Banyuasin, SN
Anggota DPRD Kabupaten Banyuasin dari partai Demokrat Barkoni dapil II (Rambutan, Maraiana) diganti oleh DPC Demokrat Banyuasin akibat menggelembungkan suara saat pemilukada 2009 silam. Surat pemecatan Barkoni diterima oleh sekretariat DPRD Banyuasin 5 Maret 2012 silam.
Ketua DPRD Banyuasin Agus Salam melalui Sekwan Ismet Elmondo melalui Kabag Hukum dan dokumentasi Konar Zubir SH MH menerima SK PAW Barkoni SE dengan No DPC 180/DPC.PD/BA/II/2012 melakukan reccal terhadap M barkoni SE kepada Robinson Tampubolon SH.
“Surat PAW ditandatangai ketua DPC Demokrat, dan sekretaris, tanggal 22 Februari 2012, dan kami terima tanggal 5 Mei 2012, intinya hanya PAW tidak disebutkan alasannya,” kata Konar Zuber.
Surat PAW M Barkoni keesokannya (6 maret,red) langsung kita teruskan ke Gubernur Sumsel melalui bupati Banyuasin. “Kita DPR hanya menyalurkan (Mengirimkan,red) surat itu PAW Barkoni dari DPC Drmokrat,” katanya
DPRD mengirimkan surat PAW Barkoni tanggal 6 Maret dengan No 170/0532/ DPRD/2012 dan sekarang (Kemarin, red) surat masih diruangan bupati belum sampai ke gubernur.
Barkoni dalam hal ini belum bisa dikonfirmasi, namun dari keterangan Konar Zubir Barkoni tidak tinggal diam atas PAW dirinya. Pada tanggal 5 Maret 2012 Barkoni melayangkan surat ke DPRD dalam suratnya meminta penundaan PAW, dan menuntut ke PN Kelas I Palembang.
Dalam surat gugatan Barkoni yang ditujukan untuk tergugat ketua Demokrat Banyuasin dan calon terpilih sah Robinson No 41/PNT.G/2012/PN PLG.
Barkoni beralasan, bahwa dirinya telah terpilih dan ditetapkan menjadi anggota DPRD banyuasin periode 2009-2014. Dan tidak berhak digantikan oleh orang lain.
Sementara Ketua DPC Demokrat Banyuasin Drs HA Rachman Hasan Melalui sekretaris DPC Demokrat Ir Zakaria mengatakan, PAW Barkoni kepada Robinson Tampubolon telah final.
Kasus ini sejak pemilikada 2009 lalu dimana suara Robinson Tampubolon diambil oleh Barkoni. “Kasus ini sampai ke Mahkamah konstitusi (MK) namun MK tidak memutuskan, dan mengembalikan persolan ke partai Demokrat,” Kata Zakaria.
Zakaria menambahkan, hasil dari keputusan DPP Demokrat pusat memutuskan untuk melakukan PAW terhadap Barkoni. “Karena DPP Demokrat telah menetapkan, kita tidak bias menolak, dan digantikan oleh Robinson Tampubolon,” Kata Zakaria.
Suara Robinson yang kabarnya dimanipulasi oleh Barkoni tidak banyak hanya 8 suara, dari 900 an perolehan Robinson. (sir)
Harian Umum Suara Nusantara,Maju Terus Menbangun Daerah. No Telp:0711-320108, email-suaranusantara@ymail.com
Rabu, 21 Maret 2012
Rakyat Makin Marah dan Anarkis
Oleh Agus Harizal Alwie Tjikmat
SAAT ini rakyat makin anarkis dan marah dengan kondisi Bangsa yang tak menentu. Hampir semua daerah bergerak dan bergolak, demo dimana-mana, rakyat menuntut Pemerintah SBY untuk peduli dengan rakyat. Rezim yang berkuasa jangan hanya menyatakan bahwa menaikkan harga BBM tak bisa tidak harus dilakukan, karena memang subsidi yang tak mungkin lagi.
Carut marutnya Bangsa ini dan kini semuanya protes dengan kenaikan harga BBM adalah cermin kegagalan pemerintah yang berkuasa saat ini. Kalau kondisi Negeri baik, rakyat aman, devisa negara juga banyak, tentu alasan melepas subsidi BBM lalu menaikkan harganya tak akan terjadi.
Katakanlah harga BBM harus diterapkan, kalau rakyat sejahtera dan mencari uang mudah, tentu protes keras berakhir anarkis tak akan ada.
Dengan keadaan sekarang, Pemerintah berencana menaikkan harga BBM bersubsidi. Dipastikan harga kebutuhan pokok akan ikut naik. Namun, yang disayangkan, pemerintah dinilai tidak merasakan kesulitan yang dirasakan rakyat. Efek dimana kesusahan akan makin berat untuk rakyat tak dipahami. Memang ada rencana pemberian BLT, tetapi jumlahnya tak akan bisa membantu ekonomi rakyat.
Sebenarnya subsidi BBM adalah investasi dari negara kepada rakyatnya. Dengan investasi melalui BBM publik bisa bekerja dan menghasilkan sesuatu atau pendapatan. Pemerintah tentu juga mendapatkan hasilnya yakni pungutan pajak. Nah kalau nanti BBM naik, semua harga barang-barang naik, dan daya beli akan turun, produktifitas turun, dan pajak juga turun.
Mata rantai ini diabaikan pemerintah. Mereka dengan egois menyatakan harga BBM harus naik, padahal jauh-jauh hari lingkar kekuasaan terjebak dengan urusan mereka sendiri. Memperbaiki sendi-sendi ekonomi Bangsa tak dilakukan. Yang ada orang-orang di sekitar Istana dan Kekuasaan justru jadi tersangka kasus korupsi. Tentu semua rakyat patut bertanya dan marah, mereka sibuk dengan urusan parpol, curhat, lalu orang-orangnya korupsi ratusan miliar. Apakah mereka tak sadar dengan kondisi itu?
Harus ada revolusi yang besar tetapi tertata hukum yang ada, agar pejabat bermental maling jera untuk tidak terus menggerogoti Bangsa ini. Lalu mereka memang melayani rakyat dan memperbaiki Bangsa yang terpuruk ini. Bukannya berlomba-lomba korupsi dan pamer harta yang didapat dari maling uang rakyat. (***)
Terus Bertambah, 14 Warga Pagaralam Diserang DBD
Pagaralam, SN
Berdasarkan data dari Rumah Sakit daerah (RSD) Kota Pagaralam, hingga Maret 2012, 14 warga positif terserang Demam Berdarah Dangue (DBD), bahkan dua pasien Fadilah (11) dan Faras (7) warga Talang Paok RT 03 Kelurahan Sukorejo, Kecamatan Pagaralam Utara, masih menjalani rawat inap di zal Teratai.
Pantauan SN, Selasa (20/3) kedua pasien yang masih duduk di sekolah dasar (SD) ini kondisinya masih tampak lemas, dan ada bintik merah masih nampak di tangan.
Kepala Rekam Medik Mirza SE mengatakan, saat ini memang masih ada dua pasien warga Sukorejo yang sedang menjalani rawat inap akibat serangan DBD.
"Tiga bulan lalu ada 28 kasus DBD, sedangkan Maret ini ada 14 kasus. Sementara itu 26 pasien yang sempat dirawat saat ini sudah kembali sehat," ungkapnya.
Sementara Direktur Rumah Sakit Besemah, Dr Edy Kenedy melalui Kepala Tata Usaha (TU) Anton, SE mengatakan, berdasarkan data dari rekam medik sudah ada laporan 14 pasien yang mengalami penyakit DBD. "Cukup berbeda dengan tahun lalu, kebanyakan kasus DBD dialami warga sekitar Kota Pagaralam, seperti Kecamatan pendopo, Lintang Kabupaten Empatlawang dan Kecamatan Jarai, Tanjungsakti, Pajarbulan, Kabupaten Lahat," ungkapnya.
Namun untuk beberapa bulan ini semuanya warga Pagaralam, justru pasien kiriman dari daerah tetangga kosong," ungkapnya.
Sementara itu Kepala Dinas Kesehatan, dr H Rasyidi Amrin mengatakan, faktor cuaca sangat berpengaruh terhadap perkembangbiakkan nyamuk Aedes Aegypti hingga menyebabkan meningkatnya kasus DBD di Pagaralam.
"Iklim yang sebentar panas sebentar hujan akan menyebabkan banyaknya genangan air di beberapa lokasi. Ini tentunya menjadi tempat yang sangat disenangi oleh nyamuk Aedes Aegypti untuk bersarang dan berkembang biak," katanya.
Untuk itu, kata dia, masyarakat harus memperhatikan kebersihan lingkungannya terutama pada saat cuaca yang tidak menentu dan juga selalu menerapkan prinsip 3-M dalam kehidupan sehari-hari yakni menimbun, menguras dan menutup.
"Karena banyak sekali tempat atau kontainer alami dan buatan manusia yang tergenang air yang bisa menjadi tempat berkembangnya nyamuk ini. Saat cuaca hujan, nyamuk bertelur dan panas membuat telur cepat matang sehingga berkembang lebih cepat," katanya.
Menurut dia, pihaknya sudah menerjukan petugas untuk melakukan foging atau penyemprotan jetik-jentik nyamuk terutama di sekitar tempat tinggal warga yang sudah mengalami serangan DBD, seperti kawasan padat penduduk dan kumuh. (asn)
Berdasarkan data dari Rumah Sakit daerah (RSD) Kota Pagaralam, hingga Maret 2012, 14 warga positif terserang Demam Berdarah Dangue (DBD), bahkan dua pasien Fadilah (11) dan Faras (7) warga Talang Paok RT 03 Kelurahan Sukorejo, Kecamatan Pagaralam Utara, masih menjalani rawat inap di zal Teratai.
Pantauan SN, Selasa (20/3) kedua pasien yang masih duduk di sekolah dasar (SD) ini kondisinya masih tampak lemas, dan ada bintik merah masih nampak di tangan.
Kepala Rekam Medik Mirza SE mengatakan, saat ini memang masih ada dua pasien warga Sukorejo yang sedang menjalani rawat inap akibat serangan DBD.
"Tiga bulan lalu ada 28 kasus DBD, sedangkan Maret ini ada 14 kasus. Sementara itu 26 pasien yang sempat dirawat saat ini sudah kembali sehat," ungkapnya.
Sementara Direktur Rumah Sakit Besemah, Dr Edy Kenedy melalui Kepala Tata Usaha (TU) Anton, SE mengatakan, berdasarkan data dari rekam medik sudah ada laporan 14 pasien yang mengalami penyakit DBD. "Cukup berbeda dengan tahun lalu, kebanyakan kasus DBD dialami warga sekitar Kota Pagaralam, seperti Kecamatan pendopo, Lintang Kabupaten Empatlawang dan Kecamatan Jarai, Tanjungsakti, Pajarbulan, Kabupaten Lahat," ungkapnya.
Namun untuk beberapa bulan ini semuanya warga Pagaralam, justru pasien kiriman dari daerah tetangga kosong," ungkapnya.
Sementara itu Kepala Dinas Kesehatan, dr H Rasyidi Amrin mengatakan, faktor cuaca sangat berpengaruh terhadap perkembangbiakkan nyamuk Aedes Aegypti hingga menyebabkan meningkatnya kasus DBD di Pagaralam.
"Iklim yang sebentar panas sebentar hujan akan menyebabkan banyaknya genangan air di beberapa lokasi. Ini tentunya menjadi tempat yang sangat disenangi oleh nyamuk Aedes Aegypti untuk bersarang dan berkembang biak," katanya.
Untuk itu, kata dia, masyarakat harus memperhatikan kebersihan lingkungannya terutama pada saat cuaca yang tidak menentu dan juga selalu menerapkan prinsip 3-M dalam kehidupan sehari-hari yakni menimbun, menguras dan menutup.
"Karena banyak sekali tempat atau kontainer alami dan buatan manusia yang tergenang air yang bisa menjadi tempat berkembangnya nyamuk ini. Saat cuaca hujan, nyamuk bertelur dan panas membuat telur cepat matang sehingga berkembang lebih cepat," katanya.
Menurut dia, pihaknya sudah menerjukan petugas untuk melakukan foging atau penyemprotan jetik-jentik nyamuk terutama di sekitar tempat tinggal warga yang sudah mengalami serangan DBD, seperti kawasan padat penduduk dan kumuh. (asn)
DPRD Babel Kunjungi Pemprov Sumsel
Palembang, SN
DPRD Kepulauan Bangka Belitung (Babel) mengunjungi Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumsel, Selasa (20/3) bertempat di ruang rapat Bina Praja Pemprov Sumsel. Kedatangan DPRD kepulauan Babel bertujuan untuk menjelaskan aset-aset yang sudah diserahkan ke Pemprov Sumsel.
Asisten II Pemprov Sumsel, Eddy hermanto mengatakan, pertemuan dengan DPRD Kepulauan Babel adalah untuk memperjelas data aset Pemprov yang sudah dikembalikan.
Eddy menambahkan, pada pertemuan ini juga ingin mengetahui apakah proses pengalihannya sudah memenuhi syarat atau belum.
“Dengan adanya pertemuan ini bukan berarti terjadi miss komunikasi atau menggugat. Melainkan mengecek aset apa saja yang sudah dikembalikan, siapa tau ada yang belum diserahkan,” tutur Eddy.
Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Kepulauan Babel, Hamzah Suhaimin megungkapkan, kedatangan mereka ke Pemprov Sumsel adalah untuk mengecek aset milik Pemprov Sumsel. Sehingga persoalan tersebut bisa selesai.
“Kita memperoleh data tentang aset Pemprov di Babel dan Pangkal Pinang. Dengan adanya pertemuan ini bisa diketahui apakah pengalihan aset tersebut telah sesuai dengan prosedur atau belum,” jelasnya.
Hamzah menambahkan, untuk aset yang sudah dialihkan ke Pemprov Sumsel diantaranya tanah, serta bangunan seperti rumah dinas dan mess di Kabupaten Belitung.
“Jadi dengan pertemuan ini bisa kita ketahui aset yang sudah dialihkan. Kita ke sini ingin menelusuri proses pengalihannya, apakah sudah sesuai dengan prosedur apa blum. Ini dilakukan, agar tidak menimbulkan masalah dikemudian hari,” katanya. (pit)
DPRD Kepulauan Bangka Belitung (Babel) mengunjungi Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumsel, Selasa (20/3) bertempat di ruang rapat Bina Praja Pemprov Sumsel. Kedatangan DPRD kepulauan Babel bertujuan untuk menjelaskan aset-aset yang sudah diserahkan ke Pemprov Sumsel.
Asisten II Pemprov Sumsel, Eddy hermanto mengatakan, pertemuan dengan DPRD Kepulauan Babel adalah untuk memperjelas data aset Pemprov yang sudah dikembalikan.
Eddy menambahkan, pada pertemuan ini juga ingin mengetahui apakah proses pengalihannya sudah memenuhi syarat atau belum.
“Dengan adanya pertemuan ini bukan berarti terjadi miss komunikasi atau menggugat. Melainkan mengecek aset apa saja yang sudah dikembalikan, siapa tau ada yang belum diserahkan,” tutur Eddy.
Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Kepulauan Babel, Hamzah Suhaimin megungkapkan, kedatangan mereka ke Pemprov Sumsel adalah untuk mengecek aset milik Pemprov Sumsel. Sehingga persoalan tersebut bisa selesai.
“Kita memperoleh data tentang aset Pemprov di Babel dan Pangkal Pinang. Dengan adanya pertemuan ini bisa diketahui apakah pengalihan aset tersebut telah sesuai dengan prosedur atau belum,” jelasnya.
Hamzah menambahkan, untuk aset yang sudah dialihkan ke Pemprov Sumsel diantaranya tanah, serta bangunan seperti rumah dinas dan mess di Kabupaten Belitung.
“Jadi dengan pertemuan ini bisa kita ketahui aset yang sudah dialihkan. Kita ke sini ingin menelusuri proses pengalihannya, apakah sudah sesuai dengan prosedur apa blum. Ini dilakukan, agar tidak menimbulkan masalah dikemudian hari,” katanya. (pit)
PDIP Muba Tolak Kenaikan BBM
Sekayu, SN
Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Kabupaten Musi Banyuasin (Muba) secara tegas menolak kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) yang rencananya akan diberlakukan pada 1 April 2012 mendatang. Pasalnya, kenaikan harga BBM kian memberatkan ekonomi masyarakat khususnya masyarakat Muba.
Ketua DPC PDIP Muba, Beni Hernedi mengatakan dasar penolakan kenaikan BBM karena dampaknya sangat dirasakan langsung oleh masyarakat, khususnya pada golongan masyarakat kecil, kaum petani dan pengusaha kecil. “Kita dengan tegas menolaknya, karena kebijakan itu tidak populis yang justru memberatkan masyarakat,” bebernya di kantor DPC PDIP Muba, Selasa (20/3) sekitar pukul 15.00 WIB.
Menurut Beni yang juga wakil Bupati Muba, dampak kenaikan BBM kian dirasakan seluruh elemen masyarakat. Misalkan saja untuk petani, kenaikkan BBM akan diikuti oleh kenaikkan harga kebutuhan dan alat-alat pertanian seperti pupuk, saprodi dan lainnya. “Dengan naiknya BBM itu tidak diimbangi dengan hasil produksi dan harga jual yang rendah,” ujarb Beni.
Beni menambahkan,usaha kecil juga akan terpukul dengan kenaikan BBM ini. Betapa tidak, kenaikan itu akan mendorong kenaikan biaya produksi sebagai harus menambah modal usaha untuk mengimbangi harga-harga modal seperti bahan pokok yang tentunya akan naik seiring kenaikkan BBM.
“Yang jelas ongkos akan ada kenaikkan ongkos angkut dan lainnya. Sehingga mereka bisa gulung tikar,” katanya.
Beni menegaskan, kenaikan BBM juga akan menaikkan harga material pembangunan sehingga mengurangi volume pekerjaan atau mengurangi jumlah proyek pembangunan.
PDIP Muba, ungkap Beni, menilai pemberian Bantuan Langsung Tunai (BLT) atau bantuan langsung sementara masyarakat (BLSM) oleh pemerintah terhadap kenaikan harga BBM tidaklah tepat dan tidak beralasan. Pasalnya, bantuan itu justru akan mencelakan masyarakat karena mendidik mental masyarakat menjadi pengemis.
“Harusnya pemerintah membantu masyarakat dengan dibangun insfrastruktur hingga kepelosok bukan membagi-bagikan uang yang tidak mendidik,” pungkasnya.
Pernyataan Ketua DPC PDIP Muba itu sangat didukung jajarannya dengan mengeluarkan pernyataan sikap. Ada sebelas pengurus DPC turut melakukan pernyataan tersebut. Seperti Wakil Ketua , A Rivai, H Bambang,Rozali Ibrahim, Armedi, Ahmadi Dausat, H Ismail, Setiabudi Lamin dan lainnya. (her)
Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Kabupaten Musi Banyuasin (Muba) secara tegas menolak kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) yang rencananya akan diberlakukan pada 1 April 2012 mendatang. Pasalnya, kenaikan harga BBM kian memberatkan ekonomi masyarakat khususnya masyarakat Muba.
Ketua DPC PDIP Muba, Beni Hernedi mengatakan dasar penolakan kenaikan BBM karena dampaknya sangat dirasakan langsung oleh masyarakat, khususnya pada golongan masyarakat kecil, kaum petani dan pengusaha kecil. “Kita dengan tegas menolaknya, karena kebijakan itu tidak populis yang justru memberatkan masyarakat,” bebernya di kantor DPC PDIP Muba, Selasa (20/3) sekitar pukul 15.00 WIB.
Menurut Beni yang juga wakil Bupati Muba, dampak kenaikan BBM kian dirasakan seluruh elemen masyarakat. Misalkan saja untuk petani, kenaikkan BBM akan diikuti oleh kenaikkan harga kebutuhan dan alat-alat pertanian seperti pupuk, saprodi dan lainnya. “Dengan naiknya BBM itu tidak diimbangi dengan hasil produksi dan harga jual yang rendah,” ujarb Beni.
Beni menambahkan,usaha kecil juga akan terpukul dengan kenaikan BBM ini. Betapa tidak, kenaikan itu akan mendorong kenaikan biaya produksi sebagai harus menambah modal usaha untuk mengimbangi harga-harga modal seperti bahan pokok yang tentunya akan naik seiring kenaikkan BBM.
“Yang jelas ongkos akan ada kenaikkan ongkos angkut dan lainnya. Sehingga mereka bisa gulung tikar,” katanya.
Beni menegaskan, kenaikan BBM juga akan menaikkan harga material pembangunan sehingga mengurangi volume pekerjaan atau mengurangi jumlah proyek pembangunan.
PDIP Muba, ungkap Beni, menilai pemberian Bantuan Langsung Tunai (BLT) atau bantuan langsung sementara masyarakat (BLSM) oleh pemerintah terhadap kenaikan harga BBM tidaklah tepat dan tidak beralasan. Pasalnya, bantuan itu justru akan mencelakan masyarakat karena mendidik mental masyarakat menjadi pengemis.
“Harusnya pemerintah membantu masyarakat dengan dibangun insfrastruktur hingga kepelosok bukan membagi-bagikan uang yang tidak mendidik,” pungkasnya.
Pernyataan Ketua DPC PDIP Muba itu sangat didukung jajarannya dengan mengeluarkan pernyataan sikap. Ada sebelas pengurus DPC turut melakukan pernyataan tersebut. Seperti Wakil Ketua , A Rivai, H Bambang,Rozali Ibrahim, Armedi, Ahmadi Dausat, H Ismail, Setiabudi Lamin dan lainnya. (her)
Pemkot Gagas BBG Untuk Sepeda Motor
Palembang, SN
Pemerintah Kota (Pemkot) kembali akan menggagas bahan bakar minyak (BBM) untuk dirubah menggunakan bahan bakar gas (BBG), namun kali ini dikhususkan bagi kendaraan roda dua atau sepeda motor. Usulan ini dilontarkan Walikota Palembang Eddy Santana Putra.
Menurutnya, kenaikan BBM pada April mendatang sangat mempengaruhi para pemilik kendaraan sepeda motor, untuk itu pihaknya mempunyai usulan akan mengganti BBM itu dengan BBG sesuai apa yang telah di uji pada transportasi angkutan umum beberapa waktu lalu.
"Sudah ada rencana untuk mengganti BBM menjadi gas pada kendaraan bermotor, namun kita akan carikan dulu tabungnya. Karena tabung untuk mobil tentu berbeda dengan motor," katanya Selasa (20/3).
Dengan adanya pergantian bahan bakar ini tentu mempunyai pengaruh besar saat kenaikan BBM nanti, sebab bahan bakar mengggunakan gas ini jauh lebih irit dibandingkan dengan minyak. Apalagi utamanya lebih meringankan masyarakat karena tidak ada lagi subsidi minyak dari Pemerintah pusat. "BBM dikonfersi ke BBG malah akan membantu pengguna," jelasnya.
Sebelumnya Pemkot melalui Dishub telah bekerjasama dengan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengubah BBM menjadi BBG, sebanyak 200 unit kendaraan roda empat jenis angkutan umum diuji pergantian menggunakan BBG atau Converter Kit. Sehingga hal tersebut akan diuji cobakan juga pada sepeda motor saat kenaikan BBM nanti sebesar 30 persen, "Kita akan lakukan pergantian tersebut dalam waktu dekat, karena tabungnya mesti disesuaikan. Yang jelas tabungnya kita cari dulu," ujar dia.
Selain itu, pihaknya tengah merencanakan juga jelang kenaikan BBM nanti kendaraan dinas diruang lingkup Pemkot bakal menggunakan BBG tersebut. "Sebagai langkah awal 100 unit kendaraan dinas Pemkot akan diuji coba, biayanya pun cukup mahal satu kendaraan mencapai Rp 15 juta." katanya.
Meski terbilang tinggi, pihaknya tetap akan mengupayakan hal itu lantaran telah mengajukan bantuan ke Kementrian ESDM untuk kendaraan dinas. Namun jika tak ada realisasi dari pusat, pihaknya akan mengalokasikan dana tersebut dari APBD. "Kita telah ajukan ke pusat untuk mendapatkan bantuan. Jika tidak ada lanjutan, dana APBD yang akan dialokasikan untuk kendaraan dinas itu." katanya.(win)
Pemerintah Kota (Pemkot) kembali akan menggagas bahan bakar minyak (BBM) untuk dirubah menggunakan bahan bakar gas (BBG), namun kali ini dikhususkan bagi kendaraan roda dua atau sepeda motor. Usulan ini dilontarkan Walikota Palembang Eddy Santana Putra.
