Hilman Taufik, Direktur Produksi Djohan Safri, Direktur Teknik & Pengembangan, Benny Haryoso dan Direktur SDM & Umum, Irwansyah sembari mengatakan, pupuk urea warna pink memiliki komposisi yang sama persis dengan pupuk urea warna putih. Zat pewarna yang digunakan sama dengan pewarna pada makanan atau sesuai dengan standar food grade dan ramah lingkungan.
Menurutnya, telah dilakukan sosialisasi perubahan pupuk urea pink di seluruh wilayah kerja di bawa tanggung jawab PT Pusri Palembang. Sosialisasi dilakukan dengan demonstrasi pemupukan di beberapa demplot. "Kegiatan ini dilakukan dalam rangka menjaga kepercayaan petani terhadap pupuk urea Pusri,"ujarnya.
Sementara itu terkait ketersediaan pupuk dikatakannya, PT Pusri Palembang menjamin ketersediaan pupuk urea, natrium fosfat kalium (NPK) dan organik aman memasuki musim tanam tahun ini. Dengan membentuk posko pemantauan ketersediaan stok pupuk, meningkatkan koordinasi internal serta berkoordinasi dengan pihak KP3 diupayakan penyerapan pupuk bersubsidi dapat lebih optimal.
Saat ini dijelaskan Eko ketersediaan pupuk yang berada di Sumsel, khususnya untuk pupuk urea mencapai 228.700 ton/tahun, pupuk NPK sekitar 122.900 ton/tahun dan pupuk organic sekitar 22.800 ton/tahun.
“Iklim cuaca yang tidak menentu saat ini cenderung menggeser musim tanam. Biasanya musim tanam yang dilakukan petani dimulai Oktober hingga Maret, namun kini bergeser ke Desember. Hal seperti inilah yang menjadikan pupuk itu tidak terserap maksimal,” katanya.
Kendatipun demikian, kata dia, pihaknya telah berupaya semaksimal mungkin agar pupuk itu terserap baik dengan menarik pupuk yang didistribusikan ke Bangka sekitar 157.000 ton ke Palembang untuk kemudian dijadikan sebagai pupuk bersubsidi.
Untuk pengamanan pupuk di kabupaten dan kota di Sumsel ini, lanjut dia, pihaknya membuka posko layanan masyarakat dan berkoordinasi dengan distributor untuk membuat daftar petugas lapangan.
“Kami bentuk 60 posko di provinsi Indonesia. Dari petugas lapangan inilah nanti akan ketahuan mana kecamatan di kabupaten dan kota yang lebih membutuhkan pupuk sehingga akan cepat diambil tindakan,” terangnya.
Disamping itu, pihaknya pula akan mengambil langkah pengamanan lain dengan bertindak tegas terhadap distributor yang kerap melakukan penyimpangan di lapangan seperti dengan menjual harga pupuk diatas Harga Eceran Tertinggi (HET), melakukan penjualan secara eceran dalam satuan kiloan ataupun mengurangi jatah kelompok tani secara sengaja sehingga menimbulkan kericuhan di lapangan.
Hingga saat ini, dikatakannya, ada sekitar 456 distributor resmi yang mendistribusikan pupuk urea ini ke kalangan petani.
“Bagi distributor yang bermain dilapangan, kami tidak segan-segan merekomendasikan ke Disperindag untuk membekukan statusnya. Bahkan selama 2011 saja, di Sumsel ini ada sekitar 2 distributor yang dikenakan sanksi pencabutan izin distribusinya,” jelasnya.
Sementara itu, Direktur Komersil PT Pusri Palembang, Hilman Taufik menambahkan pada Januari ini pengadaan alokasi pupuk untuk Palembang mencapai 160.000 ton. Hanya saja permasalahan kelangkaan kerap kali terjadi di luar Palembang sehingga menimbulkan kepanikan kalangan petani.
“Melalui sistem distribusi tertutup diupayakan dapat meminimalisir penyalahgunaan pupuk ini. Jadi tidak semua orang bisa membeli pupuk ini, kecuali khusus bagi kelompok petani sesuai dengan Rencana Definitif Kelompok Kerja (RDKK),” pungkasnya.(ima)
Palembang, SN
Berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian (Mentan) tentang ketentuan Harga Eceran Tertinggi (HET) pupuk bersubsidi untuk sektor pertanian tahun 2012 ditetapkan sebesar Rp 1.800/kg mulai 1 Januari 2012. Hal tersebut diungkapkan Direktur Utama PT Pusri Palembang, Eko Sunarko, Rabu (11/1) di Hotel Novotel Palembang.
Dijelaskannya, untuk PT Pusri Palembang produksi pupuk urea bersubsidi dari warna putih ke warna pink dimulai sejak 1 Oktober 2011. Perubahan warna pupuk dari putih ke pink dilakukan sebagai bentuk pengamanan dan pencegahan dari timbulnya penyimpangan tata niaga pupuk di lapangan. Selain itu untuk menghindari penyalahgunaan oleh pihak-pihak tidak bertanggung jawab. Pupuk urea berwana pink telah memiliki persyaratan mutu sesuai SNI.
"Karena itu terhitung 1 Januari 2012 seluruh pupuk urea bersubsidi yang beredar di pasaran adalah pupuk urea berwarna pink,"tegasnya didampinggi Direktur Komersil, Hilman Taufik, Direktur Produksi Djohan Safri, Direktur Teknik & Pengembangan, Benny Haryoso dan Direktur SDM & Umum, Irwansyah sembari mengatakan, pupuk urea warna pink memiliki komposisi yang sama persis dengan pupuk urea warna putih. Zat pewarna yang digunakan sama dengan pewarna pada makanan atau sesuai dengan standar food grade dan ramah lingkungan.
Menurutnya, telah dilakukan sosialisasi perubahan pupuk urea pink di seluruh wilayah kerja di bawa tanggung jawab PT Pusri Palembang. Sosialisasi dilakukan dengan demonstrasi pemupukan di beberapa demplot. "Kegiatan ini dilakukan dalam rangka menjaga kepercayaan petani terhadap pupuk urea Pusri,"ujarnya.
Sementara itu terkait ketersediaan pupuk dikatakannya, PT Pusri Palembang menjamin ketersediaan pupuk urea, natrium fosfat kalium (NPK) dan organik aman memasuki musim tanam tahun ini. Dengan membentuk posko pemantauan ketersediaan stok pupuk, meningkatkan koordinasi internal serta berkoordinasi dengan pihak KP3 diupayakan penyerapan pupuk bersubsidi dapat lebih optimal.
Saat ini dijelaskan Eko ketersediaan pupuk yang berada di Sumsel, khususnya untuk pupuk urea mencapai 228.700 ton/tahun, pupuk NPK sekitar 122.900 ton/tahun dan pupuk organic sekitar 22.800 ton/tahun.
“Iklim cuaca yang tidak menentu saat ini cenderung menggeser musim tanam. Biasanya musim tanam yang dilakukan petani dimulai Oktober hingga Maret, namun kini bergeser ke Desember. Hal seperti inilah yang menjadikan pupuk itu tidak terserap maksimal,” katanya.
Kendatipun demikian, kata dia, pihaknya telah berupaya semaksimal mungkin agar pupuk itu terserap baik dengan menarik pupuk yang didistribusikan ke Bangka sekitar 157.000 ton ke Palembang untuk kemudian dijadikan sebagai pupuk bersubsidi.
Untuk pengamanan pupuk di kabupaten dan kota di Sumsel ini, lanjut dia, pihaknya membuka posko layanan masyarakat dan berkoordinasi dengan distributor untuk membuat daftar petugas lapangan.
“Kami bentuk 60 posko di provinsi Indonesia. Dari petugas lapangan inilah nanti akan ketahuan mana kecamatan di kabupaten dan kota yang lebih membutuhkan pupuk sehingga akan cepat diambil tindakan,” terangnya.
Disamping itu, pihaknya pula akan mengambil langkah pengamanan lain dengan bertindak tegas terhadap distributor yang kerap melakukan penyimpangan di lapangan seperti dengan menjual harga pupuk diatas Harga Eceran Tertinggi (HET), melakukan penjualan secara eceran dalam satuan kiloan ataupun mengurangi jatah kelompok tani secara sengaja sehingga menimbulkan kericuhan di lapangan.
Hingga saat ini, dikatakannya, ada sekitar 456 distributor resmi yang mendistribusikan pupuk urea ini ke kalangan petani.
“Bagi distributor yang bermain dilapangan, kami tidak segan-segan merekomendasikan ke Disperindag untuk membekukan statusnya. Bahkan selama 2011 saja, di Sumsel ini ada sekitar 2 distributor yang dikenakan sanksi pencabutan izin distribusinya,” jelasnya.
Sementara itu, Direktur Komersil PT Pusri Palembang, Hilman Taufik menambahkan pada Januari ini pengadaan alokasi pupuk untuk Palembang mencapai 160.000 ton. Hanya saja permasalahan kelangkaan kerap kali terjadi di luar Palembang sehingga menimbulkan kepanikan kalangan petani.
“Melalui sistem distribusi tertutup diupayakan dapat meminimalisir penyalahgunaan pupuk ini. Jadi tidak semua orang bisa membeli pupuk ini, kecuali khusus bagi kelompok petani sesuai dengan Rencana Definitif Kelompok Kerja (RDKK),” pungkasnya.(ima)
Ratusan Rumah Warga Desa Sri Kembang Retak
* Akibat Seismic PT Sari Pari
Banyuasin, SN
Ratusan rumah milik warga di Desa Sri Kembang Kecamatan Betung retak, selain itu puluhan pohon karet yang telah berproduksi tumbang, penyebabnya karena seismic yang dilakukan oleh PT Sari Pari (Subkon PT Medco Energi).
Warga mengancam akan memboikot ekspolorasi minyak bumi yang akan dilakukan, jika rumah warga dan kebun karet yang tumbang belum dilakukan ganti rugi.
Arifin (50) warga Rt 6 Desa Sri Kembang Kecamatan Betung menuturkan, rumah miliknya mengalami keretakan, saat PT Sari Pari melakukan seismic.
“Kejadiannya sekitar bulan November lalu, namun yang
saya sesalkan sampai sekarang belum ada niat baik dari perusahaan itu untuk memberikan ganti rugi,“ katanya.
Selain dinding rumah yang retak, lanjut Arifin, tanah yang ada dalam sumur ambles, sehingga sumur tersebut tidak bisa digunakan. “Belum lagi pohon karet dan durian yang tumbang dan rontok, semuanya sampai sekarang tidak diinventarisir, apalagi dilakukan ganti rugi,“ jelasnya.
Hal senada dikatakan Lusi warga Sri Kembang lainnya. Menurut Lusi, warga menuntut ganti rugi atas kerugian yang dideritanya. “Kami paham pak, eksplorasi yang dilakukan demi kepentingan masyarakat banyak, namun dampaknya dirasakan oleh kami. Yang kami inginkan, ada keseimbangan dengan kami, setidaknya kami diberikan kompensasi kerugian yang kami derita," tuturnya.
Kades Sri Kembang Yusmeri, kepada wartawan mengakui dampak yang Seismic yang dilakukan oleh PT Sari Pari. Menurutnya, data yang dihimpun dari pendamping dilapangan, setidaknya ratusan rumah mengalami keretakan.
Dari jumlah ini, baru 19 rumah yang dilakukan pendataan, sisanya belum sama sekali. “Memang kerja yang dilakukan oleh PT Sari Pari dilapangan termasuk lambat, sebab keretakan tersebut terjadi pada akhir November, namun sampai sekarang belum dilakukan pendataan, apalagi ganti rugi,“ tuturnya.
Yusmeri berharap, Pemkab Banyuasin dapat memfasilitasi proses ganti rugi yang diklaim oleh masyarakat. “ Saya sudah sampaikan dengan mereka (PT Sari Pari), bahkan warga mengancam akan merusak fasilitas milik PT Sari Pari, namun sepertinya belum ada tanggapan dari mereka," tambahnya.
Terpisah, Kepala BP Migas melalui Staf Operasi BP Migas Perwakilan Sumbagsel Haswanto Jaya seusai rapat eksplorasi PT Medco di ruang rapat Bupati Banyuasin mengaku belum yakin penyebab retaknya rumah warga akibat seismic yang dilakukan PT Sari Pari.
“Saya tida bisa memastikan penyebab retaknya rumah warga, dan rusaknya tanaman karetdan durian, sebab perusahaan Sari Pari sebelum melakukan sismic telah mendapatkan UKL/PL dulu dari BLH dalam proses operasionalnya,“ katanya.
Haswanto menambahkan, Eksplorasi yang sedang dilakukan adalah dalam tahap eksplorasi seismic PT Sari Pari belum sampai eksplorasi minyak jadi tidak perlu melakukan pembebasan lahan.
“Dari kedalaman 9 meter dengan lebar 10 cm dalam sismic menambah bahan peledak kedalam tanah, efeknya getarnya kedalam bukan keatas, jadi dalam uji seimic tidak menimbulkan suara hanya seperti bunyi petasan dari bambu, lagi pula sesmic tidak menyebabkan material keluar ke atas,” katanya.
Namun dikatakan Haswanto, BP migas melalui PT Medco akan memanggil PT Sari Pari untuk keterangan lebih lanjut. “Kalau memang ada rumah warga yang temboknya retak, lalu gentingnya bocor, atau tumbuhan karet atau apa yang rusak, maka bisa jadi sismic mengalami kegagalan operasinya sebab hasil analisa laboratorium di kabupaten Lahat, dan sismic tidak berdampak pada tanaman karet dan keretakan dinding rumah," tambahnya. (sir)
Banyuasin, SN
Ratusan rumah milik warga di Desa Sri Kembang Kecamatan Betung retak, selain itu puluhan pohon karet yang telah berproduksi tumbang, penyebabnya karena seismic yang dilakukan oleh PT Sari Pari (Subkon PT Medco Energi).
Warga mengancam akan memboikot ekspolorasi minyak bumi yang akan dilakukan, jika rumah warga dan kebun karet yang tumbang belum dilakukan ganti rugi.
Arifin (50) warga Rt 6 Desa Sri Kembang Kecamatan Betung menuturkan, rumah miliknya mengalami keretakan, saat PT Sari Pari melakukan seismic.
“Kejadiannya sekitar bulan November lalu, namun yang
saya sesalkan sampai sekarang belum ada niat baik dari perusahaan itu untuk memberikan ganti rugi,“ katanya.
Selain dinding rumah yang retak, lanjut Arifin, tanah yang ada dalam sumur ambles, sehingga sumur tersebut tidak bisa digunakan. “Belum lagi pohon karet dan durian yang tumbang dan rontok, semuanya sampai sekarang tidak diinventarisir, apalagi dilakukan ganti rugi,“ jelasnya.
Hal senada dikatakan Lusi warga Sri Kembang lainnya. Menurut Lusi, warga menuntut ganti rugi atas kerugian yang dideritanya. “Kami paham pak, eksplorasi yang dilakukan demi kepentingan masyarakat banyak, namun dampaknya dirasakan oleh kami. Yang kami inginkan, ada keseimbangan dengan kami, setidaknya kami diberikan kompensasi kerugian yang kami derita," tuturnya.
Kades Sri Kembang Yusmeri, kepada wartawan mengakui dampak yang Seismic yang dilakukan oleh PT Sari Pari. Menurutnya, data yang dihimpun dari pendamping dilapangan, setidaknya ratusan rumah mengalami keretakan.
Dari jumlah ini, baru 19 rumah yang dilakukan pendataan, sisanya belum sama sekali. “Memang kerja yang dilakukan oleh PT Sari Pari dilapangan termasuk lambat, sebab keretakan tersebut terjadi pada akhir November, namun sampai sekarang belum dilakukan pendataan, apalagi ganti rugi,“ tuturnya.
Yusmeri berharap, Pemkab Banyuasin dapat memfasilitasi proses ganti rugi yang diklaim oleh masyarakat. “ Saya sudah sampaikan dengan mereka (PT Sari Pari), bahkan warga mengancam akan merusak fasilitas milik PT Sari Pari, namun sepertinya belum ada tanggapan dari mereka," tambahnya.
Terpisah, Kepala BP Migas melalui Staf Operasi BP Migas Perwakilan Sumbagsel Haswanto Jaya seusai rapat eksplorasi PT Medco di ruang rapat Bupati Banyuasin mengaku belum yakin penyebab retaknya rumah warga akibat seismic yang dilakukan PT Sari Pari.
“Saya tida bisa memastikan penyebab retaknya rumah warga, dan rusaknya tanaman karetdan durian, sebab perusahaan Sari Pari sebelum melakukan sismic telah mendapatkan UKL/PL dulu dari BLH dalam proses operasionalnya,“ katanya.
Haswanto menambahkan, Eksplorasi yang sedang dilakukan adalah dalam tahap eksplorasi seismic PT Sari Pari belum sampai eksplorasi minyak jadi tidak perlu melakukan pembebasan lahan.
“Dari kedalaman 9 meter dengan lebar 10 cm dalam sismic menambah bahan peledak kedalam tanah, efeknya getarnya kedalam bukan keatas, jadi dalam uji seimic tidak menimbulkan suara hanya seperti bunyi petasan dari bambu, lagi pula sesmic tidak menyebabkan material keluar ke atas,” katanya.
Namun dikatakan Haswanto, BP migas melalui PT Medco akan memanggil PT Sari Pari untuk keterangan lebih lanjut. “Kalau memang ada rumah warga yang temboknya retak, lalu gentingnya bocor, atau tumbuhan karet atau apa yang rusak, maka bisa jadi sismic mengalami kegagalan operasinya sebab hasil analisa laboratorium di kabupaten Lahat, dan sismic tidak berdampak pada tanaman karet dan keretakan dinding rumah," tambahnya. (sir)
37 Perusahaan di Banyuasin Belum miliki HGU
Banyuasin, SN
Separuh lebih perusahaan perkebunan di Banyuasin atau sekitar 37 dari 56 Perusahaan perkebunan baik sawit maupun karet belum memiliki kepemilikan Hak Guna Usaha (HGU). Hal ini dikatakan oleh Anggota Komisi II DPRD Banyuasin M Hadi Solekan (Geger) seusai rapat membahas masalah perkebunan di Komisi II, Rabu (11/1).
Geger mengatakan, artinya perkebunaan tesebut hanya baru mendapat izin lokasi saja dari bupati, dan dewan hanya menginfentarisir perkebunan yang bermasalah di Banyuasin untuk menyelesaikan administrsinya ke pemerintah. Terutama perkebunan swasta, yang dikelola belum HGU, dan dalam waktu dekat dewan juga akan mendata lagi perusaan mana saja yang dikatagorikan mandeg kegiatannya karena laporan diatas kertas juga bisa tidak sama dengan dilapangan.
Lanjutnya, selain itu juga terdapat peruahaan perkebunan di Banyuasin ini yang sampai sekarang belum menyelesaiakan pembukaan lahan semetara izin dari bupati sudah keluar beberapa tahun lalu.
“Ini artinya peruahaan itu lambat, biarkan saja, kita mendesak untuk mencabut izin lokasinya, dan tidak usah dicarikan investor baru lainnya, karena masalah tanah di sini sangat banyak, kita gak mau ketambahan masalah lagi, efektifkan peruahaan yang ada saja dulu,” katanya.
Geger menuturkan, memang beberapa perkebunan yang sudah mendapat izin lokasi tapi belum digarap-garap, mereka beralasan masih mengurus perizinan di kementerian karena hutan konservasi.
“Namun alasan itu bisa kita terima akan tetapi kita ingin mengecek langsung kelokasi apa benar masalah itu menyebabkan lambat mengerjakan,” ujarnya.
Dia menambahkan, untuk saat ini DPRD khusnya komisi II belum ada yang mengajukan pansus DPR terkait permasalahan perkebunan, karena kalau datanya lengkap baru berencana dpr akan mengadakan pansus terhadap kasus perkebuan.
Dijelaskan Geger, masalah yang dimaksud diantaranya adalah, program plasma yang sampai saat ini belum terasa, terlebih partisipasi perusahaan terhadap masyarakat sekitar dengan program CSR belum terasa. (sir)
Separuh lebih perusahaan perkebunan di Banyuasin atau sekitar 37 dari 56 Perusahaan perkebunan baik sawit maupun karet belum memiliki kepemilikan Hak Guna Usaha (HGU). Hal ini dikatakan oleh Anggota Komisi II DPRD Banyuasin M Hadi Solekan (Geger) seusai rapat membahas masalah perkebunan di Komisi II, Rabu (11/1).
Geger mengatakan, artinya perkebunaan tesebut hanya baru mendapat izin lokasi saja dari bupati, dan dewan hanya menginfentarisir perkebunan yang bermasalah di Banyuasin untuk menyelesaikan administrsinya ke pemerintah. Terutama perkebunan swasta, yang dikelola belum HGU, dan dalam waktu dekat dewan juga akan mendata lagi perusaan mana saja yang dikatagorikan mandeg kegiatannya karena laporan diatas kertas juga bisa tidak sama dengan dilapangan.
Lanjutnya, selain itu juga terdapat peruahaan perkebunan di Banyuasin ini yang sampai sekarang belum menyelesaiakan pembukaan lahan semetara izin dari bupati sudah keluar beberapa tahun lalu.
“Ini artinya peruahaan itu lambat, biarkan saja, kita mendesak untuk mencabut izin lokasinya, dan tidak usah dicarikan investor baru lainnya, karena masalah tanah di sini sangat banyak, kita gak mau ketambahan masalah lagi, efektifkan peruahaan yang ada saja dulu,” katanya.