Menurutnya, kenaikan BBM pada April mendatang sangat mempengaruhi para pemilik kendaraan sepeda motor, untuk itu pihaknya mempunyai usulan akan mengganti BBM itu dengan BBG sesuai apa yang telah di uji pada transportasi angkutan umum beberapa waktu lalu.
"Sudah ada rencana untuk mengganti BBM menjadi gas pada kendaraan bermotor, namun kita akan carikan dulu tabungnya. Karena tabung untuk mobil tentu berbeda dengan motor," katanya Selasa (20/3).
Dengan adanya pergantian bahan bakar ini tentu mempunyai pengaruh besar saat kenaikan BBM nanti, sebab bahan bakar mengggunakan gas ini jauh lebih irit dibandingkan dengan minyak. Apalagi utamanya lebih meringankan masyarakat karena tidak ada lagi subsidi minyak dari Pemerintah pusat. "BBM dikonfersi ke BBG malah akan membantu pengguna," jelasnya.
Sebelumnya Pemkot melalui Dishub telah bekerjasama dengan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengubah BBM menjadi BBG, sebanyak 200 unit kendaraan roda empat jenis angkutan umum diuji pergantian menggunakan BBG atau Converter Kit. Sehingga hal tersebut akan diuji cobakan juga pada sepeda motor saat kenaikan BBM nanti sebesar 30 persen, "Kita akan lakukan pergantian tersebut dalam waktu dekat, karena tabungnya mesti disesuaikan. Yang jelas tabungnya kita cari dulu," ujar dia.
Selain itu, pihaknya tengah merencanakan juga jelang kenaikan BBM nanti kendaraan dinas diruang lingkup Pemkot bakal menggunakan BBG tersebut. "Sebagai langkah awal 100 unit kendaraan dinas Pemkot akan diuji coba, biayanya pun cukup mahal satu kendaraan mencapai Rp 15 juta." katanya.
Meski terbilang tinggi, pihaknya tetap akan mengupayakan hal itu lantaran telah mengajukan bantuan ke Kementrian ESDM untuk kendaraan dinas. Namun jika tak ada realisasi dari pusat, pihaknya akan mengalokasikan dana tersebut dari APBD. "Kita telah ajukan ke pusat untuk mendapatkan bantuan. Jika tidak ada lanjutan, dana APBD yang akan dialokasikan untuk kendaraan dinas itu." katanya.(win)
Cicil Rumah Sehari Rp 10 Ribu
Palembang, SN
Demi memenuhi kebutuhan masyrakat dalam hal tempat tinggal, Pemrintah Kota (pemkot) Palembang akan mengembangkan perumahan bagi masyrakat berpenghasilan rendah dengan sistem pembayaran harian.
“Bagi masyrakat yang berminat, cicilannya Rp 10 ribu per hari,” ujar Direktur Operasional PT Sarana Pembangunan Palembang Jaya Yusransyah Ishak, di kantor Walikota, Selasa (20/3).
Kebijakan ini salah satu upaya pemerintah menyediakan rumah layak huni bagi warga kurang mampu, sekaligus mengurangi kawasan kumuh di Palembang.
Saat ini, kata Yusransyah, dibangun 140 rumah murah di kawasan 3-4 Ulu, tepatnya di Jalan Jaya Laksana dan Jalan Prajurit Nang Yu. “Sudah 124 yang selesai dibangun dan mulai ditempati. Sisanya segera rampung,” ujarnya.
Pemerintah juga merencanakan pembangunan 150 rumah di kawasan 5 Ulu. Hanya saja, pemerintah tak lagi menyubsidi lahan, pemasangan listrik, dan air bersih-seperti di kawasan 3-4 Ulu.
“Tapi warga tetap mencicil Rp 10 ribu per hari,” kata Yusransyah, seraya menambahkan, pihaknya akan mencari pihak ketiga untuk pengembangan rumah murah ini. Pihak ketiga inilah, katanya, yang akan mencari solusi untuk lahan, listrik, dan air bersih.
Sebelumnya, Walikota Palembang Eddy Santana Putra mengatakan, pemerintah akan terus melanjutkan pembangunan rumah murah di kota berpenduduk lumayan padat ini.
“Seterusnya bakal kita bangun. Supaya tidak ada lagi kekumuhan. Tak hanya di Seberang Ulu, tapi juga di Seberang Ilir, Tapi fokus kita di Seberang Ulu dulu. Karena di sini masih banyak rumah kumuh,” ujar Eddy.
Eddy menambahkan, pemerintah juga akan menyediakan ruang publik, seperti taman bermain bagi anak, saat merelokasi daerah kumuh. “Supaya tidak ada lagi anak-anak yang bermain di gang-gang sempit,” katanya.(win)
Demi memenuhi kebutuhan masyrakat dalam hal tempat tinggal, Pemrintah Kota (pemkot) Palembang akan mengembangkan perumahan bagi masyrakat berpenghasilan rendah dengan sistem pembayaran harian.
“Bagi masyrakat yang berminat, cicilannya Rp 10 ribu per hari,” ujar Direktur Operasional PT Sarana Pembangunan Palembang Jaya Yusransyah Ishak, di kantor Walikota, Selasa (20/3).
Kebijakan ini salah satu upaya pemerintah menyediakan rumah layak huni bagi warga kurang mampu, sekaligus mengurangi kawasan kumuh di Palembang.
Saat ini, kata Yusransyah, dibangun 140 rumah murah di kawasan 3-4 Ulu, tepatnya di Jalan Jaya Laksana dan Jalan Prajurit Nang Yu. “Sudah 124 yang selesai dibangun dan mulai ditempati. Sisanya segera rampung,” ujarnya.
Pemerintah juga merencanakan pembangunan 150 rumah di kawasan 5 Ulu. Hanya saja, pemerintah tak lagi menyubsidi lahan, pemasangan listrik, dan air bersih-seperti di kawasan 3-4 Ulu.
“Tapi warga tetap mencicil Rp 10 ribu per hari,” kata Yusransyah, seraya menambahkan, pihaknya akan mencari pihak ketiga untuk pengembangan rumah murah ini. Pihak ketiga inilah, katanya, yang akan mencari solusi untuk lahan, listrik, dan air bersih.
Sebelumnya, Walikota Palembang Eddy Santana Putra mengatakan, pemerintah akan terus melanjutkan pembangunan rumah murah di kota berpenduduk lumayan padat ini.
“Seterusnya bakal kita bangun. Supaya tidak ada lagi kekumuhan. Tak hanya di Seberang Ulu, tapi juga di Seberang Ilir, Tapi fokus kita di Seberang Ulu dulu. Karena di sini masih banyak rumah kumuh,” ujar Eddy.
Eddy menambahkan, pemerintah juga akan menyediakan ruang publik, seperti taman bermain bagi anak, saat merelokasi daerah kumuh. “Supaya tidak ada lagi anak-anak yang bermain di gang-gang sempit,” katanya.(win)
Dalam Tiga Tahun, Penasum Turun Drastis
Palembang, SN
Komisi Penanggulangan AIDS (KPA) Kota Palembang mencatat, jumlah pengguna narkoba jarum suntik (penasun) menunjukan penurunan yang signifikan dalam hitungan tiga tahun.
Tercatat dari sensus penasun di 16 Kecamatan di Kota Palembang untuk tahun 2009 sebanyak 1.152 penasun. Jumlah ini turun berdasarkan data terbaru yang dilakukan KPA hingga sekarang yakni 338 penasun.
Dari pendataan penasun di 16 kecamatan tersebut, Kecamatan Ilir Timur (IT) II paling banyak pengguna narkoba jarum suntik yaitu sebanyak 59 orang. Diikuti Kecamatan Seberang Ulu (SU) II sebanyak 57 orang, kemudian Sukarame sebanyak 41 orang dan Kecamatan Ilir Barat (IB) I sebanyak 30 orang. Jumlah ini berdasarkan data lapangan yang dikumpulkan KPA Kota Palembang di tahun 2010 yang total keseluruhan 338 penasun.
“Penguna Narkoba Jarum Suntik (penasun) di kota Palembang menunjukan penurunan yang signifikan hanya dalam hitungan tiga tahun. Kalau tahun 2009 hasil pendataan kita di 16 kecamatan angkanya sama, artinya tidak ada jumlah yang menonjol dari satu Kecamatan dari Kecataman yang lain untuk penasun untuk sekarang ini,” jelas Sekretaris KPA Kota Palembang, Zailani UD disela-sela sosialisasi Penasun di hotel Best Skip, kemarin (20/3).
Menurut dia, dari jumlah penasun yang mencapai puncaknya di tahun 2009 kemarin hingga saat ini berhaasil ditekan mencapai 97 persen dari penasun yang ada. “Pendataan 2009 jumlah penasun terbilang sangat banyak yakni mencapai 1.152 orang, namun hingga saat ini hasil pendataan terbaru yang dilakukan KPA berkerja sama dengan lembaga terkait terjadi angka penurunan yang sangat dratis yakni 338 orang,” ungkapnya.
Penurunan jumlah tersebut, kata Zailani, selain factor kesadaran penasun-nya sendiri, juga banyaknya peralihan penggunaan obat pengganti sebagai langkah untuk mengurangi kecanduan narkoba. “Ya, kemungkinan meraka banyak beralih mengunakan metadhon, tetapi tidak menutup kemungkinan jumlah yang besar berkurangnya penasun kerana kesadaran si penguna akan bahaya narkoba yang digunakan,”jelasnya
Untuk itulah, KPA terus gencar memberikan penyuluhan atau sosialisasi kepada penasun, khususnya mereka yang beresiko tinggi penularan HIV/AIDS. Nah, penasun juga berpotensi akan penyebaran virus HIV/AIDS.”Penasun ini lah yang sangat berpetensi untuk penyebaran HIV/Aids karena dari pengunaan jarum suntik tidak streil atau dipakai secara bersama sangat mudah berjangkitnya penyakit mematikan tersebut,”ungkapnya.
KPA tidak menargetkan berapa banyak jumlah penasun yang dapat ditangani melalui program KPA dengan penyluhan secara rutin. Namun KPA mengharapkan dengan upaya yang dilakukan, jumlah penasun dapat berkurang dengan kesadaran dari diri mereka sendiri. Termasuk dari rekan-rekannya yang dapat memberikan informasi secara benar tentang bahaya penularan virus HIV/AIDS lewat penggunaan jarum suntik.
”Sosialisasi dan komunikasi terus kita lakukan kepada penasun yang ad dibinaa KPA dengan harapan mereka dapat memberikan informasi tentang sosialisasi yang kita berikan kepada rekan atau teman mereka,” tukasnya.(win)
Komisi Penanggulangan AIDS (KPA) Kota Palembang mencatat, jumlah pengguna narkoba jarum suntik (penasun) menunjukan penurunan yang signifikan dalam hitungan tiga tahun.
Tercatat dari sensus penasun di 16 Kecamatan di Kota Palembang untuk tahun 2009 sebanyak 1.152 penasun. Jumlah ini turun berdasarkan data terbaru yang dilakukan KPA hingga sekarang yakni 338 penasun.
Dari pendataan penasun di 16 kecamatan tersebut, Kecamatan Ilir Timur (IT) II paling banyak pengguna narkoba jarum suntik yaitu sebanyak 59 orang. Diikuti Kecamatan Seberang Ulu (SU) II sebanyak 57 orang, kemudian Sukarame sebanyak 41 orang dan Kecamatan Ilir Barat (IB) I sebanyak 30 orang. Jumlah ini berdasarkan data lapangan yang dikumpulkan KPA Kota Palembang di tahun 2010 yang total keseluruhan 338 penasun.
“Penguna Narkoba Jarum Suntik (penasun) di kota Palembang menunjukan penurunan yang signifikan hanya dalam hitungan tiga tahun. Kalau tahun 2009 hasil pendataan kita di 16 kecamatan angkanya sama, artinya tidak ada jumlah yang menonjol dari satu Kecamatan dari Kecataman yang lain untuk penasun untuk sekarang ini,” jelas Sekretaris KPA Kota Palembang, Zailani UD disela-sela sosialisasi Penasun di hotel Best Skip, kemarin (20/3).
Menurut dia, dari jumlah penasun yang mencapai puncaknya di tahun 2009 kemarin hingga saat ini berhaasil ditekan mencapai 97 persen dari penasun yang ada. “Pendataan 2009 jumlah penasun terbilang sangat banyak yakni mencapai 1.152 orang, namun hingga saat ini hasil pendataan terbaru yang dilakukan KPA berkerja sama dengan lembaga terkait terjadi angka penurunan yang sangat dratis yakni 338 orang,” ungkapnya.
Penurunan jumlah tersebut, kata Zailani, selain factor kesadaran penasun-nya sendiri, juga banyaknya peralihan penggunaan obat pengganti sebagai langkah untuk mengurangi kecanduan narkoba. “Ya, kemungkinan meraka banyak beralih mengunakan metadhon, tetapi tidak menutup kemungkinan jumlah yang besar berkurangnya penasun kerana kesadaran si penguna akan bahaya narkoba yang digunakan,”jelasnya
Untuk itulah, KPA terus gencar memberikan penyuluhan atau sosialisasi kepada penasun, khususnya mereka yang beresiko tinggi penularan HIV/AIDS. Nah, penasun juga berpotensi akan penyebaran virus HIV/AIDS.”Penasun ini lah yang sangat berpetensi untuk penyebaran HIV/Aids karena dari pengunaan jarum suntik tidak streil atau dipakai secara bersama sangat mudah berjangkitnya penyakit mematikan tersebut,”ungkapnya.
KPA tidak menargetkan berapa banyak jumlah penasun yang dapat ditangani melalui program KPA dengan penyluhan secara rutin. Namun KPA mengharapkan dengan upaya yang dilakukan, jumlah penasun dapat berkurang dengan kesadaran dari diri mereka sendiri. Termasuk dari rekan-rekannya yang dapat memberikan informasi secara benar tentang bahaya penularan virus HIV/AIDS lewat penggunaan jarum suntik.
”Sosialisasi dan komunikasi terus kita lakukan kepada penasun yang ad dibinaa KPA dengan harapan mereka dapat memberikan informasi tentang sosialisasi yang kita berikan kepada rekan atau teman mereka,” tukasnya.(win)
Selasa, 20 Maret 2012
Senin, 19 Maret 2012
183 Mahasiswa UKB Ikuti Capping Day
Palembang, SN
Sebanyak 183 mahasiswa Universitas Kader Bangsa (UKB) mengikuti Capping Day, Sabtu (17/3) bertempt di Kampus A UKB Jalan Mayjend H M Ryacudu Palembang.
Rektor UKB, Dr H T Wathan MSc mengatakan, pad prinsipnya acara Capping Day tidak termasuk dalam kurikulum (kalender akademik), namun acara ini sudah merupakan tradisi dari mulainy berdirinya Program Studi (prodi) Keperawtan dan Kebidanan.
"Acara ini merupakan petanda bahwa mahasiswa telah lulus dalam masa percobaan, untuk selanjutnya melangkah ketahap yang lebih besar dan mengarah ke hal-hal yang akan menjadi bekal profesinya di masa yang akan datang, yakni terjun langsung ke masyarakat," ujarnya.
Wathan menjelaskan, peserta Capping Day tahun ini berjumlah 183 orang dari Fakultas Kebidanan dan Keperawatan yang terdiri dari Prodi DIII Kebidanan 66 orang, Prodi DIV Kebidanan 58 orang, Prodi DIII Keperawatan 36 orang dan Prodi S1 Keperawatan 23 orang.
Sementara itu, Ketua Yayasan Kader Bangsa Palembang, DR Hj Irzanita Dra SH MM MKes menerangkan, UKB menyelenggarakan pendidikan benar-benar sesuai dengan peraturan dan selalu memikirkan mutu contohnya Prodi DIII Kebidanan, DIII Farmasi, DIII Refraksi Optisi, DIII Analis Kesehatan, DIII Teknik Rontgen, DIII Keperawatan, DIV Kebidanan, S1 Kesehatan Masyarakat dan S1 Manajemen serta S2 Magister Kesehatan, semua prodi tealh terakreditasi oleh BAN-PT dengan peringkat rata-rata B. "Ini petanda semua prodi sudah sesuai dengan standar yang telah ditetapkan pemerintah/Diknas, tidak diragukan lagi," katanya.
Lanjutnya, untuk alumni UKB sudah berjumlah 5.046 orang dan sudah tersebr di seluruh pelosok tanah air yakni sudah 33 provinsi di Indonesia, dan bahkan ada juga di luar negeri antara lain Malaysia, Brunai dan Arab Saudi. Untuk wilayah Sumsel bahkan alumni UKB yang menjadi Kepala Dinas Kesehatan sudah 3 kabupaten.
"Alumni kami yang sudah berprestasi tinggi anatara lain alumni bidan tahun 2004 menjaddi Bidan Teladan di OKU, dan hampir semua Bidan/Perawat asal Lampung/Kabupaten di Sumsel menjadi tenaga PNS/PTT. Pada penerimaan CPNS tahun 2010 yang lalu, ada lebih kurang 250 orang diterima CPNS meliputi seluruh Kabupaten/Kota Provinsi Sumsel, khususnya alumni Bidan/Perawat banyak diterima sebagai CPNS di OKU dan banyak juga praktek swasta yang berhasil," jelasnya.
Irzanita menambahkan, untuk tahun akademik 2012 ini akan dibuka Fakultas Kedokteran dengan Prodi Kedokteran Umum, serta UKB akan membangun sebuah rumah sakit seluas 4,5 hektar di Jakabaring. Dalam waktu dekat mungkin bulan Juni klinik UKB di Kertapati dengan luas bangunan kurang lebih 1.700 m2 sudah dapt diopersionalkan.
"Untuk Pendidikn Jasmani, Kesehatan dan rekreasi UKB telah menyiapkan gedung yang berlokasi di depan showroom Mitsubishi dengan fasilitas olahraga yang lengkap. Disamping itu, UKB telah mendirikan Rumah Sakit Kader Bangsa yang berlokasi di Ketapati, dan Insya Allh akan beroperasi dalam waktu dekat, rumah sakit ini juga sebagai lahan praktek mahasiswa," pungkasnya. (pit)
Sebanyak 183 mahasiswa Universitas Kader Bangsa (UKB) mengikuti Capping Day, Sabtu (17/3) bertempt di Kampus A UKB Jalan Mayjend H M Ryacudu Palembang.
Rektor UKB, Dr H T Wathan MSc mengatakan, pad prinsipnya acara Capping Day tidak termasuk dalam kurikulum (kalender akademik), namun acara ini sudah merupakan tradisi dari mulainy berdirinya Program Studi (prodi) Keperawtan dan Kebidanan.
"Acara ini merupakan petanda bahwa mahasiswa telah lulus dalam masa percobaan, untuk selanjutnya melangkah ketahap yang lebih besar dan mengarah ke hal-hal yang akan menjadi bekal profesinya di masa yang akan datang, yakni terjun langsung ke masyarakat," ujarnya.
Wathan menjelaskan, peserta Capping Day tahun ini berjumlah 183 orang dari Fakultas Kebidanan dan Keperawatan yang terdiri dari Prodi DIII Kebidanan 66 orang, Prodi DIV Kebidanan 58 orang, Prodi DIII Keperawatan 36 orang dan Prodi S1 Keperawatan 23 orang.
Sementara itu, Ketua Yayasan Kader Bangsa Palembang, DR Hj Irzanita Dra SH MM MKes menerangkan, UKB menyelenggarakan pendidikan benar-benar sesuai dengan peraturan dan selalu memikirkan mutu contohnya Prodi DIII Kebidanan, DIII Farmasi, DIII Refraksi Optisi, DIII Analis Kesehatan, DIII Teknik Rontgen, DIII Keperawatan, DIV Kebidanan, S1 Kesehatan Masyarakat dan S1 Manajemen serta S2 Magister Kesehatan, semua prodi tealh terakreditasi oleh BAN-PT dengan peringkat rata-rata B. "Ini petanda semua prodi sudah sesuai dengan standar yang telah ditetapkan pemerintah/Diknas, tidak diragukan lagi," katanya.
Lanjutnya, untuk alumni UKB sudah berjumlah 5.046 orang dan sudah tersebr di seluruh pelosok tanah air yakni sudah 33 provinsi di Indonesia, dan bahkan ada juga di luar negeri antara lain Malaysia, Brunai dan Arab Saudi. Untuk wilayah Sumsel bahkan alumni UKB yang menjadi Kepala Dinas Kesehatan sudah 3 kabupaten.
"Alumni kami yang sudah berprestasi tinggi anatara lain alumni bidan tahun 2004 menjaddi Bidan Teladan di OKU, dan hampir semua Bidan/Perawat asal Lampung/Kabupaten di Sumsel menjadi tenaga PNS/PTT. Pada penerimaan CPNS tahun 2010 yang lalu, ada lebih kurang 250 orang diterima CPNS meliputi seluruh Kabupaten/Kota Provinsi Sumsel, khususnya alumni Bidan/Perawat banyak diterima sebagai CPNS di OKU dan banyak juga praktek swasta yang berhasil," jelasnya.
Irzanita menambahkan, untuk tahun akademik 2012 ini akan dibuka Fakultas Kedokteran dengan Prodi Kedokteran Umum, serta UKB akan membangun sebuah rumah sakit seluas 4,5 hektar di Jakabaring. Dalam waktu dekat mungkin bulan Juni klinik UKB di Kertapati dengan luas bangunan kurang lebih 1.700 m2 sudah dapt diopersionalkan.
"Untuk Pendidikn Jasmani, Kesehatan dan rekreasi UKB telah menyiapkan gedung yang berlokasi di depan showroom Mitsubishi dengan fasilitas olahraga yang lengkap. Disamping itu, UKB telah mendirikan Rumah Sakit Kader Bangsa yang berlokasi di Ketapati, dan Insya Allh akan beroperasi dalam waktu dekat, rumah sakit ini juga sebagai lahan praktek mahasiswa," pungkasnya. (pit)
Perceraian di OKI-OI Meningkat
Kayuagung, SN
Angka kasus perceraian yang telah masuk di Pengadilan Agama Kayuagung selama dua bulan terakhir di tahun 2012 ini telah mencapai 129 perkara, dan itu telah diputus majelis hakim. Angka tersebut meningkat tajam karena bulan Januari 45 kasus dan Februari 84 kasus.
Demikian dikatakan Kepala Pengadilan Agama (PA) Kayuagung Drs Syamsudin melalui panitera muda hukum Nahwa SH yang ditemui di ruang kerjanya beberapa waktu lalu. Angka perkara perceraian di Kabupaten OKI dan OI yang telah diputus tersebut terbilang tinggi dibandingkan dengan beberapa bulan yang lalu.
Dijelaskannya, dari sekian banyak angka perkara yang telah diputus cerai itu, mengenai usia pasangan adalah bermacam-macam. Tetapi yang jelas adalah dengan usia dibawah 50 tahun, tetapi ada juga usia pasangan yang masih terbilang muda yakni 20 tahun dan dibawah usia 20 tahun yakni 17 tahunan.
Lalu lanjut Nahwa, untuk alasan mengapa pasangan memasukan perkaranya di PA adalah dengan berbagai macam alasan. Mulai dari tidak adanya tanggung jawab suami, faktor ekonomi, tidak harmonis dalam keluarga, Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), perselingkuhan dan lain-lain.
"Mengenai perkara perceraian ini, bukan karena semata-mata KDRT dan faktor ekonomi saja yang menyebabkan suatu pasangan untuk bercerai, tapi banyak faktor, rata-rata karena pelanggaran talak (istri yang minta cerai) yakni sering tidak adanya tanggung jawab suami dalam keluarga," jelasnya.
Ditambahkan Nahwa, dalam proses perkara perceraian bukan sekali sidang, perkara itu langsung putus oleh Pengadilan Agama, tetapi melainkan pasangan menjalani proses persidangan beberapa kali, barulah diputus cerai. Adapun proses sebelum diputus cerai adalah dilakukan mediasi terlebih dahulu antara kedua belah pihak yakni pasangan yang bersangkutan. Tetapi bila antara keduanya tidak adanya mufakat untuk rujuk kembali maka, akhirnya hakim memutuskan untuk bercerai. (iso)
Angka kasus perceraian yang telah masuk di Pengadilan Agama Kayuagung selama dua bulan terakhir di tahun 2012 ini telah mencapai 129 perkara, dan itu telah diputus majelis hakim. Angka tersebut meningkat tajam karena bulan Januari 45 kasus dan Februari 84 kasus.
Demikian dikatakan Kepala Pengadilan Agama (PA) Kayuagung Drs Syamsudin melalui panitera muda hukum Nahwa SH yang ditemui di ruang kerjanya beberapa waktu lalu. Angka perkara perceraian di Kabupaten OKI dan OI yang telah diputus tersebut terbilang tinggi dibandingkan dengan beberapa bulan yang lalu.