Geger menuturkan, memang beberapa perkebunan yang sudah mendapat izin lokasi tapi belum digarap-garap, mereka beralasan masih mengurus perizinan di kementerian karena hutan konservasi.
“Namun alasan itu bisa kita terima akan tetapi kita ingin mengecek langsung kelokasi apa benar masalah itu menyebabkan lambat mengerjakan,” ujarnya.
Dia menambahkan, untuk saat ini DPRD khusnya komisi II belum ada yang mengajukan pansus DPR terkait permasalahan perkebunan, karena kalau datanya lengkap baru berencana dpr akan mengadakan pansus terhadap kasus perkebuan.
Dijelaskan Geger, masalah yang dimaksud diantaranya adalah, program plasma yang sampai saat ini belum terasa, terlebih partisipasi perusahaan terhadap masyarakat sekitar dengan program CSR belum terasa. (sir)
2.414 Sertifikat Tanah Prona Akan Diedarkan
Kayuagung, SN
Sepanjang tahun 2012 ini sebanyak 2.414 lembar sertifikat tanah yang disubsidi pemerintah melalui program nasional (Prona) akan segera diterbitkan dan diedarkan Badan Pertanahan Nasional (BPN) OKI kepada masyarakat dan warga transmigrasi.
Syofian Tadalung selaku Kasi Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah pada BPN OKI kemarin mengatakan, untuk sertifikat Prona atau untuk masyarakat umum akan diterbitkan 1 414 sertifikat dan sisanya 1 000 sertifikat untuk warga transmigrasi sehingga totalnya sebanyak 2.414 lembar.
Namun katanya, pemerintah hanya membantu proses pembuatn sertifikatnya saja karena biaya pengukuran, materai dan BPHT ditanggung pemohon atau pemilik tanah. Namun warga OKI harus memenuhi banyak syarat pembuatan sertifikat tanah melalui prona ini.
Syarat itu kata dia, KTP, bukti pembayaran PBB, alas hak yang dilengkapi surat pengantar dari Kades atau lurah setempat dan surat pendukung lainnya. Syarat itu harus dipenuhi agar terhindar dari kasus sengketa tanah dan lahan.
Sedangkan untuk warga transmigrasi sambung Syofian, kelengkapan syarat-syarat untuk mengurus sertifikat diurus Disnakertrans, jadi BPN OKI tinggal menerima berkas dari dinas tersebut. Bagi pemohon, tidak boleh mengajukan lebih dari satu sertifikat untuk satu sertifkat dibatasi maksimal luas lahan 1 hektar.
Lalu sambungnya, untuk lahan pertanian juga dibatasi maksimal 5 hektar, bila lebih dari 5 hektar tidak akan dilayani. Kemudian proses pembuatan sertifikat tanah paling cepat 97 hari bahkan bisa juga sampai lebih dari lima bulan.
”Pembuatan sertifikat tanah yang lama karena prosesnya panjang, kita harus mempelajari berkas yang masuk dari pemohon, kemudian kita harus melakukan pengukuran kembali untuk menetapkan batas petah lokasi, kemudian kita pelajari lagi jangan sampai tanah itu statusnya sengketa dengan orang lain,” tuturnya.
Kepala BKN OKI Tri Astuti menambahkan, tahun ini Kanwil Badan Pertanahan Nasional (BPN) Sumsel menerbitkan 18 214 lembar sertifikat gratis Prona. Untuk Kabupaten OKI hanya ada dua paket yakni Prona dan transmigrasi yang berjumlah 2 414 sertifikat. (iso)
Sepanjang tahun 2012 ini sebanyak 2.414 lembar sertifikat tanah yang disubsidi pemerintah melalui program nasional (Prona) akan segera diterbitkan dan diedarkan Badan Pertanahan Nasional (BPN) OKI kepada masyarakat dan warga transmigrasi.
Syofian Tadalung selaku Kasi Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah pada BPN OKI kemarin mengatakan, untuk sertifikat Prona atau untuk masyarakat umum akan diterbitkan 1 414 sertifikat dan sisanya 1 000 sertifikat untuk warga transmigrasi sehingga totalnya sebanyak 2.414 lembar.
Namun katanya, pemerintah hanya membantu proses pembuatn sertifikatnya saja karena biaya pengukuran, materai dan BPHT ditanggung pemohon atau pemilik tanah. Namun warga OKI harus memenuhi banyak syarat pembuatan sertifikat tanah melalui prona ini.
Syarat itu kata dia, KTP, bukti pembayaran PBB, alas hak yang dilengkapi surat pengantar dari Kades atau lurah setempat dan surat pendukung lainnya. Syarat itu harus dipenuhi agar terhindar dari kasus sengketa tanah dan lahan.
Sedangkan untuk warga transmigrasi sambung Syofian, kelengkapan syarat-syarat untuk mengurus sertifikat diurus Disnakertrans, jadi BPN OKI tinggal menerima berkas dari dinas tersebut. Bagi pemohon, tidak boleh mengajukan lebih dari satu sertifikat untuk satu sertifkat dibatasi maksimal luas lahan 1 hektar.
Lalu sambungnya, untuk lahan pertanian juga dibatasi maksimal 5 hektar, bila lebih dari 5 hektar tidak akan dilayani. Kemudian proses pembuatan sertifikat tanah paling cepat 97 hari bahkan bisa juga sampai lebih dari lima bulan.
”Pembuatan sertifikat tanah yang lama karena prosesnya panjang, kita harus mempelajari berkas yang masuk dari pemohon, kemudian kita harus melakukan pengukuran kembali untuk menetapkan batas petah lokasi, kemudian kita pelajari lagi jangan sampai tanah itu statusnya sengketa dengan orang lain,” tuturnya.
Kepala BKN OKI Tri Astuti menambahkan, tahun ini Kanwil Badan Pertanahan Nasional (BPN) Sumsel menerbitkan 18 214 lembar sertifikat gratis Prona. Untuk Kabupaten OKI hanya ada dua paket yakni Prona dan transmigrasi yang berjumlah 2 414 sertifikat. (iso)
Warga Mesuji Raih Innova
Kayuagung, SN
Parlin warga Dusun VI Desa Catur Tunggal Kecamatan Mesuji Kabupaten OKI meraih hadiah grandprize 1 unit mobil Toyota Kijang Innova hasil undian tabungan Penggerak Potensi Daerah (Pesirah) Bank SumselBabel Cabang Kayuagung, Rabu (11/1).
Hadiah utama berupa 2 unit motor Honda Supra X masing-masing diterima Sutanto warga Dusun II Desa Muara Burnai II Kecamatan Lempuing Jaya OKI dan Ipik Gandamana warga Dusun I Desa Bumi Agung Kecamatan Lempuing OKI.
Lalu hadiah 1 unit lemari es didapat Karsa warga Jalan Flamboyan Desa Degung Rejo Kecamatan Mesuji OKI, hadiah 1 unit televisi Sony 40 inchi disabet Junainah warga Dusun IV Desa Kijang Ulu Kecamatan Kota Kayuagung dan hadiah 1 unit laptop diraih Doktaulina Sianturi warga Jalan RSU Lingkungan III Kayuagung.
Pengundian yang dilakukan di halaman kantor Bank SumselBabel cabang Kayuagung dan dihadiri Wabup OKI H Engga Dewata Z SSos serta sejumlah pejabat di jajaran Pemkab OKI ini juga memberikan undian hadiah hiburan kepada nasabah yang hadir berupa sejumlah kompor gas, blender, payung, setrika dan alat pemasak nasi.
Zulnelfi SH selaku Kepala Cabang Bank SumselBabel Kayuagung mengatakan, selama tahun 2011 pihaknya berhasil menghimpun dana dari pihak ketiga hanya Rp 295,5 milyar. Ternyata jumlah ini paling kecil dibandingkan di kabupaten dan kota lainnya, seperti di Muba mencapai Rp 1,2 triliun dan bahkan di Mura tembus angka Rp 2 triliun.
“Jumlah nasabah per 31 Desember 2011 lalu mencapai 41 384 nasabah, laba yang diperolah bank ini selama tahun 2011 lalu sekitar Rp 46,5 miliar,” sambungnya sembari mengatakan pihaknya sudah memberikan konstribusi ke Pemkab OKI berupa PAD tahun 2011 sebesar Rp 6,3 miliar.
Lebih jauh dikatakannya, Bank SumselBabel sudah mengundi hadiah super grandprize di PTC Palembang dengan menyiapkan sejumlah hadiah yang harus dipilih diantaranya Honda New Accord, Mitsubishi Pajero Sport, Toyota Fortuner, emas batangan dan uang tunai Rp 420 juta.
“Pemenang super grandprizenya merupakan warga Babel,” ujar dia sembari mengatakan undian grandprize kemarin berlaku untuk semua nasabah Bank SumselBabel cabang Kayuagung, Bank Sumsel Capem Tugu Mulyo dan Capem Tulung Selapan.
Sedangkan Wabup OKI secara singkat mengatakan, warga yang sudah menabung berarti turut memberikan konstribusi dalam membangun daerah dan aktif memberikan kemajuan daerah. Bank SumselBabel Kayuagung harus baik dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat OKI. (iso)
Parlin warga Dusun VI Desa Catur Tunggal Kecamatan Mesuji Kabupaten OKI meraih hadiah grandprize 1 unit mobil Toyota Kijang Innova hasil undian tabungan Penggerak Potensi Daerah (Pesirah) Bank SumselBabel Cabang Kayuagung, Rabu (11/1).
Hadiah utama berupa 2 unit motor Honda Supra X masing-masing diterima Sutanto warga Dusun II Desa Muara Burnai II Kecamatan Lempuing Jaya OKI dan Ipik Gandamana warga Dusun I Desa Bumi Agung Kecamatan Lempuing OKI.
Lalu hadiah 1 unit lemari es didapat Karsa warga Jalan Flamboyan Desa Degung Rejo Kecamatan Mesuji OKI, hadiah 1 unit televisi Sony 40 inchi disabet Junainah warga Dusun IV Desa Kijang Ulu Kecamatan Kota Kayuagung dan hadiah 1 unit laptop diraih Doktaulina Sianturi warga Jalan RSU Lingkungan III Kayuagung.
Pengundian yang dilakukan di halaman kantor Bank SumselBabel cabang Kayuagung dan dihadiri Wabup OKI H Engga Dewata Z SSos serta sejumlah pejabat di jajaran Pemkab OKI ini juga memberikan undian hadiah hiburan kepada nasabah yang hadir berupa sejumlah kompor gas, blender, payung, setrika dan alat pemasak nasi.
Zulnelfi SH selaku Kepala Cabang Bank SumselBabel Kayuagung mengatakan, selama tahun 2011 pihaknya berhasil menghimpun dana dari pihak ketiga hanya Rp 295,5 milyar. Ternyata jumlah ini paling kecil dibandingkan di kabupaten dan kota lainnya, seperti di Muba mencapai Rp 1,2 triliun dan bahkan di Mura tembus angka Rp 2 triliun.
“Jumlah nasabah per 31 Desember 2011 lalu mencapai 41 384 nasabah, laba yang diperolah bank ini selama tahun 2011 lalu sekitar Rp 46,5 miliar,” sambungnya sembari mengatakan pihaknya sudah memberikan konstribusi ke Pemkab OKI berupa PAD tahun 2011 sebesar Rp 6,3 miliar.
Lebih jauh dikatakannya, Bank SumselBabel sudah mengundi hadiah super grandprize di PTC Palembang dengan menyiapkan sejumlah hadiah yang harus dipilih diantaranya Honda New Accord, Mitsubishi Pajero Sport, Toyota Fortuner, emas batangan dan uang tunai Rp 420 juta.
“Pemenang super grandprizenya merupakan warga Babel,” ujar dia sembari mengatakan undian grandprize kemarin berlaku untuk semua nasabah Bank SumselBabel cabang Kayuagung, Bank Sumsel Capem Tugu Mulyo dan Capem Tulung Selapan.
Sedangkan Wabup OKI secara singkat mengatakan, warga yang sudah menabung berarti turut memberikan konstribusi dalam membangun daerah dan aktif memberikan kemajuan daerah. Bank SumselBabel Kayuagung harus baik dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat OKI. (iso)
PLN Ranting OI Alami Kerugian Rp 852 Juta
Indralaya, SN
Akibat banyaknya tunggakan masyarakat untuk membayar rekening listrik pada waktu yang sudah ditentukan, sehingga ditahun 2011 lalu PLN ranting Indralaya mengalami kerugian sebesar Rp 852 juta.
Kerugian tersebut rata-rata disebabkan karena adanya pengguna PLN yang menunggak pembayaran hingga berbulan bulan, yang menunggak tersbeut sekitar 8 persen dari jumlah pengguna PLN di OI sekarang terdapat kurang lebih 47 ribu.
Pelanggan yang sudah menunggak melewati batas yang sudah ditentukan yaitu selama 3 bulan, maka pemasanga dicabut. Jika belum dilunasi hingga tahun ini, pengguna PLN pasca bayar akan dialihkan program PLN Prabayar.
Manajer PLN Ranting Indralaya, Rohimi Solihin, kemarin (11/1), saat dikonfirmasi mengatakan, sudah menjadi keputusan dari pihak pusat, jika sudah diputuskan, maka pengguna PLN harus beralih ke PLN prabayar.
Dikatakannya Banyak sekali manfaat yang didapatkan dari penerapan PLN prabayar, selain pengguna dapat mengola dan mengendalikan sendiri pemakaian sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan membayar, pln prabayar juga tidak berpotensi untuk menunggak.
“Pemasangan juga lebih mudah, calon pengguna cukup mendatangi kantor PLN dan mengajukan permohonan dengan membawa tanda pengenal dan lainnya, kemudian akan disurvey jika layak maka akan lagnsung dipasangkan,” ujarnya.
Dengan banyaknya kerugian ditahun lalu, Rohimi meghimbau agar pengguna PLN dapat menyelesaikan tanggung jawabnya. (man)
Akibat banyaknya tunggakan masyarakat untuk membayar rekening listrik pada waktu yang sudah ditentukan, sehingga ditahun 2011 lalu PLN ranting Indralaya mengalami kerugian sebesar Rp 852 juta.
Kerugian tersebut rata-rata disebabkan karena adanya pengguna PLN yang menunggak pembayaran hingga berbulan bulan, yang menunggak tersbeut sekitar 8 persen dari jumlah pengguna PLN di OI sekarang terdapat kurang lebih 47 ribu.
Pelanggan yang sudah menunggak melewati batas yang sudah ditentukan yaitu selama 3 bulan, maka pemasanga dicabut. Jika belum dilunasi hingga tahun ini, pengguna PLN pasca bayar akan dialihkan program PLN Prabayar.
Manajer PLN Ranting Indralaya, Rohimi Solihin, kemarin (11/1), saat dikonfirmasi mengatakan, sudah menjadi keputusan dari pihak pusat, jika sudah diputuskan, maka pengguna PLN harus beralih ke PLN prabayar.
Dikatakannya Banyak sekali manfaat yang didapatkan dari penerapan PLN prabayar, selain pengguna dapat mengola dan mengendalikan sendiri pemakaian sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan membayar, pln prabayar juga tidak berpotensi untuk menunggak.
“Pemasangan juga lebih mudah, calon pengguna cukup mendatangi kantor PLN dan mengajukan permohonan dengan membawa tanda pengenal dan lainnya, kemudian akan disurvey jika layak maka akan lagnsung dipasangkan,” ujarnya.
Dengan banyaknya kerugian ditahun lalu, Rohimi meghimbau agar pengguna PLN dapat menyelesaikan tanggung jawabnya. (man)
Pahri Akan Evaluasi 3 Camat
Sekayu, SN
Bupati Musi Banyuasin H Pahri Azhari akan melakukan evaluasi terhadap seluruh Pegawai Negeri Sipil (PNS) Pemkab Muba mulai dari staf terbawah hingga ke jajaran eselon tertinggi. Pemkab Muba juga akan melakukan evaluasi terhadap oknum PNS bermasalah, termasuk yang tidak disiplin dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan aturan Pegawai Negeri Sipil.
Bupati Muba H Pahri Azhari melalui Kabag Humas Setda Muba, HM Soleh Naim, mengatakan, akan dilakukan rapat koordinasi dengan memanggil seluruh anggota Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (Baperjakat) Kabupaten Musi Banyuasin untuk mengevaluasi jabatan Camat Tungkal Jaya, Lais, dan Lawang Wetan yang dinilai tidak sesuai dengan latar belakang pendidikannya.
“Selanjutnya jabatan tiga camat tersebut akan dievaluasi dan ditempatkan sesuai dengan bidang keahliannya masing-masing, berdasarkan aturan dan UU kepegawaian. Selain itu akan pula dilakukan evaluasi terhadap Camat Lalan yang dijabat oleh saudara Zapran," tuturnya.
HM Soleh Naim menambahkan, evaluasi terhadap PNS merupakan agenda rutin Pemkab Musi Banyuasin yang dilaksanakan secara berkala, untuk melihat keaktifan para pegawai. Evaluasi ini bertujuan pula untuk meningkatkan efektivitas dan kinerja pelayanan terhadap masyarakat.
Selain melaksanakan evaluasi menyeluruh terhadap kinerja PNS, berdasarkan hasil koordinasi dengan Gubernur Sumatera Selatan H Alex Noerdin, akan dilakukan peninjauan amar putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Palembang terhadap H Yusnin SSos.
“Apabila telah terdapat keputusan hukum yang tetap, akan dicarikan solusi terbaik terhadap yang bersangkutan untuk ditempatkan sesuai dengan pangkat dan golongannya, dalam tugas pegabdian dan pelayanan kepada masyarakat,” pungkas HM Soleh Naim. (humas Muba)
Bupati Musi Banyuasin H Pahri Azhari akan melakukan evaluasi terhadap seluruh Pegawai Negeri Sipil (PNS) Pemkab Muba mulai dari staf terbawah hingga ke jajaran eselon tertinggi. Pemkab Muba juga akan melakukan evaluasi terhadap oknum PNS bermasalah, termasuk yang tidak disiplin dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan aturan Pegawai Negeri Sipil.
Bupati Muba H Pahri Azhari melalui Kabag Humas Setda Muba, HM Soleh Naim, mengatakan, akan dilakukan rapat koordinasi dengan memanggil seluruh anggota Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (Baperjakat) Kabupaten Musi Banyuasin untuk mengevaluasi jabatan Camat Tungkal Jaya, Lais, dan Lawang Wetan yang dinilai tidak sesuai dengan latar belakang pendidikannya.
“Selanjutnya jabatan tiga camat tersebut akan dievaluasi dan ditempatkan sesuai dengan bidang keahliannya masing-masing, berdasarkan aturan dan UU kepegawaian. Selain itu akan pula dilakukan evaluasi terhadap Camat Lalan yang dijabat oleh saudara Zapran," tuturnya.
HM Soleh Naim menambahkan, evaluasi terhadap PNS merupakan agenda rutin Pemkab Musi Banyuasin yang dilaksanakan secara berkala, untuk melihat keaktifan para pegawai. Evaluasi ini bertujuan pula untuk meningkatkan efektivitas dan kinerja pelayanan terhadap masyarakat.
Selain melaksanakan evaluasi menyeluruh terhadap kinerja PNS, berdasarkan hasil koordinasi dengan Gubernur Sumatera Selatan H Alex Noerdin, akan dilakukan peninjauan amar putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Palembang terhadap H Yusnin SSos.
“Apabila telah terdapat keputusan hukum yang tetap, akan dicarikan solusi terbaik terhadap yang bersangkutan untuk ditempatkan sesuai dengan pangkat dan golongannya, dalam tugas pegabdian dan pelayanan kepada masyarakat,” pungkas HM Soleh Naim. (humas Muba)
Lima Toilet Gedung Dewan Telan Ratusan Juta
-Total Rehab Gelontorkan Rp 2 M
Palembang, SN
Bertolak belakang dengan kondisi masyarakat yang masih kekurangan, sebaliknya wakil rakyat di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Palembang menghamburkan uang rakyat hanya untuk perbaikan ringan fasilitas toilet di gedung tersebut.
Untuk peraikan itu sendiri dana yang dianggarkan Sekretariat Dewan (sekwan) Kota Palembang menyentuh nilai Rp 2 M untuk total rehab empat item yang meliputi perbaikan lima toilet terdiri dari toilet ketua DPRD, tiga wakilnya dan satu toilet untuk umum, tamam penghijauan (sarana parkir dan jalan), lift dan pos jaga security.
“Yang paling banyak menelan dana adalah pembangunan lift” jelas Sekwan Kota Palembang Saiful Anwar, Rabu(11/1) usai menghadiri rapat paripurna DPRD Kota Palembang dengan agenda jawaban Panitia Khusus (pansu) DPRD Kota Palembang terhadap raperda Kota Palembang.
Harga termahal kedua ,meski tidak secara jelas dijelaskan Saiful total anggran perbaikan lima toilet menduduki peringkat kedua untuk anggaran yang diajukan tahun 2011 lalu.
“Selama ini DPRD Kota Palembang tidak meiliki toilet untuk digunakan secara umum, sedangkan toiliet yang ada untuk Ketua DPRD, dan tiga wakilnya hanya dilakukan perbaikan saja,”katanya.dengan adanya toilet untuk digunakan secara umum. Saiful menambahkan, tamu atau pengunjung tidak kesulitan lagi kalau akan melakukan aktifitas kebelakang (kamar mandi)” Memang selama ini tidak ada toilitet umum, toilet yang dibangun persis dibawah tangga utama gedung paripurna tersebut, tamu tidak harus antri ataupun kesulitan untuk buang air kecil lagi,’katanya.
Nah, item berikutnya, perbaikan jalan untuk sarana parkir kendaraan, penghijuan dan rumah pos jaga gedung dewan tersebut menduduki peringakat berikutnya.
“Kalau secara rincian yang jelas peranggaran untuk perbaikan dan pembangunan lift saya kurang hapal, yang jelas totalnya Rp 2 M,”jelasnya.
Untuk ditahun ini ( 2012-red ), kata Saiful lagi Sekwan tidak menggangarkan untuk perbaikan dan rehab. “Tahun 2012 ini tidak ada pengajuan anggaran lagi untuk rehab dan perbaikan gedung wakil rakyat, kalau perbaikan plafon, perbaikan lantai sudah dilakukan dan telah selesai,”katanya.(win)
Palembang, SN
Bertolak belakang dengan kondisi masyarakat yang masih kekurangan, sebaliknya wakil rakyat di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Palembang menghamburkan uang rakyat hanya untuk perbaikan ringan fasilitas toilet di gedung tersebut.
Untuk peraikan itu sendiri dana yang dianggarkan Sekretariat Dewan (sekwan) Kota Palembang menyentuh nilai Rp 2 M untuk total rehab empat item yang meliputi perbaikan lima toilet terdiri dari toilet ketua DPRD, tiga wakilnya dan satu toilet untuk umum, tamam penghijauan (sarana parkir dan jalan), lift dan pos jaga security.
“Yang paling banyak menelan dana adalah pembangunan lift” jelas Sekwan Kota Palembang Saiful Anwar, Rabu(11/1) usai menghadiri rapat paripurna DPRD Kota Palembang dengan agenda jawaban Panitia Khusus (pansu) DPRD Kota Palembang terhadap raperda Kota Palembang.
Harga termahal kedua ,meski tidak secara jelas dijelaskan Saiful total anggran perbaikan lima toilet menduduki peringkat kedua untuk anggaran yang diajukan tahun 2011 lalu.
“Selama ini DPRD Kota Palembang tidak meiliki toilet untuk digunakan secara umum, sedangkan toiliet yang ada untuk Ketua DPRD, dan tiga wakilnya hanya dilakukan perbaikan saja,”katanya.dengan adanya toilet untuk digunakan secara umum. Saiful menambahkan, tamu atau pengunjung tidak kesulitan lagi kalau akan melakukan aktifitas kebelakang (kamar mandi)” Memang selama ini tidak ada toilitet umum, toilet yang dibangun persis dibawah tangga utama gedung paripurna tersebut, tamu tidak harus antri ataupun kesulitan untuk buang air kecil lagi,’katanya.
Nah, item berikutnya, perbaikan jalan untuk sarana parkir kendaraan, penghijuan dan rumah pos jaga gedung dewan tersebut menduduki peringakat berikutnya.
“Kalau secara rincian yang jelas peranggaran untuk perbaikan dan pembangunan lift saya kurang hapal, yang jelas totalnya Rp 2 M,”jelasnya.
Untuk ditahun ini ( 2012-red ), kata Saiful lagi Sekwan tidak menggangarkan untuk perbaikan dan rehab. “Tahun 2012 ini tidak ada pengajuan anggaran lagi untuk rehab dan perbaikan gedung wakil rakyat, kalau perbaikan plafon, perbaikan lantai sudah dilakukan dan telah selesai,”katanya.(win)
Hendak Beneri Toa, PM Nyaris Tewas
EMPAT LAWANG- Naas dialami oleh Ahmad Basair (36) warga Desa Terusan Baru Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Empat Lawang, ingin maksud membenari pengeras suara (Toa,red) di atas atap dekat tower masjid baitul iman kesetrum oleh aliran listrik sehingga membuat korban mengalami luka bakar. Peristiwa tersebut terjadi Kamis (10/1) sekitar pukul 08.30 WIB.
Informasi yang didapat, menyebutkan korban yang berprofesi Pengurus Masjid (PM) sekaligus ketua pembangunan masjid Baitul Iman ini, ingin membenari pengeras suara karena mati sehingga menaiki dengan menggunakan tangga tanpa alas kaki, namun ketika sudah diatas atap diduga pengeras suara di dekat tower masjid tersebut masih dialiri listrik, seketika korban tersengat. Korbanpun terjatuh dari atap, warga yang melihat kejadian tersebut langsung berusaha membantu korban dan membawanya ke Puskesmas Tebing Tinggu guna mendapatkan perawatan medis karena kedua kakinya melepuh karena tersengat listrik.
“Korban merupakan masih keluarga, ia pun mendapatkan informasi bahwa ada keluarganya tersengat listrik dengan segera langsung menuju Puskesmas, sedangkan kronologis peristiwa. Korban sedang membetulkan toa di atas masjid tanpa ada pengaman namun apes masih ada tegangan listriknya,” ungkap salah satu keluarga korban, Heri, kemarin (10/1).
Sementara petugas medis Puskesmas Tebing Tinggi Dr Sukma Leni mengatakan, korban mengalami luka bakar pada kedua kakinya dengan kondisi melepuh sedangkan tangan kiri luka robek sehingga harus dijahit. Atas permintaan keluarga korbanpun dirujuk ke Rs Lubuk Linggau.
“Kami akan merujuknya ke RS Lubuk Linggau mengingat kondisi kedua kakinya melepuh dan mengganggu jaringan saraf sehingga harus benar-benar ditangani tim medis dengan serius,” kata Sukma.
Kapolres Lahat AKBP Beni Subandi melalui Kapolsek Urban Tebing Tinggi Kompol Dwi Utomo ketika dikonfirmasi, mengatakan pihaknya belum menerima laporan adanya warga kesetrum. Namun dirinya akan menyuruh anggotanya mengecek kelokasi kejadian.
“Kita akan mengecek kelokasi kejadian,sebab pihak korban belum melapor,” katanya melalui ponselnya.(Eko)
Informasi yang didapat, menyebutkan korban yang berprofesi Pengurus Masjid (PM) sekaligus ketua pembangunan masjid Baitul Iman ini, ingin membenari pengeras suara karena mati sehingga menaiki dengan menggunakan tangga tanpa alas kaki, namun ketika sudah diatas atap diduga pengeras suara di dekat tower masjid tersebut masih dialiri listrik, seketika korban tersengat. Korbanpun terjatuh dari atap, warga yang melihat kejadian tersebut langsung berusaha membantu korban dan membawanya ke Puskesmas Tebing Tinggu guna mendapatkan perawatan medis karena kedua kakinya melepuh karena tersengat listrik.
“Korban merupakan masih keluarga, ia pun mendapatkan informasi bahwa ada keluarganya tersengat listrik dengan segera langsung menuju Puskesmas, sedangkan kronologis peristiwa. Korban sedang membetulkan toa di atas masjid tanpa ada pengaman namun apes masih ada tegangan listriknya,” ungkap salah satu keluarga korban, Heri, kemarin (10/1).
Sementara petugas medis Puskesmas Tebing Tinggi Dr Sukma Leni mengatakan, korban mengalami luka bakar pada kedua kakinya dengan kondisi melepuh sedangkan tangan kiri luka robek sehingga harus dijahit. Atas permintaan keluarga korbanpun dirujuk ke Rs Lubuk Linggau.
“Kami akan merujuknya ke RS Lubuk Linggau mengingat kondisi kedua kakinya melepuh dan mengganggu jaringan saraf sehingga harus benar-benar ditangani tim medis dengan serius,” kata Sukma.
Kapolres Lahat AKBP Beni Subandi melalui Kapolsek Urban Tebing Tinggi Kompol Dwi Utomo ketika dikonfirmasi, mengatakan pihaknya belum menerima laporan adanya warga kesetrum. Namun dirinya akan menyuruh anggotanya mengecek kelokasi kejadian.
“Kita akan mengecek kelokasi kejadian,sebab pihak korban belum melapor,” katanya melalui ponselnya.(Eko)
2012, Formasi Penerimaan Guru Prioritas
Empat Lawang, SN
Formasi penerimaan tenaga pendidikan (guru,red) di Kabupaten Empat Lawang menjadi prioritas,keterangan ini disampaikan Bupati Empat Lawang H Budi Antoni Aljufri SE MM melalui Kepala BKD Empat Lawang Januarsyah SH.
Menurut Januarsyah,formasi guru sangat dibutuhkan bagi kabupaten empat Lawang,maklum selaku kabupaten baru yang termuda di Sumsel masih kekurangan banyak tenaga pendidikan. "Guru memang kekurangan banyak makanya menjadi prioritas," kata Januarsyah.
Selain guru, lanjut Januarsyah tenaga Kesehatan pun menjadi salah satu prioritas yang tidak kalah penting nya namun pemenuhan akan dilakukan secara bertahan pada formasi penerimaan pegawai setiap tahun,dengan rincian total kekurangan guru dibagi jangka waktu itulah formasi kebutuhan setiap tahunnyan"kami ingin formasi guru dan kesehatan segera tercukupi," ujar Januarsyah.
Selanjutnya Januarsyah menyampaikan pihaknya saat ini sedang mengurus proses pengajuan penerimaan pegawai, diharapkan tahun 2012 ini juga proses penerimaan pegawai dapat dilaksanakan. "Insya allah satu minggu kedepan ada titik terangnya, pengajuan kita sudah disampaikan dan tinggal menunggu hasil," jelasnya.
Diketahui sebelumnya,guru berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Empatlawang minim. Maka berharap dapat dipenuhi dari formasi penerimaan pegawai pertahun.
Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Empatlawang melalui Kabid Dikmen, Syaful Effendi mengatakan kekurangan tenaga pengajar PNS mencapai 1.300 orang. Sedangkan penerimaan setiap tahunnya tidak menentu dan belum bisa memenuhi kebutuhan.
"Penerimaan guru tidak pasti setiap tahunnya, sementara ditiap tahunnya ada guru PNS yang pensiun, sehingga kekurangan guru PNS meningkat. Untungnya, masih ada guru komite yang masih ingin mengajar," ujarnya.
Dikatakannya, saat ini guru PNS yang ada 1.400 orang dan jumlah guru PNS tersebut terbilang masih kurang. Oleh karena itu di tahun 2012 ini pada penerimaan CPNS akan diusulkan penambahan penerimaan guru PNS.
"Disdik tidak memiliki wewenang untuk menambahkan kuota, tetapi hanya bisa mengusulkan sesuai data yang ada. Semua keputusan sepenuhnya wewenang pihak BKD Empatlawang," katanya. (eko)
Formasi penerimaan tenaga pendidikan (guru,red) di Kabupaten Empat Lawang menjadi prioritas,keterangan ini disampaikan Bupati Empat Lawang H Budi Antoni Aljufri SE MM melalui Kepala BKD Empat Lawang Januarsyah SH.
Menurut Januarsyah,formasi guru sangat dibutuhkan bagi kabupaten empat Lawang,maklum selaku kabupaten baru yang termuda di Sumsel masih kekurangan banyak tenaga pendidikan. "Guru memang kekurangan banyak makanya menjadi prioritas," kata Januarsyah.
Selain guru, lanjut Januarsyah tenaga Kesehatan pun menjadi salah satu prioritas yang tidak kalah penting nya namun pemenuhan akan dilakukan secara bertahan pada formasi penerimaan pegawai setiap tahun,dengan rincian total kekurangan guru dibagi jangka waktu itulah formasi kebutuhan setiap tahunnyan"kami ingin formasi guru dan kesehatan segera tercukupi," ujar Januarsyah.
Selanjutnya Januarsyah menyampaikan pihaknya saat ini sedang mengurus proses pengajuan penerimaan pegawai, diharapkan tahun 2012 ini juga proses penerimaan pegawai dapat dilaksanakan. "Insya allah satu minggu kedepan ada titik terangnya, pengajuan kita sudah disampaikan dan tinggal menunggu hasil," jelasnya.
Diketahui sebelumnya,guru berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Empatlawang minim. Maka berharap dapat dipenuhi dari formasi penerimaan pegawai pertahun.
Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Empatlawang melalui Kabid Dikmen, Syaful Effendi mengatakan kekurangan tenaga pengajar PNS mencapai 1.300 orang. Sedangkan penerimaan setiap tahunnya tidak menentu dan belum bisa memenuhi kebutuhan.
"Penerimaan guru tidak pasti setiap tahunnya, sementara ditiap tahunnya ada guru PNS yang pensiun, sehingga kekurangan guru PNS meningkat. Untungnya, masih ada guru komite yang masih ingin mengajar," ujarnya.
Dikatakannya, saat ini guru PNS yang ada 1.400 orang dan jumlah guru PNS tersebut terbilang masih kurang. Oleh karena itu di tahun 2012 ini pada penerimaan CPNS akan diusulkan penambahan penerimaan guru PNS.
"Disdik tidak memiliki wewenang untuk menambahkan kuota, tetapi hanya bisa mengusulkan sesuai data yang ada. Semua keputusan sepenuhnya wewenang pihak BKD Empatlawang," katanya. (eko)
Minimalisir Kejahatan, Gelar Operasi Terpadu
Muara Enim, SN
Polres Muara Enim menggelar operasi rutin terpadu di sepanjang jalan Simpang Kepur Muara Enim. Kegiatan tesebut bertujuan untuk meminimalisir aksi kejahatan dan pelanggaran lalu lintas demi mencipta situasi kondusif.
Demikian diungkapkan Kapolres Muara Enim AKBP Budi Suryanto melalui Kepala Satuan (Kasat) Sabhara pada Polres Muara Enim AKP Andi Junianto, Selasa (10/1).
Dikatakannya, pelanggaran dan tindak kriminal lainnya, seperti pelanggaran lalu lintas, narkoba, senjata tajam (Sajam), senjata api (Senpi) dan lain-lain.
Mulai dari sepeda motor, mobil pribadi, angkutan penumpang, hingga angkutan berat. Dimana, titik razia difokuskan pada dua lokasi yakni Simpang Kepur dan Jembatan Enim II Muara Enim. Mengingat, kedua titik ini merupakan pusat utama bagi jalur keluar masuk kendaraan dari berbagai arah. Baik dari dalam kota ataupun luar kota.
"Dari dua titik ini kita berharap mampu memutus ataupun meminimalisir berbagai jaringan pelanggaran yang dapat masuk ke wilayah Kabupaten Muara Enim," ujar Andi di sela-sela operasi.
Menurut Andi, operasi ini secara rutin dilakukan oleh satuan Polres Muara Enim. Terdiri dari satuan lalu lintas, serse, propam dan satuan lainnya.
"Kita terus upayakan untuk menggelar operasi ini secara rutin. Sehingga, stabilitas keamanan dan ketertiban di Kabupaten Muara Enim terus terjaga," ucap dia
Kepala Unit (Kanit) Patroli Lalu Lintas Iptu Reza Pahlevi menuturkan, dalam razia ini yang paling banyak ditemukan adalah bentuk pelanggaran lalu lintas. Yakni tidak adanya kelengkapan surat menyurat kendaraan seperti Surat Izin Mengemudi (SIM), STNK, mati KIR, kelengkapan keamanan helm, sabuk pengaman dan lain-lain. Tak hanya itu, pihaknya juga melakukan himbauan bagi sejumlah kendaraan plat luar agar segera dimutasikan.
"Bagi kendaraan yang masih menggunakan plat luar, kita himbau untuk segera di mutasikan. Sementara, bagi kendaraan yang melanggar maka kita tindak,” ungkapnya. (yud)
Polres Muara Enim menggelar operasi rutin terpadu di sepanjang jalan Simpang Kepur Muara Enim. Kegiatan tesebut bertujuan untuk meminimalisir aksi kejahatan dan pelanggaran lalu lintas demi mencipta situasi kondusif.
Demikian diungkapkan Kapolres Muara Enim AKBP Budi Suryanto melalui Kepala Satuan (Kasat) Sabhara pada Polres Muara Enim AKP Andi Junianto, Selasa (10/1).
Dikatakannya, pelanggaran dan tindak kriminal lainnya, seperti pelanggaran lalu lintas, narkoba, senjata tajam (Sajam), senjata api (Senpi) dan lain-lain.
Mulai dari sepeda motor, mobil pribadi, angkutan penumpang, hingga angkutan berat. Dimana, titik razia difokuskan pada dua lokasi yakni Simpang Kepur dan Jembatan Enim II Muara Enim. Mengingat, kedua titik ini merupakan pusat utama bagi jalur keluar masuk kendaraan dari berbagai arah. Baik dari dalam kota ataupun luar kota.
"Dari dua titik ini kita berharap mampu memutus ataupun meminimalisir berbagai jaringan pelanggaran yang dapat masuk ke wilayah Kabupaten Muara Enim," ujar Andi di sela-sela operasi.
Menurut Andi, operasi ini secara rutin dilakukan oleh satuan Polres Muara Enim. Terdiri dari satuan lalu lintas, serse, propam dan satuan lainnya.
"Kita terus upayakan untuk menggelar operasi ini secara rutin. Sehingga, stabilitas keamanan dan ketertiban di Kabupaten Muara Enim terus terjaga," ucap dia
Kepala Unit (Kanit) Patroli Lalu Lintas Iptu Reza Pahlevi menuturkan, dalam razia ini yang paling banyak ditemukan adalah bentuk pelanggaran lalu lintas. Yakni tidak adanya kelengkapan surat menyurat kendaraan seperti Surat Izin Mengemudi (SIM), STNK, mati KIR, kelengkapan keamanan helm, sabuk pengaman dan lain-lain. Tak hanya itu, pihaknya juga melakukan himbauan bagi sejumlah kendaraan plat luar agar segera dimutasikan.
"Bagi kendaraan yang masih menggunakan plat luar, kita himbau untuk segera di mutasikan. Sementara, bagi kendaraan yang melanggar maka kita tindak,” ungkapnya. (yud)
Dandim Lahat Bantah Oknum TNI Ambil Kayu Hutan Lindung
Pagaralam, SN
Komandan Distrik Militer (Dandim) 0405 Lahat, Letkol Fathur Rochman, Rabu (11/1) mengatakan, meskipun belum terbukti adanya keterlibatan anggota TNI dalam dugaan perambahan hutan atau ilegal logging, namun pihaknya masih akan tetap melakukan penyelidikan mengenai dugaan anggota Koramil Jarai, Umar yang menyimpan kayu yang berasal dari hutan lindung.
Menurutnya, sampai saat ini belum ada bukti kuat, sehingga tidak dilakukan penyitaan barang bukti. Justru Umar sudah dicemarkan nama baiknya oleh seseorang, bahkan istrinya sempat dianiaya dan sudah dilaporkan kepada Polres Pagaralam.
Fathur Rochman mengungkapkan, pihaknya sudah memanggil umar untuk dimintai keterangan seputar kepemilikan kayu yang diduga berasal dari hutan lindung. Dari hasil pemeriksaan tidak terbukti terjadi tindak pelanggaran, karena kayu tersebut adalah milik orangtua angkatnya dan dibeli sejak 2007 lalu.
Menurut Fathur, Umar memang mempunyai orangtua angkat bernama Jafti yang memiliki pangklong kayu. Diantara kayu miliknya memang terdapat beberapa jenis, yang sudah tidak ada lagi di kawasan hutan rakyat. Karena tumbuhnya saat ini hanya ada di kawasan hutan lindung. Namun kayu tersebut dibeli pada 2007 lalu, dari warga Manna Bengkulu. Sehingga dugaan diambil dari kawasan hutan lindung di Lahat dan Empatlawang, tidak benar.
Namun katanya, Kodim 0405 Lahat tetap akan terus melakukan penyelidikan, untuk mengetahui asal usul kayu tersebut. Sehingga jika memang terbukti dan melanggar peraturan yang ada, ia tidak akan segan menindak tegas anggotanya. Ia berjanji tidak akan menutup-nutupi dan akan membeberkan kepada media.
Dikatakannya, permasalahan kayu tersebut hanyalah pengalihan informasi saja. Karena sebelumnya sempat terjadi perselisihan antara Sri istri Umar dengan tiga orang yang salah satunya anggota DPRD Pagaralam bernama Rasmizal.
"Kasus penganiayaan yang terjadi ditutupi, dengan kasus kayu ilegal tersebut. Hingga saat ini belum terbukti, Umar memiliki dan mengambil kayu dari hutan lindung," ungkapnya. (asn)
Komandan Distrik Militer (Dandim) 0405 Lahat, Letkol Fathur Rochman, Rabu (11/1) mengatakan, meskipun belum terbukti adanya keterlibatan anggota TNI dalam dugaan perambahan hutan atau ilegal logging, namun pihaknya masih akan tetap melakukan penyelidikan mengenai dugaan anggota Koramil Jarai, Umar yang menyimpan kayu yang berasal dari hutan lindung.
Menurutnya, sampai saat ini belum ada bukti kuat, sehingga tidak dilakukan penyitaan barang bukti. Justru Umar sudah dicemarkan nama baiknya oleh seseorang, bahkan istrinya sempat dianiaya dan sudah dilaporkan kepada Polres Pagaralam.
Fathur Rochman mengungkapkan, pihaknya sudah memanggil umar untuk dimintai keterangan seputar kepemilikan kayu yang diduga berasal dari hutan lindung. Dari hasil pemeriksaan tidak terbukti terjadi tindak pelanggaran, karena kayu tersebut adalah milik orangtua angkatnya dan dibeli sejak 2007 lalu.
Menurut Fathur, Umar memang mempunyai orangtua angkat bernama Jafti yang memiliki pangklong kayu. Diantara kayu miliknya memang terdapat beberapa jenis, yang sudah tidak ada lagi di kawasan hutan rakyat. Karena tumbuhnya saat ini hanya ada di kawasan hutan lindung. Namun kayu tersebut dibeli pada 2007 lalu, dari warga Manna Bengkulu. Sehingga dugaan diambil dari kawasan hutan lindung di Lahat dan Empatlawang, tidak benar.