Dijelaskannya, dari sekian banyak angka perkara yang telah diputus cerai itu, mengenai usia pasangan adalah bermacam-macam. Tetapi yang jelas adalah dengan usia dibawah 50 tahun, tetapi ada juga usia pasangan yang masih terbilang muda yakni 20 tahun dan dibawah usia 20 tahun yakni 17 tahunan.
Lalu lanjut Nahwa, untuk alasan mengapa pasangan memasukan perkaranya di PA adalah dengan berbagai macam alasan. Mulai dari tidak adanya tanggung jawab suami, faktor ekonomi, tidak harmonis dalam keluarga, Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), perselingkuhan dan lain-lain.
"Mengenai perkara perceraian ini, bukan karena semata-mata KDRT dan faktor ekonomi saja yang menyebabkan suatu pasangan untuk bercerai, tapi banyak faktor, rata-rata karena pelanggaran talak (istri yang minta cerai) yakni sering tidak adanya tanggung jawab suami dalam keluarga," jelasnya.
Ditambahkan Nahwa, dalam proses perkara perceraian bukan sekali sidang, perkara itu langsung putus oleh Pengadilan Agama, tetapi melainkan pasangan menjalani proses persidangan beberapa kali, barulah diputus cerai. Adapun proses sebelum diputus cerai adalah dilakukan mediasi terlebih dahulu antara kedua belah pihak yakni pasangan yang bersangkutan. Tetapi bila antara keduanya tidak adanya mufakat untuk rujuk kembali maka, akhirnya hakim memutuskan untuk bercerai. (iso)
Buruh PT Willmar Duduki Kantor Bupati dan DPRD
Kayuagung, SN
Unjuk rasa sekitar 2 ribu buruh PT Willmar Plantation International yang dilakukan beberapa pekan lalu memang sudah direspon pihak manajemen perusahaan. Namun massa kembali mengancam akan melakukan hal serupa bahkan akan menduduki Kantor Bupati OKI dan DPRD OKI selama 3 hari 3 malam.
Ancaman kembali menggelar aksi demonstrasi tersebut akan direalisasikan buruh bila perusahaan tidak menuntaskan tuntutan mereka. Pasalnya, tuntutan buruh selama ini yang menginginkan bonus sebesar 3 kali bulan gaji ternyata baru dibayar perusahan separuhnya atau 1,5 bulan gaji.
Demikian dilontarkan Ketua Forum Komunikasi Lembaga Swadaya Masyarakat (FK LSM) OKI yang dijabat Ferdiansyah Sukmadilaga didampingi Ahmad Syamsir, Syarifuddin dan Jamaludin masing-masing sebagai anggota forum ini.
Dikatakan mereka, FK LSM dan Sekar Willmar tetap menunggu sisa bonus sebesar 1,5 bulan gaji hingga hari ini Senin (19/3). Apalagi hari ini rencananya manajemen PT Willmar Plantation Internasional akan melakukan pertemuan dengan DPRD OKI.
”Jika pertemuan mereka besok (hari ini) tidak ada kejelasan terhadap sisa pembayaran bonus 1,5 bulan gaji, maka keesokan harinya (Selasa 20 Maret) seluruh buruh akan demonstrasi selama 3 hari berturut,” katanya serius sembari mengatakan demo 3 hari 3 malam itu akan dilakukan di Kayuagung.
Sambung dia, bila perusahaan tidak membayar sisa bonus 1,5 bulan gaji maka 2 ribu massa akan menginap di halaman DPRD OKI dan Kantor Bupati OKI selama 3 hari 3 malam berturut. Ini dilakukan buruh karena memperjuangkan bonus yang memang merupakan hak buruh dan sudah tertuang dalam Perjanjian Kerja Bersama (PKB) antara perusahaan dengan buruh.
Ditambahkan mereka, apalagi ada informasi hasil pertemuan manajemen PT Willmar Plantation Internasional dengan Bupati OKI beberapa hari lalu, Ir H Ishak Mekki MM selaku bupati menegaskan agar perusahaan memenuhi hak-hak buruh sesuai kesepakatan.
”Apalagi informasi yang kami terima dari intern perusahaan, Goinzhing selaku pemilik perusahaan juga menyatakan bila bonus merupakan hak buruh, jadi harus diberikan,”ujar Ferdiansyah Sukmadilaga.
Sedangkan Ahmad Syamsir menambahkan, Sekar Willmar dan FK LSM OKI tidak ditunggangi Parpol manapun sesuai isu yang berkembang belakangan ini. FK LSM dan Sekar Willmar melakukan aksi tersebut murni karena memperjuangkan hak-hak normatif buruh. (iso)
Unjuk rasa sekitar 2 ribu buruh PT Willmar Plantation International yang dilakukan beberapa pekan lalu memang sudah direspon pihak manajemen perusahaan. Namun massa kembali mengancam akan melakukan hal serupa bahkan akan menduduki Kantor Bupati OKI dan DPRD OKI selama 3 hari 3 malam.
Ancaman kembali menggelar aksi demonstrasi tersebut akan direalisasikan buruh bila perusahaan tidak menuntaskan tuntutan mereka. Pasalnya, tuntutan buruh selama ini yang menginginkan bonus sebesar 3 kali bulan gaji ternyata baru dibayar perusahan separuhnya atau 1,5 bulan gaji.
Demikian dilontarkan Ketua Forum Komunikasi Lembaga Swadaya Masyarakat (FK LSM) OKI yang dijabat Ferdiansyah Sukmadilaga didampingi Ahmad Syamsir, Syarifuddin dan Jamaludin masing-masing sebagai anggota forum ini.
Dikatakan mereka, FK LSM dan Sekar Willmar tetap menunggu sisa bonus sebesar 1,5 bulan gaji hingga hari ini Senin (19/3). Apalagi hari ini rencananya manajemen PT Willmar Plantation Internasional akan melakukan pertemuan dengan DPRD OKI.
”Jika pertemuan mereka besok (hari ini) tidak ada kejelasan terhadap sisa pembayaran bonus 1,5 bulan gaji, maka keesokan harinya (Selasa 20 Maret) seluruh buruh akan demonstrasi selama 3 hari berturut,” katanya serius sembari mengatakan demo 3 hari 3 malam itu akan dilakukan di Kayuagung.
Sambung dia, bila perusahaan tidak membayar sisa bonus 1,5 bulan gaji maka 2 ribu massa akan menginap di halaman DPRD OKI dan Kantor Bupati OKI selama 3 hari 3 malam berturut. Ini dilakukan buruh karena memperjuangkan bonus yang memang merupakan hak buruh dan sudah tertuang dalam Perjanjian Kerja Bersama (PKB) antara perusahaan dengan buruh.
Ditambahkan mereka, apalagi ada informasi hasil pertemuan manajemen PT Willmar Plantation Internasional dengan Bupati OKI beberapa hari lalu, Ir H Ishak Mekki MM selaku bupati menegaskan agar perusahaan memenuhi hak-hak buruh sesuai kesepakatan.
”Apalagi informasi yang kami terima dari intern perusahaan, Goinzhing selaku pemilik perusahaan juga menyatakan bila bonus merupakan hak buruh, jadi harus diberikan,”ujar Ferdiansyah Sukmadilaga.
Sedangkan Ahmad Syamsir menambahkan, Sekar Willmar dan FK LSM OKI tidak ditunggangi Parpol manapun sesuai isu yang berkembang belakangan ini. FK LSM dan Sekar Willmar melakukan aksi tersebut murni karena memperjuangkan hak-hak normatif buruh. (iso)
Permendagri 63 Tahun 2007, Sarat Nuansa Konspirasi
Sekayu, SN
Terbitnya Peraturan Menteri Dalam Negeri RI (Permendagri) Nomor 63 Tahun 2007 dinilai sarat nuansa konspirasi. Hal ini dikemukakan Ketua Komisi II DPR RI, Taufik Effendi, saat menggelar pertemuan dengan Pansus Hak Angket DPRD Muba, Jumat (16/3), di Gedung Nusantara II DPR RI.
Menurutnya, telah berulang kali dirinya menanyakan persoalan Permendagri Nomor 63 Tahun 2007. Terakhir dirinya mengaku, bertemu dengan Biro Hukum Kemendagri dan tidak ada bantahan atas kejanggalan peraturan tersebut.
Menurutnya, tidak ada yang berani menyampaikan ‘keanehan’ Peraturan tersebut ke Mendagri karena tidak memiliki dasar. Kecuali, Komisi II DPR RI mengirimkan surat untuk Mendagri, agar melakukan peninjauan atas Permendagri Nomor 63 Tahun 2007.
“Kita tahu sama tahu tentang persoalan ini, dan kita ingin masalah ini selesai. Saya akan membuat surat agar Permendagri ini ditinjau ulang. ‘Kasarnya’ dalam membuat keputusan seperti ini, harusnya teliti lah. Yang buat ini bawahannya, kasihan menterinya.” ujarnya.
Ketua Pansus Hak Angket DPRD Muba M Yusuf Mahmud, menyambut positif upaya Komisi II DPR RI untuk melayangkan surat ke Kemendagri. “Kita berharap Permendagri Nomor 63 Tahun 2007 tak hanya ditinjau ulang, namun dicabut, karena peraturan tersebut memang bermasalah. Salah satu keanehan Permendagri ‘siluman’ ini yaitu tidak adanya tembusan kepada Pemkab Muba sebagai kabupaten yang sebelumnya telah ditetapkan sebagai daerah penghasil Suban IV," ungkapnya.
Menurutnya, sembari menunggu penyampaian surat dari Komisi II ke Mendagri, Pansus Suban IV akan terus mencari cara agar mendorong percepatan pencabutan Permendagri Nomor 63 Tahun 2007. Pada akhirnya, Pansus Suban IV akan membuat rekomendasi untuk ditindaklanjuti seluruh pihak.
Ketua DPRD Muba, Ir Uzer Effendi MS menilai, ada unsur rekayasa alam setiap tahap permasalah Suban IV hingga terbitnya Permendagri Nomor 63 Tahun 2007. Sehingga berdampak pada beralihnya hak Muba yang sebelumnya ditetapkan sebagai daerah penghasil Suban IV.
“Ini indikasi konspirasi yang tidak menutup kemungkinan ada pejabat di Musi Banyuasin yang terlibat. Indikasi rekayasa atas terbitnya Permendagri ini sangat besar. Sebab, bila pejabat Muba yang terkait saat itu tidak memberi peluang, tidak mungkin Permendagri ini akan keluar,” pungkasnya. (humas Muba)
Terbitnya Peraturan Menteri Dalam Negeri RI (Permendagri) Nomor 63 Tahun 2007 dinilai sarat nuansa konspirasi. Hal ini dikemukakan Ketua Komisi II DPR RI, Taufik Effendi, saat menggelar pertemuan dengan Pansus Hak Angket DPRD Muba, Jumat (16/3), di Gedung Nusantara II DPR RI.
Menurutnya, telah berulang kali dirinya menanyakan persoalan Permendagri Nomor 63 Tahun 2007. Terakhir dirinya mengaku, bertemu dengan Biro Hukum Kemendagri dan tidak ada bantahan atas kejanggalan peraturan tersebut.
Menurutnya, tidak ada yang berani menyampaikan ‘keanehan’ Peraturan tersebut ke Mendagri karena tidak memiliki dasar. Kecuali, Komisi II DPR RI mengirimkan surat untuk Mendagri, agar melakukan peninjauan atas Permendagri Nomor 63 Tahun 2007.
“Kita tahu sama tahu tentang persoalan ini, dan kita ingin masalah ini selesai. Saya akan membuat surat agar Permendagri ini ditinjau ulang. ‘Kasarnya’ dalam membuat keputusan seperti ini, harusnya teliti lah. Yang buat ini bawahannya, kasihan menterinya.” ujarnya.
Ketua Pansus Hak Angket DPRD Muba M Yusuf Mahmud, menyambut positif upaya Komisi II DPR RI untuk melayangkan surat ke Kemendagri. “Kita berharap Permendagri Nomor 63 Tahun 2007 tak hanya ditinjau ulang, namun dicabut, karena peraturan tersebut memang bermasalah. Salah satu keanehan Permendagri ‘siluman’ ini yaitu tidak adanya tembusan kepada Pemkab Muba sebagai kabupaten yang sebelumnya telah ditetapkan sebagai daerah penghasil Suban IV," ungkapnya.
Menurutnya, sembari menunggu penyampaian surat dari Komisi II ke Mendagri, Pansus Suban IV akan terus mencari cara agar mendorong percepatan pencabutan Permendagri Nomor 63 Tahun 2007. Pada akhirnya, Pansus Suban IV akan membuat rekomendasi untuk ditindaklanjuti seluruh pihak.
Ketua DPRD Muba, Ir Uzer Effendi MS menilai, ada unsur rekayasa alam setiap tahap permasalah Suban IV hingga terbitnya Permendagri Nomor 63 Tahun 2007. Sehingga berdampak pada beralihnya hak Muba yang sebelumnya ditetapkan sebagai daerah penghasil Suban IV.
“Ini indikasi konspirasi yang tidak menutup kemungkinan ada pejabat di Musi Banyuasin yang terlibat. Indikasi rekayasa atas terbitnya Permendagri ini sangat besar. Sebab, bila pejabat Muba yang terkait saat itu tidak memberi peluang, tidak mungkin Permendagri ini akan keluar,” pungkasnya. (humas Muba)
3 Perusahaan Disinyalir Caplok Lahan Muba
Sekayu, SN
Sebanyak tiga perusahaan perkebunan yang mengantongi perizinan dari Provinsi Jambi, dan disinyalir mencaplok lahan di wilayah kabupaten Musi Banyuasin (Muba). Hal ini berdasarkan laporan warga dan kades setempat terkait operasional ilegal perusahaan tersebut. Ketiga perusahaan tersebut yakni PTPN di Jambi, PT Sedayu , Dan PT Bahari Gembiraria.
Camat Bayung Lencir, DRS Bustanul Arifin MM menegaskan pihaknya segera memanggil perusahaan tersebut terkait aktivitas mereka di lahan milik kabupaten Muba tanpa izin. “Izin mereka dari provinsi Jambi namun kalau sudah masuk wilayah kita tentu menjadi berbeda, kita akan panggil mereka,” tandas Bustanul kemarin.
Menurut Bustanul, klarifikasi masalah tersebut menjadi hal yang penting. Pihaknya ingin tahu apakah perizinan yang diberikan pemerintahan di Jambil melebihi batas. Atau ada oknum tersebut yang membuka kebuh melebihi batas yang sudah ditentukan.
“Sebenarnya untuk batas wilayah sudah jelas ada titik koordinatnya. Biar patok digeser, titik koordinat tidak bisa dipungkiri,” imbuhnya.
Dugaan pencaplokan ini jelas Bustanul rentan terhadap batas wilayah antaran Pemkab Muba dan Provinsi Jambi. Misalkan terjadi di lokasi desa Muara Bahar, Muara Medak hingga perbatasan Jambi.
Sementara itu, Kepala bagian (Kabag) Tapal Batas Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Muba Soefyan mengatakan, beberapa waktu lalu sudah ada tim investigasi yang terdiri BPN, Dinas Kehutanan, Dinas Perkebunan mengecek tapak batas. Dan menemukan sejumlah aktivitas perusahaan di wilayah Muba tanpa izin. (her)
Sebanyak tiga perusahaan perkebunan yang mengantongi perizinan dari Provinsi Jambi, dan disinyalir mencaplok lahan di wilayah kabupaten Musi Banyuasin (Muba). Hal ini berdasarkan laporan warga dan kades setempat terkait operasional ilegal perusahaan tersebut. Ketiga perusahaan tersebut yakni PTPN di Jambi, PT Sedayu , Dan PT Bahari Gembiraria.
Camat Bayung Lencir, DRS Bustanul Arifin MM menegaskan pihaknya segera memanggil perusahaan tersebut terkait aktivitas mereka di lahan milik kabupaten Muba tanpa izin. “Izin mereka dari provinsi Jambi namun kalau sudah masuk wilayah kita tentu menjadi berbeda, kita akan panggil mereka,” tandas Bustanul kemarin.
Menurut Bustanul, klarifikasi masalah tersebut menjadi hal yang penting. Pihaknya ingin tahu apakah perizinan yang diberikan pemerintahan di Jambil melebihi batas. Atau ada oknum tersebut yang membuka kebuh melebihi batas yang sudah ditentukan.
“Sebenarnya untuk batas wilayah sudah jelas ada titik koordinatnya. Biar patok digeser, titik koordinat tidak bisa dipungkiri,” imbuhnya.
Dugaan pencaplokan ini jelas Bustanul rentan terhadap batas wilayah antaran Pemkab Muba dan Provinsi Jambi. Misalkan terjadi di lokasi desa Muara Bahar, Muara Medak hingga perbatasan Jambi.
Sementara itu, Kepala bagian (Kabag) Tapal Batas Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Muba Soefyan mengatakan, beberapa waktu lalu sudah ada tim investigasi yang terdiri BPN, Dinas Kehutanan, Dinas Perkebunan mengecek tapak batas. Dan menemukan sejumlah aktivitas perusahaan di wilayah Muba tanpa izin. (her)
Kolam Ikan di Jalan Tasik Alami Pendangkalan
Palembang, SN
Setelah lima tahun lebih kolam ikan umum di depan rumah dinas Walikota Palembang tidak pernah lagi mendapatkan perhatian, akhirnya kolam tersebut kembali menjadi sorotan. Sebab kolam itu telah mengalami pendangkalan alias segimentasi, sehingga kedalaman yang mencapai tiga meter kini hanya berkisar satu meter.
Demikian diungkapkan Kepala Dinas Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kota Palembang (DP2K), Sudirman Tegoeh. Menurutnya bukan hanya kolam ikan didepan rumah dinas walikota saja yang aka dibersihkan dari pendangkalan tersebut. Melainkan kolam-kolam lainnya juga, akan dibersihkan pula. "Pembersihan ini di lakukan karena kolam-kolam umum di kota ini rata-rata telah dangkal (segimentasi), untuk itu kita perlu membersihakan kolam itu dengan cara mengurasnya hingga kosong, lalu sampah akibat segimentasi itu disedot." katanya.
Penyedotan atau pengosongan kolam ini karena selama bertahun-tahun sampah akibat segimentasi tersebut telah mendangkalkan kolam. Akhirnya kolam buatan tersebut kebanyakan telah mengalami pendangkalan dan hanya menyisakan kedalaman satu meter. Sehingga kolam itu, biota makhluk hidup khususnya ikan sudah semakin padat untuk dapat berkembang biak. "Kotoran sampah dikolam buatan itu telah mendangkalkan tempat ikan berkembang biak, artinya ikan juga semakin berkurang ditempat itu." ujarnya.
Meski demikian, diakuinya penyedotan dan pembersihan kolam idealnya dilakukan setidaknya 2 tahun sekali. Tapi kolam-kolam umum di kota Palembang ini tidak melakukan hal itu, apalagi disisi lain kedalaman kolam pun bervariatif ada yang mempunyai kedalaman 2 hingga 3 meter. "Seluruh kolam ikan yang ada di kota ini hampir semuanya terjadi segimentasi, bahkan kedalaman kolam paling dalam untuk saat ini hanya mencapai satu meter." jelasnya.
Untuk itu pihaknya telah melaporkan hal ini dengan Walikota agar kolam-kolam tersebut dilakukan pembersihan kembali, sehingga menjadi kolam ikan umum sebagaimana kedalamannya dulu. "Kita telah melaporkan hal ini kepada pak wali, dan pak wali pun setuju dengan rencana itu. Namun kapan pelaksanaanya kita belum tahu, sebab pembersihan tersebut memerlukan biaya dan itu perlu ada anggaran." katanya.
Adapun kolam ikan retensi yang ada di kota Palembang ini ada dibeberapa tempat seperti kolam retensi di Jalan Demang Lebar Daun, Simpang Polda dan kawasan Bukit Kecil tepatnya diseputaran Mesjid Taqwa. "Dari beberapa tempat itu, kita akan membersihkan kolam produktif yakni kolam yang masih alami belum tercemar. Kalau kolam di Jalan Demang Lebar Daun itu sepertinya tak lagi produktif karena banyak limbah, sehingga ikannya pun sedikit." katanya.(win)
Setelah lima tahun lebih kolam ikan umum di depan rumah dinas Walikota Palembang tidak pernah lagi mendapatkan perhatian, akhirnya kolam tersebut kembali menjadi sorotan. Sebab kolam itu telah mengalami pendangkalan alias segimentasi, sehingga kedalaman yang mencapai tiga meter kini hanya berkisar satu meter.
Demikian diungkapkan Kepala Dinas Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kota Palembang (DP2K), Sudirman Tegoeh. Menurutnya bukan hanya kolam ikan didepan rumah dinas walikota saja yang aka dibersihkan dari pendangkalan tersebut. Melainkan kolam-kolam lainnya juga, akan dibersihkan pula. "Pembersihan ini di lakukan karena kolam-kolam umum di kota ini rata-rata telah dangkal (segimentasi), untuk itu kita perlu membersihakan kolam itu dengan cara mengurasnya hingga kosong, lalu sampah akibat segimentasi itu disedot." katanya.
Penyedotan atau pengosongan kolam ini karena selama bertahun-tahun sampah akibat segimentasi tersebut telah mendangkalkan kolam. Akhirnya kolam buatan tersebut kebanyakan telah mengalami pendangkalan dan hanya menyisakan kedalaman satu meter. Sehingga kolam itu, biota makhluk hidup khususnya ikan sudah semakin padat untuk dapat berkembang biak. "Kotoran sampah dikolam buatan itu telah mendangkalkan tempat ikan berkembang biak, artinya ikan juga semakin berkurang ditempat itu." ujarnya.
Meski demikian, diakuinya penyedotan dan pembersihan kolam idealnya dilakukan setidaknya 2 tahun sekali. Tapi kolam-kolam umum di kota Palembang ini tidak melakukan hal itu, apalagi disisi lain kedalaman kolam pun bervariatif ada yang mempunyai kedalaman 2 hingga 3 meter. "Seluruh kolam ikan yang ada di kota ini hampir semuanya terjadi segimentasi, bahkan kedalaman kolam paling dalam untuk saat ini hanya mencapai satu meter." jelasnya.
Untuk itu pihaknya telah melaporkan hal ini dengan Walikota agar kolam-kolam tersebut dilakukan pembersihan kembali, sehingga menjadi kolam ikan umum sebagaimana kedalamannya dulu. "Kita telah melaporkan hal ini kepada pak wali, dan pak wali pun setuju dengan rencana itu. Namun kapan pelaksanaanya kita belum tahu, sebab pembersihan tersebut memerlukan biaya dan itu perlu ada anggaran." katanya.
Adapun kolam ikan retensi yang ada di kota Palembang ini ada dibeberapa tempat seperti kolam retensi di Jalan Demang Lebar Daun, Simpang Polda dan kawasan Bukit Kecil tepatnya diseputaran Mesjid Taqwa. "Dari beberapa tempat itu, kita akan membersihkan kolam produktif yakni kolam yang masih alami belum tercemar. Kalau kolam di Jalan Demang Lebar Daun itu sepertinya tak lagi produktif karena banyak limbah, sehingga ikannya pun sedikit." katanya.(win)
Pengrajin Songket Palembang Kurang Perhatian EO dan Disdikbudpar Terkesan Pilih-pilih
Palembang, SN
Salah satu kerajinan khas Kota Palembang yang terkenal yaitu songket, namun sayang, perhatian pemerintah kota dinilai kurang terhadap kelestarian dari kerajinan tersebut.
Beberapa waktu lalu sejumlah pengrajin songket mendatangi kantor Walikota Palembang untuk mengeluhkan omset yang diterima saat ini semakin menurun. Menurut mereka, jika ada even-even besar yang menyangkut pariwisata, tempat usaha kerajinan mereka tidak pernah didatangi oleh wisatawan atau travel agen.
"Kebanyakan pengunjung diarahkan untuk membeli di satu tempat saja oleh even organizer (EO) dan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata. Padahal, di kawasan 35 Ilir ada sekitar 42 pengrajin songket yang tersebar di sepanjang jalan. Tapi, anehnya selalu diarahkan di satu tempat. Ini kan jadi tanda tanya bagi pengrajin lain,” kata salah satu pengrajin songket Masri.
Hal ini, menurut Masri, dalam enam tahun terakhir pendapatannya terus menurun. Bahkan, pada SEA Games Novem 2011 lalu, pendapatan yang masuk ke pihaknya sangat minim sekali. “Padahal, harapan kita di agenda SEA Games bisa banyak dapat pembeli. Tapi, ternyata sedikit sekali. Malah ada rekan kita sesama pengrajin yang sama sekali tidak ada pemasukan saat SEA GameS,"tuturnya.