Namun katanya, Kodim 0405 Lahat tetap akan terus melakukan penyelidikan, untuk mengetahui asal usul kayu tersebut. Sehingga jika memang terbukti dan melanggar peraturan yang ada, ia tidak akan segan menindak tegas anggotanya. Ia berjanji tidak akan menutup-nutupi dan akan membeberkan kepada media.
Dikatakannya, permasalahan kayu tersebut hanyalah pengalihan informasi saja. Karena sebelumnya sempat terjadi perselisihan antara Sri istri Umar dengan tiga orang yang salah satunya anggota DPRD Pagaralam bernama Rasmizal.
"Kasus penganiayaan yang terjadi ditutupi, dengan kasus kayu ilegal tersebut. Hingga saat ini belum terbukti, Umar memiliki dan mengambil kayu dari hutan lindung," ungkapnya. (asn)
458 PNS Pagaralam Dikukuhkan
Pagaralam, SN
Sebanyak 458 Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dilingkungan pemerintah Kota Pagaralam diambil sumpah jabatan menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) oleh Walikota Pagaralam, Drs H Djazuli Kuris MM, Rabu (11/1).
"Kegiatan ini digelar di Aula SD BI Pagaralam, dipimpin langsung Walikota Pagaralam Drs H Djazuli Kuris, MM," kata Kabid Formasi BKD Kota Pagaralam, Heriandi, Rabu (11/1).
Menurutnya, pengambilan sumpah PNS ini merupakan salah satu syarat CPNS menjadi PNS 100 persen. Hal ini mewajibkan semua CPNS formasi 2009 datang. Acara ini juga ditandai dengan penanaman pohon oleh Walikota dan juga perwakilan CPNS yang dilantik secara simbolis.
Kepala Badan Kepegawain Daerah (BKD) Kota Pagaralam, Drs H Syarfrudin mengatakan, CPNS yang diambil sumpahnya menjadi PNS tersebut terdiri dari formasi 2009.
"Pengambilan sumpah tersebut diharapkan dapat meningkatkan kinerja PNS yang ada terlebih dalam hal peningkatan prestasi kerja," kata dia.
Sementara itu Walikota Pagaralam, Djazuli Kuris, pengambilan sumpah jabatan merupakan suatu keharusan bagi setiap PNS sebagai abdi negara, selain itu bagi PNS juga diwajibkan untuk menjaga dan menjalankan sumpah jabatan tersebut dengan senantiasa meningkatkan disiplin kerja.
"Setelah menjadi PNS 100 persen jangan sampai kinerja menurun, terlebih malah bermalasan-malasan. Soalnya, selain telah melanggar sumpah tindakan tersebut bisa merugikan bangsa dan negara," kata dia pula.
Kedepan, pemerintah Kota Pagaralam akan melakukan peningkatan pengawasan terhadap PNS yang ada. Untuk itu, jika nantinya ada PNS yang melanggar kode etik kepegawaian maka pihaknya tidak segan-segan akan memberikan sanksi disiplin seperti penundaan kenaikan pangkat atau bahkan penurunan pangkat maupun jabatan," tegasnya. (asn)
Sebanyak 458 Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dilingkungan pemerintah Kota Pagaralam diambil sumpah jabatan menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) oleh Walikota Pagaralam, Drs H Djazuli Kuris MM, Rabu (11/1).
"Kegiatan ini digelar di Aula SD BI Pagaralam, dipimpin langsung Walikota Pagaralam Drs H Djazuli Kuris, MM," kata Kabid Formasi BKD Kota Pagaralam, Heriandi, Rabu (11/1).
Menurutnya, pengambilan sumpah PNS ini merupakan salah satu syarat CPNS menjadi PNS 100 persen. Hal ini mewajibkan semua CPNS formasi 2009 datang. Acara ini juga ditandai dengan penanaman pohon oleh Walikota dan juga perwakilan CPNS yang dilantik secara simbolis.
Kepala Badan Kepegawain Daerah (BKD) Kota Pagaralam, Drs H Syarfrudin mengatakan, CPNS yang diambil sumpahnya menjadi PNS tersebut terdiri dari formasi 2009.
"Pengambilan sumpah tersebut diharapkan dapat meningkatkan kinerja PNS yang ada terlebih dalam hal peningkatan prestasi kerja," kata dia.
Sementara itu Walikota Pagaralam, Djazuli Kuris, pengambilan sumpah jabatan merupakan suatu keharusan bagi setiap PNS sebagai abdi negara, selain itu bagi PNS juga diwajibkan untuk menjaga dan menjalankan sumpah jabatan tersebut dengan senantiasa meningkatkan disiplin kerja.
"Setelah menjadi PNS 100 persen jangan sampai kinerja menurun, terlebih malah bermalasan-malasan. Soalnya, selain telah melanggar sumpah tindakan tersebut bisa merugikan bangsa dan negara," kata dia pula.
Kedepan, pemerintah Kota Pagaralam akan melakukan peningkatan pengawasan terhadap PNS yang ada. Untuk itu, jika nantinya ada PNS yang melanggar kode etik kepegawaian maka pihaknya tidak segan-segan akan memberikan sanksi disiplin seperti penundaan kenaikan pangkat atau bahkan penurunan pangkat maupun jabatan," tegasnya. (asn)
Banjir yang Jadi Ancaman Tahunan
Oleh Agus Harizal Alwie Tjikmat
PENGALAMAN banjir tiap tahun yang banyak menenggelamkan daerah Kota Palembang dalam waktu yang cukup lama, harus menjadi catatan dan cermin bagi warga kota ini untuk melakukan sesuatu.
Gambaran banyak daerah yang tergenang dalam kurun waktu dua bulan, yang disebabkan tingkat hujan yang tinggi, minimnya daerah resapan, dan air Sungai Musi yang pasang, adalah bentuk kesalahan langkah yang telah dilakukan sebagian warga ibukota Provinsi Sumatera Selatan.
Tahun 2012 ini memang belum ada terdengar daerah yang tergenang cukup lama, tetapi ini jangan membuat lengah. Karena curah hujan untuk beberapa bulan masih cukup tinggi.
Suka tidak suka, mau tidak mau, Pemerintah Kota Palembang harus menerima kondisi bahwa banjir yang telah melanda dan telah menyebabkan aktivitas warga menjadi terganggu, karena perbuatan yang dilakukan warganya sendiri dan kontrol Pemkot yang sangat kurang.
Tudingan klasik untuk masalah ini adalah penimbunan daerah rawa yang semakin menjadi-jadi di tengah giatnya pembangunan yang dilakukan. Sepintar apapun sebuah individu dan secanggih apapun teknologi, tetapi kalau tidak disiplin dan tak mau dikontrol, akan berbuah celaka dan kemalangan, Begitu pula dengan banjir di Kota Palembang.
Di Kota Palembang air bah datang karena faktor tingginya curah hujan, daerah resapan yang makin berkurang, dan faktor air Sungai Musi yang pasang naik. Memang waktu dan saat banjir terjadi, sebagai langkah awal Pemkot Palembang langsung mengevaluasi teknik seperti sistem drainase yang ada, pengerukan sungai dan kebutuhan pompa penanggulangan banjir. Tetapi itu jangka pendek, saat banjir terjadi.
Nah, untuk jangka panjang bagaimana? Jawabannya adalah Pemkot telah lepas kontrol untuk semuanya, hanya pusat kota yang selama ini diperhatikan. Di daerah pinggiran penimbunan rawa terus terjadi, drainase banyak macet dan tak baik, dan banyak anak-anak sungai sebagai tempat mengalirnya air saat musim hujan tertutup lumpur, eceng gondok, bahkan memang sengaja ditimbun.
Saat musim kering ini untuk diketahui, warga Palembang makin egois dan menjadi-jadi melakukan penimbunan. Dimana aturan yang dibuat selama ini? Hanya sebuah prasasti! Jika tak dilakukan langkah sigap, siap-siaplah di musim penghujan tahun ini dan tahun selanjutnya, banjir akan makin parah. Wasapadalah!! (***)
Pembayaran Hutang SEA Games Harus Diperdakan
* Hasil Evaluasi Mendagri
Palembang, SN
Pembayaran hutang pembangunan tiga venues SEA Games yakni, venue aquatic, lapangan tembak dan atletik sebesar Rp 324,9 miliar yang dimasukkan ke dalam pos pengeluaran daerah di dalam APBD Sumsel 2012, berdasarkan hasil evaluasi Mendagri harus dibuatkan Peraturan Daerah (Perda).
Hal ini diungkapkan Wakil Ketua DPRD Sumsel, Achmad Djauhari ditemui di ruang kerjanya, Rabu (11/1).
“Memang itulah dasar hukumnya, itukan perintah kepada pemerintah provinsi. Karena, (dana) itu tidak dianggarkan di APBN lagi. Sepertinya itu sudah diserahkan di pemerintah provinsi, caranya dengan membuat Perda, selanjutnya Perda tersebut akan dibuat Peraturan Gubernur (Pergub),” ungkap Politisi Partai Demokrat ini.
Lanjutnya, substansi tentang Rp324,9 miliar itu, memang diperbolehkan. Karena, baik dari Menteri dan dari APBN, anggaran untuk pembayaran hutang pembangunan venues SEA Games itu sudah tidak ada lagi. “Soal berapa besarnya pembayaran hutang, masih harus di audit dulu oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sambil berjalan, berapa yang layak dibayar. Bisa saja kurang dari angka Rp324,9 miliar itu. Saya yakin, pembayarannya akan kurang dari itu,” katanya.
Ia menambahkan, sebaiknya Pemprov Sumsel sesegera mungkin mengajukan Raperda tentang pembayaran hutang SEA Games itu, karena kalau terlambat, dana tersebut kemungkinan tidak dapat di cairkan.
Sementara itu, Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Sumsel, H.A. Fikri Juhan, menuturkan, sesuai hasil evaluasi mendagri, untuk mencairkan dana pembayaran hutang SEA Games sebesar Rp 324 miliar, pemerintah pusat hanya memberikan waktu 7 hari, sejak surat tersebut dikeluarkan kepada Pemprov Sumsel untuk menyiapkan payung hukum dari penganggaran dana tersebut.
Menurut Fikri, dalam surat tersebut, Mendagri tidak menjelaskan secara gamblang mengenai cara pencairan dana Rp 324 miliar, untuk pembayaran hutang SEAG tersebut.
“Dalam surat Mendagri itu, hanya mengatakan untuk menganggarkan dana tersebut pemerintah provinsi diminta berkonsultasi dengan pihak terkait. Seperti Menpora, Menteri Keuangan dan lainnya. Selain itu pemprov juga harus membuat payung hukum berupa peraturan daerah (perda) yang mengatur masalah dana untuk pembayaran hutang SEAG tersebut,” kata Fikri.
Namun yang menjadi persoalan, urai Fikri, batasan waktu yang diberikan mendagri untuk melaksanakan semua syarat tersebut, hanya 7 hari sejak surat itu diterbitkan. “Biasanya Perda itu dibuat dalam waktu satu bulan dan paling cepat dua minggu. Kalau hanya 7 hari saya kira sangat sulit untuk dilakukan dan dikhawatirkan hasilnya tidak akan maksimal,” pungkasnya. (awj)
Palembang, SN
Pembayaran hutang pembangunan tiga venues SEA Games yakni, venue aquatic, lapangan tembak dan atletik sebesar Rp 324,9 miliar yang dimasukkan ke dalam pos pengeluaran daerah di dalam APBD Sumsel 2012, berdasarkan hasil evaluasi Mendagri harus dibuatkan Peraturan Daerah (Perda).
Hal ini diungkapkan Wakil Ketua DPRD Sumsel, Achmad Djauhari ditemui di ruang kerjanya, Rabu (11/1).
“Memang itulah dasar hukumnya, itukan perintah kepada pemerintah provinsi. Karena, (dana) itu tidak dianggarkan di APBN lagi. Sepertinya itu sudah diserahkan di pemerintah provinsi, caranya dengan membuat Perda, selanjutnya Perda tersebut akan dibuat Peraturan Gubernur (Pergub),” ungkap Politisi Partai Demokrat ini.
Lanjutnya, substansi tentang Rp324,9 miliar itu, memang diperbolehkan. Karena, baik dari Menteri dan dari APBN, anggaran untuk pembayaran hutang pembangunan venues SEA Games itu sudah tidak ada lagi. “Soal berapa besarnya pembayaran hutang, masih harus di audit dulu oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sambil berjalan, berapa yang layak dibayar. Bisa saja kurang dari angka Rp324,9 miliar itu. Saya yakin, pembayarannya akan kurang dari itu,” katanya.
Ia menambahkan, sebaiknya Pemprov Sumsel sesegera mungkin mengajukan Raperda tentang pembayaran hutang SEA Games itu, karena kalau terlambat, dana tersebut kemungkinan tidak dapat di cairkan.
Sementara itu, Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Sumsel, H.A. Fikri Juhan, menuturkan, sesuai hasil evaluasi mendagri, untuk mencairkan dana pembayaran hutang SEA Games sebesar Rp 324 miliar, pemerintah pusat hanya memberikan waktu 7 hari, sejak surat tersebut dikeluarkan kepada Pemprov Sumsel untuk menyiapkan payung hukum dari penganggaran dana tersebut.
Menurut Fikri, dalam surat tersebut, Mendagri tidak menjelaskan secara gamblang mengenai cara pencairan dana Rp 324 miliar, untuk pembayaran hutang SEAG tersebut.
“Dalam surat Mendagri itu, hanya mengatakan untuk menganggarkan dana tersebut pemerintah provinsi diminta berkonsultasi dengan pihak terkait. Seperti Menpora, Menteri Keuangan dan lainnya. Selain itu pemprov juga harus membuat payung hukum berupa peraturan daerah (perda) yang mengatur masalah dana untuk pembayaran hutang SEAG tersebut,” kata Fikri.
Namun yang menjadi persoalan, urai Fikri, batasan waktu yang diberikan mendagri untuk melaksanakan semua syarat tersebut, hanya 7 hari sejak surat itu diterbitkan. “Biasanya Perda itu dibuat dalam waktu satu bulan dan paling cepat dua minggu. Kalau hanya 7 hari saya kira sangat sulit untuk dilakukan dan dikhawatirkan hasilnya tidak akan maksimal,” pungkasnya. (awj)
Batubara Tak Berikan Apa-apa untuk Sumsel
Palembang, SN
Sejauh ini kegiatan penambangan batubara tidak memberikan 'apa-apa' bagi pemerintah provinsi Sumsel. Sementara, banyak angkutan batubara yang melintasi jalan Tanjung Api-api (TAA) yang notabene merupakan jalan provinsi.
Hal ini diungkapkan Anggota Komisi III DPRD Sumsel, Agus Sutikno ditemui di gedung DPRD Sumsel, kemarin. Menurutnya, tidak ada kompensasi yang diberikan perusahaan batubara, untuk peningkatan pendapatan asli daerah (PAD) Sumsel.
Padahal kata Politisi PPP ini, truk bertonase antara 8-30 ton yang mengangkut batubara milik perusahaan pertambangan batubara di Sumsel tersebut dikeluhkan masyarakat merusak jalan sehingga jarak tempuh Palembang – Muaraenim yang biasanya 5-6 kini bisa menjadi 8-10 jam.
“Banyaknya angkutan batubara yang hilir mudik melintas di jalan nasional, mulai dari Lahat-Palembang sedikit banyak menyebabkan kerusakan jalan makin parah. Ternyata tidak ada kompensasi yang diberikan oleh perusahaan batubara swasta tersebut, walau angkutan batubara itu telah merusak jalan,” kritiknya.
Ia menambahkan, Tidak ada retribusi atau royalty yang diberikan mereka setiap ton batubara yang diangkut dari areal pertambangan. Berbeda dengan PT Bukit Asam (BA), yang memberikan sumbangan Rp 1000 setiap ton batubara yang diangkut.
“2010 lalu, PT BA memberikan Rp50 miliar untuk royalty dan Rp1000 perton nya. Sedangkan perusahaan batubara swasta tidak memberikan apapun,” jelas Agus.
Lebih lanjut Agus mengungkapkan, penerimaan Sumsel khusus dari perusahaan batubara milik swasta, berasal dari izin pertambangan dan izin angkutan. Namun izin tersebut hanya sekali. Selain itu, banyak juga angkutan batubara justru yang nomor polisi nya bukan berasal dari Sumsel atau non BG.
Sementara itu Wakil Ketua Komisi IV DPRD Sumsel, Ahmad Yani membenarkan tidak ada pajak atau royalty yang diberikan perusahaan tambang batubara swasta di Sumsel untuk PAD Sumsel. Sebab, tambah Yani, ada aturan yang melarang pemerintah daerah untuk memungut pajak dan retribusi kepada perusahaan tambang swasta.
“Dalam UU Pajak, sudah jelas retribusi yang bisa dipungut pemerintah daerah. Ini mengakibatkan daerah, tidak bisa berkreatifitas untuk mencari penghasilan,” terangnya.
Kemudian sambung Yani, memang setiap tonase batubara yang dieksploitasi dari Sumsel tidak dipungut langsung oleh pemprov. Namun, ada pendapatan bagi hasil dari setiap tonase batubara yang di eksploitasi dari Sumsel. “Ada retribusi atau pajak yang ditarik dari setiap tonase batubara tersebut, namun pungutannya langsung dilakukan di pusat kemudian baru dilakukan bagi hasil,” ungkapnya
Sementara itu, disisi lain, Perda tentang Retribusi Izin Pengangkutan Barang Khusus dan Barang Berbahaya di Sungai dan atau Danau Lintas Kabupaten/Kota, yang disahkan tahun 2010 oleh DPRD dan Pemprov Sumsel, mendapat penolakan dari Pemerintah Pusat dalam hal Depdagri.
Padahal, dalam Perda itu, ada salah satu mata pasalnya disebutkan bahwa pemprov Sumsel mendapatkan kompensasi perusahaan batubara sebesar Rp15 ribu, untuk satu ton batubara.
“Kita akan kejar terus, melalui Dinas Perhubungan. Mengapa (Perda) itu di tolak pusat, sehingga perda tersebut tidak bisa di sahkan. Kita juga akan ke Jakarta menindaklanjuti kepusat kenapa perda ini di tolak,” tegas anggota Komisi IV DPRD Sumsel, Najib Madjan.
Menurut politisi asal Partai Golkar ini, pihaknya mengkhawatirkan ada pihak tertentu yang bermain di pusat, bahkan bukan tidak mungkin pengusaha batubara sendiri bermain di pusat sehingga Perda ini tidak di sahkan Depdagri. (awj)
Sejauh ini kegiatan penambangan batubara tidak memberikan 'apa-apa' bagi pemerintah provinsi Sumsel. Sementara, banyak angkutan batubara yang melintasi jalan Tanjung Api-api (TAA) yang notabene merupakan jalan provinsi.
Hal ini diungkapkan Anggota Komisi III DPRD Sumsel, Agus Sutikno ditemui di gedung DPRD Sumsel, kemarin. Menurutnya, tidak ada kompensasi yang diberikan perusahaan batubara, untuk peningkatan pendapatan asli daerah (PAD) Sumsel.
Padahal kata Politisi PPP ini, truk bertonase antara 8-30 ton yang mengangkut batubara milik perusahaan pertambangan batubara di Sumsel tersebut dikeluhkan masyarakat merusak jalan sehingga jarak tempuh Palembang – Muaraenim yang biasanya 5-6 kini bisa menjadi 8-10 jam.
“Banyaknya angkutan batubara yang hilir mudik melintas di jalan nasional, mulai dari Lahat-Palembang sedikit banyak menyebabkan kerusakan jalan makin parah. Ternyata tidak ada kompensasi yang diberikan oleh perusahaan batubara swasta tersebut, walau angkutan batubara itu telah merusak jalan,” kritiknya.
Ia menambahkan, Tidak ada retribusi atau royalty yang diberikan mereka setiap ton batubara yang diangkut dari areal pertambangan. Berbeda dengan PT Bukit Asam (BA), yang memberikan sumbangan Rp 1000 setiap ton batubara yang diangkut.
“2010 lalu, PT BA memberikan Rp50 miliar untuk royalty dan Rp1000 perton nya. Sedangkan perusahaan batubara swasta tidak memberikan apapun,” jelas Agus.
Lebih lanjut Agus mengungkapkan, penerimaan Sumsel khusus dari perusahaan batubara milik swasta, berasal dari izin pertambangan dan izin angkutan. Namun izin tersebut hanya sekali. Selain itu, banyak juga angkutan batubara justru yang nomor polisi nya bukan berasal dari Sumsel atau non BG.
Sementara itu Wakil Ketua Komisi IV DPRD Sumsel, Ahmad Yani membenarkan tidak ada pajak atau royalty yang diberikan perusahaan tambang batubara swasta di Sumsel untuk PAD Sumsel. Sebab, tambah Yani, ada aturan yang melarang pemerintah daerah untuk memungut pajak dan retribusi kepada perusahaan tambang swasta.
“Dalam UU Pajak, sudah jelas retribusi yang bisa dipungut pemerintah daerah. Ini mengakibatkan daerah, tidak bisa berkreatifitas untuk mencari penghasilan,” terangnya.