Jika tidak segera diakomodir, tambah Masri, akan semakin banyak pengrajin songket yang gulung tikar. “Kan sayang, ini adalah kain khas daerah ini. Kalau gulung tikar jadi bagaimana. Masa kita tidak melestarikan kebudayaan daerah,” kata dia.
Hal yang sama diungkapkan pengelola Zainal Songket, Husaini. Menurut dia, saat ini nasib pengrajin songket di kawasan 35 Ilir semakin terjepit. Diakui Usaini, saat ini untuk mendapatkan omset sekitar Rp15 juta sehari sangat sulit. Padahal, dulu khusus untuk Zainal Songket omset bisa tembus Rp 29 juta sehari. “Omset kami turun sampai 40%, karena itu kami sebagai pengrajin mohon bantuan pemerintah untuk segera mengatasi hal ini. Jadi, pengrajin songket ini bisa bertahan,” kata dia.
Menanggapi hal ini, Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Kota Palembang Mirza Fansyuri mengatakan, masalah seperti ini bukan menjadi hal yang harus ditangani oleh pihaknya tetapi oleh pihak Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Koperasi Kota Palembang. “Karena ini menyangkut persaingan dagang,”tukasnya.
Terpisah, Kepala Disperindagkop Kota Palembang Ibnu Rohim mengatakan, pihak Pemkot memang mempunyai kapasitas kepada pihak wisatawan untuk menunjukkan kawasan pengrajin songket yang mereka butuhkan. Menurutnya, ada salah pengertian saja di antara pengrajin tersebut karena kebetulan ada satu sentra pengrajin yang mempunyai lahan parkir yang luas dan bisa masuk bus pariwisata. “Selain itu memang lokasinya berada di pangkal kawasan itu. Jadi, banyak wisatawan yang mudah untuk menjangkau lokasinya,”jelasnya.(win)
Salah satu kerajinan khas Kota Palembang yang terkenal yaitu songket, namun sayang, perhatian pemerintah kota dinilai kurang terhadap kelestarian dari kerajinan tersebut.
Beberapa waktu lalu sejumlah pengrajin songket mendatangi kantor Walikota Palembang untuk mengeluhkan omset yang diterima saat ini semakin menurun. Menurut mereka, jika ada even-even besar yang menyangkut pariwisata, tempat usaha kerajinan mereka tidak pernah didatangi oleh wisatawan atau travel agen.
"Kebanyakan pengunjung diarahkan untuk membeli di satu tempat saja oleh even organizer (EO) dan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata. Padahal, di kawasan 35 Ilir ada sekitar 42 pengrajin songket yang tersebar di sepanjang jalan. Tapi, anehnya selalu diarahkan di satu tempat. Ini kan jadi tanda tanya bagi pengrajin lain,” kata salah satu pengrajin songket Masri.
Hal ini, menurut Masri, dalam enam tahun terakhir pendapatannya terus menurun. Bahkan, pada SEA Games Novem 2011 lalu, pendapatan yang masuk ke pihaknya sangat minim sekali. “Padahal, harapan kita di agenda SEA Games bisa banyak dapat pembeli. Tapi, ternyata sedikit sekali. Malah ada rekan kita sesama pengrajin yang sama sekali tidak ada pemasukan saat SEA GameS,"tuturnya.
Jika tidak segera diakomodir, tambah Masri, akan semakin banyak pengrajin songket yang gulung tikar. “Kan sayang, ini adalah kain khas daerah ini. Kalau gulung tikar jadi bagaimana. Masa kita tidak melestarikan kebudayaan daerah,” kata dia.
Hal yang sama diungkapkan pengelola Zainal Songket, Husaini. Menurut dia, saat ini nasib pengrajin songket di kawasan 35 Ilir semakin terjepit. Diakui Usaini, saat ini untuk mendapatkan omset sekitar Rp15 juta sehari sangat sulit. Padahal, dulu khusus untuk Zainal Songket omset bisa tembus Rp 29 juta sehari. “Omset kami turun sampai 40%, karena itu kami sebagai pengrajin mohon bantuan pemerintah untuk segera mengatasi hal ini. Jadi, pengrajin songket ini bisa bertahan,” kata dia.
Menanggapi hal ini, Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Kota Palembang Mirza Fansyuri mengatakan, masalah seperti ini bukan menjadi hal yang harus ditangani oleh pihaknya tetapi oleh pihak Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Koperasi Kota Palembang. “Karena ini menyangkut persaingan dagang,”tukasnya.
Terpisah, Kepala Disperindagkop Kota Palembang Ibnu Rohim mengatakan, pihak Pemkot memang mempunyai kapasitas kepada pihak wisatawan untuk menunjukkan kawasan pengrajin songket yang mereka butuhkan. Menurutnya, ada salah pengertian saja di antara pengrajin tersebut karena kebetulan ada satu sentra pengrajin yang mempunyai lahan parkir yang luas dan bisa masuk bus pariwisata. “Selain itu memang lokasinya berada di pangkal kawasan itu. Jadi, banyak wisatawan yang mudah untuk menjangkau lokasinya,”jelasnya.(win)
Hidayah Butuh Uluran Tangan
* Penderita Kanker Kulit Menahun
Empat Lawang, SN
Miris memang ketika melihat penyakit yang diderita Hidayah(25) warga desa Kota Gading, sudah puluhan tahun ibu satu anak ini menderita kanker kulit. Kulitnya tumbuh di beberapa bagian tubuh, namun yang besarnya berada di paha kiri dan tubuh belakang bagian bawah.
Benjolan yang bermula dari tanda lahir ini kini tumbuh besar, hingga sebesar dua kali buah kelapa dan karena lembut nampak bergelantungan dibadannya. Jumat (16/3) istri Asmade (25) mendapat kunjungan ny Evi Humaidi ketua TP PKK kecamatan Tebing Tinggi,dr Desi kepala puskesmas Tebing Tinggi serta dipimpin langsung oleh Alhumaidi.SSos.MSi,camat Tebing Tinggi.
"Kalau ada obatnya saya ingin sembuh, tapi terus terang saya ini orang tidak mampuh," kata Hidaya, dikunjungi dikediamannya.
Selanjutnya Hidayah menceritakan penyakit yang diderita berawal dari tanda lahir, lambat laun membesar, sampai sekarang semakin membesar hingga malu keluar rumah nanti dilihat warga lain. "Dulu tidak sebesar ini tapi kini terus membesar," imbuhnya.
Sebelum menikah, kata Hidayah penyakit sudah ada dan sudah diketahui suami namun demikian tidak mengganggu aktifitas karena penyakit yang diderita tidak sakit, hanya nampak memalukan semata karena bergelantungan di tubuh."Saya tetap beraktifitas karena tidak sakit, berharap tidak akan sakit,tapi kami malu penyakit seperti ini," katanya.
Berobat, kata Hidayah pernah dilakukan pengobatan dilampung namun akaibat diagnosa dokter tidak boleh dipotong karena berhubungan dengan nyawa akhirnya takut sehingga sampai sekarang takut berobat dan operasi kerena sudah ditakuti bahwa penyakit ini berhubungan dengan nyawa.
"Karena diomomgiberhubungan dengan nyawa jadi kami takut berobat sampai sekarang," kata Hidayah disampingi asmade suaminya.
Sementara dr Desi setelah memeriksa menyatakan bahwa penyakit yang derita Hidayah kanker kulit yang tidak ganas, hanya jaringan lemak. Akibat sudah lama dan menahun akhirnya seperti ini. "Ini lah akibat penyakit dipeliharan," kata dr Desi.
Sementara Camat Tebing Tinggi, Alhumaidi Ssos.MSi menyaku siap membantu keluhan warganya yang menderita kanker kulit ini pihaknya akan memfasilitasi persyaratan pengobatan gratis yang dicanangkan pemerintah kabupaten Empat Lawang dan Provinsi Sumetera Selatan.
"Sekarangkan sudah ada Jamkesmas, pengobatan gratis, jd silakan gunakan itu," kata Humaidi.
Dalam waktu dekat ini juga lanjutnya akan melaporkan temuan ini ke pemkab Empat Lawang untuk ditindak lanjuti. (eko)
Empat Lawang, SN
Miris memang ketika melihat penyakit yang diderita Hidayah(25) warga desa Kota Gading, sudah puluhan tahun ibu satu anak ini menderita kanker kulit. Kulitnya tumbuh di beberapa bagian tubuh, namun yang besarnya berada di paha kiri dan tubuh belakang bagian bawah.
Benjolan yang bermula dari tanda lahir ini kini tumbuh besar, hingga sebesar dua kali buah kelapa dan karena lembut nampak bergelantungan dibadannya. Jumat (16/3) istri Asmade (25) mendapat kunjungan ny Evi Humaidi ketua TP PKK kecamatan Tebing Tinggi,dr Desi kepala puskesmas Tebing Tinggi serta dipimpin langsung oleh Alhumaidi.SSos.MSi,camat Tebing Tinggi.
"Kalau ada obatnya saya ingin sembuh, tapi terus terang saya ini orang tidak mampuh," kata Hidaya, dikunjungi dikediamannya.
Selanjutnya Hidayah menceritakan penyakit yang diderita berawal dari tanda lahir, lambat laun membesar, sampai sekarang semakin membesar hingga malu keluar rumah nanti dilihat warga lain. "Dulu tidak sebesar ini tapi kini terus membesar," imbuhnya.
Sebelum menikah, kata Hidayah penyakit sudah ada dan sudah diketahui suami namun demikian tidak mengganggu aktifitas karena penyakit yang diderita tidak sakit, hanya nampak memalukan semata karena bergelantungan di tubuh."Saya tetap beraktifitas karena tidak sakit, berharap tidak akan sakit,tapi kami malu penyakit seperti ini," katanya.
Berobat, kata Hidayah pernah dilakukan pengobatan dilampung namun akaibat diagnosa dokter tidak boleh dipotong karena berhubungan dengan nyawa akhirnya takut sehingga sampai sekarang takut berobat dan operasi kerena sudah ditakuti bahwa penyakit ini berhubungan dengan nyawa.
"Karena diomomgiberhubungan dengan nyawa jadi kami takut berobat sampai sekarang," kata Hidayah disampingi asmade suaminya.
Sementara dr Desi setelah memeriksa menyatakan bahwa penyakit yang derita Hidayah kanker kulit yang tidak ganas, hanya jaringan lemak. Akibat sudah lama dan menahun akhirnya seperti ini. "Ini lah akibat penyakit dipeliharan," kata dr Desi.
Sementara Camat Tebing Tinggi, Alhumaidi Ssos.MSi menyaku siap membantu keluhan warganya yang menderita kanker kulit ini pihaknya akan memfasilitasi persyaratan pengobatan gratis yang dicanangkan pemerintah kabupaten Empat Lawang dan Provinsi Sumetera Selatan.
"Sekarangkan sudah ada Jamkesmas, pengobatan gratis, jd silakan gunakan itu," kata Humaidi.
Dalam waktu dekat ini juga lanjutnya akan melaporkan temuan ini ke pemkab Empat Lawang untuk ditindak lanjuti. (eko)
Gubernur Lantik Sekda Kota Pagaralam
Pagaralam, SN
Kalau tidak ada halangan Gubernur Sumsel Ir H Alex Noerdin, hari ini, Senin (19/3) melantik Drs H Syafrudin MSi menjadi Sekretaris Daerah (Sekda), Kota Pagaralam, di Palembang, menggantikan pejabat lama yaitu Drs H Ahmad Fahcri MM yang sudah memasuki masa pensiun beberapa bulan lalu.
"Memang jadwalnya Gubernur Alex Noerdin melantik Sekda Kota pagaralam di aula SD Model Gunung Gare, namun mengingat padatnya jadwal sehingga pelantikan terpaksa dilakukan di Kantor Gubernur Sumsel di Palembang," kata Kabag Humas Pemkot Pagaralam, Imam Pasli, SSTP, Minggu (17/3).
Menurutnya, berdasarkan konfirmasi dengan Pemprov Sumsel, pelantikan Sekda Kota Pagaralam yang baru, terpaksa dilakukan di Palembang.
" Kita menyesuaikan jadwal pelantikan dengan agenda Gubernur Sumsel Ir H Alex Noerdin, SH yang cukup padat," ungkapnya.
Sebetulnya surat keputusan penetapan sekda tersebut sudah beberapa minggu lalu mendapat persetujuan Gubernur Sumsel, namun padatnya jadwal Gubernur yang akan mencalokan diri menjadi Gubernur DKI Jakarta maka sering mengalami penundaan pelantikan.
"Pelantikan Sekda Kota pagaralam dihadiri Walikota Drs H Djazuli Kuris dan Wakil Walikota dr Hj Ida Fitriati M Kes, pejabat dilingkungan Pemkot Pagaralam lainnya," ungkapnya.
Sejumlah pejabat yang hadiri seperti, Ketua DPRD Kota Pagaralam, Ruslan Abdul Gani, SE, Asisten, kepala Dinas, badan dan pejabat Pemkot lainya.
"Namun demikian kita masih lihat dulu jadwal Gubernur Sumsel, untuk kepastian pelantikan Sekda tersebut," tegas Imam.
Walikota Pagaralam, Drs H Djazuli Kuris, MM mengatakan setelah melalui proses pengajuan dan fit and proper tes dan melalui persetujuan Gubernur Sumsel, akhirnya jabatan Sekda yang sempat kosong beberapa bulan sudah terisi.
"Semua pejabat yang kita ajukan memiliki kemampuan dan pengalaman dalam pemerintahan, namun hasil uji kelaikan yang menentukan siapa yang memenuhi persyaratan untuk menjadi Sekda dan dilantik Gubernur Sumsel," ungkapnya. (asn)
Kalau tidak ada halangan Gubernur Sumsel Ir H Alex Noerdin, hari ini, Senin (19/3) melantik Drs H Syafrudin MSi menjadi Sekretaris Daerah (Sekda), Kota Pagaralam, di Palembang, menggantikan pejabat lama yaitu Drs H Ahmad Fahcri MM yang sudah memasuki masa pensiun beberapa bulan lalu.
"Memang jadwalnya Gubernur Alex Noerdin melantik Sekda Kota pagaralam di aula SD Model Gunung Gare, namun mengingat padatnya jadwal sehingga pelantikan terpaksa dilakukan di Kantor Gubernur Sumsel di Palembang," kata Kabag Humas Pemkot Pagaralam, Imam Pasli, SSTP, Minggu (17/3).
Menurutnya, berdasarkan konfirmasi dengan Pemprov Sumsel, pelantikan Sekda Kota Pagaralam yang baru, terpaksa dilakukan di Palembang.
" Kita menyesuaikan jadwal pelantikan dengan agenda Gubernur Sumsel Ir H Alex Noerdin, SH yang cukup padat," ungkapnya.
Sebetulnya surat keputusan penetapan sekda tersebut sudah beberapa minggu lalu mendapat persetujuan Gubernur Sumsel, namun padatnya jadwal Gubernur yang akan mencalokan diri menjadi Gubernur DKI Jakarta maka sering mengalami penundaan pelantikan.
"Pelantikan Sekda Kota pagaralam dihadiri Walikota Drs H Djazuli Kuris dan Wakil Walikota dr Hj Ida Fitriati M Kes, pejabat dilingkungan Pemkot Pagaralam lainnya," ungkapnya.
Sejumlah pejabat yang hadiri seperti, Ketua DPRD Kota Pagaralam, Ruslan Abdul Gani, SE, Asisten, kepala Dinas, badan dan pejabat Pemkot lainya.
"Namun demikian kita masih lihat dulu jadwal Gubernur Sumsel, untuk kepastian pelantikan Sekda tersebut," tegas Imam.
Walikota Pagaralam, Drs H Djazuli Kuris, MM mengatakan setelah melalui proses pengajuan dan fit and proper tes dan melalui persetujuan Gubernur Sumsel, akhirnya jabatan Sekda yang sempat kosong beberapa bulan sudah terisi.
"Semua pejabat yang kita ajukan memiliki kemampuan dan pengalaman dalam pemerintahan, namun hasil uji kelaikan yang menentukan siapa yang memenuhi persyaratan untuk menjadi Sekda dan dilantik Gubernur Sumsel," ungkapnya. (asn)
Jamin Pupuk Tidak Langka
Empat Lawang, SN
Pemerintah Kabupaten Empat Lawang menjamin ketersediaan pupuk tidak langka, hal ini disampaikan langsung Bupati Empat Lawang H Budi Antoni Aljufri SE MM, melalui kepala Dinas Pertanian,Perikanan,Peternakan dan Ketahanan pangan Rudianto SP MSI.
Menurutnya penggunaan pupuk di empat lawang cukup besar, petani di bumi saling keruani sangi kerawati sudah sejak lama melakukan pertanian moder yang tentu nya tidak terlepas dari penggunaan pupuk. Setahun penggunaan pupuk urea saja mencapai 3351,19 ton,dengan rincian tanaman pangan sebanyak 2,17ton, hortikultural sebanyak 308 ton, perikanan 739 ton, sedangkan peternakan 9,89 ton dan perkebunan 114,75 ton.
"Sampai saat ini pupuk tidak pernah langka dan tidak akan pernah langka," kata Rudianto,kemarin.
Dengan penggunaan pupuk yang tepat ini pula kata Rudi dapat dirasakan manfaatnya oleh petani berupa peningkatan produksi tanam dan meraih surplus ditahun 2011 lalu sebesar 47 ton, atau meningkat 18,35 persen. "ini lah manfaat langsung dirasakan petani," ujarnya.
Kedepan kata Rudi pihak nya akan mengumpulkan semua petani dan pihak yang terlibat dalam pembangunan pertanian di kabupaten termuda di sumsel. Mulai dari petani, pendamping petani,penyuluh,kelompok tani, UPTD serta KCD. Disana pula akan dilakukan penyampaikan pengetahuan penggunaan pupuk sekaligus mensosialisasikan warga pupuk urea yang baru,dari sebelumnya putih menjadi merah.
"Acara digelar bulan ini juga dan Jika tidak ada aral melintang pembicarakan akan didatangkan langsung ahli dari PT PUSRI biar petani lebih pintar bertani khusu menggunakan pupuk urea nanti," katanya.
Nurdin salah seorang Warga Paiker mengaku senang adanya kegiatan ini, pihaknya bersama petani yang berada di desanya akan hadir. "Ini bagus karena akan menambah pengetahuan kita sendiri, karena kedepan diharapkan produksi lebih besar," pungkasnya. (eko)
Pemerintah Kabupaten Empat Lawang menjamin ketersediaan pupuk tidak langka, hal ini disampaikan langsung Bupati Empat Lawang H Budi Antoni Aljufri SE MM, melalui kepala Dinas Pertanian,Perikanan,Peternakan dan Ketahanan pangan Rudianto SP MSI.
Menurutnya penggunaan pupuk di empat lawang cukup besar, petani di bumi saling keruani sangi kerawati sudah sejak lama melakukan pertanian moder yang tentu nya tidak terlepas dari penggunaan pupuk. Setahun penggunaan pupuk urea saja mencapai 3351,19 ton,dengan rincian tanaman pangan sebanyak 2,17ton, hortikultural sebanyak 308 ton, perikanan 739 ton, sedangkan peternakan 9,89 ton dan perkebunan 114,75 ton.
"Sampai saat ini pupuk tidak pernah langka dan tidak akan pernah langka," kata Rudianto,kemarin.
Dengan penggunaan pupuk yang tepat ini pula kata Rudi dapat dirasakan manfaatnya oleh petani berupa peningkatan produksi tanam dan meraih surplus ditahun 2011 lalu sebesar 47 ton, atau meningkat 18,35 persen. "ini lah manfaat langsung dirasakan petani," ujarnya.
Kedepan kata Rudi pihak nya akan mengumpulkan semua petani dan pihak yang terlibat dalam pembangunan pertanian di kabupaten termuda di sumsel. Mulai dari petani, pendamping petani,penyuluh,kelompok tani, UPTD serta KCD. Disana pula akan dilakukan penyampaikan pengetahuan penggunaan pupuk sekaligus mensosialisasikan warga pupuk urea yang baru,dari sebelumnya putih menjadi merah.
"Acara digelar bulan ini juga dan Jika tidak ada aral melintang pembicarakan akan didatangkan langsung ahli dari PT PUSRI biar petani lebih pintar bertani khusu menggunakan pupuk urea nanti," katanya.
Nurdin salah seorang Warga Paiker mengaku senang adanya kegiatan ini, pihaknya bersama petani yang berada di desanya akan hadir. "Ini bagus karena akan menambah pengetahuan kita sendiri, karena kedepan diharapkan produksi lebih besar," pungkasnya. (eko)
Optimis Maret E-KTP Rampung
Empat Lawang, SN
Pemerintah Kecamatan Tebing Tinggi optimis perekaman E-KTP pada akhir maret 2012 ini juga rampung, kepastian ini disampaikan langsung Camat Tebing Tinggi, Alhumaidi SSos MSi.
Menurutnya perekaman E-KTP di ibu kota Kabupaten Empat Lawang sudah mencapai 80 persen. Saat ini pihaknya sedang menyelesaikan perekaman E-KTP desa Suka Kaya, dan sampai saat ini juga pihaknya masih menyisahkan perekaman e-ktp bagi dua desa lagi yakni desa Taba Dendang dan Muara Saling.
"Insyah Allah dua minggu ini juga rampung,dan akhir maret semuanya selesai," kata Humaidi didampingi sekcam Juarsyah, kemarin.
Selanjutnya Humaidi menjelaskan setelah dua desa terakhir pihaknya akan segera mengecek dan melakukan perekaman E-KTP ulang bagi warga yang NIK nya salah setelah itu tim E-KTP juga bakal mendatang warga yang belum sempat membuat E-KTP lantaran terbaring sakit dirumah.
"Jadi nanti tidak ada warga yang tidak ada KTP,kami akan jemput bola menyisir siapa saja yang belum membuat E-KTP," imbuhnya.
Mengenai peralatan pembuatan E-KTP kata humaidi dalam kosidi baik, pihaknya berharap kedepan tidak ada masalah sehingga target pemerintah pusat selesai april dapat dicapai dengan baik. "Sejauh ini tidak ada masalah, dan kedepan jangan sampai ada masalah," jelasnya.
Lebih jauh Humaidi menghimbau warga yang belum membuat E-KTP dapat segera mendatangi kantor Kecamatan Tebing Tinggi, begitu pula yang belum mendapat undangan pihaknya tetap melayani asalkan membawa ktp lama dan kartu keluarga (kk). "Jika ada yang belum mendapat undangan datang saja kesini kita layani," pungkasnya. (eko)
Pemerintah Kecamatan Tebing Tinggi optimis perekaman E-KTP pada akhir maret 2012 ini juga rampung, kepastian ini disampaikan langsung Camat Tebing Tinggi, Alhumaidi SSos MSi.
Menurutnya perekaman E-KTP di ibu kota Kabupaten Empat Lawang sudah mencapai 80 persen. Saat ini pihaknya sedang menyelesaikan perekaman E-KTP desa Suka Kaya, dan sampai saat ini juga pihaknya masih menyisahkan perekaman e-ktp bagi dua desa lagi yakni desa Taba Dendang dan Muara Saling.
"Insyah Allah dua minggu ini juga rampung,dan akhir maret semuanya selesai," kata Humaidi didampingi sekcam Juarsyah, kemarin.
Selanjutnya Humaidi menjelaskan setelah dua desa terakhir pihaknya akan segera mengecek dan melakukan perekaman E-KTP ulang bagi warga yang NIK nya salah setelah itu tim E-KTP juga bakal mendatang warga yang belum sempat membuat E-KTP lantaran terbaring sakit dirumah.
"Jadi nanti tidak ada warga yang tidak ada KTP,kami akan jemput bola menyisir siapa saja yang belum membuat E-KTP," imbuhnya.
Mengenai peralatan pembuatan E-KTP kata humaidi dalam kosidi baik, pihaknya berharap kedepan tidak ada masalah sehingga target pemerintah pusat selesai april dapat dicapai dengan baik. "Sejauh ini tidak ada masalah, dan kedepan jangan sampai ada masalah," jelasnya.
Lebih jauh Humaidi menghimbau warga yang belum membuat E-KTP dapat segera mendatangi kantor Kecamatan Tebing Tinggi, begitu pula yang belum mendapat undangan pihaknya tetap melayani asalkan membawa ktp lama dan kartu keluarga (kk). "Jika ada yang belum mendapat undangan datang saja kesini kita layani," pungkasnya. (eko)
Belasan Rumah di Dua Desa Hangus Dilalap Api
Muara Enim, SN
Belasan rumah panggung di dua desa yakni, Desa Cahaya Alam Kecamatan Semende Darat Ulu (SDU) dan Desa Penyandingan, Kecamatan Semende Darat Laut (SDL) hangus dilalap api. Kerugian ditaksir ratusan juta.
Dari sumber yang dihimpun dilapangan, kebakaran pertama, Sabtu (17/3) sekitar pukul 04.00 WIB di Desa Penyandingan, Kecamatan Semende Darat Laut (SDL). Sebanyak lima rumah warga yang terbakar yakni, Nama bin mat dahlan, Satar bin kori, Sri binti Yurnani, Arnilau binti burdan, dan Jumid bin Kastawi.
Kemudian malamnya, di Desa Cahaya Alam, Kecamatan Semende Darat Ulu (SDU), Sabtu (17/3) sekitar pukul 22.00 WIB. Delapan rumah panggung milik H Jukri, Saipul, Lamani, Denan, Ependi, Said Ahmad, Ajran dan Saprudin habis terbakar.
Beruntung akibat kejadian tersebut tidak ada korban jiwa, namun kerugian material ditaksir ratusan rupiah. Hingga sekarang ini, para korban kebakaran terpaksa harus mengungsi ke tempat kerabat atau keluarganya untuk tinggal sementara.
Para korban kebakaran berharap pemerintah kabupaten Muara Enim atau dinas terkait turut prihatin dengan memberikan bantuan demi mengurangi beban pemilik rumah yang terbakar.
Dari penyelidikan pihak kepolisian sektor Semendo, api diduga berasal dari korsleting listrik, kemudian menimbulkan percikan api. Api terus membesar dan menyambar peralatan rumah tangga dan dinding rumah yang berbahan kayu.
Seperti dikatakan Kalbadri (40) warga Desa Cahaya Alam, bahwa sijago merah telah menghanguskan belasan rumah. Kemudian, beberapa motor terbakar.
"Untuk kerugian material di perkirakan ratusan juta dan mendekati satu milyar," ujarnya.
Kapolres Muara Enim AKBP Drs Budi Suryanto, melalui Plh Kasat Reskrim Akp G Parlasro Sinaga SIK didampingi Kapolsek Semendo AKP Slamet, membenarkan adanya kebakaran yang menghanguskan belasan rumah.
“Tidak ada korban jiwa, tetapi kerugian diperkirakan ratusan juta rupiah," katanya. (yud)
Belasan rumah panggung di dua desa yakni, Desa Cahaya Alam Kecamatan Semende Darat Ulu (SDU) dan Desa Penyandingan, Kecamatan Semende Darat Laut (SDL) hangus dilalap api. Kerugian ditaksir ratusan juta.
Dari sumber yang dihimpun dilapangan, kebakaran pertama, Sabtu (17/3) sekitar pukul 04.00 WIB di Desa Penyandingan, Kecamatan Semende Darat Laut (SDL). Sebanyak lima rumah warga yang terbakar yakni, Nama bin mat dahlan, Satar bin kori, Sri binti Yurnani, Arnilau binti burdan, dan Jumid bin Kastawi.
Kemudian malamnya, di Desa Cahaya Alam, Kecamatan Semende Darat Ulu (SDU), Sabtu (17/3) sekitar pukul 22.00 WIB. Delapan rumah panggung milik H Jukri, Saipul, Lamani, Denan, Ependi, Said Ahmad, Ajran dan Saprudin habis terbakar.
Beruntung akibat kejadian tersebut tidak ada korban jiwa, namun kerugian material ditaksir ratusan rupiah. Hingga sekarang ini, para korban kebakaran terpaksa harus mengungsi ke tempat kerabat atau keluarganya untuk tinggal sementara.
Para korban kebakaran berharap pemerintah kabupaten Muara Enim atau dinas terkait turut prihatin dengan memberikan bantuan demi mengurangi beban pemilik rumah yang terbakar.
Dari penyelidikan pihak kepolisian sektor Semendo, api diduga berasal dari korsleting listrik, kemudian menimbulkan percikan api. Api terus membesar dan menyambar peralatan rumah tangga dan dinding rumah yang berbahan kayu.
Seperti dikatakan Kalbadri (40) warga Desa Cahaya Alam, bahwa sijago merah telah menghanguskan belasan rumah. Kemudian, beberapa motor terbakar.
"Untuk kerugian material di perkirakan ratusan juta dan mendekati satu milyar," ujarnya.
Kapolres Muara Enim AKBP Drs Budi Suryanto, melalui Plh Kasat Reskrim Akp G Parlasro Sinaga SIK didampingi Kapolsek Semendo AKP Slamet, membenarkan adanya kebakaran yang menghanguskan belasan rumah.
“Tidak ada korban jiwa, tetapi kerugian diperkirakan ratusan juta rupiah," katanya. (yud)
KPU Palembang Musnahkan Sisa Logistik Pemilukada 2008
Palembang, SN
Logistik sisa dari pelaksanaan Pemilukada tahun 2008 berupa surat suara dan formulir seberat kurang lebih 8 ton, dalam waktu akan dimusnahkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Palembang.
Hal ini diungkapkan Ketua KPU Palembang, Eftiyani, Minggu (18/3). Katanya, rencana pemusnahan sisa logistik tersebut akan dilaksanakan di Kantor Badan Arsip Nasional. Saat ini, sisa logistik telah berada di Badan Arsip Palembang.
“Dalam acara pemusnahan nanti kita akan undang pihak Badan Lelang Negara, Kejaksanaan, kepolisian dan instansi terkait, termasuk kalangan media,” kata dia.
Ia mengaku, rencananya 8 ton sisa logistik Pemilukada akan dilelang, namun setelah di hitung, dan ternyata biaya pelelangan tidak sebanding dengan hasil yang di dapatkan, maka diambil keputusan jika sisa logistik tersebut, dimusnahkan.
"Sedangkan sisa logistik pemilu nasional, legislatif dan provinsi telah di lelang Balai Lelang Negara, namun jumlah uang dari hasil lelang tersebut, saya tidak tahu. Untuk sisa logistik pilkada Gubernur Sumsel beberapa tahun lalu masih di mintai rekomendasi dari KPU Palembang ke KPU Sumsel untuk diapakan karena itu kewenangan KPU Sumsel," beber Eftiyani.
Disisi lain, setelah melakukan beberapa rapat dan konsolidasi, akhirnya KPU Palembang menyelesaian 13 draf regulasi tentang tahapan-tahapan Pemilukada Kota Palembang tahun 2013 dan diharapkan pada bulan September 2012 regulasi tersebut disahkan.
"Kita sudah rapat pleno membahas 13 draf tersebut seminggu yang lalu tepatnya Rabu (7/3) dan kita harapkan bisa disahkan pada September nanti," kata Eftiyani.
Menurutnya, selama menunggu pengesahan, pihaknya akan berkonsultasi dengan KPU pusat dan provinsi, jika ada perubahan aturan tentang pemilukada nantinya.
“Setelah selesai, selagi menunggu, kita akan atur hal-hal lainnya yang berkaitan dengan pilkada. Nanti ada aturan baru maka kita sesuaikan," katanya.
Ketiga belas draf regulasi tersebut diantaranya, tentang tahapan-tahapan pilkada, Kampanye, Pendaftaran Pemilih, Pencalonan, Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara, Penetapan dan Pengumuman Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Pemantau Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, serta Penetapan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Umum Suara Hasil Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. (awj)
Logistik sisa dari pelaksanaan Pemilukada tahun 2008 berupa surat suara dan formulir seberat kurang lebih 8 ton, dalam waktu akan dimusnahkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Palembang.
Hal ini diungkapkan Ketua KPU Palembang, Eftiyani, Minggu (18/3). Katanya, rencana pemusnahan sisa logistik tersebut akan dilaksanakan di Kantor Badan Arsip Nasional. Saat ini, sisa logistik telah berada di Badan Arsip Palembang.
“Dalam acara pemusnahan nanti kita akan undang pihak Badan Lelang Negara, Kejaksanaan, kepolisian dan instansi terkait, termasuk kalangan media,” kata dia.
Ia mengaku, rencananya 8 ton sisa logistik Pemilukada akan dilelang, namun setelah di hitung, dan ternyata biaya pelelangan tidak sebanding dengan hasil yang di dapatkan, maka diambil keputusan jika sisa logistik tersebut, dimusnahkan.
"Sedangkan sisa logistik pemilu nasional, legislatif dan provinsi telah di lelang Balai Lelang Negara, namun jumlah uang dari hasil lelang tersebut, saya tidak tahu. Untuk sisa logistik pilkada Gubernur Sumsel beberapa tahun lalu masih di mintai rekomendasi dari KPU Palembang ke KPU Sumsel untuk diapakan karena itu kewenangan KPU Sumsel," beber Eftiyani.
Disisi lain, setelah melakukan beberapa rapat dan konsolidasi, akhirnya KPU Palembang menyelesaian 13 draf regulasi tentang tahapan-tahapan Pemilukada Kota Palembang tahun 2013 dan diharapkan pada bulan September 2012 regulasi tersebut disahkan.
"Kita sudah rapat pleno membahas 13 draf tersebut seminggu yang lalu tepatnya Rabu (7/3) dan kita harapkan bisa disahkan pada September nanti," kata Eftiyani.
Menurutnya, selama menunggu pengesahan, pihaknya akan berkonsultasi dengan KPU pusat dan provinsi, jika ada perubahan aturan tentang pemilukada nantinya.
“Setelah selesai, selagi menunggu, kita akan atur hal-hal lainnya yang berkaitan dengan pilkada. Nanti ada aturan baru maka kita sesuaikan," katanya.
Ketiga belas draf regulasi tersebut diantaranya, tentang tahapan-tahapan pilkada, Kampanye, Pendaftaran Pemilih, Pencalonan, Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara, Penetapan dan Pengumuman Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Pemantau Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, serta Penetapan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Umum Suara Hasil Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. (awj)
Gubernur Diharap Tetap Perhatikan Sumsel
Palembang, SN
Kepastian Gubernur Sumsel Alex Noerdin mencalonkan diri menjadi calon gubernur DKI Jakarta, disambut positif masyarakat Sumsel. Namun, ia juga diminta untuk tidak melupakan Sumsel, karena hingga saat ini statusnya masih memimpin provinsi yang terkenal dengan kekayaan bahan tambangnya ini.
Hal ini disampaikan Wakil Ketua DPRD Sumsel, Ahmad Djauhari, Minggu (18/3).
“Jangan sampai roda pemerintahan terganggu, artinya prinsip beliau tetap ada dan kita butuhkan, kita berharap konsentrasi besar tetap di Sumsel karena Alex Noerdin tetap Gubernur Sumsel, rakyat Sumsel masih membutuhkan beliau, itu yang kita harapkan,” ungkap Politisi Partai Demokrat ini.
Menurut Djauhari, segala urusan pemerintahan selama Alex Noerdin melakukan sosialisasi di Jakarta di delegasikan kepada Wakil Gubernur dengan Sekda dengan seluruh SKPD.
"Memang hingga kini belum ada gangguan pemerintahan di Sumsel selama Alex Noerdin berada di Jakarta, namun kami mengingatkan kedepan frekuensi kerja banyak dan perlu diantisipasi Wagub Sumsel, Sekda Sumsel dan SKPD," katanya.
Dikatakan Djauhari, sejauh ini, pihaknya belum menerima pengajuan cuti dari Alex Noerdin. "Sejauh ini, saya belum menerima pengajuan cuti, atau kita yang belum menerima, kita harap kedepan pak Alex mengirimkan izin kepada DPRD Sumsel, dengan begitu paling tidak kita tahu kegiatan beliau di luar,” harap dia.
Sementara itu, Gubernur Sumsel Alex Noerdin bersama pasangannya Nono Sampono, Minggu (18/3) resmi mendaftarkan diri ke KPU DKI Jakarta sebagai pasangan bakal calon gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta periode 2012-2017.
Pasangan Alex-Nono didukung tiga parpol koalisi yakni, Partai Golkar, PPP dan PDS. (awj)
Karisma VS Supra Fit Satu Tewas Dua Luka Berat
Pagaralam, SN
Kecelakaan lalu lintas kembali terjadi antara sepeda motor Supra Fit BG 5867 CJ yang dikendarai Pandri, korban meninggal dengan sepeda motor Karisma BG 3880 DG dikemudikan Muhamad Iskandar (20) berboncengan dengan Purnairawan (20) korban luka berat.
Peristiwa ini terjadi Sabtu (17/03) sekitar pukul 18.30 WIB di jalan lintas Dusun Sukajadi Kelurahan Pelang Kenidai Dempo Tengah Kota Pagaralam.
Korban tewas bernama Pandri, warga Gunung Megang Kecamatan Jarai, Kabupaten Lahat, sedangkan korban luka berat Muhammad Iskandar yang mengalami luka robek pada bagian pelipis mata kiri dan pada bagian kaki hingga harus mendapatkan beberapa jahitan, dan Purnairawan mengalami luka memar pada bagian mata kiri dan juga beberapa luka robek pada bagian kaki, kedua pemuda ini merupakan warga Dusun Suka Cinta, Kecamatan Dempo Selatan Kota Pagaralam.
Kapolres Kota pagaralam AKBP Abi Darrin melalui Kasat Lantas Polres Kota Pagaralam, AKP Wawan Andi Susanto mengatakan, menurut keterangan warga, kejadian ini terjadi saat maghrib, tiba-tiba terdengar suara dentuman keras dari arah jalan negara.
"Semua Korban sudah bertumpuk bersama dua kendaraan yang masih tergeletak di tengah jalan, dan warga sekitar lalu menolong para korban dan membawanya ke RSUD Besemah," ungkapnya.
Satu korban tewas saat kejadian tersebut karena luka parah pada bagian kepala dan tak nampak bernafas lagi. "Satu orang pengendara dari arah Lahat menuju Kota Pagaralam dan dua orang yang berboncengan arah berlawanan menuju Lematang," ungkapnya.
Lanjutnya, diduga kedua kendaraan melaju dengan kecepatan tinggi dan tidak menyalakan lampu sehingga kondisinya tidak terkendali.
"Semua barang bukti (BB) kendaraan sudah diamankan di Mapolres Kota pagaralam, untuk dilakukan penyelidikan lebih lanjut," ungkapnya. (asn)
Kecelakaan lalu lintas kembali terjadi antara sepeda motor Supra Fit BG 5867 CJ yang dikendarai Pandri, korban meninggal dengan sepeda motor Karisma BG 3880 DG dikemudikan Muhamad Iskandar (20) berboncengan dengan Purnairawan (20) korban luka berat.
Peristiwa ini terjadi Sabtu (17/03) sekitar pukul 18.30 WIB di jalan lintas Dusun Sukajadi Kelurahan Pelang Kenidai Dempo Tengah Kota Pagaralam.
Korban tewas bernama Pandri, warga Gunung Megang Kecamatan Jarai, Kabupaten Lahat, sedangkan korban luka berat Muhammad Iskandar yang mengalami luka robek pada bagian pelipis mata kiri dan pada bagian kaki hingga harus mendapatkan beberapa jahitan, dan Purnairawan mengalami luka memar pada bagian mata kiri dan juga beberapa luka robek pada bagian kaki, kedua pemuda ini merupakan warga Dusun Suka Cinta, Kecamatan Dempo Selatan Kota Pagaralam.
Kapolres Kota pagaralam AKBP Abi Darrin melalui Kasat Lantas Polres Kota Pagaralam, AKP Wawan Andi Susanto mengatakan, menurut keterangan warga, kejadian ini terjadi saat maghrib, tiba-tiba terdengar suara dentuman keras dari arah jalan negara.
"Semua Korban sudah bertumpuk bersama dua kendaraan yang masih tergeletak di tengah jalan, dan warga sekitar lalu menolong para korban dan membawanya ke RSUD Besemah," ungkapnya.
Satu korban tewas saat kejadian tersebut karena luka parah pada bagian kepala dan tak nampak bernafas lagi. "Satu orang pengendara dari arah Lahat menuju Kota Pagaralam dan dua orang yang berboncengan arah berlawanan menuju Lematang," ungkapnya.
Lanjutnya, diduga kedua kendaraan melaju dengan kecepatan tinggi dan tidak menyalakan lampu sehingga kondisinya tidak terkendali.
"Semua barang bukti (BB) kendaraan sudah diamankan di Mapolres Kota pagaralam, untuk dilakukan penyelidikan lebih lanjut," ungkapnya. (asn)
Kapolres Prabumulih Buru Penimbun BBM
Prabumulih, SN
Polresta Prabumulih akan bertindak tegas terhadap para penimbun bahan bakar minyak (BBM) yang sekarang marak terjadi. Menurut Kapolres AKBP Yerru Oskag SIK, dalam penindakan ini mereka akan menerapkan Undang-Undang Migas No 22/2011 dan Pasal 480 KUHP tentang penadahan dengan ancaman 3 hingga 6 tahun dan denda Rp 4 miliar.
"Karena tindakan itu merugikan banyak orang bisa dikategorikan tindak pidana," terang Kapolres, Jumat (16/3) lalu.
Menurutnya, dalam melakukan penindakan terhadap oknum penimbun BBM, baik bensin ataupun solar pihaknya tidak akan tebang pilih baik itu terhadap masyarakat umum, polisi maupun oknum anggota TNI. “Pokoknya siapa saja yang melakukan penimbunan akan kita tindak secara hukum," terangnya.
Selain mengincar para pelaku penimbun BBM, untuk mengantisipasi hal itu pihaknya juga telah menyebar petugas untuk berjaga di sejumlah SPBU di Kota Prabumulih bahkan kalau ada mobil ataupun motor yang mencurigakan akan dicek. (and)
Polresta Prabumulih akan bertindak tegas terhadap para penimbun bahan bakar minyak (BBM) yang sekarang marak terjadi. Menurut Kapolres AKBP Yerru Oskag SIK, dalam penindakan ini mereka akan menerapkan Undang-Undang Migas No 22/2011 dan Pasal 480 KUHP tentang penadahan dengan ancaman 3 hingga 6 tahun dan denda Rp 4 miliar.
"Karena tindakan itu merugikan banyak orang bisa dikategorikan tindak pidana," terang Kapolres, Jumat (16/3) lalu.
Menurutnya, dalam melakukan penindakan terhadap oknum penimbun BBM, baik bensin ataupun solar pihaknya tidak akan tebang pilih baik itu terhadap masyarakat umum, polisi maupun oknum anggota TNI. “Pokoknya siapa saja yang melakukan penimbunan akan kita tindak secara hukum," terangnya.
Selain mengincar para pelaku penimbun BBM, untuk mengantisipasi hal itu pihaknya juga telah menyebar petugas untuk berjaga di sejumlah SPBU di Kota Prabumulih bahkan kalau ada mobil ataupun motor yang mencurigakan akan dicek. (and)
Minggu, 18 Maret 2012
Bensin Muncrat ke Badan dan Muka Warga
Pemilik SPBU Patih Galung Prabumulih Lepas Tanggung Jawab
Prabumulih, SN
H Alwie Tjikmat, warga Bandar Jaya Blok E No Lahat, yang merupakan orang tua kandung Pimpinan Redaksi Surat Khabar Harian Suara Nusantara, Minggu (18/3) sekitar pukul 11.30 WIB sekujur tubuh dan mukanya terkena muncratan minyak bensin ketika mengisi bahan bakar di SPBU 24311125 Jalan Jenderal Sudirman Kelurahan Patih Galung Kecamatan Prabumulih Timur, bahkan kedua bola korban terasa perih akibat terkena minyak bensin tersebut.
Mata Alwir Tjikmat harus dikenakan ke air di kamar mandi akibat kejadian itu. Sampai semalam ia masih merasa perih dan berobat ke dokter. "Saya sangat khawatir dengan mata saya. Untung tak ada percikan api, saat kejadian," terangnya.
Kronologos kejadian berawal saat petugas SPBU Bahtiar(23) yang statusnya masih training warga Patih Galung RT 02 RW 03 No 15 hendak mengisikan minyak bensin ke mobil korban. Namun tiba-tiba selang minyak yang Bahtiar gunakan macet yang kemudian ditekan-tekannya.
Lalu tiba-tiba minyak bensin langsung muncrat mengenai sekujur tubuh dan muka korban. Akibatnya perjalanan korban yang akan menuju Kota Lahat sempat terhenti sekitar beberapa jam.
Sementara itu Pemilik SPBU Patih Galung, Boman yang tinggal pas di samping SPBU saat dikofirmasi mengatakan, pihaknya tidak bertanggung jawab akan kejadian tersebut dan menyarankan korban untuk meminta tanggung jawab dari Bahtiar. "Maaf Pak kalau mau menyelesaikan masalah ini jangan dengan saya, langsung saja dengan petugas saya dan saya tidak akan bertanggung jawab dalam masalah ini, sembari menyarankan menemui orang tua dari Bahtiar guna menyelesaikan masalah ini," ujarnya.
Dalam hal ini pemilik SPBU nampaknya lepas tangan akan kejadian ini, melihat kesalahan yang terjadi bukan human error melainkan kesalahan terjadi akibat alat yang dioprasikan tidak bekerja secara baik hingga mengakibatkan karyawan SPBU tersebut kesulitan mengoperasikannya
H Alwie Tjikmat sat diwawancara mengatakan, dirinya tidak menuntut banyak nahun hanya berharap pihak manajemen dari SPBU tidak terkesan lepas tangan akan masalah ini. "Saya tidak minta banyak, saya hanya ingin pihak SPBU terutama pemilik mempunyai itikad baik, karena ini menyangkut pelayanan. Seharusnya karyawan yang dalam traning didampingi oleh yang senior. Ini menyangkut nyawa orang," tegasnya.
Selain itu Alwie Tijkmat berharap, kejadian ini tidak terulang kembali, mengingat hal tersebut sangat berbahaya. "Saya berharap ini tidak terulang lagi karena hal ini membahayakan nyawa apabila terjadi lagi dikemudian hari," harapnya.
Bahtiar sendiri saat dikomfirmasi kemarin mengatakan dirinya mengakui kesalahan yang dia lakukan dan siap bertanggung jawab apa bila terjadi suatu hal nantinya terhadap korban. "Aku ngakui salah Pak, tapi aku lah minta maaf sebelumnyo dengan korban, jujur Pak bukan unsur kesengajaan dalam masalah ini, sebab pas aku nak ngisi minyak bensin ke mobil korban, selang macet jadi aku tekan tekan kunci noselnyo, tibo-tibo minyak bensin langsung keluar dan muncrat langsung k ebadan dan muko korban pak," terangnya.
Usai kejadian lanjut Bahtiar, dirinya langsung mengajak korban ke Mushola sebab di situ ada air wudhu untuk mencuci dan membersihkan baju, celana dan muka korban yang kena minyak bensin. "Dan dalam masalah ini saya akan bertanggung jawab sepenuhnya dengan korban kalau kedua mata korban mengalami kerusakan apalagi kalau harus masuk rumah sakit untuk check mata, pokoknya saya siap bertanggung jawab pak nantinya," ungkapnya. (and)
Prabumulih, SN
H Alwie Tjikmat, warga Bandar Jaya Blok E No Lahat, yang merupakan orang tua kandung Pimpinan Redaksi Surat Khabar Harian Suara Nusantara, Minggu (18/3) sekitar pukul 11.30 WIB sekujur tubuh dan mukanya terkena muncratan minyak bensin ketika mengisi bahan bakar di SPBU 24311125 Jalan Jenderal Sudirman Kelurahan Patih Galung Kecamatan Prabumulih Timur, bahkan kedua bola korban terasa perih akibat terkena minyak bensin tersebut.
Mata Alwir Tjikmat harus dikenakan ke air di kamar mandi akibat kejadian itu. Sampai semalam ia masih merasa perih dan berobat ke dokter. "Saya sangat khawatir dengan mata saya. Untung tak ada percikan api, saat kejadian," terangnya.
Kronologos kejadian berawal saat petugas SPBU Bahtiar(23) yang statusnya masih training warga Patih Galung RT 02 RW 03 No 15 hendak mengisikan minyak bensin ke mobil korban. Namun tiba-tiba selang minyak yang Bahtiar gunakan macet yang kemudian ditekan-tekannya.
Lalu tiba-tiba minyak bensin langsung muncrat mengenai sekujur tubuh dan muka korban. Akibatnya perjalanan korban yang akan menuju Kota Lahat sempat terhenti sekitar beberapa jam.
Sementara itu Pemilik SPBU Patih Galung, Boman yang tinggal pas di samping SPBU saat dikofirmasi mengatakan, pihaknya tidak bertanggung jawab akan kejadian tersebut dan menyarankan korban untuk meminta tanggung jawab dari Bahtiar. "Maaf Pak kalau mau menyelesaikan masalah ini jangan dengan saya, langsung saja dengan petugas saya dan saya tidak akan bertanggung jawab dalam masalah ini, sembari menyarankan menemui orang tua dari Bahtiar guna menyelesaikan masalah ini," ujarnya.