Kemudian sambung Yani, memang setiap tonase batubara yang dieksploitasi dari Sumsel tidak dipungut langsung oleh pemprov. Namun, ada pendapatan bagi hasil dari setiap tonase batubara yang di eksploitasi dari Sumsel. “Ada retribusi atau pajak yang ditarik dari setiap tonase batubara tersebut, namun pungutannya langsung dilakukan di pusat kemudian baru dilakukan bagi hasil,” ungkapnya
Sementara itu, disisi lain, Perda tentang Retribusi Izin Pengangkutan Barang Khusus dan Barang Berbahaya di Sungai dan atau Danau Lintas Kabupaten/Kota, yang disahkan tahun 2010 oleh DPRD dan Pemprov Sumsel, mendapat penolakan dari Pemerintah Pusat dalam hal Depdagri.
Padahal, dalam Perda itu, ada salah satu mata pasalnya disebutkan bahwa pemprov Sumsel mendapatkan kompensasi perusahaan batubara sebesar Rp15 ribu, untuk satu ton batubara.
“Kita akan kejar terus, melalui Dinas Perhubungan. Mengapa (Perda) itu di tolak pusat, sehingga perda tersebut tidak bisa di sahkan. Kita juga akan ke Jakarta menindaklanjuti kepusat kenapa perda ini di tolak,” tegas anggota Komisi IV DPRD Sumsel, Najib Madjan.
Menurut politisi asal Partai Golkar ini, pihaknya mengkhawatirkan ada pihak tertentu yang bermain di pusat, bahkan bukan tidak mungkin pengusaha batubara sendiri bermain di pusat sehingga Perda ini tidak di sahkan Depdagri. (awj)
Polri Siap Amankan Pelantikan Bupati Muba
Sebanyak 730 Polisi akan diturunkan untuk mengamankan pelaksanaan pelantikan Bupati dan Wakil Bupati Musi Banyuasin pada 16 Januari mendatang. Terdiri dari 250 personil Brimob dan Samapta Polda Sumsel dan 480 personil Polres Muba.
Demikian diutarakan Kapolres Muba AKBP Toto Wibowo saat acara kunjungan Kapolda Sumsel Irjen Pol Dikdik M Arief Mansyur di Mapolres Muba, Sekayu, Rabu (11/1). Kunjungan Kapolda Sumsel dirangkai dengan peresmian Gedung Sat Reskrim Polres Muba, serta penandatanganan kerjasama Pendidikan Lalulintas dalam Kurikulum Sekolah antara Pemkab dan Polres Muba. Kegiatan ini dihadiri oleh Bupati Muba H Pahri Azhari, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah, dan SKPD Muba.
“Polres beserta personil dari Polda Sumsel siap mengamankan pelantikan Bupati Musi Banyuasin. Termasuk melakukan pengamanan lalu lintas pada proses pelantikan tersebut,” ujarnya.
Kabid Humas Polda Sumsel Sabaruddin Ginting, mengatakan, personil Polisi dari Polda Sumsel akan mulai ditempatkan sejak Minggu, sehari sebelum pelantikan. Selain mengamankan lokasi pelantikan, Polisi juga akan mengamankan di luar tempat pelantikan, dan pengamanan terhadap tamu undangan yang hadir.
Pada kesempatan tersebut, Bupati Muba H Pahri Azhari dan Kapolda Sumsel Irjen Pol Dikdik M Arief Mansyur melakukan penandatanganan prasasti peresmian Gedung Sat Reskrim Polres Muba. Dilakukan pula penandatanganan kerjasama pendidikan lalulintas dalam kurikulum sekolah antara Pemkab Muba dengan Polres Muba. Serta penebaran 5.000 bibit ikan di kolam Polres Muba sebagai bagian program 1.000 kolam yang dicanangkan Pemkab Muba.
Bupati Muba H Pahri Azhari mengatakan, sudah menjadi kewajiban pemerintah untuk memberikan dukungan kepada Polisi dalam upaya memaksimalkan pelayanan bagi kepentingan masyarakat. Dirinya mengaku, Pemkab Muba menyambut baik kerjasama pendidikan lalulintas dalam kurikulum sekolah dengan Polres Muba.( ADV/Humas Muba)
Rabu, 11 Januari 2012
Rakyat Berteriak, Makin Terasa Efek Buruk Eksplorasi Batubara di Lahat
Oleh Agus Harizal Alwie Tjikmat
EFEK buruk eksplorasi tambang batubara di Lahat makin dirasakan rakyat Sumsel. Tak hanya warga Lahat, rakyat yang menggunakan jalan dimana truk batubara melintas makin menderita. Jalan yang rusak dan kemacetan makin parah.
Memang ada efek positif untuk kemajuan daerah. Bila selama ini banyak keputusan atau segala sesuatunya harus ditetapkan pemerintah pusat atau pemerintah provinsi, kini setelah Otoda pemerintah daerah tingkat II diberi kuasa penuh untuk membuat keputusan.
Tetapi yang sering terlupakan oleh kita semua, bahwa dampak dari pertambangan bila tidak dipikirkan sejak awal, akan berakibat buruk untuk daerah itu sendiri. Sudah banyak contoh, dimana saat bahan tambang habis yang tersisa hanya kerusakan alam, kemisikinan dan pemukiman yang ditinggalkan begitu saja.
Kemudian seperti saat ini, baru beberapa tahun tambang batubara ada di Lahat, tetapi lihat kerusakan jalan sudah nampak di sepanjang jalan-jalan di Kota Lahat dan jalan menuju Kota Palembang.
Tak hanya itu, saat ini rakyat harus sengsara menikmati polusi karena debu yang tak terkontrol. Tentu kita tak ingin kondisi ini terus terjadi dengan wilayah Kabupaten Lahat. Ini harus menjadi catatan bersama, karena saat ini mulai terlihat kerusakan alam akibat dampak dari aktivitas pertambangan.
Kita wajib mengingatkan ini, karena kita sebagai manusia jangan egois sendiri mengeksplorasi bahan tambang secara membabibuta tanpa memikirkan dampak buruknya. Misalnya di Kabupaten Lahat sekarang sudah banyak terlihat kerusakan hutan, kemudian ekplorasi besar-besaran dari bahan tambang batubara dapat berakibat buruk bagi ciri khas wilayah Lahat 'Bukit Serelo'.
Karena untuk diketahui, di sekeliling 'Bukit Serelo' saat ini ternyata dipenuhi dengan bahan tambang batubara. Kemudian yang harus dipikirkan juga sekarang efek jangka pendek dari pengangkutan batubara tersebut. Karena transportasi yang digunakan masih menggunakan jalan umum, tentu dampak langsung berupa kerusakan jalan sangat terasa. Harusnya sudah dibuat dan dipikirkan 'win-win solution' untuk kondisi ini.
Jangan sampai dampak jalan yang cepat rusak, justru merugikan orang lain atau rakyat banyak. Kondisi ini harus dipikirkan cepat dan harus dilakukan sebelum pemerintah daerah mengeluarkan KP. Tidak bisa hanya memikirkan keuntungan dalam waktu cepat, tetapi efek buruk jangka pendek dan jangka panjang tak dipikirkan sama sekali. Mari
kita manfaatkan bahan galian, hasil bumi, bahan tambang untuk kemajuan kita semua dan kemakmuran rakyat. Tetapi yang harus dipikirkan, ekplorasi besar-besarn dari bahan tambang yang hanya memikirkan keuntungan sesaat tanpa memikirkan lingkungan dan alam, yakinlah sengsara akan diterima generasi yang akan datang. Waktunya tidak akan lama, hanya beberapa tahun saja. (***)
Selasa, 10 Januari 2012
Disperindagkop OKI Siapkan Surat Teguran Pengecer
Kayuagung, SN
Menyikapi maraknya pedagang BBM khususnya bensin dan solar di tingkat pengecer dengan harga bervariasi dan tentunya lebih mahal dari harga standar, Disperindagkop OKI dalam waktu dekat akan menyiapkan surat edaran dan teguran.
Surat edaran dan teguran yang akan diperuntukkan bagi seluruh pengecer BBM terutama di dalam perkotaan Kayuagung dan sekitarnya ini berisikan tentang Harga Eceran Tertinggi (HET) BBM bensin dan solar di tingkat pengecer.
Kasi Pengawas Pedagangan Disperindagkop OKI M Teguh SE kemarin mengatakan, saat ini pihaknya sedang menyiapkan surat edaran dimaksud. Ini menyikapi dan menindaklanjuti keluhan warga tentang tingginya harga BBM di pengecer.
Ia menjelaskan, ketika BBM di OKI sedang langka karena terlambatnya pasokan dari Palembang berdampak pada ulah pengecer BBM yang seenaknya menetapkan harga BBM. Misalnya harga bensin dijual paling rendah Rp 7 ribu/liter namun kadang mencapai Rp 10 ribu/liter.
“Harga itu jelas mencekik masyarakat karena harga bensin di SPBU hanya Rp 4 500/liter,”sambung dia sembari mengatakan surat edaran ini diutamakan diberikan kepada pengecer BBM di dalam perkotaan Kayuagung yang akhir-akhir ini marak.
Terkait nominal HET BBM di tingkat pengecer, Teguh belum bisa menyebutkan angkanya karena masih akan dibahas jajarannya. Namun HET itu nantinya tidak akan ada pihak yang dirugikan baik konsumen maupun penjualnya.
“Bila ada pengecer yang nanti melanggar ketentuan HET, jelas kami akan memberikan tindakan,” janjinya. (iso)
Menyikapi maraknya pedagang BBM khususnya bensin dan solar di tingkat pengecer dengan harga bervariasi dan tentunya lebih mahal dari harga standar, Disperindagkop OKI dalam waktu dekat akan menyiapkan surat edaran dan teguran.
Surat edaran dan teguran yang akan diperuntukkan bagi seluruh pengecer BBM terutama di dalam perkotaan Kayuagung dan sekitarnya ini berisikan tentang Harga Eceran Tertinggi (HET) BBM bensin dan solar di tingkat pengecer.
Kasi Pengawas Pedagangan Disperindagkop OKI M Teguh SE kemarin mengatakan, saat ini pihaknya sedang menyiapkan surat edaran dimaksud. Ini menyikapi dan menindaklanjuti keluhan warga tentang tingginya harga BBM di pengecer.
Ia menjelaskan, ketika BBM di OKI sedang langka karena terlambatnya pasokan dari Palembang berdampak pada ulah pengecer BBM yang seenaknya menetapkan harga BBM. Misalnya harga bensin dijual paling rendah Rp 7 ribu/liter namun kadang mencapai Rp 10 ribu/liter.
“Harga itu jelas mencekik masyarakat karena harga bensin di SPBU hanya Rp 4 500/liter,”sambung dia sembari mengatakan surat edaran ini diutamakan diberikan kepada pengecer BBM di dalam perkotaan Kayuagung yang akhir-akhir ini marak.
Terkait nominal HET BBM di tingkat pengecer, Teguh belum bisa menyebutkan angkanya karena masih akan dibahas jajarannya. Namun HET itu nantinya tidak akan ada pihak yang dirugikan baik konsumen maupun penjualnya.
“Bila ada pengecer yang nanti melanggar ketentuan HET, jelas kami akan memberikan tindakan,” janjinya. (iso)
Hendak ke Kepahyang Suami Istri Dirampok
* 2 perampok Bersimbah dara
Empat Lawang, SN
Pasangan suami istri (Pasutri) Reno (20) dan Rita (19) warga Desa Padang Gelai Kecamata Pasemah Air Keruh (Paiker), dirampok oleh dua orang tidak dikenal dengan bersenjata tajam, saat hendak pergi ke Kabupaten Kepahyang Provinsi Bengkulu.
Nahasnya dua perampok tersebut kena senjata makan tua, karena korban melawan, mereka ditujah dengan pisaunya sendiri. Peristiwa tersebut terjadi Senin (9/1) sekitar pukul 13.45 WIB, di Jalan Tebing Air Pisang kecamatan Ulu Musi Kabupaten Empat Lawang.
Informasi yang dihimpun koran ini mengatakan siang itu keduanya dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat, hendak kerumah keluarganya di Kabupaten Kepahyang.Sesampai dilokasi kejadian ada dua orang tidak dikenal, dengan menggunakan sepeda motor Honda Revo tanpa plat membuntuti dari belakang.
Pelaku kemudian memotong laju motor korban, lalu pelaku mengeluarkan sajam, dan menodongkan kekorban.
Melihat ia dirampok korban Reno,tidak tinggal diam,lalu melawan, terjadilah perkelahian tidak seimbang.
Namun, dengan kesigapan korban,pisau pelaku dapat direbut, korban tidak menyiakan hal tersebut,langsung menusuk kedua perampok,satu pelaku di bagian punggung, dan satu lagi didada.
Kedua rampok pun terluka,merasa kesakita kemudian keduanya melarikan diri.
Sementara sepeda motor perampok tersebut ditinggalkannya di jalan. Lalu, pasangan suami istri tersebut melaporkan kejadian yang dialaminya ke Polsek Ulu Musi.
Kapolres Lahat AKBP Beny Subandi SIk MSi melalui Kapolsek Ulu Musi Ipda Yusuf Solehat, membenarkan kejadian tersebut,serta telah menerima laporan korban.
"Kita telah melakukan olah TKP,saat ini kasusnya masih dalam penyelidikan, motor pelaku sekarang ada di tempat Kades Nganjungan Paiker, setelah kami hendak mengambilnya sebagai BB, kades tersebut menolak dengan alasan tidak tanggung jawab,kalau motor pelaku tersebut diamuk massa. Kami mengharapkan agar kades dapat menyerahkan motor tersangka, sebagai BB dan juga untuk bahan penyelidikan," ungkap Yusuf. (eko)
Empat Lawang, SN
Pasangan suami istri (Pasutri) Reno (20) dan Rita (19) warga Desa Padang Gelai Kecamata Pasemah Air Keruh (Paiker), dirampok oleh dua orang tidak dikenal dengan bersenjata tajam, saat hendak pergi ke Kabupaten Kepahyang Provinsi Bengkulu.
Nahasnya dua perampok tersebut kena senjata makan tua, karena korban melawan, mereka ditujah dengan pisaunya sendiri. Peristiwa tersebut terjadi Senin (9/1) sekitar pukul 13.45 WIB, di Jalan Tebing Air Pisang kecamatan Ulu Musi Kabupaten Empat Lawang.
Informasi yang dihimpun koran ini mengatakan siang itu keduanya dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat, hendak kerumah keluarganya di Kabupaten Kepahyang.Sesampai dilokasi kejadian ada dua orang tidak dikenal, dengan menggunakan sepeda motor Honda Revo tanpa plat membuntuti dari belakang.
Pelaku kemudian memotong laju motor korban, lalu pelaku mengeluarkan sajam, dan menodongkan kekorban.
Melihat ia dirampok korban Reno,tidak tinggal diam,lalu melawan, terjadilah perkelahian tidak seimbang.
Namun, dengan kesigapan korban,pisau pelaku dapat direbut, korban tidak menyiakan hal tersebut,langsung menusuk kedua perampok,satu pelaku di bagian punggung, dan satu lagi didada.
Kedua rampok pun terluka,merasa kesakita kemudian keduanya melarikan diri.
Sementara sepeda motor perampok tersebut ditinggalkannya di jalan. Lalu, pasangan suami istri tersebut melaporkan kejadian yang dialaminya ke Polsek Ulu Musi.
Kapolres Lahat AKBP Beny Subandi SIk MSi melalui Kapolsek Ulu Musi Ipda Yusuf Solehat, membenarkan kejadian tersebut,serta telah menerima laporan korban.
"Kita telah melakukan olah TKP,saat ini kasusnya masih dalam penyelidikan, motor pelaku sekarang ada di tempat Kades Nganjungan Paiker, setelah kami hendak mengambilnya sebagai BB, kades tersebut menolak dengan alasan tidak tanggung jawab,kalau motor pelaku tersebut diamuk massa. Kami mengharapkan agar kades dapat menyerahkan motor tersangka, sebagai BB dan juga untuk bahan penyelidikan," ungkap Yusuf. (eko)
Kendaraan Dilarang Parkir Di Jalan Merdeka
Palembang, SN
Dinas Perhubungan Kota Palembang mulai hari ini melarang motor atau mobil parkir di depan kantor satuan kerja perangkat daerah di Jalan Merdeka.
Tepatnya, larangan parkir itu dimulai dari depan kantor Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi, sampai ke Dinas Penyelamatan dan Pemadam Kebakaran.
Pathi Riduan, Kepala Bidang Pengendalian dan Pengawasan Operasional Dinas Perhubungan Kota Palembang mengatakan, pelarangan ini untuk menghilangkan kesan semrawut di Jalan Merdeka.
“Sementara ini larangan baru kita berlakukan di depan kantor-kantor SKPD dulu. Kemungkinan setelah itu baru meluas ke seluruh Jalan Merdeka,” ujar Pathi, Senin (9/1).
Pemerintah kota sendiri sudah menyiapkan lahan parkir baru di samping kantor wali kota. Lahan itu cukup luas. “Bisa menampung 100-an mobil,” Pathi mengatakan.
Ia menambahkan, selain di depan kantor SKPD, larangan parkir juga berlaku di Jalan Rumah Bari dan Jalan Sekanak. Saat ini di dua ruas jalan dipasang rambu larangan parkir. “Kendaraan yang masih parkir akan dikunci roda,” kata Pathi.
Disinggung soal wacana pelarangan parkir di Jalan Sudirman, Pathi mengatakan hingga saat ini belum ada tindak lanjut.
“Itu kan hanya saat SEA Games. Soal akan dilanjutkan atau tidak itu masih harus dikaji lagi. Karena, pemkot juga harus menyiapkan lahan parkir yang cukup untuk kendaraan, jika larangan parkir di Sudirman diterapkan.”
Sebelumnya, Wali Kota Palembang Eddy Santana Putra mengatakan, pihaknya menyiapkan lahan parkir khusus untuk kendaraan yang selama ini parkir di depan kantor SKPD.
“Jalan Merdeka ini kan kawasan perkantoran. Jadi harus tertib dan rapi. Karena itu, dibuat kawasan parkir khusus untuk kendaraan yang akan parkir di depan SKPD. Supaya tidak semrawut lagi,” ujar Eddy.(win)
Dinas Perhubungan Kota Palembang mulai hari ini melarang motor atau mobil parkir di depan kantor satuan kerja perangkat daerah di Jalan Merdeka.
Tepatnya, larangan parkir itu dimulai dari depan kantor Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi, sampai ke Dinas Penyelamatan dan Pemadam Kebakaran.
Pathi Riduan, Kepala Bidang Pengendalian dan Pengawasan Operasional Dinas Perhubungan Kota Palembang mengatakan, pelarangan ini untuk menghilangkan kesan semrawut di Jalan Merdeka.
“Sementara ini larangan baru kita berlakukan di depan kantor-kantor SKPD dulu. Kemungkinan setelah itu baru meluas ke seluruh Jalan Merdeka,” ujar Pathi, Senin (9/1).
Pemerintah kota sendiri sudah menyiapkan lahan parkir baru di samping kantor wali kota. Lahan itu cukup luas. “Bisa menampung 100-an mobil,” Pathi mengatakan.
Ia menambahkan, selain di depan kantor SKPD, larangan parkir juga berlaku di Jalan Rumah Bari dan Jalan Sekanak. Saat ini di dua ruas jalan dipasang rambu larangan parkir. “Kendaraan yang masih parkir akan dikunci roda,” kata Pathi.
Disinggung soal wacana pelarangan parkir di Jalan Sudirman, Pathi mengatakan hingga saat ini belum ada tindak lanjut.
“Itu kan hanya saat SEA Games. Soal akan dilanjutkan atau tidak itu masih harus dikaji lagi. Karena, pemkot juga harus menyiapkan lahan parkir yang cukup untuk kendaraan, jika larangan parkir di Sudirman diterapkan.”
Sebelumnya, Wali Kota Palembang Eddy Santana Putra mengatakan, pihaknya menyiapkan lahan parkir khusus untuk kendaraan yang selama ini parkir di depan kantor SKPD.
“Jalan Merdeka ini kan kawasan perkantoran. Jadi harus tertib dan rapi. Karena itu, dibuat kawasan parkir khusus untuk kendaraan yang akan parkir di depan SKPD. Supaya tidak semrawut lagi,” ujar Eddy.(win)
Walikota Wajibkan SKPD Gunakan Pupuk Bank Sampah
Palembag, SN
Pengolahan pupuk kompos yang berasal dari bank sampah di kampung ramah lingkungan sepertinya mendapat perhatan dari Walikota Palembang. Dengan mewajibkan tiap-tiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) untuk meggunaan pupuk tersebut untuk penghijauan di lingkungan kator sebelum masuk ke pasaran.
“Dinas yang akan melakukan penghijuan di perkantoran bisa membeli pupuk dari hasil pengelolaan sampah organik di bank sampah yang dimiliki kampung ramah lingkungan, terutama Dinas Kebersihan Kota (DKK) dan Dinas Perikanan perternakan dan Kehutanan (DP2K) Kota Palembang,”jelas Eddy Senin (9/1) disela-sela meninjaua bank sampah dan Kampung Ramah lingkungan Bahagia Mandiri komplek Perumaha Griya Bahagia Keluarahan Sukareme Kecamatan Alang-Alang Lebar.
Bank sampah yang telah ada saat ini, kata Walikota bervisi menuju kota Internasional ini mempunyai peranan penting dalam cara penangulanga sampah yang ada terutama sampah-sampah yang ada di sekitar lokasi tempat mereka mendirikan bank sampah tersebut.