Dalam hal ini pemilik SPBU nampaknya lepas tangan akan kejadian ini, melihat kesalahan yang terjadi bukan human error melainkan kesalahan terjadi akibat alat yang dioprasikan tidak bekerja secara baik hingga mengakibatkan karyawan SPBU tersebut kesulitan mengoperasikannya
H Alwie Tjikmat sat diwawancara mengatakan, dirinya tidak menuntut banyak nahun hanya berharap pihak manajemen dari SPBU tidak terkesan lepas tangan akan masalah ini. "Saya tidak minta banyak, saya hanya ingin pihak SPBU terutama pemilik mempunyai itikad baik, karena ini menyangkut pelayanan. Seharusnya karyawan yang dalam traning didampingi oleh yang senior. Ini menyangkut nyawa orang," tegasnya.
Selain itu Alwie Tijkmat berharap, kejadian ini tidak terulang kembali, mengingat hal tersebut sangat berbahaya. "Saya berharap ini tidak terulang lagi karena hal ini membahayakan nyawa apabila terjadi lagi dikemudian hari," harapnya.
Bahtiar sendiri saat dikomfirmasi kemarin mengatakan dirinya mengakui kesalahan yang dia lakukan dan siap bertanggung jawab apa bila terjadi suatu hal nantinya terhadap korban. "Aku ngakui salah Pak, tapi aku lah minta maaf sebelumnyo dengan korban, jujur Pak bukan unsur kesengajaan dalam masalah ini, sebab pas aku nak ngisi minyak bensin ke mobil korban, selang macet jadi aku tekan tekan kunci noselnyo, tibo-tibo minyak bensin langsung keluar dan muncrat langsung k ebadan dan muko korban pak," terangnya.
Usai kejadian lanjut Bahtiar, dirinya langsung mengajak korban ke Mushola sebab di situ ada air wudhu untuk mencuci dan membersihkan baju, celana dan muka korban yang kena minyak bensin. "Dan dalam masalah ini saya akan bertanggung jawab sepenuhnya dengan korban kalau kedua mata korban mengalami kerusakan apalagi kalau harus masuk rumah sakit untuk check mata, pokoknya saya siap bertanggung jawab pak nantinya," ungkapnya. (and)
Rabu, 14 Maret 2012
Kasus Century dan Janji Palsu Penguasa
Oleh Agus Harizal Alwie Tjikmat
TAK tuntasnya kasus mega korupsi 'Bank Century' di rezim saat ini, hanya satu contoh kecil dari lemahnya supremasi hukum Bangsa ini.
Tak tahulah apa maunya penguasa dan tujuan pemerintah saat ini, hingga semua kasus dibuat mengambang. Bila kita sebut satu-satu akan sangat panjang daftar kasus yang tak diselesaikan.
Bila kemarin Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie mendukung KPK untuk segera menyelesaikan kasus Century hingga akhir 2012, sangat diharapkan ini bukan jualan politik untuk menarik simpati rakyat menjelang Pemilu legislatif atau Pilpres.
Untuk diketahui Kasus Century kembali memanas. Kepada DPR, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjanjikan akan menuntaskan kasus Century pada akhir tahun 2012 dan memeriksa orang-orang yang sebelumnya tak tersentuh. Apakah janji ini memang akan terbukti? Karena maaf-maaf saja korupsi saat ini sudah menggurita sampai ke lingkar kekuasaan. Tentu saja banyak pihak yang berkepentingan tak akan rela masuk penjara atau namanya rusak, gara-gara ketahuan maling uang negara.
Memang Timwas Century DPR dan KPK telah mengambil sejumlah kesepakatan. Antara lain menyepakati penuntasan kasus Bank Century pada akhir tahun 2012. DPR dan KPK sepakat agar KPK mengembalikan konstruksi hukum sebagaimana temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan hasil paripurna DPR.
Dengan kondisi ini dipastikan pihak-pihak yang dinilai oleh sebagian orang tak tersentuh akan diperiksa terkait progress penyidikan masalah ini.
Kasus Bank Century telah memberikan dampak luas yang buruk untuk Bangsa ini. Lihat dan ingat, saat kasus ini mulai dilakukan, sudah puluhan triliun uang rakyat mengalir tidak pada tempatnya.
Memang petinggi di Bank Century sudah dihukum, tetapi hukuman yang diberikan tidak sampai lima tahun. Kemudian kasus ini juga telah melahirkan banyak korban, mulai dari munculnya istilah 'cicak dan buaya', jatuhnya korban Kabareskrim Susno Duadji.
Konflik panas antara KPK dan Polri juga melahirkan hubungan yang tak harmonis dari kedua lembaga tersebut.
Kalau kita berandai-andai, coba penguasa Negeri ini tak ngotot melindungi orang-orangg tertentu dari kasus ini. Tentu dampak kasus Bank Century tak akan seluas seperti sekarang.
Tentu kita ingat tarik ulur saat Pansus Bank Century masih bekerja. Perang urat syarat harus terjadi di Senayan, yang semuanya ada karena sikap ngotot orang-orang tertentu yang merasa paling benar.
Saat Pansus terus bekerja, mulai terjadi blok-blok dan sikap kekanak-kanakan dari banyak wakil rakyat. Tak jarang debat kusir yang sangat kasar terjadi, dan itu semua menjadi tontonan bagi rakyat Indonesia.
Tetapi mereka yang bersikap keras ini seakan dibiarkan oleh pihak-pihak tertentu. Jelas ini menandakan, bahwa mereka seakan menjadi umpan dan ujung tombak parpol tertentu dengan tujuan untuk mengamankan kekuasaan.
Kemudian saat Pansus mulai mendekati akhir masa kerja, sangat terlihat jelas mulai terjadi 'perselingkuhan' dan 'pengkhiahatan' diantara teman dan kelompok yang selama ini berkoalisi.
Saat paripurna digelarpun sangat jelas, betapa banyak energi yang terbuang sia-sia yang sangat jelas tujuannya sangat nampak, untuk mengulur-ulur waktu, siapa tahu lobi-lobi politik bisa merubah sikap seseorang. Tetapi nyatanya garis keras yang diungkapkan kelompok kontra pemerintah terus menguat bahkan di menit-menit terakhir banyak kejutan-kejutan tak terduga terjadi.
Di mana banyak wakil rakyat yang pro pemeritah, dengan tegas membangkang. Buah dari sikap pemerintah, bisa jadi direcall atau dipecat dari parpol asalnya.
Kalau kita ulas, banyak sekali efek buruk yang terjadi dan muncul gara-gara kasus Bank Century ini. Coba kalau di awal kasus ini langsung diselesaikan di ranah hukum, tentu saja dampaknya tak akan seperti sekarang ini. Tetapi ini kembali lagi bagaimana dengan niat baik wakil rakyat dan pemerintah berkuasa. Jangan ada lagi sikap untuk melindungi sesuatu yang salah, betapapun orang itu dekat dengan kita.
Kemudian dengan wakil rakyat kita di Senayan, apakah dibentuknya Pansus Century memang benar-benar untuk mengusut tuntas atau mencari benang merah dari masalah ini. Karena maaf-maaf saja, dalam perjalanan saat Pansus bekerja justru terjadi lobi-lobi. Sikap tarik ulur ini untuk apa, kalau bukan untuk saling menjatuhkan dan mempertahankan tahta. Semoga kasus Bank Century memberikan pembelajaran yang berharga untuk kita semua. (***)
Bacok Warga Palembang, 2 Warga OKI Diringkus
Kayuagung, SN
Kasus sengketa lahan di Kabupaten OKI yang berujung pembunuhan atau penganiayaan terus meluas. Setelah konflik lahan antara PT Sumber Wangi Alam (SWA) dengan warga Desa Sungai Sodong Mesuji 11 bulan lalu, kini konflik serupa terjadi di Desa Benawa Kecamatan Teluk Gelam.
Sekadar mengingatkan, 21 April tahun lalu bentrok berdarah antara PAM Swakarsa PT SWA vs warga Desa Sungai Sodong menewaskan 2 orang warga desa dan 5 orang sekuriti perusahaan. Kali ini, di Desa Benawa seorang warga nyaris tewas akibat luka bacokan dan tikaman Sajam.
Korbannya beridentitas Mulyadi (45) warga Griya Kenten Damai Blok A9 RT 53 Sukamaju Sako Palembang, pelakunya Zaini (42) dan Fahrulrozi (38) warga Desa Benawa. Zaini dibekuk polisi di arena permainan bola billiard desa setempat dan Fahrulrozi di rumahnya, Selasa (13/3) dini hari.
Kasatreskrim Polres OKI AKP H Surachman didampingi Kanit I Pidum Ipda Johny Martin ditemui di ruang kerjanya kemarin mengatakan, penganiayaan itu terjadi di perkebunan sawit PT TMM Blok 15 Divisi II Desa Benawa, Sabtu (28/1) lalu.
Saat itu sekitar pukul 10 00 WIB, korban bersama sejumlah rekannya sedang mengolah dan memanen sawit di lokasi kejadian. Saat kelompok ini sedang beraktifitas, datanglah tersangka Zaini dan Fahrulrozi bersama ketiga rekannya pula.
Setelah kedua kelompok bertemu, tersangka Zaini menyuruh korban dan rekannya agar menghentikan aktifitas pengolahan kebun dengan alasan lahan itu milik KUD Makmur. Namun permintaan ini dibantah korban yang menyebutkan bila lahan di Blok 15 itu milik PT TMM.
Menurut korban, lahan itu milik PT TMM karena hasil putusan sengketa lahan yang dilakukan di Pengadilan Tinggi dimenangkan pihak perusahaan. Mendapat penjelasan ini, rombongan tersangka meminta fotocopian bukti hasil putusan persidangan untuk dipelajari.
Namun situasi makin memanas setelah seorang rekan yang merupakan rombongan pelaku menghasut untuk melakukan penyerangan penganiayaan. Tersangka Fahrulrozi yang membawa Sajam menusukkannya 2 kali ke pinggang kiri korban, mendapat penganiayaan ini korban berlari dan akhirnya terjatuh bersimbah darah.
Melihat korbannya terjatuh, tersangka Zaini mendekatinya dan lalu membacokan parang 3 kali ke arah korban namun hanya sekali yang mengenai kepala korban. Puas dengan kondisi korban yang teraniaya, komplotan pelaku kabur dan korban dibawa rekan-rekanya ke RSUD
Kayuagung.
“Komplotan pelaku juga merusak motor Honda Kharisma X 125 CC milik korban. Kita masih memburu 3 rekan tersangka yang identitasnya sudah kami ketahui, Zaini dan Fahrulrozi akan dijerat dengan pasal 170 KUHP tentang penganiayaan,” sambung Kanit Pidum.
Kedua tersangka ditemui di Polres OKI kemarin siang masing-masing mengakui telah menganiaya korban dengan Sajam. Pasca penganiayaan itu, mereka tidak kabur atau buron ke daerah lain. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, keduanya mendekam sementara di sel tahanan Polres OKI sembari menunggu proses persidangan.(iso)
Kasus sengketa lahan di Kabupaten OKI yang berujung pembunuhan atau penganiayaan terus meluas. Setelah konflik lahan antara PT Sumber Wangi Alam (SWA) dengan warga Desa Sungai Sodong Mesuji 11 bulan lalu, kini konflik serupa terjadi di Desa Benawa Kecamatan Teluk Gelam.
Sekadar mengingatkan, 21 April tahun lalu bentrok berdarah antara PAM Swakarsa PT SWA vs warga Desa Sungai Sodong menewaskan 2 orang warga desa dan 5 orang sekuriti perusahaan. Kali ini, di Desa Benawa seorang warga nyaris tewas akibat luka bacokan dan tikaman Sajam.
Korbannya beridentitas Mulyadi (45) warga Griya Kenten Damai Blok A9 RT 53 Sukamaju Sako Palembang, pelakunya Zaini (42) dan Fahrulrozi (38) warga Desa Benawa. Zaini dibekuk polisi di arena permainan bola billiard desa setempat dan Fahrulrozi di rumahnya, Selasa (13/3) dini hari.
Kasatreskrim Polres OKI AKP H Surachman didampingi Kanit I Pidum Ipda Johny Martin ditemui di ruang kerjanya kemarin mengatakan, penganiayaan itu terjadi di perkebunan sawit PT TMM Blok 15 Divisi II Desa Benawa, Sabtu (28/1) lalu.
Saat itu sekitar pukul 10 00 WIB, korban bersama sejumlah rekannya sedang mengolah dan memanen sawit di lokasi kejadian. Saat kelompok ini sedang beraktifitas, datanglah tersangka Zaini dan Fahrulrozi bersama ketiga rekannya pula.
Setelah kedua kelompok bertemu, tersangka Zaini menyuruh korban dan rekannya agar menghentikan aktifitas pengolahan kebun dengan alasan lahan itu milik KUD Makmur. Namun permintaan ini dibantah korban yang menyebutkan bila lahan di Blok 15 itu milik PT TMM.
Menurut korban, lahan itu milik PT TMM karena hasil putusan sengketa lahan yang dilakukan di Pengadilan Tinggi dimenangkan pihak perusahaan. Mendapat penjelasan ini, rombongan tersangka meminta fotocopian bukti hasil putusan persidangan untuk dipelajari.
Namun situasi makin memanas setelah seorang rekan yang merupakan rombongan pelaku menghasut untuk melakukan penyerangan penganiayaan. Tersangka Fahrulrozi yang membawa Sajam menusukkannya 2 kali ke pinggang kiri korban, mendapat penganiayaan ini korban berlari dan akhirnya terjatuh bersimbah darah.
Melihat korbannya terjatuh, tersangka Zaini mendekatinya dan lalu membacokan parang 3 kali ke arah korban namun hanya sekali yang mengenai kepala korban. Puas dengan kondisi korban yang teraniaya, komplotan pelaku kabur dan korban dibawa rekan-rekanya ke RSUD
Kayuagung.
“Komplotan pelaku juga merusak motor Honda Kharisma X 125 CC milik korban. Kita masih memburu 3 rekan tersangka yang identitasnya sudah kami ketahui, Zaini dan Fahrulrozi akan dijerat dengan pasal 170 KUHP tentang penganiayaan,” sambung Kanit Pidum.
Kedua tersangka ditemui di Polres OKI kemarin siang masing-masing mengakui telah menganiaya korban dengan Sajam. Pasca penganiayaan itu, mereka tidak kabur atau buron ke daerah lain. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, keduanya mendekam sementara di sel tahanan Polres OKI sembari menunggu proses persidangan.(iso)
Ruang Guru SMPN 5 Jadi Ruang Belajar
Indralaya, SN
Walaupun proses belajar mengajar dalam segala keterbatasan, karena ruang guru dirangkap menjadi lokal belajar siswa. Namun hal itu tidak menyurutkan proses belajar mengajar di SMPN 05 yang ada di Desa Palu Kecamatan Pemulutan Kabupaten Ogan Ilir (OI).
Halim SPd, selaku kepala sekolah, SMPN 5 ketika ditemui di ruang kerjanya (13/3) kemarin, membenarkan hal itu. Memang sekolah tersebut masih kekurangan lokal untuk belajar.
”Lokal belajar yang ada tidak cukup untuk menampung jumlah murid yang ada,” ujarnya.
Menurutnya, awal berdirinya,sekolah ini merupakan sekolah satu atap dan kalau mengenai kekurangan lokal, sudah pernah mengajukan kepada pemerintah Kabupaten Ogan Ilir (dinas) untuk dibangunkan penambahan ruang kelas. ”Alhamdulillah belum lama ini sudah di tinjau dari pihak diknas OI tetapi kita punya kendala lahan, karena menurut aturan pusat lahan yang akan dibangun sekolah harus ada sertifikatnya sedangkan tanah ini hanya hibah batas keterangan kades setempat,” tandasnya.
Sehingga mereka berinisiatif menjadikan ruang guru sebagai lokal untuk belajar kelas 7 sedangkan kelas 8 dan 9 mempunyai lokal senidiri. Untuk jumlah seluruh siswanya 114 siswa.
"Waktu penerimaan siswa TA 2010-2011 lalu, banyak siswa yang merayon ke SMP ini namun banyak yang tidak bisa masuk sekolah ini karena tidak ada lokal,” paparnya.
Ditambahkannya, kalau tahun ini masih belum dapat dibangun ruang kelas baru, mereka akan mebangun sendiri disamping MCK. ”Karena untuk tahun ajaran 2012-2013 siswa kita akan lebih banyak dari tahun ajaran sebelumnya,” kata Halim yang dari awal sudah menjadi Kepsek sekolah tersebut. (man)
Walaupun proses belajar mengajar dalam segala keterbatasan, karena ruang guru dirangkap menjadi lokal belajar siswa. Namun hal itu tidak menyurutkan proses belajar mengajar di SMPN 05 yang ada di Desa Palu Kecamatan Pemulutan Kabupaten Ogan Ilir (OI).
Halim SPd, selaku kepala sekolah, SMPN 5 ketika ditemui di ruang kerjanya (13/3) kemarin, membenarkan hal itu. Memang sekolah tersebut masih kekurangan lokal untuk belajar.
”Lokal belajar yang ada tidak cukup untuk menampung jumlah murid yang ada,” ujarnya.
Menurutnya, awal berdirinya,sekolah ini merupakan sekolah satu atap dan kalau mengenai kekurangan lokal, sudah pernah mengajukan kepada pemerintah Kabupaten Ogan Ilir (dinas) untuk dibangunkan penambahan ruang kelas. ”Alhamdulillah belum lama ini sudah di tinjau dari pihak diknas OI tetapi kita punya kendala lahan, karena menurut aturan pusat lahan yang akan dibangun sekolah harus ada sertifikatnya sedangkan tanah ini hanya hibah batas keterangan kades setempat,” tandasnya.
Sehingga mereka berinisiatif menjadikan ruang guru sebagai lokal untuk belajar kelas 7 sedangkan kelas 8 dan 9 mempunyai lokal senidiri. Untuk jumlah seluruh siswanya 114 siswa.
"Waktu penerimaan siswa TA 2010-2011 lalu, banyak siswa yang merayon ke SMP ini namun banyak yang tidak bisa masuk sekolah ini karena tidak ada lokal,” paparnya.
Ditambahkannya, kalau tahun ini masih belum dapat dibangun ruang kelas baru, mereka akan mebangun sendiri disamping MCK. ”Karena untuk tahun ajaran 2012-2013 siswa kita akan lebih banyak dari tahun ajaran sebelumnya,” kata Halim yang dari awal sudah menjadi Kepsek sekolah tersebut. (man)
Warag Peminat E-KTP Makin Berkurang
Sekayu, SN
Tidak seperti pada awalnya, pembuatan E-KTP di Kecamatan Sekayu, Kabupaten Musi Banyuasin kini semakin sepi. Warga tidak lagi antusias untuk ikut membuat E-KTP walaupun sudah mendapatkan surat undangan.
Menurut Camat Sekayu, Suhaimi melalui Kepala perator Pembuatan E-KTP, Hendrik, saat ini siapapun warga Kecamatan Sekayu yang datang bisa langsung membuat E-KTP. "Asalkan bawa surat undangan atau membawa Kartu Keluarga (KK) atau membawa Kartu Tanda Penduduk (KTP)," jelasnya saat diwawancarai koran ini, Selasa (13/3).
Hendrik menjelaskan, tiga bulan pertama saat pembuatan E-KTP, masyarakat sangat antusias dan rela antri menunggu pembuatan kartu tersebut. Bahkan, ruangan yang disiapkan, tidak bisa menampung warga yang akan membuat. Namun, seiring berjalannya waktu, warga sudah kecewa karena menunggu lama dan malas datang ke Kantor Camat Sekayu untuk membuat E-KTP.
Saat ini menurut Hendrik, baru sebagian warga sejumlah 28.914 (per tanggal 13/3/12;red) yang sudah direkam pembuatan E-KTP dari sejumlah 54 ribu wajib KTP. "Kami sudah undang dan telepon ke lurah dan kepala desa agar warganya datang, bahkan kami jemput bola, tapi warga saat ini sudah malas dan mungkin trauma untuk membuat E-KTP," jelasnya.
Hendrik menceritakan, trauma warga dikarenakan pada awal pembuatan, hanya ada dua alat dan sedikit operator serta kurang persiapan, sehingga tidak bisa terlayani dengan baik. Imbasnya, saat ini, hanya sedikit warga yang datang dan sadar untuk memenuhi kewajiban dalam membuat E-KTP. Padahal, pihak kecamatan sudah diberi waktu hingga tanggal 28 April 2012 untuk penyelesaian semuanya.
Bisa dibayangkan, Hendrik menuturkan, mereka sudah tidak sanggup menyelesaikan pembuatan E-KTP jika warga saat ini sudah malas dan trauma. "Kalau sekarang kan kita sudah ada empat alat dan delapan operator. Sehingga bisa melayani 600-700 warga setiap harinya. Namun saat ini, hanya ada 300-400 saja warga yang datang tiap harinya dan boleh dibilang sangat menurun dari awal program dibuat serta baru setengah warga yang direkam.
Hendrik menjelaskan, ada empat kelurahan dan sepuluh desa yang masuk dalam wilayah mereka. Jarak terjauh ke Kantor Camat yakni sejauh 9 kilometer. "Antusiasme warga saat ini sangat kurang sekali, berbeda dengan dulu, pokoknya kurang greget. Dulu kita tidka siap dari alat dan operator, tapi warga sangat antusias. Sekarang, alat sudah banyak dan begitu juga operator, tetapi warga sudah malas untuk datang," jelasnya.
Hendrik menegaskan, akan ada sanksi bagi warga yang tidak membuat E-KTP yakni dengan dikenai biaya pembuatan E-KTP. Warga yang datang membuat E-KTP sesudah tanggal 28 April 2012, akan mendapatkan E-KTP pada tahun 2013, namun akan tetap dilayani. (her)
Tidak seperti pada awalnya, pembuatan E-KTP di Kecamatan Sekayu, Kabupaten Musi Banyuasin kini semakin sepi. Warga tidak lagi antusias untuk ikut membuat E-KTP walaupun sudah mendapatkan surat undangan.
Menurut Camat Sekayu, Suhaimi melalui Kepala perator Pembuatan E-KTP, Hendrik, saat ini siapapun warga Kecamatan Sekayu yang datang bisa langsung membuat E-KTP. "Asalkan bawa surat undangan atau membawa Kartu Keluarga (KK) atau membawa Kartu Tanda Penduduk (KTP)," jelasnya saat diwawancarai koran ini, Selasa (13/3).
Hendrik menjelaskan, tiga bulan pertama saat pembuatan E-KTP, masyarakat sangat antusias dan rela antri menunggu pembuatan kartu tersebut. Bahkan, ruangan yang disiapkan, tidak bisa menampung warga yang akan membuat. Namun, seiring berjalannya waktu, warga sudah kecewa karena menunggu lama dan malas datang ke Kantor Camat Sekayu untuk membuat E-KTP.
Saat ini menurut Hendrik, baru sebagian warga sejumlah 28.914 (per tanggal 13/3/12;red) yang sudah direkam pembuatan E-KTP dari sejumlah 54 ribu wajib KTP. "Kami sudah undang dan telepon ke lurah dan kepala desa agar warganya datang, bahkan kami jemput bola, tapi warga saat ini sudah malas dan mungkin trauma untuk membuat E-KTP," jelasnya.
Hendrik menceritakan, trauma warga dikarenakan pada awal pembuatan, hanya ada dua alat dan sedikit operator serta kurang persiapan, sehingga tidak bisa terlayani dengan baik. Imbasnya, saat ini, hanya sedikit warga yang datang dan sadar untuk memenuhi kewajiban dalam membuat E-KTP. Padahal, pihak kecamatan sudah diberi waktu hingga tanggal 28 April 2012 untuk penyelesaian semuanya.
Bisa dibayangkan, Hendrik menuturkan, mereka sudah tidak sanggup menyelesaikan pembuatan E-KTP jika warga saat ini sudah malas dan trauma. "Kalau sekarang kan kita sudah ada empat alat dan delapan operator. Sehingga bisa melayani 600-700 warga setiap harinya. Namun saat ini, hanya ada 300-400 saja warga yang datang tiap harinya dan boleh dibilang sangat menurun dari awal program dibuat serta baru setengah warga yang direkam.
Hendrik menjelaskan, ada empat kelurahan dan sepuluh desa yang masuk dalam wilayah mereka. Jarak terjauh ke Kantor Camat yakni sejauh 9 kilometer. "Antusiasme warga saat ini sangat kurang sekali, berbeda dengan dulu, pokoknya kurang greget. Dulu kita tidka siap dari alat dan operator, tapi warga sangat antusias. Sekarang, alat sudah banyak dan begitu juga operator, tetapi warga sudah malas untuk datang," jelasnya.
Hendrik menegaskan, akan ada sanksi bagi warga yang tidak membuat E-KTP yakni dengan dikenai biaya pembuatan E-KTP. Warga yang datang membuat E-KTP sesudah tanggal 28 April 2012, akan mendapatkan E-KTP pada tahun 2013, namun akan tetap dilayani. (her)
Ratusan Warga Datangi PT Conoco Philips
Sekayu, SN
Sedikitnya 500 warga Desa Macang Sakti Lubuk Bintialo Kecamatan Batang Hari Leko, Kabupaten Muba melakukan aksi unjuk rasa menuntut perbaikan Jalan Provinsi Mangun Jaya-Macang Sakti sepanjang 43 km yang mengalami rusak parah. Akibatnya warga kesulitan menuju akses ke ibukota kabupaten dan mengganggu perekonomian terutama dalam memasarkan hasil perkebunan.
Aksi warga dengan mendatangi suban gas project PT Conoco Philips yang dilalui akses jalan yang rusak, Selasa (13/3), dengan menggunakan sepeda motor dan membawa spanduk meminta agar pemerintah secepatnya melakukan perbaikan jalan.
Koordinator aksi, Ahmad Abdul Khodir Jailani menegaskan kerusakan jalan dari Mangun Jaya-Macang Sakti sudah terjadi sejak tahun 8 tahun lalu namun belum juga ada perbaikan jalan yang permanen. “Kami minta agar pemerintah bertanggung jawab dan jalan yang rusak di cor beton. Jika tidak, kami sebagai warga akan terus melakukan aksi ini dan mengerahkan warga massa banyak lagi,” ucap Khodir.
Kedatangan warga ke PT Conoco Philips, jelas Khodir sekaligus mempertanyakan kontribusi perusahaan terhadap ekonomi masyarakat. “Kemana dana bagi hasil migas yang besar itu. Buktinya kami masyarakat masih tetap sengsara. Jalan bertahun-tahun rusak,” imbuh Khodir yang merupaka ketua karang taruna Macang Sakti.
Menurut Khodir, kerusakan jalan sudah sangat parah. Bukan saja seperti kubangan kerbau namun kendaraan roda dua saja harus didorong. Apalagi untuk kendaraan roda empat praktis tidak bisa lewat bila tidak menggunakan mesin double garden. “Kami bisa protes seperti karena kondisi jalannya sangat-sangat rusak. Padahal kami sudah sampaikan keluhan ini dengan provinsi namun tidak mendapatkan tanggapan dan bukti tidak kunjung diperbaiki dengan alasan dana,” paparnya.
Adapun aksi unjuk rasa warga dilakukan secara damai dengan melakukan aksi unjuk rasa di depan pagar suban gas project PT Conoco Philips. Pihak pengamanan diturunkan sekitar 30 personel gabungan dari Polres Muba, Polsek Sanga Desa dan Polsek Batang Hari Leko. Perwakilan wargapun akhirnya diterima pihak Conoco Philips bersama perwakilan Pemprov Sumsel untuk melakukan perundingan terkait tuntutan warga.
Sementara itu, Corporate Communication Manager PT Conoco Philips, Yacob Kastanja membenarkan adanya aksi unjuk rasa warga desa Macang Sakti. Namun aksi dilakukan dengan damai tanpa anarkis. “Operasional PT Conoco tetap berlangsung dan tidak terganggu. Meskipun mobilitas crew harus reschedule ulang akibat aksi massa itu. Sebab jalan tertutup dan kendaraan yang keluar masuk menjadi sulit,” ungkapnya.
Mengenai tuntutan warga, jelas Yacob, hal itu menjadi kewenangan pemerintah provinsi (pemprov) Sumsel dan pihak perusahaan tidak bisa berkomentar banyak. “Kita berharap ada tanggapan secepatnya. Karena tengah dilakukan rapat antara pemprov dan warga,” jelasnya. (her)
Sedikitnya 500 warga Desa Macang Sakti Lubuk Bintialo Kecamatan Batang Hari Leko, Kabupaten Muba melakukan aksi unjuk rasa menuntut perbaikan Jalan Provinsi Mangun Jaya-Macang Sakti sepanjang 43 km yang mengalami rusak parah. Akibatnya warga kesulitan menuju akses ke ibukota kabupaten dan mengganggu perekonomian terutama dalam memasarkan hasil perkebunan.
Aksi warga dengan mendatangi suban gas project PT Conoco Philips yang dilalui akses jalan yang rusak, Selasa (13/3), dengan menggunakan sepeda motor dan membawa spanduk meminta agar pemerintah secepatnya melakukan perbaikan jalan.
Koordinator aksi, Ahmad Abdul Khodir Jailani menegaskan kerusakan jalan dari Mangun Jaya-Macang Sakti sudah terjadi sejak tahun 8 tahun lalu namun belum juga ada perbaikan jalan yang permanen. “Kami minta agar pemerintah bertanggung jawab dan jalan yang rusak di cor beton. Jika tidak, kami sebagai warga akan terus melakukan aksi ini dan mengerahkan warga massa banyak lagi,” ucap Khodir.
Kedatangan warga ke PT Conoco Philips, jelas Khodir sekaligus mempertanyakan kontribusi perusahaan terhadap ekonomi masyarakat. “Kemana dana bagi hasil migas yang besar itu. Buktinya kami masyarakat masih tetap sengsara. Jalan bertahun-tahun rusak,” imbuh Khodir yang merupaka ketua karang taruna Macang Sakti.
Menurut Khodir, kerusakan jalan sudah sangat parah. Bukan saja seperti kubangan kerbau namun kendaraan roda dua saja harus didorong. Apalagi untuk kendaraan roda empat praktis tidak bisa lewat bila tidak menggunakan mesin double garden. “Kami bisa protes seperti karena kondisi jalannya sangat-sangat rusak. Padahal kami sudah sampaikan keluhan ini dengan provinsi namun tidak mendapatkan tanggapan dan bukti tidak kunjung diperbaiki dengan alasan dana,” paparnya.
Adapun aksi unjuk rasa warga dilakukan secara damai dengan melakukan aksi unjuk rasa di depan pagar suban gas project PT Conoco Philips. Pihak pengamanan diturunkan sekitar 30 personel gabungan dari Polres Muba, Polsek Sanga Desa dan Polsek Batang Hari Leko. Perwakilan wargapun akhirnya diterima pihak Conoco Philips bersama perwakilan Pemprov Sumsel untuk melakukan perundingan terkait tuntutan warga.
Sementara itu, Corporate Communication Manager PT Conoco Philips, Yacob Kastanja membenarkan adanya aksi unjuk rasa warga desa Macang Sakti. Namun aksi dilakukan dengan damai tanpa anarkis. “Operasional PT Conoco tetap berlangsung dan tidak terganggu. Meskipun mobilitas crew harus reschedule ulang akibat aksi massa itu. Sebab jalan tertutup dan kendaraan yang keluar masuk menjadi sulit,” ungkapnya.
Mengenai tuntutan warga, jelas Yacob, hal itu menjadi kewenangan pemerintah provinsi (pemprov) Sumsel dan pihak perusahaan tidak bisa berkomentar banyak. “Kita berharap ada tanggapan secepatnya. Karena tengah dilakukan rapat antara pemprov dan warga,” jelasnya. (her)
Danau Ulak Lia Dialokasikan Rp 10 M
Sekayu, SN
Untuk membangun Danau Ulak Lia menjadi kawasan objek wisata unggulan di Kabupaten Musi Banyuasin (Muba), Pemerintah Kabupaten Muba tahun ini akan mengalokasikan anggaran sebesar RP 10 Milyar. Demikian hal tersebut ditegaskan Wakil Bupati Muba Beni Hernedi yang mewakili Bupati Muba H Pahri Azhari disela-sela membuka langsung rapat kordinasi teknis bidang pariwisata dan budaya Satuan Perangkat Kerja Daerah (SKPD) se-Sumatera Selatan 2012 di Auditorium Serasan Sekate, Selasa (13/3)
Menurutnya, keanekaragaman dan pesona daya tarik Muba terdiri dari wisata alam, seni budaya, sejarah dan lainnya tersebut merupakan potensi yang perlu mendapat sentuhan dan perhatian khusus untuk dapat dikembangkan di masa yang akan datang.
“Salah satunya Danau Ulak Lia ini sangat strategis untuk dikembangkan menjadi objek wisata unggulan bagi Kabupaten Muba. Untuk itu Pemkab Muba sudah menganggarkan pembangunan sebesar Rp 10 Milyar,” ujar Beni dalam sambutannya yang dihadiri perwakilan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif RI, Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsin Sumsel, Ketua DPRD Muba, Unsur Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (FKPD), kepala dinas, instansi, badan, kantor, serta undangan lainnya.
Selain itu pula masih banyak lagi objek dan daya tarik wisata yang perlu dikembangkan seperti kerajinan gambir di Desa Toman Kecamatan Babat Toman, Tanah Ampo di Desa Teluk Kijing Kecamatan Lais yang mempunyai keunikan dimana tanah tersebut bisa dimakan langsung dan merupakan dapat menjadi obat. “Masih banyak lagi keanekaragaman seni budaya yang tak kalah menariknya seperti tari-tarian senjang, sastra tutur, sedekah bumi, tarik baselak yang merupakan tari-tarian tradisional suku anak dalam dalam Bayung Lencir yang tentunya tidak akan didapati di daerah lain,” jelasnya.
Oleh karena itulah melalui kegiatan rapat kordinasi teknis ini bidang Pariwisata dan Kebudayaan SKPD Se-Sumsel 2012 ini dapat mengakomodir perencanaan pembangunan dan pengembangan objek dan daya tarik wisata dari Kabupaten dan Kota yang ada di Sumsel. “Dengan harapan dapat mengusulkan perencanaan pembangunan tersebut kepada pihak terkait yang berwenang sehingga mendapatkan bantuan pendanaannya, termasuk pembangunan danau Ulak Lia ini. Sebab dalam waktu tiga tahun mendatang Danau Ulak Lia sudah menjadi objek wisata unggulan bagi Kabupaten Muba,” harapnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Sumsel H Toni Panggar Besi SH MSi mengatakan, rapat kordinasi teknis bidang Pariwisata dan Budaya SKPD se-Sumsel ini merupakan agenda tahunan yang dilakukan secara bergantian setiap tahunnya. Dimana tujuannya mewujudkan pembangunan pariwisata Sumsel yang terpadu, dan berkelanjutan, apalagi potensi pariwisata di Sumsel sangat besar.
“Kegiatan ini dilaksanakan selama dua hari yakni 13-14 Maret 2012 dengan tuan rumah Kabupaten Muba, dengan peserta sebanyak 80 peserta yang terdari dari SKPD se-Sumsel. Untuk itulah melalui kegiatan ini dapat terwujud pembangunan pariwisata yang terpadu dengan kordinasi pariwisata dari pusat hingga ke Kabupaten,” tukasnya seraya mengatakan, diharapkan kedepan bantuan APBN di Sumsel dan Muba yang sudah mengunggulkan Danau Ulak Lia sebagai icon wisata dapat dikembangkan secara optimal. (her)
Untuk membangun Danau Ulak Lia menjadi kawasan objek wisata unggulan di Kabupaten Musi Banyuasin (Muba), Pemerintah Kabupaten Muba tahun ini akan mengalokasikan anggaran sebesar RP 10 Milyar. Demikian hal tersebut ditegaskan Wakil Bupati Muba Beni Hernedi yang mewakili Bupati Muba H Pahri Azhari disela-sela membuka langsung rapat kordinasi teknis bidang pariwisata dan budaya Satuan Perangkat Kerja Daerah (SKPD) se-Sumatera Selatan 2012 di Auditorium Serasan Sekate, Selasa (13/3)
Menurutnya, keanekaragaman dan pesona daya tarik Muba terdiri dari wisata alam, seni budaya, sejarah dan lainnya tersebut merupakan potensi yang perlu mendapat sentuhan dan perhatian khusus untuk dapat dikembangkan di masa yang akan datang.
“Salah satunya Danau Ulak Lia ini sangat strategis untuk dikembangkan menjadi objek wisata unggulan bagi Kabupaten Muba. Untuk itu Pemkab Muba sudah menganggarkan pembangunan sebesar Rp 10 Milyar,” ujar Beni dalam sambutannya yang dihadiri perwakilan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif RI, Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsin Sumsel, Ketua DPRD Muba, Unsur Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (FKPD), kepala dinas, instansi, badan, kantor, serta undangan lainnya.
Selain itu pula masih banyak lagi objek dan daya tarik wisata yang perlu dikembangkan seperti kerajinan gambir di Desa Toman Kecamatan Babat Toman, Tanah Ampo di Desa Teluk Kijing Kecamatan Lais yang mempunyai keunikan dimana tanah tersebut bisa dimakan langsung dan merupakan dapat menjadi obat. “Masih banyak lagi keanekaragaman seni budaya yang tak kalah menariknya seperti tari-tarian senjang, sastra tutur, sedekah bumi, tarik baselak yang merupakan tari-tarian tradisional suku anak dalam dalam Bayung Lencir yang tentunya tidak akan didapati di daerah lain,” jelasnya.
Oleh karena itulah melalui kegiatan rapat kordinasi teknis ini bidang Pariwisata dan Kebudayaan SKPD Se-Sumsel 2012 ini dapat mengakomodir perencanaan pembangunan dan pengembangan objek dan daya tarik wisata dari Kabupaten dan Kota yang ada di Sumsel. “Dengan harapan dapat mengusulkan perencanaan pembangunan tersebut kepada pihak terkait yang berwenang sehingga mendapatkan bantuan pendanaannya, termasuk pembangunan danau Ulak Lia ini. Sebab dalam waktu tiga tahun mendatang Danau Ulak Lia sudah menjadi objek wisata unggulan bagi Kabupaten Muba,” harapnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Sumsel H Toni Panggar Besi SH MSi mengatakan, rapat kordinasi teknis bidang Pariwisata dan Budaya SKPD se-Sumsel ini merupakan agenda tahunan yang dilakukan secara bergantian setiap tahunnya. Dimana tujuannya mewujudkan pembangunan pariwisata Sumsel yang terpadu, dan berkelanjutan, apalagi potensi pariwisata di Sumsel sangat besar.
“Kegiatan ini dilaksanakan selama dua hari yakni 13-14 Maret 2012 dengan tuan rumah Kabupaten Muba, dengan peserta sebanyak 80 peserta yang terdari dari SKPD se-Sumsel. Untuk itulah melalui kegiatan ini dapat terwujud pembangunan pariwisata yang terpadu dengan kordinasi pariwisata dari pusat hingga ke Kabupaten,” tukasnya seraya mengatakan, diharapkan kedepan bantuan APBN di Sumsel dan Muba yang sudah mengunggulkan Danau Ulak Lia sebagai icon wisata dapat dikembangkan secara optimal. (her)
Perpanjang Perekam E-KTP Offline
Palembang, SN
Pemerintah Kota Palembang memperpanjang masa perekaman data Kartu Tanda Penduduk elektronik sistem offline. Perekaman secara offline berlaku untuk warga Palembang yang ada di lembaga permasyarakatan atau rumah tahanan, warga yang sakit, dan lanjut usia.
“Ya, akan diperpanjang. Belum tahun sampai kapan. Tapi yang jelas tidak 15 Maret,” ujar Wali Kota Palembang Eddy Santana Putra.
Lanjutnya, 15 Maret itu adalah batas akhir yang ditetapkan pemerintah kota untuk perekaman data secara on line. Namun masih banyak warga di rumah tahanan belum didata. Diperkirakan jumlahnya ribuan, tersebar di empat lokasi. Yakni di Rumah Tahanan Klas I A, di Pakjo, Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 A Palembang di Merah Mata, LP Klas 2 A Wanita Palembang di Jl Merdeka dan LP Klas 2 A Palembang di Pakjo untuk anak di bawah 19 tahun.
"Selain itu, perangkat perekam data juga terbatas. Alatnya hanya satu unit. Kita sudah upayakan pinjam dari pusat, tapi tidak ada,” ujar Eddy.
Ia juga mengatakan, dari ribuan tahanan di tempat tempat itu, tidak semuanya tahanan asal Palembang. Karena itu, ia meminta camat setempat segera mendata ulang.
Terkait perekaman data secara on line, Wali Kota Eddy Santana sebelumnya mewanti-wanti 16 camat di Palembang agar segera merampungkan perekaman hingga 15 Maret. Lewat dari tanggal itu, camat bakal dikenakan sanksi.
“Bakal dicopot jabatannya,” kata wali kota, seraya menyebut, saat ini perekaman data on line sudah rampung 91 persen dari 986 ribu warga wajib KTP.
Ditanya soal peralatan untuk perakam offline, Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Abdullah Farhan mengatakan, pihaknya saat rapat di Jakarta sudah mengusulkan penambahan peralatan.
“Tapi tidak disetujui pusat. Keputusannya, daerah tetap diberikan satu perangkat perekaman,” katanya.
Cuma diberikan satu perangkat ini tentu merepotkan dalam percepatan perekaman. Tapi Farhan menuturkan pihaknya tetap berupaya agar perekam offline segera tuntas.
Secara terpisah, Kepala Bidang Mutasi dan Pengendalian Penduduk Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palembang, Dovian Heydir, mengatakan, untuk perekaman offline bagi warga yang dan lanjut usia, sudah dilaksanakan di dua kecamatan. Yaitu Kecamatan Bukit Kecil dan Alang-Alang Lebar.
“Sekarang kita kejar di Kecamatan Kalidoni sudah selesai, sekarang masih kita kejar di Kecamatan Kalidoni,” ujar Dovian. (***)
Pemerintah Kota Palembang memperpanjang masa perekaman data Kartu Tanda Penduduk elektronik sistem offline. Perekaman secara offline berlaku untuk warga Palembang yang ada di lembaga permasyarakatan atau rumah tahanan, warga yang sakit, dan lanjut usia.
“Ya, akan diperpanjang. Belum tahun sampai kapan. Tapi yang jelas tidak 15 Maret,” ujar Wali Kota Palembang Eddy Santana Putra.
Lanjutnya, 15 Maret itu adalah batas akhir yang ditetapkan pemerintah kota untuk perekaman data secara on line. Namun masih banyak warga di rumah tahanan belum didata. Diperkirakan jumlahnya ribuan, tersebar di empat lokasi. Yakni di Rumah Tahanan Klas I A, di Pakjo, Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 A Palembang di Merah Mata, LP Klas 2 A Wanita Palembang di Jl Merdeka dan LP Klas 2 A Palembang di Pakjo untuk anak di bawah 19 tahun.
"Selain itu, perangkat perekam data juga terbatas. Alatnya hanya satu unit. Kita sudah upayakan pinjam dari pusat, tapi tidak ada,” ujar Eddy.
Ia juga mengatakan, dari ribuan tahanan di tempat tempat itu, tidak semuanya tahanan asal Palembang. Karena itu, ia meminta camat setempat segera mendata ulang.
Terkait perekaman data secara on line, Wali Kota Eddy Santana sebelumnya mewanti-wanti 16 camat di Palembang agar segera merampungkan perekaman hingga 15 Maret. Lewat dari tanggal itu, camat bakal dikenakan sanksi.
“Bakal dicopot jabatannya,” kata wali kota, seraya menyebut, saat ini perekaman data on line sudah rampung 91 persen dari 986 ribu warga wajib KTP.
Ditanya soal peralatan untuk perakam offline, Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Abdullah Farhan mengatakan, pihaknya saat rapat di Jakarta sudah mengusulkan penambahan peralatan.
“Tapi tidak disetujui pusat. Keputusannya, daerah tetap diberikan satu perangkat perekaman,” katanya.
Cuma diberikan satu perangkat ini tentu merepotkan dalam percepatan perekaman. Tapi Farhan menuturkan pihaknya tetap berupaya agar perekam offline segera tuntas.
Secara terpisah, Kepala Bidang Mutasi dan Pengendalian Penduduk Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palembang, Dovian Heydir, mengatakan, untuk perekaman offline bagi warga yang dan lanjut usia, sudah dilaksanakan di dua kecamatan. Yaitu Kecamatan Bukit Kecil dan Alang-Alang Lebar.
“Sekarang kita kejar di Kecamatan Kalidoni sudah selesai, sekarang masih kita kejar di Kecamatan Kalidoni,” ujar Dovian. (***)
Jalan Poros Rambang Membentuk Kubangan
Muara Enim, SN
Sebagian besar warga Kecamatan Rambang, Muara Enim, mengeluhkan kondisi jalan poros Tanjung Rambang – Marga Mulia, yang melintasi desa mereka. Sebab, jalan sepanjang 27 km yang melintasi delapan desa, sekitar 10 km sudah rusak berat, serta membentuk kubangan jika diguyur hujan.
“Memang, terakhir jalan tersebut di perbaiki oleh Pemkab Muara Enim sekitar tahun 2008 lalu. Setelah itu tidak ada lagi perbaikan, dan saat ini, rusak parah,” ujar Tri Aljadin SPd, tokoh masyarakat dari Kecamatan Rambang kepada wartawan, Selasa (13/3).
Tri mengatakan, jalan tersebut merupakan jalan poros di Kecamatan Rambang. Panjang jalan aspal tersebut sekitar 27 Km, dengan lebar sekitar enam meter, melintasi delapan desa yakni Desa Marga Mulia, Sumber Rahayu, Sugih Waras, Pagar Agung, Tanjung Raya, Tanjung Dalam, Sukarame dan Sugihan.
Namun dari panjang 27 kilometer tersebut, diperkirakan hanya sekitar 17 kilometer saja yang kondisinya masih baik, sedangkan sisanya sekitar 10 kilometer kondisinya rusak berat, hancur, terkelupas dan berlobang. Akibatnya warga terutama yang menggunakan kendaraan roda empat jenis sedan dan carry serta motor sering terjebak masuk ke dalam kubangan jalan, sehingga sering terjadi kecelakaan, bahkan merusak kendaraan yang melintasinya.
Diakuinya, sepanjang 15 tahun terakhir, jalan tersebut tidak pernah sampai rusak separah ini. Warga sangat kecewa sebab sepertinya tidak ada perhatian untuk diperbaiki kembali. Semenjak ruas jalan tersebut rusak, warga terpaksa melalui jalan alternatif jika ke Prabumulih melalui tugu Nanas, meskipun jaraknya lebih jauh.
Namun warganya tetap meminta jalan tersebut di perbaiki, karena yang sangat terasa adalah anak-anak sekolah yang menggunakan sepeda motor, sebab sering pakaiannya kotor akibat terjebak lobang dalam atau terkena percikan air genangan di jalan.
Ketika dikonfirmasi ke Kadin PU Bina Marga Muara Enim, Edi Elyson, ia mengungkapkan bahwa pada APBD Induk tahun 2012, cukup banyak pembangunan infrastruktur jalan dan siring yang akan dibangun di Kecamatan Rambang. Adapun perinciannya yakni, rehab dan pemeliharaan ruas jalan Tanjung Rambang – Sugih Waras – Marga Mulia sebesar Rp 1,5 Miliar, peningkatan jalan Trans Kencana Muya –Unit V – Unit VI sebesar Rp 1,1 Miliar, pembuatan siring pasangan depan kantor camat Rambang Rp 150 juta sehingga total tahun 2012 sebesar Rp 2,8 miliar.
“Insyaallah akan diperbaiki seluruhnya. Namun karena dana terbatas, maka harus bertahap dan mengacu kepada skala prioritas,” ungkapnya. (yud)
Sebagian besar warga Kecamatan Rambang, Muara Enim, mengeluhkan kondisi jalan poros Tanjung Rambang – Marga Mulia, yang melintasi desa mereka. Sebab, jalan sepanjang 27 km yang melintasi delapan desa, sekitar 10 km sudah rusak berat, serta membentuk kubangan jika diguyur hujan.
“Memang, terakhir jalan tersebut di perbaiki oleh Pemkab Muara Enim sekitar tahun 2008 lalu. Setelah itu tidak ada lagi perbaikan, dan saat ini, rusak parah,” ujar Tri Aljadin SPd, tokoh masyarakat dari Kecamatan Rambang kepada wartawan, Selasa (13/3).
Tri mengatakan, jalan tersebut merupakan jalan poros di Kecamatan Rambang. Panjang jalan aspal tersebut sekitar 27 Km, dengan lebar sekitar enam meter, melintasi delapan desa yakni Desa Marga Mulia, Sumber Rahayu, Sugih Waras, Pagar Agung, Tanjung Raya, Tanjung Dalam, Sukarame dan Sugihan.