“Bank sampah Bahagia Mandiri sudah beroperasi baru 18 hari tetapi sudah menunjukan hasilnya, meraka menampung siapa saja yang akan membuang sampah , sampah ini bisa dikelola lagi menjadi barang yang mempunyai nilai ekonomis, “katanya
Dicontohkan Eddy hasil barang bekas dan barang yang tidak terpakai yang sudah menjadi barang siap jual ,seperti halnya kerajianan tangan yang beragam jenis dan bentuk untuk keperluan hiasan rumah tangga dan juga berepa jenis pupuk kompos dan bahan organik yang siap dipasarkan.
“Ini yang akan kita terapkan disetiap RT untuk memiliki kampung ramah lingkungan yang sekaligus mempunyai bank sampah untuk pengelolaan sampah di lingkungan itu sendiri,”jelasnya.
Untuk menseragamnkan kampung ramah lingkungan yang sekaligus mempunyai bank sampah tersebut, orang nomor satu di Kota palembang ini, menargetkan 2012 dari 107 kelurahan dalam 16 kecamatan di kota Palembang ini memiliki bank sampah minimal satu keluarahan mempunyai satu kawasan percontohan
"Kita targetkan program bank sampah pada 2012 akan terealisir pada semua keluarahan kita dengan memiliki ,minimal setipak komplek memiliki bank sampah”tegasnya.
Sementara itu Kepala Badan Lingkungan Hidup (BLH) Kota Palembang Kms Abu Bakar mengungkapkan tidaklah sulit untuk mengembangkan program bank sampah disetiap kawasan keluarahan yang ada, bahkan program bank sampah sudah menjadi kewajiban untuk bersama-sama menangulangi sampah yang ada.
“Ini sangat fositif, nanti kita lebih memfokuskan sosialisasi di kecamatan dan keluarahan untuk lebih mengalakan bank sampah dan kampung ramah lingkungan,”jelasnya.
BLH sendiri, kata Abu menargetkan satu tahun dua keluarahan harus mempunyai bank sampah dan kampung ramah lingkungan.”Setiap tahun kita menargetkan ada dua keluarahan harsu ada kampung ramah lingkungan dan mempunyai satu pengelolaan sampah terpadu yakni bank sampah,’tukasnya.(win)
Pengolahan pupuk kompos yang berasal dari bank sampah di kampung ramah lingkungan sepertinya mendapat perhatan dari Walikota Palembang. Dengan mewajibkan tiap-tiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) untuk meggunaan pupuk tersebut untuk penghijauan di lingkungan kator sebelum masuk ke pasaran.
“Dinas yang akan melakukan penghijuan di perkantoran bisa membeli pupuk dari hasil pengelolaan sampah organik di bank sampah yang dimiliki kampung ramah lingkungan, terutama Dinas Kebersihan Kota (DKK) dan Dinas Perikanan perternakan dan Kehutanan (DP2K) Kota Palembang,”jelas Eddy Senin (9/1) disela-sela meninjaua bank sampah dan Kampung Ramah lingkungan Bahagia Mandiri komplek Perumaha Griya Bahagia Keluarahan Sukareme Kecamatan Alang-Alang Lebar.
Bank sampah yang telah ada saat ini, kata Walikota bervisi menuju kota Internasional ini mempunyai peranan penting dalam cara penangulanga sampah yang ada terutama sampah-sampah yang ada di sekitar lokasi tempat mereka mendirikan bank sampah tersebut.
“Bank sampah Bahagia Mandiri sudah beroperasi baru 18 hari tetapi sudah menunjukan hasilnya, meraka menampung siapa saja yang akan membuang sampah , sampah ini bisa dikelola lagi menjadi barang yang mempunyai nilai ekonomis, “katanya
Dicontohkan Eddy hasil barang bekas dan barang yang tidak terpakai yang sudah menjadi barang siap jual ,seperti halnya kerajianan tangan yang beragam jenis dan bentuk untuk keperluan hiasan rumah tangga dan juga berepa jenis pupuk kompos dan bahan organik yang siap dipasarkan.
“Ini yang akan kita terapkan disetiap RT untuk memiliki kampung ramah lingkungan yang sekaligus mempunyai bank sampah untuk pengelolaan sampah di lingkungan itu sendiri,”jelasnya.
Untuk menseragamnkan kampung ramah lingkungan yang sekaligus mempunyai bank sampah tersebut, orang nomor satu di Kota palembang ini, menargetkan 2012 dari 107 kelurahan dalam 16 kecamatan di kota Palembang ini memiliki bank sampah minimal satu keluarahan mempunyai satu kawasan percontohan
"Kita targetkan program bank sampah pada 2012 akan terealisir pada semua keluarahan kita dengan memiliki ,minimal setipak komplek memiliki bank sampah”tegasnya.
Sementara itu Kepala Badan Lingkungan Hidup (BLH) Kota Palembang Kms Abu Bakar mengungkapkan tidaklah sulit untuk mengembangkan program bank sampah disetiap kawasan keluarahan yang ada, bahkan program bank sampah sudah menjadi kewajiban untuk bersama-sama menangulangi sampah yang ada.
“Ini sangat fositif, nanti kita lebih memfokuskan sosialisasi di kecamatan dan keluarahan untuk lebih mengalakan bank sampah dan kampung ramah lingkungan,”jelasnya.
BLH sendiri, kata Abu menargetkan satu tahun dua keluarahan harus mempunyai bank sampah dan kampung ramah lingkungan.”Setiap tahun kita menargetkan ada dua keluarahan harsu ada kampung ramah lingkungan dan mempunyai satu pengelolaan sampah terpadu yakni bank sampah,’tukasnya.(win)
Pegawai Koperasi Nyaris Tewas
Empat Lawang, SN
Naas dialami Roni Fasius ( 28 ) warga Prumnas Kros Tebing Tinggi Kabupaten Empat Lawang. Korban nyaris tewas dan menderita luka kaki dan tangan kanan hingga harus dirawat di IGD puskesmas Tebing Tinggi, pasalnya sepeda motor BG 6036 HQ yang dikendarainya menabrak mobil pick up BD 1367 LF.
Peristiwa terjadi Senin (9/1) sekitar pukul 09.30 WIB dijalan umum tanjung Beringin lama Tebing tinggi Kabupaten Empat Lawang.
Informasi yang dihimpun menyebutkan saat itu korban yang berstatus sebagai pegawai koperasi sedang mengejar perampok yang mengambil motor temanya, yang dirampok di Kecamatan Kikim Barat Kabupaten Lahat,Hingga menuju jalan tanjung beringin lama.
Kejar-kejaran pun terjadi, perampok yang sudah terlebih dahulu melaju ke arah Tebing Tinggi dikejar tiga buah motor termasuk korban. Tiba di Tempat Kejadian Perkara (TKP) korban yang melaju kencang tidak menyadari ada mobil keluar sehingga saat itu juga langsung menabrak.
Dengar suara keras terdengar akibat benturan kendaraan korban, korban terpentang sementara kendaraan korban berada di bawah mobil yang ditabrak. Oleh warga korban yang tergeletak dijalan langsung ditolong dan dibawah di puskesmas Tebing Tinggi untuk dirawat.
Kapolres Lahat AKBP Beny Subandi melalui Kapolsek Urban Tebing Tinggi Kompol Dwi Utamo membenarkan kejadian bahkan mengaku dua tim telah diturunkan ke Tempat Kejadian Perkara ( TKP ), sementara tim reskrim terus mengejar orang yang pelaku perampokan yang dimaksud. “Petugas sudah kita turunkan ke TKP,” tuturnya. (eko)
Naas dialami Roni Fasius ( 28 ) warga Prumnas Kros Tebing Tinggi Kabupaten Empat Lawang. Korban nyaris tewas dan menderita luka kaki dan tangan kanan hingga harus dirawat di IGD puskesmas Tebing Tinggi, pasalnya sepeda motor BG 6036 HQ yang dikendarainya menabrak mobil pick up BD 1367 LF.
Peristiwa terjadi Senin (9/1) sekitar pukul 09.30 WIB dijalan umum tanjung Beringin lama Tebing tinggi Kabupaten Empat Lawang.
Informasi yang dihimpun menyebutkan saat itu korban yang berstatus sebagai pegawai koperasi sedang mengejar perampok yang mengambil motor temanya, yang dirampok di Kecamatan Kikim Barat Kabupaten Lahat,Hingga menuju jalan tanjung beringin lama.
Kejar-kejaran pun terjadi, perampok yang sudah terlebih dahulu melaju ke arah Tebing Tinggi dikejar tiga buah motor termasuk korban. Tiba di Tempat Kejadian Perkara (TKP) korban yang melaju kencang tidak menyadari ada mobil keluar sehingga saat itu juga langsung menabrak.
Dengar suara keras terdengar akibat benturan kendaraan korban, korban terpentang sementara kendaraan korban berada di bawah mobil yang ditabrak. Oleh warga korban yang tergeletak dijalan langsung ditolong dan dibawah di puskesmas Tebing Tinggi untuk dirawat.
Kapolres Lahat AKBP Beny Subandi melalui Kapolsek Urban Tebing Tinggi Kompol Dwi Utamo membenarkan kejadian bahkan mengaku dua tim telah diturunkan ke Tempat Kejadian Perkara ( TKP ), sementara tim reskrim terus mengejar orang yang pelaku perampokan yang dimaksud. “Petugas sudah kita turunkan ke TKP,” tuturnya. (eko)
Begal Bersenpi Lolos dari Amukan Massa
Muara Enim, SN
Tiga begal bermotor bersenpi dan bersenjata tajam lolos dari amukan massa setelah sebelumnya merampas sepeda motor milik korbannya di tebing kerikil Desa Suban Jeriji Kecamatan Rambang Dangku. Kendati, para pelaku, menghilang ke hutan belantara, namun sepeda motor tersangka tak luput dari amukan amarah warga hingga ringsek.
Modus operandi begal motor tersebut, berpura-pura menanyakan arah jalan kepada korban, Karta bin Kurdi warga setempat yang mengendarai sepeda motor 'bebek' di lokasi kejadian, Sabtu (7/1) sekitar pukul 15.00 WIB, di tebing kerikil Desa Suban Jeriji.
Karena mengetahui daerah setempat, korban pun tak sungkan memberitahukan arah jalan ke Suban Jeriji kepada ketiga pelaku yang mengendarai sepeda motor tanpa nomor polisi. Tak disangka, korban para pelaku, mengeluarkan senpi dan sajam sekaligus mengancamnya agar menyerahkan sepeda motor dan harta berharga yang dimilikinya.
Takut nyawanya terancam, tak pelak korban pun menyerahkan sepeda motornya tersebut. Beruntunglah, korban masih menyimpan hand phone, kemudian menghubungi warga setempat untuk meminta pertolongan. Dalam hitungan menit, warga yang diperkirakan belasan orang langsung mengejar pelaku.
Karena kondisi jalan yang terjal serta berbatu, laju kendaraan pelaku dapat dikejar massa. Kemudian, pelaku nyaris tertangkap oleh warga. Beruntung, pelaku cepat meninggalkan sepeda motor yang dikendarainya serta masuk ke dalam hutan desa Suban Jeriji.
Meskipun sempat dikejar ke dalam hutan tersebut, namun jejak para pelaku tak berhasil ditemukan. Kemudian, oleh warga dilaporkan ke Polsek Rambang Dangku. Kemudian tim buser Polsek Rambang Dangku melakukan pengejaran kembali, namun hasilnya nihil.
Dari TKP, petugas berhasil mengamankan sepeda motor milik pelaku tanpa nomor polisi, dalam kondisi tinggal casis dan mesin saja. Lalu, barang bukti tersebut dibawah ke Polsek Rambang Dangku.
Kapolsek Rambang Dangku AKP Iksan didampingi Kanit Reskrim Ipda Lubis yang dikonfirmasi, Senin (9/1) membenarkan kejadian tersebut. Pihaknya kini masih menyeilidiki serta mengejar para pelaku yang diperkirakan tiga orang.
“Dari olah TKP kita di lapangan, pelaku menggunakan senpi dan sajam. Namun, beruntung tidak sampai melukai korbannya,” ungkap Kapolsek. (yud)
Tiga begal bermotor bersenpi dan bersenjata tajam lolos dari amukan massa setelah sebelumnya merampas sepeda motor milik korbannya di tebing kerikil Desa Suban Jeriji Kecamatan Rambang Dangku. Kendati, para pelaku, menghilang ke hutan belantara, namun sepeda motor tersangka tak luput dari amukan amarah warga hingga ringsek.
Modus operandi begal motor tersebut, berpura-pura menanyakan arah jalan kepada korban, Karta bin Kurdi warga setempat yang mengendarai sepeda motor 'bebek' di lokasi kejadian, Sabtu (7/1) sekitar pukul 15.00 WIB, di tebing kerikil Desa Suban Jeriji.
Karena mengetahui daerah setempat, korban pun tak sungkan memberitahukan arah jalan ke Suban Jeriji kepada ketiga pelaku yang mengendarai sepeda motor tanpa nomor polisi. Tak disangka, korban para pelaku, mengeluarkan senpi dan sajam sekaligus mengancamnya agar menyerahkan sepeda motor dan harta berharga yang dimilikinya.
Takut nyawanya terancam, tak pelak korban pun menyerahkan sepeda motornya tersebut. Beruntunglah, korban masih menyimpan hand phone, kemudian menghubungi warga setempat untuk meminta pertolongan. Dalam hitungan menit, warga yang diperkirakan belasan orang langsung mengejar pelaku.
Karena kondisi jalan yang terjal serta berbatu, laju kendaraan pelaku dapat dikejar massa. Kemudian, pelaku nyaris tertangkap oleh warga. Beruntung, pelaku cepat meninggalkan sepeda motor yang dikendarainya serta masuk ke dalam hutan desa Suban Jeriji.
Meskipun sempat dikejar ke dalam hutan tersebut, namun jejak para pelaku tak berhasil ditemukan. Kemudian, oleh warga dilaporkan ke Polsek Rambang Dangku. Kemudian tim buser Polsek Rambang Dangku melakukan pengejaran kembali, namun hasilnya nihil.
Dari TKP, petugas berhasil mengamankan sepeda motor milik pelaku tanpa nomor polisi, dalam kondisi tinggal casis dan mesin saja. Lalu, barang bukti tersebut dibawah ke Polsek Rambang Dangku.
Kapolsek Rambang Dangku AKP Iksan didampingi Kanit Reskrim Ipda Lubis yang dikonfirmasi, Senin (9/1) membenarkan kejadian tersebut. Pihaknya kini masih menyeilidiki serta mengejar para pelaku yang diperkirakan tiga orang.
“Dari olah TKP kita di lapangan, pelaku menggunakan senpi dan sajam. Namun, beruntung tidak sampai melukai korbannya,” ungkap Kapolsek. (yud)
Pagaralam Optimalkan Produksi 3.450 Hektare Sawah
Pagaralam, SN
Pemerintah Kota Pagaralam, mengoptimalkan pengelolaan 3.450 hektare sawah untuk mendorong peningkatkan produksi gabah kering dan beras.
Kepala Dinas Pertanian dan Hortikultura, Kota Pagaralam, Jumaldi Jani, Senin (9/1) mengatakan ada dua kategori lahan ini Pagaralam yaitu 3.450 hektare sawah dan 3.207 kering. Sementara lahan penggunaan lainnya mencapai 34.626 hektare. Kedepan, pemerintah juga sudah menyiapkan lahan 3.000 hektare untuk percetakan baru.
"Ada sekitar 1.500 ha di Dempo Selatan, dan Kecamatan Dempo Tengah 1.500 ha. Karena kedua daerah ini memiliki potensi pengembangan irigasi baru dan sumber air cukup banyak. Untuk mendorong peningkatkan produksi beras 2012 nanti, pemerintah harus memfokuskan pengembangan lahan persawahan di Kecamatan Dempo Selatan dan Dempo Tengah dan sebagian lagi di Dempo Selatan," kata dia.
Mengingat masih banyak lahan tidur dan tanaman kopi yang sudah tidak produktif lagi pada 2012 ini direncanakan membangun mega proyek irigasi di Kecamatan Dempo Selatan yang mampu mengairi ribuan hektare sawah baru.
"Ada dua potensi sumber air yang dapat mendukung program pembangunan mega proyek pertanian tersebut, air Besemah dan Sungai Lematang," ungkap dia.
Namun untuk merealisasikan program tersebut, butuh dana besar karena harus membendung kedua sungai tersebut.
"Sebagai cikal bakal pembangunan proyek irigasi itu sudah ada yaitu Muara Riben dan Airjemair. Namun demikian masih butuh peningkatan untuk membangun irigasi tersebut, agar dapat mengairi sawah lebih luas lagi," ungkap dia.
Menurut dia, lokasi sudah tersedia hanya saja anggaran yang terbatas menjadi penghambat pelaksanaan program pengembangan persawahan yang baru.
"Kedua irigasi baik Muara Ribin dan irigasi Airjemair debit air cukup besar, padahal kalau dioptimalkan bisa mencapai ribuan hektare," kata dia pula.
Kepala Bidang Pengembangan Usaha Tani, Mamad, menambahkan Pagaralam memiliki dua sumber mata air yang dapat dijadikan sebagai pendorong dalam memperluas areal pertanian khususnya membuat petak sawah baru. Sumber mata air yang dapat digunakan untuk irigasi yaitu sungai Lematang dan Sungai selangis.
"Saat ini kedua irigasi tersebut sudah mulai dibangun tahap awal, namun pemanfaatnya masih sangat terbatas sehingga perlu ada penambahan luas arela persawahan. Kita berharap akan ada penambahan sekitar 3.000 hektare perluasan baru," kata dia lagi.
Ia melanjutkan, perluasan areal pertanian ini akan dilakukan secara bertahap, pada tahap awal 47,5 hektare kemudian ditambah 17,5 hektare dan terakhir 30 hektare di Dempo Tengah dengan sumber air irigasi Air Jemair.
"Untuk tahun 2010 terjadi penambahan 200 hektare sawah baru dan kemudian terakhir 2012 keseluruhan 1000 hektare sawah sudah tercapai, namun demikian kita perlu dukungan dari dana pusat dan Provinsi Sumsel," ungkap dia pula.
Sementara itu Ketua DPRD Pagaralam, Ruslan Abdulgani, mengatakan Pagaralam memiliki sekitar 6.000 ha lahan yang dapat dijadikan sebagai lokasi perluasan sawah baru, namun perlu upaya pemerintah kota mencarikan dana untuk pembuatan percetakan persawahan.
"Kita memiliki beberapa daerah yang potensian dan persedian air cukup banyak untuk pembuatan sawah dan lahan pertanian baru," ungkapnya. (asn)
Pemerintah Kota Pagaralam, mengoptimalkan pengelolaan 3.450 hektare sawah untuk mendorong peningkatkan produksi gabah kering dan beras.
Kepala Dinas Pertanian dan Hortikultura, Kota Pagaralam, Jumaldi Jani, Senin (9/1) mengatakan ada dua kategori lahan ini Pagaralam yaitu 3.450 hektare sawah dan 3.207 kering. Sementara lahan penggunaan lainnya mencapai 34.626 hektare. Kedepan, pemerintah juga sudah menyiapkan lahan 3.000 hektare untuk percetakan baru.
"Ada sekitar 1.500 ha di Dempo Selatan, dan Kecamatan Dempo Tengah 1.500 ha. Karena kedua daerah ini memiliki potensi pengembangan irigasi baru dan sumber air cukup banyak. Untuk mendorong peningkatkan produksi beras 2012 nanti, pemerintah harus memfokuskan pengembangan lahan persawahan di Kecamatan Dempo Selatan dan Dempo Tengah dan sebagian lagi di Dempo Selatan," kata dia.
Mengingat masih banyak lahan tidur dan tanaman kopi yang sudah tidak produktif lagi pada 2012 ini direncanakan membangun mega proyek irigasi di Kecamatan Dempo Selatan yang mampu mengairi ribuan hektare sawah baru.
"Ada dua potensi sumber air yang dapat mendukung program pembangunan mega proyek pertanian tersebut, air Besemah dan Sungai Lematang," ungkap dia.
Namun untuk merealisasikan program tersebut, butuh dana besar karena harus membendung kedua sungai tersebut.
"Sebagai cikal bakal pembangunan proyek irigasi itu sudah ada yaitu Muara Riben dan Airjemair. Namun demikian masih butuh peningkatan untuk membangun irigasi tersebut, agar dapat mengairi sawah lebih luas lagi," ungkap dia.
Menurut dia, lokasi sudah tersedia hanya saja anggaran yang terbatas menjadi penghambat pelaksanaan program pengembangan persawahan yang baru.
"Kedua irigasi baik Muara Ribin dan irigasi Airjemair debit air cukup besar, padahal kalau dioptimalkan bisa mencapai ribuan hektare," kata dia pula.
Kepala Bidang Pengembangan Usaha Tani, Mamad, menambahkan Pagaralam memiliki dua sumber mata air yang dapat dijadikan sebagai pendorong dalam memperluas areal pertanian khususnya membuat petak sawah baru. Sumber mata air yang dapat digunakan untuk irigasi yaitu sungai Lematang dan Sungai selangis.
"Saat ini kedua irigasi tersebut sudah mulai dibangun tahap awal, namun pemanfaatnya masih sangat terbatas sehingga perlu ada penambahan luas arela persawahan. Kita berharap akan ada penambahan sekitar 3.000 hektare perluasan baru," kata dia lagi.
Ia melanjutkan, perluasan areal pertanian ini akan dilakukan secara bertahap, pada tahap awal 47,5 hektare kemudian ditambah 17,5 hektare dan terakhir 30 hektare di Dempo Tengah dengan sumber air irigasi Air Jemair.