Namun dari panjang 27 kilometer tersebut, diperkirakan hanya sekitar 17 kilometer saja yang kondisinya masih baik, sedangkan sisanya sekitar 10 kilometer kondisinya rusak berat, hancur, terkelupas dan berlobang. Akibatnya warga terutama yang menggunakan kendaraan roda empat jenis sedan dan carry serta motor sering terjebak masuk ke dalam kubangan jalan, sehingga sering terjadi kecelakaan, bahkan merusak kendaraan yang melintasinya.
Diakuinya, sepanjang 15 tahun terakhir, jalan tersebut tidak pernah sampai rusak separah ini. Warga sangat kecewa sebab sepertinya tidak ada perhatian untuk diperbaiki kembali. Semenjak ruas jalan tersebut rusak, warga terpaksa melalui jalan alternatif jika ke Prabumulih melalui tugu Nanas, meskipun jaraknya lebih jauh.
Namun warganya tetap meminta jalan tersebut di perbaiki, karena yang sangat terasa adalah anak-anak sekolah yang menggunakan sepeda motor, sebab sering pakaiannya kotor akibat terjebak lobang dalam atau terkena percikan air genangan di jalan.
Ketika dikonfirmasi ke Kadin PU Bina Marga Muara Enim, Edi Elyson, ia mengungkapkan bahwa pada APBD Induk tahun 2012, cukup banyak pembangunan infrastruktur jalan dan siring yang akan dibangun di Kecamatan Rambang. Adapun perinciannya yakni, rehab dan pemeliharaan ruas jalan Tanjung Rambang – Sugih Waras – Marga Mulia sebesar Rp 1,5 Miliar, peningkatan jalan Trans Kencana Muya –Unit V – Unit VI sebesar Rp 1,1 Miliar, pembuatan siring pasangan depan kantor camat Rambang Rp 150 juta sehingga total tahun 2012 sebesar Rp 2,8 miliar.
“Insyaallah akan diperbaiki seluruhnya. Namun karena dana terbatas, maka harus bertahap dan mengacu kepada skala prioritas,” ungkapnya. (yud)
Stok BBM di SPBU Langka
Pagaralam, SN
Tiga Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) di Kota Pagaralam, mengalami kelangkaan stok Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis premium, akibat kurangnya pasokan dari pertamina dan banyaknya warga yang mengisi premium dalam jumlah yang banyak.
Pantauan, Selasa (13/3), antrian panjang terjadi di tiga SPBU ini yakni di SPBU Dusun Perandonan, Karang Dalo dan SPBU Simpang Manak. Antrian panjang sepeda motor dan mobil terjadi hingga ke jalan raya.
Kelangkaan persediaan BBM di ketiga SPBU tersebut diakibatkan pengurangan pasokan minyak dari pertamina hingga tiga ton perhari. Dengan adanya pengurangan BBM tentunya sangat dirasakan oleh Sopir angkot dan pengendara kendara bemotor di kota Pagaralam.
Bahkan warga mulai mengeluh karena sulitnya memperoleh premium ini, warga mengaku terpaksa mengantri walaupun berjam-jam lamanya. Harga bensin eceran pun melambung dengan harga Rp 6000 hingga Rp 7000 per liter.
"Saya sudah mengantri selama dua jam lebih, mengingat antrian ini cukup panjang, kalau tidak antri maka tidak kebagian bensin, nanti gak bisa narik cari penumpang, ujar Radit, salah seorang sopir angkot.
Menurutnya, kondisi ini sudah terjadi selam empat hari lalu, para sopir terpaksa antri, karena mau membeli bensin eceran, harganya cukup tinggi, hingga Rp 7000 per liter.
"Apalagi menjelang kenaikan tarif BBM awal April nanti, pasti tambah sulit memperoleh bensin, harapan kami kalau bisa, harganya tidak jadi naiklah, maklum, kondisi ekonomi kami saat ini agak sulit," keluhnya.
Hal senada diungkapkan Amran, sopir lainnya. Ia mengaku berencana melakukan pengisian bensin di SPBU, tapi antrian panjang, dan ada tulisan bensin habis, akhirnya ia mengurungkan niatnya untuk antri karena harus cari penumpang.
"Ya, terpaksa saya beli bensin eceran, walaupun mahal, karena saya harus kejar setoran hari ini, kalau tidak narik, ntar tidak dapat uang untuk makan," ungkapnya.
Sementara itu Pemilik SPBU Simpang Manak Kelurahan Ulu Rurah, Kecamatan Pagaralam Selatan, Epi mengatakan, memang terjadi pengurangan suplay dari Pertamina dari 30 ribu liter menjadi 25 ribu liter per harinya.
"Sementara jumlah kendaraan di Pagaralam juga mengalami peningkatan khususnya kendaraan bermotor. Biasanya setiap hari 5 hingga 6 mobil tangki dengan isi 5000 liter. Namun, setelah terjadi pengurangan beberapa hari lalu membuat terjadi kekurangan stok BBM di Pagaralam," ungkapnya.
Dikatakanya, untuk menghindari kekurangan stok dan persediaan kurang, pihaknya akan memberlakukan sistim pembatasan pembelian untuk sopir baik kendaraan pribadi, angkot dan juga sepeda motor.
"Kita akan membatasi pembelian ini, antisipasi pembelian dalam jumlah banyak dari warga, kita juga akan minta bantu pihak kepolisian untuk pengawasan menjelang kenaikan harga ini," katanya.
Sementara itu, Kepala Dinas Perindustiran, Perdagangan, dan Koperasi (Disperindakop) kota Pagaralam Yapani Rahim, membenarkan adanya kelangkaan BBM, namun kalau kelangkaan akibat penimbunanan tentunya akan diberikan sanksi termasuk diusut polisi.
"Saya dapat informasi memang benar ada pengurangan BBM dari pertamina. Terkait adanya kemungkinan penimbunan akibat kelangkaan BBM ini, kami akan melakukan pemeriksaan terlebih dahulu untuk memastikan dugaan tersebut. Kita akan cek kelapangan, apakah ada penimbunan atau tidak, karena untuk pembelian BBM dalam kemasan dibatasi hingga tiga jerigen," ungkapnya
Terpisah, Kapolres Kota Pagaralam, AKBP Abi Darrin, melalui Kasat Reskrim, AKP Indarmawan, mengatakan, pihaknya sudah memanggil semua pengelola SPBU untuk berkoordinasi mengenai permasalahan kelangkaan BBM ini apalagi menjelang kenaikan harga pada awal bulan April nanti.
"Kita sudah memanggil semua pemilik SPBU, antisipasi antrian panjang dan penimbunan jelang kenaikan harga BBM ini, termasuk akan melakukan pengawasan dengan menurunkan anggota untuk mengawasi proses pengisian lansung di tiga SPBU ini," tegasnya. (asn)
Tiga Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) di Kota Pagaralam, mengalami kelangkaan stok Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis premium, akibat kurangnya pasokan dari pertamina dan banyaknya warga yang mengisi premium dalam jumlah yang banyak.
Pantauan, Selasa (13/3), antrian panjang terjadi di tiga SPBU ini yakni di SPBU Dusun Perandonan, Karang Dalo dan SPBU Simpang Manak. Antrian panjang sepeda motor dan mobil terjadi hingga ke jalan raya.
Kelangkaan persediaan BBM di ketiga SPBU tersebut diakibatkan pengurangan pasokan minyak dari pertamina hingga tiga ton perhari. Dengan adanya pengurangan BBM tentunya sangat dirasakan oleh Sopir angkot dan pengendara kendara bemotor di kota Pagaralam.
Bahkan warga mulai mengeluh karena sulitnya memperoleh premium ini, warga mengaku terpaksa mengantri walaupun berjam-jam lamanya. Harga bensin eceran pun melambung dengan harga Rp 6000 hingga Rp 7000 per liter.
"Saya sudah mengantri selama dua jam lebih, mengingat antrian ini cukup panjang, kalau tidak antri maka tidak kebagian bensin, nanti gak bisa narik cari penumpang, ujar Radit, salah seorang sopir angkot.
Menurutnya, kondisi ini sudah terjadi selam empat hari lalu, para sopir terpaksa antri, karena mau membeli bensin eceran, harganya cukup tinggi, hingga Rp 7000 per liter.
"Apalagi menjelang kenaikan tarif BBM awal April nanti, pasti tambah sulit memperoleh bensin, harapan kami kalau bisa, harganya tidak jadi naiklah, maklum, kondisi ekonomi kami saat ini agak sulit," keluhnya.
Hal senada diungkapkan Amran, sopir lainnya. Ia mengaku berencana melakukan pengisian bensin di SPBU, tapi antrian panjang, dan ada tulisan bensin habis, akhirnya ia mengurungkan niatnya untuk antri karena harus cari penumpang.
"Ya, terpaksa saya beli bensin eceran, walaupun mahal, karena saya harus kejar setoran hari ini, kalau tidak narik, ntar tidak dapat uang untuk makan," ungkapnya.
Sementara itu Pemilik SPBU Simpang Manak Kelurahan Ulu Rurah, Kecamatan Pagaralam Selatan, Epi mengatakan, memang terjadi pengurangan suplay dari Pertamina dari 30 ribu liter menjadi 25 ribu liter per harinya.
"Sementara jumlah kendaraan di Pagaralam juga mengalami peningkatan khususnya kendaraan bermotor. Biasanya setiap hari 5 hingga 6 mobil tangki dengan isi 5000 liter. Namun, setelah terjadi pengurangan beberapa hari lalu membuat terjadi kekurangan stok BBM di Pagaralam," ungkapnya.
Dikatakanya, untuk menghindari kekurangan stok dan persediaan kurang, pihaknya akan memberlakukan sistim pembatasan pembelian untuk sopir baik kendaraan pribadi, angkot dan juga sepeda motor.
"Kita akan membatasi pembelian ini, antisipasi pembelian dalam jumlah banyak dari warga, kita juga akan minta bantu pihak kepolisian untuk pengawasan menjelang kenaikan harga ini," katanya.
Sementara itu, Kepala Dinas Perindustiran, Perdagangan, dan Koperasi (Disperindakop) kota Pagaralam Yapani Rahim, membenarkan adanya kelangkaan BBM, namun kalau kelangkaan akibat penimbunanan tentunya akan diberikan sanksi termasuk diusut polisi.
"Saya dapat informasi memang benar ada pengurangan BBM dari pertamina. Terkait adanya kemungkinan penimbunan akibat kelangkaan BBM ini, kami akan melakukan pemeriksaan terlebih dahulu untuk memastikan dugaan tersebut. Kita akan cek kelapangan, apakah ada penimbunan atau tidak, karena untuk pembelian BBM dalam kemasan dibatasi hingga tiga jerigen," ungkapnya
Terpisah, Kapolres Kota Pagaralam, AKBP Abi Darrin, melalui Kasat Reskrim, AKP Indarmawan, mengatakan, pihaknya sudah memanggil semua pengelola SPBU untuk berkoordinasi mengenai permasalahan kelangkaan BBM ini apalagi menjelang kenaikan harga pada awal bulan April nanti.
"Kita sudah memanggil semua pemilik SPBU, antisipasi antrian panjang dan penimbunan jelang kenaikan harga BBM ini, termasuk akan melakukan pengawasan dengan menurunkan anggota untuk mengawasi proses pengisian lansung di tiga SPBU ini," tegasnya. (asn)
16 sekolah Madrasah Butuh Bantuan Buku Bacaan
Pagaralam, SN
Sebanyak 16 madrasah negeri dan swasta di Kota Pagaralam, membutuhkan buku bacaan untuk koleksi perpustakaan.
"Sebagian besar sekolah agama di Pagaralam minim koleksi buku untuk bacaan siswa dan siswi terutama di purpustakaan, padahal ini sangat dibutuhkan untuk mendukung prestasi anak, contohnya saja MTS dan MI Yayasan Pembinaan Islam (YPI)," kata Kepala MTS YPI Pagaralam, Anharudin, Selasa (13/3).
Dikatakannya, walaupun gedung perpustakaannya sudah tersedia, namun koleksi bukunya masih banyak yang kurang, sehingga siswa hanya membaca buku pelajaran dengan persediaan cukup terbatas.
"Persedian buku di perpustakaan saat ini masih sangat terbatas pada buku pelajaran inti, semestinya untuk menambah wawasan anak perlu menyediakan penambahan buku bacaan," ungkapnya.
Dia merincikan, seperti buku cerita, kamus bahasa Indonesia dan bahasa inggris serta buku tentang pengetahuan umum lainnya.
Saat ini, kata Anhar, siswa kurang berminat masuk ke perpustakaan, karena sekolah tidak mampu menyediakan buku bacaan, padahal minat baca para murid di sekolah cukup tinggi.
Ditambahkan Mugiono, salah seorang staf pengajar Madrasah Ibtidaiyah Muarasiban, Kecamatan Dempo Utara, persediaan buku bacaan di perpustakaan sekolah ini sangat terbatas sehingga kegiatan tidak optimal.
Murid hanya belajar di ruang kelas, sehingga waktu istirahat jarang digunakan untuk membaca di perpustakaan. “Koleksi buku bacaan di perpustakaan hanya sebatas buku pelajaran dan buku-buku stok lama, sehingga murid jarang menggunakan jam istirahat untuk membaca,” imbuhnya.
Wakil Walikota Pagaralam, Ida Fitriati, mengatakan saat ini guru yang ingin menambah jumlah koleksi buku bacaan di sekolah masing-masing, tidak perlu mengajukan permohonan, tapi langsung datang ke perpustakaan daerah untuk memilih sendiri buku apa saja yang dibutuhkan dan bisa langsung di bawa ke sekolah masing-masing.
"Kita memang berkomitmen memajukan dunia pendidikan di Pagaralam, termasuk melengkapi sarana dan prasarana penunjang pendidikan, termasuk membangun semua gedung sekolah," tegasnya. (asn)
Tinjau Ulang Mekanisme Pembuatan Sertifikat Tanah
Palembang, SN
Komisi I DPRD Sumsel meminta Badan Pertanahan Nasional (BPN) Sumsel untuk meninjau ulang dan melakukan pembenahan mekanisme penerbitan dan pembuatan sertifikat tanah.
Hal ini diungkapkan Ketua Komisi I DPRD Sumsel, Erza Saladin, Selasa (13/3). Katanya, selain pembuatan sertifikat tanah, proses penerbitan dan pembatalan hak guna usaha (HGU) yang tadinya di serahkan ke pusat sudah seharusnya di serahkan ke Provinsi.
Menurut Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini, disinyalir akibat lambannya proses pembuatan sertifikat tanah dan HGU ini, memicu terjadinya konflik lahan, sebagaimana banyak terjadi di Indonesia termasuk di Sumsel.
“Akibat lamanya proses pembuatan sertifikat dan HGU ini terjadinya sengketa lahan ini, seharusnya, terutama HGU jangan menumpuk di Jakarta,” kata Erza.
Ia mengaku, DPRD Sumsel melalui Komisi I akan terus melakukan mengawal penyelesaian sengketa lahan di kabupaten dan kota yang saat ini masih terus berlangsung. Ia pun yakin, masih ada niat baik dari semua pihak untuk menuntaskan permasalahan lahan ini.
"Ada perusahaan yang mendapatkan lahan melebihi HGU, akui saja itu dan serahkan itu ke masyarakat yang berhak menerimanya, janji plasma di lahan HGU, kalau memang iya, serahkan saja ke rakyat karena memang itu hak rakyat, jika itu yang dilakukan, maka kasusnya cepat terurai,” imbuhnya.
“Kita melihat penyelesaian sengketa lahan di Sumsel oleh pihak terkait masih terkesan seremoni, sebenarnya kalau langkah awal sudah bagus, namun harus di optimalkan saja,” pungkasnya. (awj)
Komisi I DPRD Sumsel meminta Badan Pertanahan Nasional (BPN) Sumsel untuk meninjau ulang dan melakukan pembenahan mekanisme penerbitan dan pembuatan sertifikat tanah.
Hal ini diungkapkan Ketua Komisi I DPRD Sumsel, Erza Saladin, Selasa (13/3). Katanya, selain pembuatan sertifikat tanah, proses penerbitan dan pembatalan hak guna usaha (HGU) yang tadinya di serahkan ke pusat sudah seharusnya di serahkan ke Provinsi.
Menurut Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini, disinyalir akibat lambannya proses pembuatan sertifikat tanah dan HGU ini, memicu terjadinya konflik lahan, sebagaimana banyak terjadi di Indonesia termasuk di Sumsel.
“Akibat lamanya proses pembuatan sertifikat dan HGU ini terjadinya sengketa lahan ini, seharusnya, terutama HGU jangan menumpuk di Jakarta,” kata Erza.
Ia mengaku, DPRD Sumsel melalui Komisi I akan terus melakukan mengawal penyelesaian sengketa lahan di kabupaten dan kota yang saat ini masih terus berlangsung. Ia pun yakin, masih ada niat baik dari semua pihak untuk menuntaskan permasalahan lahan ini.
"Ada perusahaan yang mendapatkan lahan melebihi HGU, akui saja itu dan serahkan itu ke masyarakat yang berhak menerimanya, janji plasma di lahan HGU, kalau memang iya, serahkan saja ke rakyat karena memang itu hak rakyat, jika itu yang dilakukan, maka kasusnya cepat terurai,” imbuhnya.
“Kita melihat penyelesaian sengketa lahan di Sumsel oleh pihak terkait masih terkesan seremoni, sebenarnya kalau langkah awal sudah bagus, namun harus di optimalkan saja,” pungkasnya. (awj)
Dewan Minta Perbaikan Jalan TAA Dipercepat
Palembang, SN
Perbaikan jalan Tanjung Api-Api (TAA) sebagai akses menuju pelabuhan penyeberangan TAA diminta dipercepat. Pasalnya, karena kerusakan jalan tersebut, pelabuhan TAA yang seyogyanya akan diresmikan pada Februari lalu, harus ditunda karena jalan akses yang masih mengalami kerusakan parah.
Hal ini diungkapkan Wakil Ketua DPRD Sumsel, Ahmad Djauhari, Selasa (13/3). Menurutnya, Pemprov Sumsel harus segera mengambil langkah tegas dan fokus terhadap perbaikan jalan TAA ini.
"Pelabuhan penyeberangan TAA harus segera di operasikan, karena melalui pelabuhan itu, kita bisa keluar ke negara mana saja, untuk mengembangkan ekonomi," ungkap Politisi Partai Demokrat ini.
Djauhari mengaku, pihaknya sudah memberitahukan kepada pihak Pemprov Sumsel agar segera merealisasikan penggunaan pelabuhan TAA tersebut.
“Kalau ada kendala-kendala segera di koordinasikan, karena sudah lama kita menunggu realisasi TAA ini, jangan terus molor seperti ini,” imbuhnya.
Sebelumnya, Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informasi (Kadishubkominfo) Sumsel, Ir Sarimuda, mengatakan, saat ini perbaikan jalan TAA memasuki proses kontrak.
"Jalan yang dibangun oleh Bina Marga baru proses kontrak, artinya kalau proses kontrak, mungkin dua bulan lagi baru siap, kalau kita dermaganya sudah siap, tinggal menunggu jalannya, artinya bukan pengerjaan perhubungan yang belum selesai tapi pekerjaan jalan yang masih kita tunggu," ungkap Sarimuda.
Menurutnya, peresmian pelabuhan TAA akan dilakukan setelah pihak Bina Marga menyatakan kesiapan jalan akses menuju pelabuhan.
"Begitu disampaikan PU BM jalannya selesai, maka selanjutnya kita laporkan ke menteri untuk peresmian pelabuhan TAA,“ katanya. (awj)
Perbaikan jalan Tanjung Api-Api (TAA) sebagai akses menuju pelabuhan penyeberangan TAA diminta dipercepat. Pasalnya, karena kerusakan jalan tersebut, pelabuhan TAA yang seyogyanya akan diresmikan pada Februari lalu, harus ditunda karena jalan akses yang masih mengalami kerusakan parah.
Hal ini diungkapkan Wakil Ketua DPRD Sumsel, Ahmad Djauhari, Selasa (13/3). Menurutnya, Pemprov Sumsel harus segera mengambil langkah tegas dan fokus terhadap perbaikan jalan TAA ini.
"Pelabuhan penyeberangan TAA harus segera di operasikan, karena melalui pelabuhan itu, kita bisa keluar ke negara mana saja, untuk mengembangkan ekonomi," ungkap Politisi Partai Demokrat ini.
Djauhari mengaku, pihaknya sudah memberitahukan kepada pihak Pemprov Sumsel agar segera merealisasikan penggunaan pelabuhan TAA tersebut.
“Kalau ada kendala-kendala segera di koordinasikan, karena sudah lama kita menunggu realisasi TAA ini, jangan terus molor seperti ini,” imbuhnya.
Sebelumnya, Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informasi (Kadishubkominfo) Sumsel, Ir Sarimuda, mengatakan, saat ini perbaikan jalan TAA memasuki proses kontrak.
"Jalan yang dibangun oleh Bina Marga baru proses kontrak, artinya kalau proses kontrak, mungkin dua bulan lagi baru siap, kalau kita dermaganya sudah siap, tinggal menunggu jalannya, artinya bukan pengerjaan perhubungan yang belum selesai tapi pekerjaan jalan yang masih kita tunggu," ungkap Sarimuda.
Menurutnya, peresmian pelabuhan TAA akan dilakukan setelah pihak Bina Marga menyatakan kesiapan jalan akses menuju pelabuhan.
"Begitu disampaikan PU BM jalannya selesai, maka selanjutnya kita laporkan ke menteri untuk peresmian pelabuhan TAA,“ katanya. (awj)
DKP Prabumulih Sesalkan Pernyataan Dewan
Prabumulih, SN
Kepala Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Prabumulih Mansyur MM menyesalkan penilaian anggota dewan Komisi III terkait masalah kebersihan di Kota Prabumulih yang dinilainya tidak berhasil.
“Saat ini jumlah Pegawai Harian Lepas (PHL) Dinas Kebersihan sebanyak 185 orang dan PNS 31 orang. Gaji mereka PHL perbulanya hanya Rp 660 ribu itupun sudah termasuk uang makan padahal mereka bekerja full 7 hari walau gaji mereka tidak sesuai dengan UMR. Mereka tetap mau bekerja, mulai kerja pukul 05.00 WIB dan pulang 16.00 Wib. Artinya mereka benar-benar menjalankan tugas dengan baik. Seharusnya jerih payah mereka dihargai bukan malah disepelekan apalagi dicap tidak berhasil menjaga kebersihan di Kota Prabumulih," ujarnya.
Dikatakan Mansur, untuk pengangkut sampah, mereka masih kurang karena hanya ada 13 unit dan dua unit ada yang sudah rusak. Sementara jumlah sampah dari saat ini mencapai 200 m3 perhari dengan jumlah penduduk 180 ribu jiwa .
"Jujur saya sangat menyesalkan tundingan pihak legislatif yang tidak menghargai kinerja para petugas padahal para tenaga kerja itu sudah bekerja dari pagi hingga sore hari bahkan malam hari," terangnya.
Mansyur juga menyesalkan masih adanya masyarakat yang membuang sampah bukan pada tempatnya yang tidak disiapkan fasilitas seperti kontainer. Yang sudah ada kontinernya saja sekarang kondisinya sudah rusak. (and)
Kepala Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Prabumulih Mansyur MM menyesalkan penilaian anggota dewan Komisi III terkait masalah kebersihan di Kota Prabumulih yang dinilainya tidak berhasil.
“Saat ini jumlah Pegawai Harian Lepas (PHL) Dinas Kebersihan sebanyak 185 orang dan PNS 31 orang. Gaji mereka PHL perbulanya hanya Rp 660 ribu itupun sudah termasuk uang makan padahal mereka bekerja full 7 hari walau gaji mereka tidak sesuai dengan UMR. Mereka tetap mau bekerja, mulai kerja pukul 05.00 WIB dan pulang 16.00 Wib. Artinya mereka benar-benar menjalankan tugas dengan baik. Seharusnya jerih payah mereka dihargai bukan malah disepelekan apalagi dicap tidak berhasil menjaga kebersihan di Kota Prabumulih," ujarnya.
Dikatakan Mansur, untuk pengangkut sampah, mereka masih kurang karena hanya ada 13 unit dan dua unit ada yang sudah rusak. Sementara jumlah sampah dari saat ini mencapai 200 m3 perhari dengan jumlah penduduk 180 ribu jiwa .
"Jujur saya sangat menyesalkan tundingan pihak legislatif yang tidak menghargai kinerja para petugas padahal para tenaga kerja itu sudah bekerja dari pagi hingga sore hari bahkan malam hari," terangnya.
Mansyur juga menyesalkan masih adanya masyarakat yang membuang sampah bukan pada tempatnya yang tidak disiapkan fasilitas seperti kontainer. Yang sudah ada kontinernya saja sekarang kondisinya sudah rusak. (and)
Langganan:
Postingan (Atom)