"Untuk tahun 2010 terjadi penambahan 200 hektare sawah baru dan kemudian terakhir 2012 keseluruhan 1000 hektare sawah sudah tercapai, namun demikian kita perlu dukungan dari dana pusat dan Provinsi Sumsel," ungkap dia pula.
Sementara itu Ketua DPRD Pagaralam, Ruslan Abdulgani, mengatakan Pagaralam memiliki sekitar 6.000 ha lahan yang dapat dijadikan sebagai lokasi perluasan sawah baru, namun perlu upaya pemerintah kota mencarikan dana untuk pembuatan percetakan persawahan.
"Kita memiliki beberapa daerah yang potensian dan persedian air cukup banyak untuk pembuatan sawah dan lahan pertanian baru," ungkapnya. (asn)
Massa Bakar Motor Pencuri
Muara Enim, SN
Kendati, massa tak berhasil menangkap dua pelaku pencurian, setidaknya, sepeda motor milik pelaku habis dibakar massa. Sementara korbannya, Junai (40) warga Desa Baturaja, Kecamatan Rambang Dangku, Muara Enim menderita kerugian emas seberat satu suku, uang Rp 800 ribu dan 'celengan', Minggu (8/1) sekitar pukul 15.00 di rumahnya.
Dari informasi yang berhasil dihimpun dilapangan, aksi pencurian yang menimpa rumah korban dilakukan oleh dua pelaku yang tidak dikenal dengan cara merusak pintu rumah. Dan ketika pencuri sedang beraksi mengobrak-abrik perabotan didalam rumah, tanpa disengaja aksi mereka di ketahui oleh salah seorang anak korban.
Melihat ada orang yang tidak diundang mengacak-acak rumah kediamanannya, spontan ia menjerit minta tolong sehingga membuat kedua pencuri kelabakan dan langsung tancap gas melarikan diri dengan menaiki sepeda motor jenis bebek.
Namun ternyata korban dan warga tidak tinggal diam dan langsung melakukan pengejaran hingga ke Desa Bumi Ayu, kecamatan Tanah Abang, Muara Enim. Melihat korban dan warga terus mengejar dan takut tertangkap, kedua pencuripun memilih meninggalkan motor dan berlari ke
dalam hutan.
Merasa buruannya hilang, warga yang kesal langsung melampiaskan kemarahannya dengan membakar sepeda motor milik pencuri yang ditinggalkannya.
Kapolsek Rambang Dangku, AKP Ikhsan, membenarkan adanya kejadian tersebut. Namun sayangnya, korban belum melapor sehingga pihaknya cukup kesulitan untuk mencari data. Namun meskipun pihaknya terlambat menerima informasi tetapi ia telah memerintahkan anggotanya untuk jemput bola ke lokasi kejadian.
“Kami menghimbau kepada masyarakat jika ada kejadian untuk segera melapor supaya bisa cepat ditanggulangi dan ditangkap, sebab semakin cepat semakin bagus,” harapnya. (yud)
Kendati, massa tak berhasil menangkap dua pelaku pencurian, setidaknya, sepeda motor milik pelaku habis dibakar massa. Sementara korbannya, Junai (40) warga Desa Baturaja, Kecamatan Rambang Dangku, Muara Enim menderita kerugian emas seberat satu suku, uang Rp 800 ribu dan 'celengan', Minggu (8/1) sekitar pukul 15.00 di rumahnya.
Dari informasi yang berhasil dihimpun dilapangan, aksi pencurian yang menimpa rumah korban dilakukan oleh dua pelaku yang tidak dikenal dengan cara merusak pintu rumah. Dan ketika pencuri sedang beraksi mengobrak-abrik perabotan didalam rumah, tanpa disengaja aksi mereka di ketahui oleh salah seorang anak korban.
Melihat ada orang yang tidak diundang mengacak-acak rumah kediamanannya, spontan ia menjerit minta tolong sehingga membuat kedua pencuri kelabakan dan langsung tancap gas melarikan diri dengan menaiki sepeda motor jenis bebek.
Namun ternyata korban dan warga tidak tinggal diam dan langsung melakukan pengejaran hingga ke Desa Bumi Ayu, kecamatan Tanah Abang, Muara Enim. Melihat korban dan warga terus mengejar dan takut tertangkap, kedua pencuripun memilih meninggalkan motor dan berlari ke
dalam hutan.
Merasa buruannya hilang, warga yang kesal langsung melampiaskan kemarahannya dengan membakar sepeda motor milik pencuri yang ditinggalkannya.
Kapolsek Rambang Dangku, AKP Ikhsan, membenarkan adanya kejadian tersebut. Namun sayangnya, korban belum melapor sehingga pihaknya cukup kesulitan untuk mencari data. Namun meskipun pihaknya terlambat menerima informasi tetapi ia telah memerintahkan anggotanya untuk jemput bola ke lokasi kejadian.
“Kami menghimbau kepada masyarakat jika ada kejadian untuk segera melapor supaya bisa cepat ditanggulangi dan ditangkap, sebab semakin cepat semakin bagus,” harapnya. (yud)
Evaluasi Semua Program Pembangunan
Musi Rawas, SN
Program pembangunan yang sudah berjalan sepanjang tahun 2011 lalu seharusnya ada evaluasi yang kongkrit, baik oleh eksekutif maupun legislatif. Hal ini di butuhkan untuk menentukan arah dan prioritas tahun 2012 ini.
Pernyataan ini di sampaikan oleh Koordinator Gerakan Sumpah Undang – Undang (GSUU) Lubuklinggau – Musi Rawas, Herman Sawiran. Menurutnya, apa yang menjadi prioritas program tahun lalu harus ada evalusi sejauh mana tingkat keberhasilannya. Tujuannya sederhana yaitu untuk menentukan arah dan kebijakan prioritas pembangunan selanjutnya.
“Karena tanpa ada evaluasi program pembangunan, inilah yang jadi pemicu gagalnya suatu program pembangunan yang dilaksanakan,” katanya ditemui, Senin (9/1).
Dia menambahkan, setiap daerah memiliki kompleksitas permasalahan yang berbeda, untuk itulah harus ada evalusi dari program yang dikerjakan. Sebab melalui evaluasi tersebut maka pemerintah maupun pihak DPRD bisa menentukan program pembangunan tahun berikutnya dengan disesuaikan berdasarkan atas kemampuan anggaran yang diliki oleh daerah tersebut.
Dia mencontohkan bahwa prioritas pembangunan kabupaten Musi Rawas beberapa tahun terakhir ini menyangkut kebutuhan dasar infrastruktur dan hal ini juga harus menjadi evaluasi sejauh mana program ini berjalan dan terealisasi.
“Jangan sampai program infrastruktur terus mendominasi dan menyedot anggaran tetapi dalam pelaksanaannya terkesan amburadul, misalkan jalan yang di bangun baru difungsikan tetapi sudah rusak, hal ini harus ada evaluasinya,” katanya.
Senada, juga disampaikan oleh Koordinator Perserikatan Rakyat Anti Korupsi (Perak) Muhamad Imron yang mengatakan bahwa evaluasi suatu program pembangunan sangat penting baik oleh pemerintah daerah selaku pelaksana anggaran maupun oleh pihak dewan sebagai pengawas. Tujuannya yaitu untuk mempermudah dalam penyusunan program dan prioritas pembangunan serta pengawasan itu sendiri.
“Program pembangunan daerah harus juga disesuaikan dengan kemampuan keuangan yang dimiliki daerah tersebut, artinya jangan sampai program yang dibuat menumpuk tapi pembiayaannya bermasalah,” katanya.
Ditambahkannya, terlebih lagi apabila dalam evaluasi ditemukan kejanggalan dalam pelaksanaan program dan lemahnya pengawasan dewan maka hal ini akan jadi pemicu atau potensi terjadinya kerawanan penyimpangan dalam penggunaan anggaran.
“Intinya evaluasi dimaksud untuk kemudahan penyusunan anggaran berikutnya dan memperkuat fungsi pengawasan,” demikian tandasnya. (fik)
Program pembangunan yang sudah berjalan sepanjang tahun 2011 lalu seharusnya ada evaluasi yang kongkrit, baik oleh eksekutif maupun legislatif. Hal ini di butuhkan untuk menentukan arah dan prioritas tahun 2012 ini.
Pernyataan ini di sampaikan oleh Koordinator Gerakan Sumpah Undang – Undang (GSUU) Lubuklinggau – Musi Rawas, Herman Sawiran. Menurutnya, apa yang menjadi prioritas program tahun lalu harus ada evalusi sejauh mana tingkat keberhasilannya. Tujuannya sederhana yaitu untuk menentukan arah dan kebijakan prioritas pembangunan selanjutnya.
“Karena tanpa ada evaluasi program pembangunan, inilah yang jadi pemicu gagalnya suatu program pembangunan yang dilaksanakan,” katanya ditemui, Senin (9/1).
Dia menambahkan, setiap daerah memiliki kompleksitas permasalahan yang berbeda, untuk itulah harus ada evalusi dari program yang dikerjakan. Sebab melalui evaluasi tersebut maka pemerintah maupun pihak DPRD bisa menentukan program pembangunan tahun berikutnya dengan disesuaikan berdasarkan atas kemampuan anggaran yang diliki oleh daerah tersebut.
Dia mencontohkan bahwa prioritas pembangunan kabupaten Musi Rawas beberapa tahun terakhir ini menyangkut kebutuhan dasar infrastruktur dan hal ini juga harus menjadi evaluasi sejauh mana program ini berjalan dan terealisasi.
“Jangan sampai program infrastruktur terus mendominasi dan menyedot anggaran tetapi dalam pelaksanaannya terkesan amburadul, misalkan jalan yang di bangun baru difungsikan tetapi sudah rusak, hal ini harus ada evaluasinya,” katanya.
Senada, juga disampaikan oleh Koordinator Perserikatan Rakyat Anti Korupsi (Perak) Muhamad Imron yang mengatakan bahwa evaluasi suatu program pembangunan sangat penting baik oleh pemerintah daerah selaku pelaksana anggaran maupun oleh pihak dewan sebagai pengawas. Tujuannya yaitu untuk mempermudah dalam penyusunan program dan prioritas pembangunan serta pengawasan itu sendiri.
“Program pembangunan daerah harus juga disesuaikan dengan kemampuan keuangan yang dimiliki daerah tersebut, artinya jangan sampai program yang dibuat menumpuk tapi pembiayaannya bermasalah,” katanya.
Ditambahkannya, terlebih lagi apabila dalam evaluasi ditemukan kejanggalan dalam pelaksanaan program dan lemahnya pengawasan dewan maka hal ini akan jadi pemicu atau potensi terjadinya kerawanan penyimpangan dalam penggunaan anggaran.
“Intinya evaluasi dimaksud untuk kemudahan penyusunan anggaran berikutnya dan memperkuat fungsi pengawasan,” demikian tandasnya. (fik)
Dewan Minta BAZ Programkan Rehab Rumah Miskin
Pagaralam, SN
DPRD Kota Pagaralam, meminta Badan Amil Zakat (BAZ), tahun 2012 ini memprogramkan untuk realisasikan penyaluran dana dengan cara rehab dan bangun rumah warga miskin di lima kecamatan. Demikian diungkapkan Wakil Ketua DPRD Kota Pagaralam, Rasmizal SH, Senin (9/1).
Menurutnya, untuk tahun 2011 dari 3.666 PNS di lingkungan Pemkot Pagaralam sudah terhimpun dana BAZ mencapai Rp 1,8 miliar, dana tersebut dipotong dari 2,5 persen zakat pegawai. Tentunya dengan dana itu cukup potensial jika setiap tahun ada program rehab rumah warga miskin.
Sebagaimana diketahui, sedikitnya 819 unit rumah di Kota Pagaralam, yang tersebar di lima kecamatan kondisinya tidak layak huni, kebanyakan tidak memiliki MCK yang memadai.
"Kawasan pusat kota yaitu Kecamatan Pagaralam Selatan dan Kecamatan Pagaralam Utara justru masih cukup banyak jumlahnya mencapai 298 unit rumah, sedangkan tiga kecamatan di Dempo 521 unit," kata Rasmizal.
Rasmizal mengatakan, 30 persen saja dana tersebut untuk program rumah miskin tentunya akan mengurangi jumlah rumah tidak layak huni.
"Jangan hanya memprogramkan bantuan bersifat pemberian uang atau untuk pengobatan gratis kaum duafa, beasiswa, pelatihan, bantuan mesjid dan beberapa kegiatan lainnya, namun juga tidak kalah pentingnya bantuan rehab rumah miskin," ungkap dia.
"Kalau bantuan berbentuk uang setelah habis dibelikan barang tidak ada bekasnya, tapi kalau bentuk barang atau bangunan rumah tentunya akan dapat dilakukan pendataan lingkungan dan kesehatan rumah," tambah dia.
Ketua MUI Kota Pagaralam, Deny Priansyah, mengatakan cukup banyak manfaat dengan adanya dana BAZ, bukan hanya untuk membantu masyarakat kurang mampu saja tapi termasuk berupa pemberian modal usaha bagi usaha kecil menengah (UKM).
"Kita ingin melalui dana BAZ memprogramkan peningkatan perekomian masyarakat kecil, peningkatan lapangan pekerjaan, dan mendorong pengembangan UKM di berbagai kecamatan," ungkap dia pula.
Tentunya, kata dia, persoalan yang paling penting memutus mata rantai rentenir atau tengkulak di dalam masyarakat, artinya dana BAZ juga bisa diberikan dalam bentuk dana bergulir dan dana pinjaman tapa bunga
Sementara Ketua BAZ Kota Pagaralam, Ahmad Fachri mengatakan, jumlah dana BAZ terhimpun hingga Agustus 2011 lalu dikumpulkan dari Pegawai Negeri Sipil (PNS) bertambah menjadi Rp1,8 miliar.
"Kalau tahun lalu dana yang terhimpun mencapai dana Rp1,1 dan 2009 lalu Rp 845 juta sedangkan 2012 Rp 1,8 miliar yang dikumpulkan melalui sekitar 3.666 orang PNS di lingkungan Pemerintah (Pemkot) Pagaralam. Namun demikian kecuali guru yang keberatan dipotong 2,5 persen gaji untuk zakat," kata dia.
"Pola penyaluran dana BAZ kepada masyarakat yang sudah ditetapkan berdasarkan syariat Islam akan dilakukan pengurangan secara bertahap. Kedepannya kemungkinan besar proritas rehab rumah masyarakat miskin lebih tepat," kata dia lagi.
Ia menambahkan, memang penyaluran dana BAZ ini cukup riskan, sehingga diperlukan seleksi yang cukup ketat dan penyalurannya harus benar-benar tepat sasaran. Termasuk program rehab rumah miskin harus dilakukan pendataan secara menyeluruh di 35 kelurahan Kota Pagaralam. (asn)
DPRD Kota Pagaralam, meminta Badan Amil Zakat (BAZ), tahun 2012 ini memprogramkan untuk realisasikan penyaluran dana dengan cara rehab dan bangun rumah warga miskin di lima kecamatan. Demikian diungkapkan Wakil Ketua DPRD Kota Pagaralam, Rasmizal SH, Senin (9/1).
Menurutnya, untuk tahun 2011 dari 3.666 PNS di lingkungan Pemkot Pagaralam sudah terhimpun dana BAZ mencapai Rp 1,8 miliar, dana tersebut dipotong dari 2,5 persen zakat pegawai. Tentunya dengan dana itu cukup potensial jika setiap tahun ada program rehab rumah warga miskin.
Sebagaimana diketahui, sedikitnya 819 unit rumah di Kota Pagaralam, yang tersebar di lima kecamatan kondisinya tidak layak huni, kebanyakan tidak memiliki MCK yang memadai.
"Kawasan pusat kota yaitu Kecamatan Pagaralam Selatan dan Kecamatan Pagaralam Utara justru masih cukup banyak jumlahnya mencapai 298 unit rumah, sedangkan tiga kecamatan di Dempo 521 unit," kata Rasmizal.
Rasmizal mengatakan, 30 persen saja dana tersebut untuk program rumah miskin tentunya akan mengurangi jumlah rumah tidak layak huni.
"Jangan hanya memprogramkan bantuan bersifat pemberian uang atau untuk pengobatan gratis kaum duafa, beasiswa, pelatihan, bantuan mesjid dan beberapa kegiatan lainnya, namun juga tidak kalah pentingnya bantuan rehab rumah miskin," ungkap dia.
"Kalau bantuan berbentuk uang setelah habis dibelikan barang tidak ada bekasnya, tapi kalau bentuk barang atau bangunan rumah tentunya akan dapat dilakukan pendataan lingkungan dan kesehatan rumah," tambah dia.
Ketua MUI Kota Pagaralam, Deny Priansyah, mengatakan cukup banyak manfaat dengan adanya dana BAZ, bukan hanya untuk membantu masyarakat kurang mampu saja tapi termasuk berupa pemberian modal usaha bagi usaha kecil menengah (UKM).
"Kita ingin melalui dana BAZ memprogramkan peningkatan perekomian masyarakat kecil, peningkatan lapangan pekerjaan, dan mendorong pengembangan UKM di berbagai kecamatan," ungkap dia pula.
Tentunya, kata dia, persoalan yang paling penting memutus mata rantai rentenir atau tengkulak di dalam masyarakat, artinya dana BAZ juga bisa diberikan dalam bentuk dana bergulir dan dana pinjaman tapa bunga
Sementara Ketua BAZ Kota Pagaralam, Ahmad Fachri mengatakan, jumlah dana BAZ terhimpun hingga Agustus 2011 lalu dikumpulkan dari Pegawai Negeri Sipil (PNS) bertambah menjadi Rp1,8 miliar.
"Kalau tahun lalu dana yang terhimpun mencapai dana Rp1,1 dan 2009 lalu Rp 845 juta sedangkan 2012 Rp 1,8 miliar yang dikumpulkan melalui sekitar 3.666 orang PNS di lingkungan Pemerintah (Pemkot) Pagaralam. Namun demikian kecuali guru yang keberatan dipotong 2,5 persen gaji untuk zakat," kata dia.
"Pola penyaluran dana BAZ kepada masyarakat yang sudah ditetapkan berdasarkan syariat Islam akan dilakukan pengurangan secara bertahap. Kedepannya kemungkinan besar proritas rehab rumah masyarakat miskin lebih tepat," kata dia lagi.
Ia menambahkan, memang penyaluran dana BAZ ini cukup riskan, sehingga diperlukan seleksi yang cukup ketat dan penyalurannya harus benar-benar tepat sasaran. Termasuk program rehab rumah miskin harus dilakukan pendataan secara menyeluruh di 35 kelurahan Kota Pagaralam. (asn)
2012, Tak Ada Anggaran Perbaikan Jalan TAA
Palembang, SN
Kondisi jalan Tanjung Api-api (TAA) yang rusak parah, diduga akibat banyaknya angkutan batubara yang melintas, tampaknya tidak akan segera diperbaiki. Pasalnya, Komisi IV DPRD Sumsel yang menaungi bidang infrastruktur memastikan tidak ada anggaran perbaikan jalan TAA di APBD Sumsel tahun 2012.
Hal ini diungkapkan Anggota Komisi IV DPRD Sumsel, Najib Matcan, ditemui di ruang kerjanya, Senin (9/1). Katanya, tidak dimasukkannya dana perbaikan jalan TAA tersebut dikarenakan jalan TAA statusnya masih belum jelas, apakah milik provinsi, kota/kabupaten ataukah pusat.
Menurut dia, salah satu solusi perbaikan jalan TAA tersebut adalah dengan mengakui jalan TAA sebagai jalan negara, dengan begitu, perbaikannya menjadi tanggung jawab pemerintah pusat.
"Saya sudah menghubungi Balai Besar Jalan dan Jembatan Sumsel, menurut mereka sebaiknya jalan TAA dijadikan jalan negara, karena dengan demikian perbaikannya dapat menggunakan dana APBN, dan mereka siap membantu mengucurkan dana itu," katanya.
Lebih lanjut ditegaskan Najib, kerusakan jalan TAA akibat banyaknya truk batubara yang melintas. Oleh karena itu menurut Politisi Partai Golkar ini, para pengusaha angkutan dan batubara, seharusnya bertanggung jawab terhadap perbaikan jalan tersebut.
"Sekarang ini, tidak jelas, siapa yang akan memperbaikinya, yang pasti di APBD Sumsel 2012, dana perbaikan itu tidak ada. Seharusnya, para pengusaha angkutan dan batubara ikut bertanggung jawab memperbaiki kerusakan jalan TAA, jangan hanya bisa memakai," tegasnya.
Disisi lain kata Najib, rencana pemindahan pelabuhan 35 ilir ke dermaga TAA, sebaiknya tidak semua jenis penyeberangan dipindahkan terlebih dahulu. Menurutnya, pemindahan dermaga sebaiknya hanya untuk penyeberangan angkutan dan barang, sedangkan untuk penumpang, sementara waktu masih dilakukan di dermaga 35 ilir.
"Alasannya, tidak terlepas dari buruknya jalan menuju TAA, kan kasihan penumpang kalau harus melewati jalan TAA yang kondisinya hancur total seperti sekarang ini," ungkapnya.
q Tongkang Harus Disertai Kapal Pemandu
Sementara itu, rencana pemindahan jalur angkutan batubara yang sebelumnya melalui jalan darat, kedepan melalui sungai musi pada April mendatang, mendapat tanggapan dari Ketua Komisi IV DPRD Sumsel, H A Rozak Amien. Menurutnya, rencana pemindahan jalur angkutan batubara tersebut sudah tepat, namun harus juga diperhatikan karena tongkang/kapal pengangkut batubara itu nantinya juga akan melewati jembatan Ampera.
"Rencana ini perlu mendapat perhatian, dan pihak terkait juga harus segera mengantisipasi, jangan sampai tongkang-tongkang tersebut menabrak tiang atau fender jembatan Ampera, karena kalau itu terjadi, permasalahan akan semakin besar dan berat," katanya.
Menurutnya, tongkang - tongkang pengangkut batubara nanti, harus dikawal oleh kapal pemandu di depan dan belakang tongkang. Hal ini, untuk menghindari terjadinya tabrakan terhadap tiang jembatan Ampera.
"Yang penting rencana pemindahan jalur angkutan batubara ini harus mendapat perhatian, jangan sampai satu masalah selesai, malah menimbulkan masalah baru yang lebih rumit," pungkasnya. (awj)
Kondisi jalan Tanjung Api-api (TAA) yang rusak parah, diduga akibat banyaknya angkutan batubara yang melintas, tampaknya tidak akan segera diperbaiki. Pasalnya, Komisi IV DPRD Sumsel yang menaungi bidang infrastruktur memastikan tidak ada anggaran perbaikan jalan TAA di APBD Sumsel tahun 2012.
Hal ini diungkapkan Anggota Komisi IV DPRD Sumsel, Najib Matcan, ditemui di ruang kerjanya, Senin (9/1). Katanya, tidak dimasukkannya dana perbaikan jalan TAA tersebut dikarenakan jalan TAA statusnya masih belum jelas, apakah milik provinsi, kota/kabupaten ataukah pusat.
Menurut dia, salah satu solusi perbaikan jalan TAA tersebut adalah dengan mengakui jalan TAA sebagai jalan negara, dengan begitu, perbaikannya menjadi tanggung jawab pemerintah pusat.
"Saya sudah menghubungi Balai Besar Jalan dan Jembatan Sumsel, menurut mereka sebaiknya jalan TAA dijadikan jalan negara, karena dengan demikian perbaikannya dapat menggunakan dana APBN, dan mereka siap membantu mengucurkan dana itu," katanya.
Lebih lanjut ditegaskan Najib, kerusakan jalan TAA akibat banyaknya truk batubara yang melintas. Oleh karena itu menurut Politisi Partai Golkar ini, para pengusaha angkutan dan batubara, seharusnya bertanggung jawab terhadap perbaikan jalan tersebut.
"Sekarang ini, tidak jelas, siapa yang akan memperbaikinya, yang pasti di APBD Sumsel 2012, dana perbaikan itu tidak ada. Seharusnya, para pengusaha angkutan dan batubara ikut bertanggung jawab memperbaiki kerusakan jalan TAA, jangan hanya bisa memakai," tegasnya.
Disisi lain kata Najib, rencana pemindahan pelabuhan 35 ilir ke dermaga TAA, sebaiknya tidak semua jenis penyeberangan dipindahkan terlebih dahulu. Menurutnya, pemindahan dermaga sebaiknya hanya untuk penyeberangan angkutan dan barang, sedangkan untuk penumpang, sementara waktu masih dilakukan di dermaga 35 ilir.
"Alasannya, tidak terlepas dari buruknya jalan menuju TAA, kan kasihan penumpang kalau harus melewati jalan TAA yang kondisinya hancur total seperti sekarang ini," ungkapnya.
q Tongkang Harus Disertai Kapal Pemandu
Sementara itu, rencana pemindahan jalur angkutan batubara yang sebelumnya melalui jalan darat, kedepan melalui sungai musi pada April mendatang, mendapat tanggapan dari Ketua Komisi IV DPRD Sumsel, H A Rozak Amien. Menurutnya, rencana pemindahan jalur angkutan batubara tersebut sudah tepat, namun harus juga diperhatikan karena tongkang/kapal pengangkut batubara itu nantinya juga akan melewati jembatan Ampera.
"Rencana ini perlu mendapat perhatian, dan pihak terkait juga harus segera mengantisipasi, jangan sampai tongkang-tongkang tersebut menabrak tiang atau fender jembatan Ampera, karena kalau itu terjadi, permasalahan akan semakin besar dan berat," katanya.
Menurutnya, tongkang - tongkang pengangkut batubara nanti, harus dikawal oleh kapal pemandu di depan dan belakang tongkang. Hal ini, untuk menghindari terjadinya tabrakan terhadap tiang jembatan Ampera.
"Yang penting rencana pemindahan jalur angkutan batubara ini harus mendapat perhatian, jangan sampai satu masalah selesai, malah menimbulkan masalah baru yang lebih rumit," pungkasnya. (awj)
Proyek 2011 Masih Dikerjakan
Prabumulih, SN
Dugaan terjadi penambahan volume pekerjaan pada sejumlah proyek yang dibiayai APBD Provinsi maupun Kabupaten/Kota atau APBN langsung, terjadi di wilayah Kota Prabumulih. Sebuah pekerjaan proyek peningkatan (perbaikan) jalan lingkungan yang didanai dari APBD Provinsi Sumsel 2011, ditemukan masih dikerjakan pelaksana kontraktornya CV CK.
Seperti yang terpantau pada Rabu (4/1) malam sekitar pukul 11.30 WIB lalu, di salah satu gang jalan lingkungan RW 05, Jalan Bima, Kelurahan Prabu Jaya, Kecamatan Prabumulih Timur, Kota Prabumulih. Meski dibawah guyuran hujan gerimis dan kilatan petir, sejumlah pekerja dari perusahaan kontraktor terus bekerja meratakan coran ready mix yang ditumpahkan dump truk.
“Terpakso pake mobil truk kecik numpahkenyo, kondisi jalannyo sempit mobil truk molen aku dak pacak (bisa, red) masuk. Jadi terpakso begawe duo kali, mano ujan,” celoteh sopir truk molen dari perusahaan cor ready mix Patih Galung, Kecamatan Prabumulih Barat.
“Kito cuma disuruh nganterke be, kalu namo paket proyeknyo aku dak tahu tapi yang jelas itu proyek Provinsi dan perusahaan yang gawekenyo jugo dari Palembang,” aku sopir itu, dengan nada sedikit cuek.
Sementara pengawas pelaksana kontraktor CV CK Sapar, mengaku pihaknya terpaksa bekerja pada malam hari karena kondisi dan lokasi pekerjaan yang sempit dan padat pemukiman. Dia sebutkan sekitar 3 kelurahan yang jalan lingkungannya akan diperbaiki. “Salah satunyo Jalan Bima ini, disini pun dak salah ado 2–3 jalan setapak yang dibolehke dicor oleh Ketuo RW-nyo. Pun ngecornyo terpakso digaweke malam hari, jalannyo sempit takut macet dan ganggu kendaraan laen lewat,” ungkap Sapar.
Kembali disebutkan Sapar, 3 titik lokasi pekerjaan perbaikan jalan lingkungan di tiga kelurahan tersebut antaranya, jalan lorong di sekitar Tugu Nanas, Kelurahan Patih Galung, Kecamatan Prabumulih Barat, kemudian 2 jalan lorong sekitar TPU Taman Baka Jalan Bima dan 1 jalan lorong di Jalan Arimbi, Kelurahan Prabu Jaya, dan 1 jalan lorong di Jalan Kartini, Kelurahan Sukajadi, Kecamatan Prabumulih Timur.
Pengerjaan ketiga titik lokasi proyek jalan yang memakan dana APBD Sumsel 2011 sekitar ratusan juta rupiah tersebut, menurut Sapar mengikuti jumlah volume dan spesifikasi RAB yakni panjang 1.179 Meter, dan lebar dari diameter 1,5 – 2,5 Meter.
“Soal proyek ini masih digaweke itu urusan pimpinan perusahaan dan pihak PU Cipta Karya Provinsi, kami disini cuma begawe dan nerimo gaji,” aku pria yang mengaku orang Prabumulih asli ini, ketika disinggung mengenai pekerjaan tersebut. (and)
Dugaan terjadi penambahan volume pekerjaan pada sejumlah proyek yang dibiayai APBD Provinsi maupun Kabupaten/Kota atau APBN langsung, terjadi di wilayah Kota Prabumulih. Sebuah pekerjaan proyek peningkatan (perbaikan) jalan lingkungan yang didanai dari APBD Provinsi Sumsel 2011, ditemukan masih dikerjakan pelaksana kontraktornya CV CK.
Seperti yang terpantau pada Rabu (4/1) malam sekitar pukul 11.30 WIB lalu, di salah satu gang jalan lingkungan RW 05, Jalan Bima, Kelurahan Prabu Jaya, Kecamatan Prabumulih Timur, Kota Prabumulih. Meski dibawah guyuran hujan gerimis dan kilatan petir, sejumlah pekerja dari perusahaan kontraktor terus bekerja meratakan coran ready mix yang ditumpahkan dump truk.
“Terpakso pake mobil truk kecik numpahkenyo, kondisi jalannyo sempit mobil truk molen aku dak pacak (bisa, red) masuk. Jadi terpakso begawe duo kali, mano ujan,” celoteh sopir truk molen dari perusahaan cor ready mix Patih Galung, Kecamatan Prabumulih Barat.
“Kito cuma disuruh nganterke be, kalu namo paket proyeknyo aku dak tahu tapi yang jelas itu proyek Provinsi dan perusahaan yang gawekenyo jugo dari Palembang,” aku sopir itu, dengan nada sedikit cuek.
Sementara pengawas pelaksana kontraktor CV CK Sapar, mengaku pihaknya terpaksa bekerja pada malam hari karena kondisi dan lokasi pekerjaan yang sempit dan padat pemukiman. Dia sebutkan sekitar 3 kelurahan yang jalan lingkungannya akan diperbaiki. “Salah satunyo Jalan Bima ini, disini pun dak salah ado 2–3 jalan setapak yang dibolehke dicor oleh Ketuo RW-nyo. Pun ngecornyo terpakso digaweke malam hari, jalannyo sempit takut macet dan ganggu kendaraan laen lewat,” ungkap Sapar.
Kembali disebutkan Sapar, 3 titik lokasi pekerjaan perbaikan jalan lingkungan di tiga kelurahan tersebut antaranya, jalan lorong di sekitar Tugu Nanas, Kelurahan Patih Galung, Kecamatan Prabumulih Barat, kemudian 2 jalan lorong sekitar TPU Taman Baka Jalan Bima dan 1 jalan lorong di Jalan Arimbi, Kelurahan Prabu Jaya, dan 1 jalan lorong di Jalan Kartini, Kelurahan Sukajadi, Kecamatan Prabumulih Timur.
Pengerjaan ketiga titik lokasi proyek jalan yang memakan dana APBD Sumsel 2011 sekitar ratusan juta rupiah tersebut, menurut Sapar mengikuti jumlah volume dan spesifikasi RAB yakni panjang 1.179 Meter, dan lebar dari diameter 1,5 – 2,5 Meter.
“Soal proyek ini masih digaweke itu urusan pimpinan perusahaan dan pihak PU Cipta Karya Provinsi, kami disini cuma begawe dan nerimo gaji,” aku pria yang mengaku orang Prabumulih asli ini, ketika disinggung mengenai pekerjaan tersebut. (and)
RS Pertamedika Langkahi Isi Kesepakatan
Prabumulih, SN
Pihak Rumah Sakit Pertamedika Pertamina Prabumulih, dinilai telah mengkangkangi isi hasil kesepakatan bersama DPRD Prabumulih dan Serikat Buruh Bersatu Prabumulih (SBBP) yang dibuat pada 20 November 2011 lalu. Tidak hanya melanggar, managemen RS milik Pertamina tersebut tanpa pengumuman terlebih dahulu telah merekrut pekerja baru pertanggal 1 Januari 2012 kemarin.
Dua hal itu terungkap, saat puluhan pekerja tidak tetap atau pekerja waktu tidak tetap (PKWT) RS Pertamedika Pertamina Prabumulih itu, kembali mendatangi Kantor DPRD Kota Prabumulih, Senin (9/1). Para pekerja ini menuntut Direktur RS Pertamedika, agar segera mengangkat mereka menjadi PWT (Pekerja Waktu Tertentu) dan memperkerjakan sampai umur 56 tahun.
“Termasuk hak–hak normatif kami selama 2 tahun belakang yang belum dibayar dihitung dan dibayar. Namun nyatanya sampai sekarang belum mereka realisasikan,” ungkap Bastian, salah satu pekerja RS Pertamedika, ditemui di sela–sela menunggu hasil keputusan rapat tertutup antara anggota Komisi I DPRD Prabumulih dengan pihak Disnakertrans dan RS Pertamedika Prabumulih.
Pekerja yang mengaku sudah selama 7 tahun mengabdi di RS Pertamedika ini, menyebut tidak pernah menerima cuti dan uang lembur selama bekerja di lingkungan RS tersebut. “Untuk itu kami menuntut sesuai hasil kesepakatan didepan pimpinan DPRD waktu itu, agar segera dipenuhi dan tolong jangan dipermainkan nasib kami ini,” ujar Wakil Ketua Serikat Pekerja RS Pertamedika atau Serikat Buruh Bersatu Prabumulih (SBBP).
Sementara dari tuntutan hak normatif yang harus dibayar pihak RS Pertamedika Prabumulih kepada 51 pekerja ini, meliputi uang ganti cuti kerja sebesar Rp 42 ribu perhari persetiap pekerja, uang kekurangan THR (Tunjangan Hari Raya) sebesar Rp 350 ribu pertahun, uang ganti pesangon sebesar Rp 1.050.000,- pertahun, dan uang ganti lembur selama bekerja di RS milik Pertamina tersebut
“Namun jangankan tuntutan kami itu dipenuhi, malah Direktur Utama RS Pertamedika mengaku belum mengetahui isi kesepakatan itu dan terakhir menolaknya. Ini berarti secara terang–terangan dia mengangkangi hasil kesepakatan bersama yang ia buat di hadapan dewan,” tukas Bastian, dengan nada sedikit tinggi.
Kekecewaan serupa juga disampaikan pekerja lain, bernama Hendra. Menurut pekerja yang saat ditemui tidak pernah pindah dari tempatnya berdiri sejak awal datang, didepan pintu masuk ruangan rapat Komisi I DPRD Prabumulih, pihak RS Pertamedika tidak hanya melanggar janji tapi juga menggantungkan nasib mereka dengan menerima pekerja baru awal Januari 2012 tadi.
“Tidak hanya itu para pekerja baru ini sudah menempati tempat pos–pos kami bekerja. Berapa kali hal itu kami pertanyakan, namun dijawab management kontrak kerja kamis sudah habis tapi saat didesak bukti surat kontrak itu sampai saat ini mereka tidak memberikannya. Sebab dari awal bekerja sampai sekarang kami tidak pernah menandatangani kontrak kerja dengan RS atau pihak perusahaan lain, jadi kontrak kerja mana yang sudah habis yang mereka bilang itu,” papar Hendra, sambil sekali–sekali kepalanya mendekat mengintip suasana rapat dari balik pintu ruangan rapat Komisi I DPRD Prabumulih.
Wakil Direktur Umum dan SDM RS Pertamedika Suganda, yang hadir mewakili managemen RS tersebut belum berani memberikan keputusan dengan alasan itu wewenang Direktur RS. Sementara sebaliknya baik pihak DPRD maupun Disnakertrans Kota Prabumulih, terbentur aturan sehingga tidak bisa memaksa dan mengambil sikap tegas dalam persoalan tersebut.
“Masih seperti kemarin–kemarin, belum ada keputusan mengenai bagaimana penyelesaian masalah tenaga kerja ini, pihak perwakilan RS Pertamedika ini tidak berani membuat keputusan alasan menunggu rapat dan keputusan Direkturnya terlebih dahulu,” terang Kepala Bidang (Kabid) Pengawas Tenaker Disnakertrans Prabumulih Ir Junaika Nantigiri Kabir, ketika dihubungi masih mengikuti rapat bersama stafnya Ryadi, Senin (9/1).
Junaika mengaku pihaknya tidak mampu memaksa pihak RS Pertamedika agar mematuhi dan menyelesaikan permasalahan tersebut. “Namun sesuai aturan kita masih terus berupaya dengan cara melakukan pendekatan persuasif dan musyawarah bersama DPRD Prabumulih dan pihak RS Pertamedika. Kita juga tidak ingin masalah ini terus ngambang dan tanpa ada keputusan sama sekali,” tandas Junaika. (and)
Pihak Rumah Sakit Pertamedika Pertamina Prabumulih, dinilai telah mengkangkangi isi hasil kesepakatan bersama DPRD Prabumulih dan Serikat Buruh Bersatu Prabumulih (SBBP) yang dibuat pada 20 November 2011 lalu. Tidak hanya melanggar, managemen RS milik Pertamina tersebut tanpa pengumuman terlebih dahulu telah merekrut pekerja baru pertanggal 1 Januari 2012 kemarin.
Dua hal itu terungkap, saat puluhan pekerja tidak tetap atau pekerja waktu tidak tetap (PKWT) RS Pertamedika Pertamina Prabumulih itu, kembali mendatangi Kantor DPRD Kota Prabumulih, Senin (9/1). Para pekerja ini menuntut Direktur RS Pertamedika, agar segera mengangkat mereka menjadi PWT (Pekerja Waktu Tertentu) dan memperkerjakan sampai umur 56 tahun.
“Termasuk hak–hak normatif kami selama 2 tahun belakang yang belum dibayar dihitung dan dibayar. Namun nyatanya sampai sekarang belum mereka realisasikan,” ungkap Bastian, salah satu pekerja RS Pertamedika, ditemui di sela–sela menunggu hasil keputusan rapat tertutup antara anggota Komisi I DPRD Prabumulih dengan pihak Disnakertrans dan RS Pertamedika Prabumulih.
Pekerja yang mengaku sudah selama 7 tahun mengabdi di RS Pertamedika ini, menyebut tidak pernah menerima cuti dan uang lembur selama bekerja di lingkungan RS tersebut. “Untuk itu kami menuntut sesuai hasil kesepakatan didepan pimpinan DPRD waktu itu, agar segera dipenuhi dan tolong jangan dipermainkan nasib kami ini,” ujar Wakil Ketua Serikat Pekerja RS Pertamedika atau Serikat Buruh Bersatu Prabumulih (SBBP).
Sementara dari tuntutan hak normatif yang harus dibayar pihak RS Pertamedika Prabumulih kepada 51 pekerja ini, meliputi uang ganti cuti kerja sebesar Rp 42 ribu perhari persetiap pekerja, uang kekurangan THR (Tunjangan Hari Raya) sebesar Rp 350 ribu pertahun, uang ganti pesangon sebesar Rp 1.050.000,- pertahun, dan uang ganti lembur selama bekerja di RS milik Pertamina tersebut
“Namun jangankan tuntutan kami itu dipenuhi, malah Direktur Utama RS Pertamedika mengaku belum mengetahui isi kesepakatan itu dan terakhir menolaknya. Ini berarti secara terang–terangan dia mengangkangi hasil kesepakatan bersama yang ia buat di hadapan dewan,” tukas Bastian, dengan nada sedikit tinggi.
Kekecewaan serupa juga disampaikan pekerja lain, bernama Hendra. Menurut pekerja yang saat ditemui tidak pernah pindah dari tempatnya berdiri sejak awal datang, didepan pintu masuk ruangan rapat Komisi I DPRD Prabumulih, pihak RS Pertamedika tidak hanya melanggar janji tapi juga menggantungkan nasib mereka dengan menerima pekerja baru awal Januari 2012 tadi.
“Tidak hanya itu para pekerja baru ini sudah menempati tempat pos–pos kami bekerja. Berapa kali hal itu kami pertanyakan, namun dijawab management kontrak kerja kamis sudah habis tapi saat didesak bukti surat kontrak itu sampai saat ini mereka tidak memberikannya. Sebab dari awal bekerja sampai sekarang kami tidak pernah menandatangani kontrak kerja dengan RS atau pihak perusahaan lain, jadi kontrak kerja mana yang sudah habis yang mereka bilang itu,” papar Hendra, sambil sekali–sekali kepalanya mendekat mengintip suasana rapat dari balik pintu ruangan rapat Komisi I DPRD Prabumulih.
Wakil Direktur Umum dan SDM RS Pertamedika Suganda, yang hadir mewakili managemen RS tersebut belum berani memberikan keputusan dengan alasan itu wewenang Direktur RS. Sementara sebaliknya baik pihak DPRD maupun Disnakertrans Kota Prabumulih, terbentur aturan sehingga tidak bisa memaksa dan mengambil sikap tegas dalam persoalan tersebut.
“Masih seperti kemarin–kemarin, belum ada keputusan mengenai bagaimana penyelesaian masalah tenaga kerja ini, pihak perwakilan RS Pertamedika ini tidak berani membuat keputusan alasan menunggu rapat dan keputusan Direkturnya terlebih dahulu,” terang Kepala Bidang (Kabid) Pengawas Tenaker Disnakertrans Prabumulih Ir Junaika Nantigiri Kabir, ketika dihubungi masih mengikuti rapat bersama stafnya Ryadi, Senin (9/1).
Junaika mengaku pihaknya tidak mampu memaksa pihak RS Pertamedika agar mematuhi dan menyelesaikan permasalahan tersebut. “Namun sesuai aturan kita masih terus berupaya dengan cara melakukan pendekatan persuasif dan musyawarah bersama DPRD Prabumulih dan pihak RS Pertamedika. Kita juga tidak ingin masalah ini terus ngambang dan tanpa ada keputusan sama sekali,” tandas Junaika. (and)
Langganan:
Postingan (Atom)